DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang beberapa perubahan ketentuan yaitu Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah; Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 18 diubah; Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf k Lampiran Peraturan Menteri Datam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tatrun zoza tentang pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara penggunaa.n belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran €Lnggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja sKpD/unit sKpD yang membidangi;
d.bahwa berdasarkan Bab vI huruf D angka t huruf h Lampiran Peraturan Menteri Da]am Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2a2o tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
e.bahwa berdasarkan huruf E angka 15 huruf a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2o2L tentang pedoman penSrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2a22, menyatakan bahwa dalam hal penganggaran pagu alokasi DAK dalam APBD Tahun Anggaran 2oz2 tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan RK yang terah dibahas sKpD dan mendapat persetujuan dari KlL, pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi berdasarkan RK dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran ApBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2ozz atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; o -\,) -
f.bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (3) peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor lgglpMK.or 12o2r tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, rnenyatakan bahwa dalam hal penganggaran DAK Fisik dalam APBD tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan/atau standar teknis/petunjuk operasional DAK Fisik, pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara

Menetapkan

menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggara.n berkenaan;

g.bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nornor 31 Tahun 2a22 tentang Penanganan wabah penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H; h- bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9oo/2114/sJ tanggar 19 April 2022 Hal Hasil Inventarisasi dan pemetaan Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah rerkait DAK Tahun Anggaran 2a22, DBH DR Tahun Anggaran 2022, usulan Kementerian pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan;
i.bahwa berdasarkan usulan dari beberapa perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah provinsi sumatera Utara untuk melakukan pergeseran €rnggaran antar organisasi, antar prograrn, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, uraian rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sarna, pada anggaran belanja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah provinsi sumatera utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu diubah;
j.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, humf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, perlu menetapkan peraturan Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Gubernur sumatera utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan d.an Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O22; Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom propinsi A{ieh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286l,; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a3S5); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaoo\ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A20 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Zaza Nomor 24s, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 65Z3);
1. 8.undang-undang Nomor L rahun zo22 tentang Hubrrngan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun za22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;
2. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oos tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2OO5 Nomor 1,37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 2oo5 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oos Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4sr6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2o1o tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor s6 Tahun 2oo5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOIO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6Lal;
4. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun ZOLT tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604ll;
5. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun zAfi tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20t7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O57);
6. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2olg tentang Pelaksanaan T\rgas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah trusat (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2018 Nomor 1og, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Z2al;
7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2olg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6A221;
8. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun 2ozo tentang Pedoman ?eknis pengeloraan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zozo Nomor 1zg1);
9. 17.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 27 Tahun 2ozl tentang Pedoman PenSrusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran zo22 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 926};
10. 18.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah provinsi sumatera utara (Lembaran Daerah provinsi sumatera utara Tahun 2a16 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
11. 19.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2o2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sumatera utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2O2l Nomor 7);
12. 24.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 4O) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2O2L tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2I Nomor 31); 2L. Peraturan Gubernur Nomor 29 rahun zazl tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sumatera utara Tahun Anggaran za22 (Berita Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2ozt Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur sumatera utara Nomor 29 Tahun 2a2l tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belar{a Daerah Frovinsi sumatera utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah provinsi sumatera Utara Tahun 2A22 Nomor 16); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2O2L TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2O2l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2l Nomor 291yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:
a.Nomor 8 Tahun 2022 {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
b.Nomor 16 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A22 Nomor 16); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.T .664.o2s.51g.5g 1,oo, yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah;
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat tU huruf a direncanakan sebesar Rp.3.3g9 .49r.129.546,00.
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b direncanakan sebesar Rp.2.54 1.4 I 1..4A7. 1 2O,OO.
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1 .697 .T 45.1 28. I 4S,0O.
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.BS.3Z1.g60.7g0,00.

