DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2021

Nomor: 21
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2021, beserta Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah Frovinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 242L.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 terrtang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOM Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO+ Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6. 7. 8. Nomor a4OOl; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor L04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421'l; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Kerrangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OM Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a438); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang Pemerinta-tran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L37, Ta:.nbahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun ZOLA tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor lLo, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Perafuran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2oA6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6Lal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A17 9. 10. 11. t2. Nomor 73, Tartbah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1); Peratrrran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ot7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1O6, Tambahan l,embaran Negara Reptrblik Indonesia Nornor 6O57); Peraturan Pemerintatr Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Ttrgas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1O9, Talrrbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624l,; Peraturan Pemerintah Nomtrr 12 Tahun 2419 t.rlntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Pedoman PenSrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A2l; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 202 1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Adatah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelengga-raan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945. 13. L4. 15. 16. L7.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yarrg selanjutnya disingkat APBD ada-lah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yalg diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun ar^ggaran- berkenaan. V. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8.Pengeluaran Daerah adalal- uang yang keluar dari kas Daerah.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang niiai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 1O. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun arrggarall berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2O2L dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp. 13.517.499.451.958
b.Bertambah Rp. 169.536.210.567 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 13.687.035.662.525
1. 2.Belanja daerah
a.Semula Rp. 13.749.499.451.958
b.Bertambah Rp. 203.818.841.872 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 13.953.318.293.830
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaarl 1) Semula Rp. 439.O0O.OOO.OOO 2) Bertambah Rp. 37.782.631.305 Jumlah penerirnaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 476.782.631.305
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. 207.OOO.OOO.OOO 2) Bertambah Rp. 3.500.000.000 Jumlah pengeluaran pembi ayaar' setelah perubal.an Rp. 21O.5OO.OOO.OOO Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 266.282.631.305
1. 3.Lampiran III
2. 4.Lampiran [V
3. 5.Lampiran V

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 2, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Merrurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urrsan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Daftar Nama Penerima, Alarnat Penerima, dan Besaran Hibah; Daftar Narna Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberian Bantuan Keuangan; Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Alokasi Belanja Bagi Hasil PEak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten / Kota; Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Umsan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Riacian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belaqja dan Pembiayaan; Sinkronisasi Kebijakan Pemerintatr Provinsil Kabupatenl Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penja.baran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan lrlegara.
2.Lampiran II
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX 1O. Lampiran X

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerjaPerangkatDaerah/tJnitKerjasesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangall.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 28 O}<tober 2O2l GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 28 Oktober 2O2l PJ.SEKRETARIS DAERAH PROYINSI SUMATERA UTARA, ttd AFIFI LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 21 Salinan Sesuai dengan Aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM, PEMBINA NIP. 19640318 199803 1 003 & TAHI TULUS P.NAIBAHO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…