DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS; TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat setingkat eselon 2 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.
10.Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara beserta lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
12.Penerima Tunjangan adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari Negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
14.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran disingkat PA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah membayar.
15.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dasar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
16.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
17.Bidang Perbendaharaan Daerah adalah bidang yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2025 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

(1)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.PPPK; dan
3. c.Pejabat Negara.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk:
1. a.PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
2. b.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
3. c.PNS penerima uang tunggu; dan
4. d.PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
(3)Aparatur Negara termasuk:
1. a.Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. b.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas:
  1. 1.Dewan Pengawas; dan
  2. 2.Pejabat Pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah daerah, termasuk pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Komisi Informasi dan instansi pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.Aparatur Negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
2. b.Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang- Undang.
(5)Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerima tunjangan cacat bagi PNS dan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk janda/duda, anak, atau orang tua penerima tunjangan tambahan penghasilan atau disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS.

Pasal 4

Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Warga Negara Indonesia;
b.pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
c.pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
d.telah diangkat dan menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat Eselon 2 yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam hal:

a.sedang cuti di luar tanggungan Negara atau dengan sebutan lain; atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, PPPK dan Pejabat Negara terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan dalam bentuk uang;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
1. a.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(6)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Komisioner Komisi Informasi, paling banyak sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan 1 (satu) bulan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas:

a.80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan dalam bentuk uang;
d.tunjangan umum; dan
e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a.insentif kinerja;
b.insentif kerja;
c.tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
d.tunjangan pengamanan;
e.tunjangan khusus bagi guru;
f.insentif khusus;
g.tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
h.tunjangan selisih penghasilan; dan
i.tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 10

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 11

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(3)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…