DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2016

Nomor: 22
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7; Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l;
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2Ol7;

g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OlA tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian, dan Pembangunan Daerah; Evaluasi Pelaksanaan Rencana
1. 11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor e);
2. 12.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pen5rusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOg Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1t);
3. 13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
4. 14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Arc-2O18 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22); MEMUTUSKAN: MenctApKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara; 2. 3. pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara; Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
7.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungiawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pemballgunan di Provinsi Sumatera Utara;

g.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan kabupatenlkota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupatenfkota, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan termarjinalkan; kelompok masyarakat rentan 4. 5. 6.
1. 9.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
2. 10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai Lrnsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu; 1 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2O (dua puluh) tahun;
3. 12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaa-n untuk periode 5 (lima) tahun;
4. 13.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
5. 14.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
6. 15.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
7. 16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. 17.Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
9. 18.Rencana Keda dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah- 19" Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penJ^rsunan Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)RKPD Provinsi sumatera utara Tahun 2Al7 merupakan penjabaran dari sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLS - 2018, yang memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah malLpun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2t RKPD bertujuan untuk menciptakan sinedisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 sebagaimana dimaksud pada ayat (21, berfungsi sebagai:
1. a.pedoman dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD;
2. b.landasan pen)rusunan KUA dan PPAS dalam rangka pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol7;

Pasal 3

Dalam rangka pen5rusunan Rencana Kerja-SKPD Tahun 2AtT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, untuk :

a.men)rusun Rancangan Rencana Kerja SKPD;
b.sebagai bahan untuk pen5rusunan RKA SKPD;

Pasal 4

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rallcangan Renja SKPD dengan memastikan rancangan Renja SKPD Provinsi telah sesuai dengan RKPD Provinsi, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD; Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Rencana Kerja SKPD Provinsi yang telah sesuai dengan RKPD Provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan;

(3)
(1)(21 b.

Pasal 5

Kaidah - kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Kepala SKPD melakukan pemantauan dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan; Kepala Bappeda menghimpun dan rnenganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing - masing SKPD; Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya; Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL7, dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2Ol7 dan Prakiraan Maju Tahun 2Ol8 Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. d.

BAB III

KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini diundangkan. Agar setiap orallg mengetahuinYa, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara- mulai berlaku Ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Mei 2016 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI pada tanggal memerintahkan penempatannya Diundangkan di Medan pada tanggal 31 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL6 NOMOR 22 Salinan KEP SU Pembina U Muda (IV/c) NrP.19590227 198003 1 004 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2016 TANGGAL 31 MEI 2016 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 BAB.Vl PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R[{PD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL7 ini berlaku sejak tanggat 1 Januara 2OL7 sampai dengan tanggal 31 Desember 20L7. Langkah-langlkah persiapan dimulaisejak tan€gal ditetapkan hingga pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, akan sangat menentukan jalannya Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O13-2O18. Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholder dan pemerintah Kabupaten/Kota. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti yan$ selngat penting dalam mencapai tujuan pemban$unan nasional umumnya dan daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya, untuk itu diharapkan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mempedomani target-target dan sasaftln yang ingin dicapaisebagaimana yang telah ditetapkan pada lampiran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL7 ini clengan sepenuh tenaga guna rnewujudkan Visi Sumatera Utara yakni MENIAD, PROYTwSI YANG BERDAYA SAING MENUIU SIJMATERAUTARA YANG SE AHTERA. Dengan semangat dan memohon ridho dan kekuatan dari Allah, Tuhan Yang Maha Xuasa, mari kita wujudkan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka"SrNERCrIAS PEMBANGUNAN DALAM MEN|NGKAIKAN DAYA SATfVG DI ERA M,,SYARAKAT EKONOM I ASEAff " GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Aslinya RO KUM, Pembina U NrP.19594227 198003 1 004 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2016 TANGGAL 31 MEI 2OL6 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2OI7 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2OI8 PROVINSI SUMATERA UTARA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintnhan Daerah dan Program/Kegifian l{encana Tahun 3017 Catatnn Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 &utsrJs r rusrKegintm ; t*?Tfi I nififiill l-m;' -Targct I *ubu,rh*n H*:?: I uanaragu Indikatif 1 l tl i3\