2.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (21 dan ayat (41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud datam Pasal 11 ayat (u huruf a direncanakan sebesar Rp.3.389 .497.L28.546,O0, yang terdiri atas :
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.779 .244.821, .399,00;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.65O.O5 1 .8O8.658,0O;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp. 80 O .644.4A0. 824, 0O ;
4. d.belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp. 120.7 I 2. 13S.OOO,OO;
5. e.belanja gdi dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.S.ZZa.8O3.665,OO; f' belar{a penerimaan lainnya pimpinan D'RD serta KDH/WKDH sebesar Rp. I 1. 1 1g.917.OOO,OO;
6. g.belanja pegawai BLUD sebesar Rp.24.5O O.242.AOO,OO; (21 Anggaran betanja gaji dan tunjangan ASN sebagairnana dimaksud pada ayat (r) huruf a direncanakan sebesar Rp.\.779.244.82L399,0O, yang terdiri atas :
7. a.belanja gaji pokok ASN sebesar Rp. 1 .5L2.467 .214.82 O,OO;
8. b.belanja tunjangan keruarga ASN sebesar Rp. I 3O.42 S.S42.OO0,OO;
9. c.belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp. I 2. 8OT .284.OO0,00;
10. d.belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp. 94. 56 4.92 O.OOO,OO;
11. e.belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.2 1 .468.906.O0O,OO;
12. f.belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.75.O2O. 1 58.OOO,OO;
13. g.belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN sebesar Rp. 6.624.O94.OOO,0O;
14. h.belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.31.225.679,OA; i' belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp. 1 14.354.578.3O7,O0;
15. j.belanja iuran jamina, kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.2.862.595.52 1,OO; dan
16. k.belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.8.568 .253.022,OO;
(3)Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.650.0S1.809.659,00, yang terdiri atas :
1. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban keq'a ASN sebesar Rp. 222 .524.445.4g2,OO;
2. b.tambahan penghasilan berd,asarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp. 2 15.964.296.g 1 1,OO c- tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp. 1.SO9.39g.5O0,OO; d' tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp. 2OS.OSg.66Z.g65,0O;
(4)Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaim€ula dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8OO.644.4OA.g24,OO,yang terdiri atas :
1. a.belanja Insentif bag, ASN atas pemungutan pqiak daerah sebesar Rp. 124.3 T Z.206.050,0O;
2. b.belanja Ttrnjangan profesi Guru (TpG) PNSD sebesar Rp.6O4.623.486. OOO,O0;
3. c.belanja T\rnjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp. 1 9.8O6.428. 5OO,OO;
4. d.belanja Tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp.6.483. OOO. OOO,OO;
5. e.belanja Honorarium sebesar Rp.42.g l3.2go. ZT4,OO;
6. f.belanja Jasa pengelolaan BMD sebesar Rp.2.445.OOO.O0O,OO;
(5)Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.120.712.135.000,00, yang terdiri atas :
1. a.belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.3.2a8.123.OOO,OO;
2. b.belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.371.651.OOO,OO;
3. c.belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.328.396.OOO,OO;
4. d.belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp.396.11B.OOO,0O;
5. e.belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp.4.709.778.000,00;
6. f.belanja Trrnjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp.67L.243.OOO,OO;
7. g.belanja Tunjangan Alat Kerengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp.95.8O6. OOO,OO;
8. h.belanja Tunjangan Komunikasi Intensif pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.2S.2OO.OOO.OOO,OO;
9. i.belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp.6.3OO.OOO.OOO,OO;
10. j.belanja Pembebanan pph kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.66.5gg.OOO,OO; k- belanja Tunjangan Kesejahtera€Ln pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.SO. g4O.72g.OOO,OO;
11. l.belanja T*njangan Transportasi DPRD sebesar Rp.28. 356. O84. 0OO,OO;
12. m.belanja uang Jasa pengabdian DPRD sebesar Rp.l28.125.OOO,OO;
(6)Anggaran belanja ga,ii dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e direncanakan sebesar W.3.224.809.66S,0O, yang terdiri atas :
1. a.belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.77 .49O.OOO,OO; b- belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.9.988.OOO,OO;
2. c.belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp. 139.482.OO0,OO;
3. d.belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp.7 .275.00O,0O;
4. e.belanja tunjangan pph/Tuqiangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp.4. I 1 Z.O00,OO;
5. f.belanja pembulatan gqii KDH/WKDH sebesar Rp.19.92O,OO;
6. g.belanja iuran jaminan kesehatan bagr KDH/\MKDH sebesar Rp. 1 O.OOO.OOO,OO;
7. h.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp. I 60.000,00;
8. i.belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp.5OO.OO0,OO; dan
9. j.belanja irrsentif bagi KDH/WKDH atas pemunguta,n pqiak daerah sebesar Rp.2.97S .TTt.T4S,AO;
(7)Anggaran Belanja penerimaan La.innya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.119.917.00o,oo, yang terdiri atas :
1. a.belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp.676.8OO.OO0,OO; dan
2. b.belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp. 1 0.442.1 LT .OOO,OO;
(8)Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 24. 5O O.242.AO0, OO.