(4)5 6\ {?) fit) (sl rtlll 06 01 rs 06 M$nltoring Distribusi fiurc ELPUI Terpartaunva purpltuan gas elpiji Sumatera Utara 1 keg 200"000,000 I]ADP,fi) Kewenangan Usulan Hasil Reses I Tahun Sidang Ii t0l$ - 2016 Dprd Pror,insi Sumatera Utnra,DAPILXII BINJAI I krs 2 10,000,000 06 01 l8 07 lrelnlisanaan Pasar Murnh neryambut IIBKN Terlaksannnya pa*nr nrurah dalam ranaka HBKN $umatera Utara I keg 500,000,00t 1 k*g 5 I {}"fl00,0t)0 06 01 r8 ct9 Mnnitoring Distrihusi llupuk bersubsidi Terpant4unla pcnyrrluran pupuk ibersrftsidi $umatera Utara I keg 300,000,00t PAD Kewenangnn Usulan Hasil REsEs I Tahun Sidang II 20lS - 2016 DPRD Prolinni Sumatsrs Utnra, DAPILVilIKABUPATfiNNIASSEI,ATAN I k*r14 :l l0"r)00.000 Aslinya UM, Pembina Utama Muda (IV/c)NrP.19590227 198003 1 004 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Page 13

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l;
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2Ol7;

g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OlA tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian, dan Pembangunan Daerah; Evaluasi Pelaksanaan Rencana
1. 11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor e);
2. 12.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pen5rusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOg Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1t);
3. 13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
4. 14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Arc-2O18 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22); MEMUTUSKAN: MenctApKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara; 2. 3. pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara; Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
7.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungiawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pemballgunan di Provinsi Sumatera Utara;

g.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan kabupatenlkota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupatenfkota, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan termarjinalkan; kelompok masyarakat rentan 4. 5. 6.
1. 9.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
2. 10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai Lrnsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu; 1 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2O (dua puluh) tahun;
3. 12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaa-n untuk periode 5 (lima) tahun;
4. 13.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
5. 14.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
6. 15.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
7. 16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. 17.Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
9. 18.Rencana Keda dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah- 19" Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penJ^rsunan Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)RKPD Provinsi sumatera utara Tahun 2Al7 merupakan penjabaran dari sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLS - 2018, yang memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah malLpun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2t RKPD bertujuan untuk menciptakan sinedisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 sebagaimana dimaksud pada ayat (21, berfungsi sebagai:
1. a.pedoman dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD;
2. b.landasan pen)rusunan KUA dan PPAS dalam rangka pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol7;

Pasal 3

Dalam rangka pen5rusunan Rencana Kerja-SKPD Tahun 2AtT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, untuk :

a.men)rusun Rancangan Rencana Kerja SKPD;
b.sebagai bahan untuk pen5rusunan RKA SKPD;

Pasal 4

(3)
(1)(21 b.

Pasal 5

Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL7, dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

BAB III

KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(4)5 6\ {?) fit) (sl rtlll 06 01 rs 06 M$nltoring Distribusi fiurc ELPUI Terpartaunva purpltuan gas elpiji Sumatera Utara 1 keg 200"000,000 I]ADP,fi) Kewenangan Usulan Hasil Reses I Tahun Sidang Ii t0l$ - 2016 Dprd Pror,insi Sumatera Utnra,DAPILXII BINJAI I krs 2 10,000,000 06 01 l8 07 lrelnlisanaan Pasar Murnh neryambut IIBKN Terlaksannnya pa*nr nrurah dalam ranaka HBKN $umatera Utara I keg 500,000,00t 1 k*g 5 I {}"fl00,0t)0 06 01 r8 ct9 Mnnitoring Distrihusi llupuk bersubsidi Terpant4unla pcnyrrluran pupuk ibersrftsidi $umatera Utara I keg 300,000,00t PAD Kewenangnn Usulan Hasil REsEs I Tahun Sidang II 20lS - 2016 DPRD Prolinni Sumatsrs Utnra, DAPILVilIKABUPATfiNNIASSEI,ATAN I k*r14 :l l0"r)00.000 Aslinya UM, Pembina Utama Muda (IV/c)NrP.19590227 198003 1 004 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Page 13