3.Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (S) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.541.4LL.4O7.120,00, yang terdiri atas :
1. a.belanja barang sebesar Rp. 567.5 g2.g2g.4OO,OO;
2. b.belanja jasa sebesar Rp. 1.043.718.4 19.044,00;
3. c.belanja pemeliharaan sebesar Rp.24T .428.814.73 1,OO;
4. d.belanja perjalanan dinas sebesar Rp.369.494.25L.928,00;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.7 7 .7 35. O2O. 0 I" 7,OO;
6. f.belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.235.50 1 .978.OOO,OO;
(2)Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp.562.S32.923.4O0,OO, yang terd,iri atas :
1. a.belanja barang pakai habis sebesar Rp. 567. 5 32.92S.4OO,OO; dan
2. b.belanja barang tak habis pakai sebesar Rp.O,OO;
(3)Anggaran beranja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.1.O43.Zl&.4lg.O44,OO, yang terdiri atas : a' belanja jasa kantor sebesar Rp. ss3.6 1 2. 1 o2.ssg,oo;
1. b.belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.222 .566.6 I A .9 26,OO ;
2. c.belanja sewa tanah sebesar Rp.4.47O.0OO.OOO,0O; d- belanja sewa peraratan dan mesin sebesar Rp.8 1.34 5.222 .1 9 L,OO;
3. e.belaqia sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.23. 129 . tSA.Z0O,OO;
4. f.belanja sewa aset tetap rainnya sebesar Rp.579.8OO.OOO,OO;
5. g.belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp. 1 19.294.338.9 t6,OO;
6. h.belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp.4. 108.620.000,00;
7. i.belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Auailibilitg Pagmentl sebesar Rp.3.6OO.OOO,OO;
8. j.belanja Beasiswa pendidikan pNS sebesar Rp.55.OO0.O0O,OO;
9. k.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.2 I.528.652.079,00; dan
10. l.belanja jasa insentif bagr pegawai non ASN atas pemungutan pdak daerah sebesar Rp. 1 3.225.3O9. 17 4,OO.
(4)Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.247.428.8L4.731,00, yang terdiri atas : a- belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp.438.748.OOO,OO;
1. b.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.47.O3O.82 1 .4O9,OO;
2. c.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 1 08.730.3 1 2.SS2,OO;
3. d.belanja pemeliharaan jalarr, jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.9O.SO6. SO8.S4O,OO; dan
4. e.belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp.722.424.25O,OO;
(5)Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.369.a94.251.928,OA, yang terdiri atas :
1. a.belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 36 1 . 8 I t.67 G.928,OO;
2. b.belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.7.682.575.O0O,OO;
(6)Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e d.irencanakan sebesar Rp.77.735.O20.O17,0O, terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.77 .7 35.020.0 1 T,OA; t7l Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sglagaimana dimaksud pada ayat (U huruf f direncanakan sebesar Rp.235.501.978.0O0,OO, terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.235.50 1.978.OOO,00.

4.Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (21 dan ayat (41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat tl) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.697.745.123.145,OO, yang terdiri atas : a- bela4r'a hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp.32.49 t.24S.4A2,OA;
1. b.belanja hibah kepada pemerintah d.aerah lainnya sebesar Rp.29.988.S 1 g.Z93,OO;
2. c.belanja hibah kepada badan, Iembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.453.4 lT . l28.9SO,OO;
3. d.belanja hibah dana BOS sebesar Rp. I . l5O.2|7.95O.OOO,OO;
4. e.belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.3 I .6g0.28S.OOO,OO; (21 Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.a9 L.24S.4O2,OO yang terdiri atas :
5. a.belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp.22. 1 OO.O0O.0OO,OO;
6. b.belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 1 0.39 L.245.4O2,AO;
(3)Anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.988.s18.299,oo yang terdiri atas Belanja hibah Barang kepada pemerintah daerah lainnya;
(4)Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.a53.4 lz . Lz9.gso,oo yang terdiri atas :
1. a.belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar w.74.696.355.61O,O0;
2. b.belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat lreterangan terdaftar sebesar Rp. 1 0. 39 7 .7 0A 3A,5,00;
3. c.belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp.368.323.023.03S,0O ;
(5)Anggaran Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (l| huruf d direncanakan sebesar Rp.1.150.217.95O.OOO,OO yang terdiri atas :
1. a.belanja hibah uang dana Bos yang diterima oleh Satdikmen Swasta sebesar Rp. 1 . 1 3 1 .652. 77O.OOO,OO;
2. b.belanja hibah u€rng dana Bos yang diterima oleh Satdiksus Swasta sebesar Rp. 1 8. 560. 1 gO. 0OO,OO;
(6)Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e direncanakan sebesar Rp.s 1.630.28s.o00,00 yang terdiri atas Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

5.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.371.860.780,0O, yang terdiri atas :
1. a.belanja bantuan sosial kepada Individu sebesar Rp. 1 7.82 4.O L6.7 8O,OO;
2. b.belanja bantuan sosial kepada Keluarga sebesar Rp. lOO.OOO.OOO,OO;
3. c.belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.l7 .447 .844.OO0,00; (21 Anggaran belanja bantuan sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.824.A16.780,00, yang terdiri atas :
4. a.belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp.2.434. 000.000,00 ;

Pasal 15

b- belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp. 1 S. 39O. O 1 6. Z8O,O0;

(3)belanja bantuan sosial kepad,a Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b direncanakan sebesar Rp.loo.ooo.ooo,oo yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada Keluarga; (41 Anggaran belanja belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.LT.44Z.B44.OOO,OO, yang terdiri atas :
1. a.belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp. 1 6. O3 Z . L}O.OOO,OO ;
2. b.belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelomp<lk masyarakat sebesar Rp.1.41O .724.OAO,OA;
  1. 6.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (21, ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud datam pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.9S3.2O8. 1O7.SS7,OO, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya. (21 Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 254. Ig 4.92I .O4O,OO.
(3)Belanja modal peralatan dan mesin ssfongaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3 1 2.492.47 O.27 9,OO.
(4)Belaqia modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.432.992.536.209,0O.
(5)Belanja modal ja1an, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.947.80 1 .O 14.868,0O.
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf e direncanakan sebesar Rp.5.722. 165.161,OO.

7.Ketentuan Pasal 17 ayat(l), ayat (21, ayat(s) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.254.194.921.O40,O0, yang terdiri atas Belanja modal tanah; {2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat {1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3 72.492.470.279,OO, yang terdiri atas :
1. a.belanja modal alat besar sebesar Rp.37.6 1 O.05 1 . 1 7O,OO;
2. b.belanja modai alat angkutan sebesar Rp. 29. L7 4.466.37 4,OA;
3. c.belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.734.817 .l17 ,OO;
4. d.belanja modal alat pertanian sebesar Rp.2.491.952.2OO,00;
5. e.belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 59. 30 8.624 .612,OO ;
6. f.belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp. 18.672.3O8.607,OO;
7. g.belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp. 30. 24 5.049 .265,00;
8. h.belanja modal aiat laboratorium sebesar Rp. 1 O3.9 4T .925.1 32,0O;
9. i.belanja modal komputer sebesar Rp. 17 .260.AT G.1 6 1,O0;
10. j.belanja modal alat eksplorasi sebesar Rp.1 .362.342.500,O0;
11. k.belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp.252. g9T .TT O,OO;
  1. 1.belanja modal rambu-rambu sebesar Rp. 1 1.348.456.250,0O; m' belanja modal peraratan orahraga sebesar Rp.83.5O3. 121,00;
(3)Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.432.9g2.536.2O9,OO, yang terdiri atas :
1. a.belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 43 1.657 .126.309,00;
2. b.belanja modai tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.1.335.409.90O,00;
(4)Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.947.801.014.869,00, yang terdiri atas :
1. a.belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.68 1.58 1. 132.485,0O;
2. b.belanja modal bangunan air sebesar Rp.263.7 02. 88O. O 26,Oa ;
3. c.belanja modal instalasi sebesar Rp.2.34O.002.357,0O;
4. d.belanja modal jaringan sebesar Rp.177.OO0.O0O,O0;
(5)Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.722. 165. 161,0O, yang terdiri atas:
1. a.belanja modai bahan perpustakaan sebesar Rp.1.150.578.207,00;
2. b.belanja modal barang bercorak kesenian /kebudayaan/ olahraga sebesar Rp.3.848 .B29,OO;
3. c.belanja modal hewan sebesar Rp.182.S89.82S,O0;
4. d.belanja modal tanaman sebesar Rp.SOO.OOO.OOO,O0;
5. e.belanja modal aset tetap dalam renovasi sebesar Rp.6O5. 148.8O0,00;
6. f.belanja modal aset aset tidak berwujud sebesar Rp.3.28O.OOO.O0O,OO;
  1. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O huruf c direncanakan sebesar Rp.3O.SO2.gl6.422,AO, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

9.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(U Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp.3.001.894.020.146,00, yang terdiri atas :

a.belanja bagr hasil; dan
b.belanja bantuan keuangan. f,2l Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.588 .OOg.792.O26,00, yang terdiri dari belanja bagr hasil pa.iak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan

(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.413.884.227.52O,0O yang terdiri dari belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 16 Juni 2022 GUBERNUR SUMATERA UTARA, rtd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 16 Juni 2022 PJ.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd AFIFI LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 21 Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, DWI ARIES SUDARTO PEMBINA TINGKAT I NIP. 19710413 199603 L OO2

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…