DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi dan uraian Tugas, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pera-turan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Tbgas clan ?ata Ker;ia Badan Pengelolaa-n Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Su-matera Utara;

1.I-Inda.ng-Undang Nomor' 24 Tahun 1956 t-entang Pembentukan Da-erah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peratura-n Pemtrenfr-r-kan Propinsi Slrma_tera- [-]ta-ra (l,embaran Negara Republik Inelonesia Tahun 1956 Nomor 64, Ta.mtrahan Lemtrara-n Negara- Reputrlik Ind-onesia Nomor 1to3);
2.tlnda-ng-tlndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatr_rr- Sipil Negara (Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2415 Nomor 6, Tamtraha-n L.embara-n Negara Repu_blik Indonesia Nomor 5a9a\
3.tlnda-ng-IJnclang Nomor 23 Tahr-tn 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Ta-hrr-n zA14 Nomor 244, Tamba_haEr kmtra_ra:n Nega:a- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraldrir dengan l-Indang-Und-ang Nomor I Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undarrg-Undang Nomor 23 Tahr-r-n 2AU tentang Pemerinta-han Daera_h 4. 5. 6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567ej; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 4O) sebagaimana telah diubah dengan Peratrrran Gubernur Nomor 15 Tahun 2OL7 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 ?ahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL7 Nomor 15);. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara€u1 urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut az.as otonomi dan tugas Menetapkan 3. -J- pembantrran dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Llndang Dasar Negara Repr3f!i!. Indonesia Tahr:n 1945. Pemerintah Daerah adalah Gr;bernur sebagar rlnsrfr penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusa,n pemerintahan Jvang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gr-rbernur Surmatera ljtara. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sekretaris l)aerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsrr aclalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera. Utara. Badarr adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Ret-ritrusi Daerah Provinsi Su-matera Utara. Unit Pelaksana Teknis adalah u-nsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas ela-nf ata.u Badan selanjutnya disingkat UPT. Kelompok .Jabata-n Fungsional adalah susunan jabatan furrgsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu-, yang jenis dan tr:gas serta personilnya elit-etapkan dengan Peratr:ran Gubernur sesu-ai dengan ket.entrran peraturan perundang- r-r-rr<la nga n.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN LIRAIAN TUGAS F,asian Kesattr'- -o--_..'- Badan

Pasal 2

Badan Pengelolaan Pajak Can Retribusi Daerah rnempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang paia-k cl-ayr ret:ibusi da-erah serta- nencl-a-nz,-t-an lainnva- r -------r --*----J -- berdasarkan a-sas otonomi dan tugas pembantuan. Ba-darr Pengelolaa:r Pajak dan Retn-1-rr-isi Da-eralr, menyeLe n ggaraka-n fr-rn gsi : 4. 5. 6. 7. 8- 9. t1) {).1

a.pen5rs[.rggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kenr-ia Daerah di tridans nenseicriaan oaiak dan retribr-rsi daerah'
b.penJ/eienggaraan pengcriahan bahan/data urrtr_rk penJ,/empurnaan dan penyusunan kebijakan sesr;ai standa:' daiam urusarl Feagelolaan Pajak dan F-etribr_rsi T)aerah' c- pembinaan dan pela-t-sanaan tr:.gas dalzrm bidang pengelolaan pajak dan rerribusi daerah;
d.periyelengga(aan trrgas lain Srang diberikarr Gr-rtrernu-r, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3)Kepala Badan Pengelolaar-r Pajak dan Retribusi Daerah, mempunSrai uraian tugas : a- menyelenggarakan pemtrirraan darr perrgendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
1. b.menyelenggarakan penetapan prograrn kerja rlan rencana pengembangan pajak clan retritlusi daerah serta lrerrclapata n la in nya ;
2. c.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umuflT penrerintalr Daerah;
3. d.men5relenggarakan fa_silitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekreta riat.an, perencanaatl dan pengemtra_nga-n, pajak dan retribusi claerah serta penda.rra tar I la-innlra_, pen genda-lian dan pem trinaa-n t_lpT; e' menyelenggarakan pemtrerian sara-n pertimtrangan dan i'ekomenelasi kepa"da Gr_i-bemr_u" mengenai pajak <l_an retribusi elaerah serta penr-lapa-tan lainnya cran pelayanan umlr-m setraga-i bahan penetapan kebijakan f t- Pemerintah Daerah; men3relen garaka.n koor<lina-si Per-angkat Dearall Jrang berkaita-n dengan pa,iak elan retribrr_si claerah serta penda-patan lainnya.; men5relenggarakan pembinaan kesekretaria_ta-n, perenca-na-an el-an peflgemba-nga-fi, paja-k dan rretr-ihr-rsi daerah serta pendapatan lainnya dan pembinaan, UpT g. --)- dan naenyelenggarakan pembinaan teknis fungsional pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya; ir rnerrvr-len soerAl<An iesiiiiasi rlen Leriesarna rlensan '---"J instansi, unit ke{a, sw.asta dan lembaga terkait lainnva untuk kelancar-an pelaksanaa:r k-egiaran tsa<ia:r;
4. i.menyelenggu*an koordinasi penjrusunan F-encana Straierris i.anoran Kineria instansi Pernerriniah ii.AKiPi --'-- I ' Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Lanoran Penvelenssaraan Femerintah Daerah L.PFD Badan, : -- ------1 ---1---- a-l--^: .. ----1--..^: l^-- J. lItrjfiJv(1lcilY]ugataKart l.r.lgars l.t--t(firs riel r.i-, t;vi,r1.r_i-r.lil (li-r-rr pelaporan .vang meliputi kesekretariatan, perencanaan -t^,- ----- --,--L ---:^l- -7--- --L,-:7----: J- --^L -^-L^(ll:, Il l.rcllBt:llllridllBall lraJaK (.lid-ll It:t.t ll)rlSl (tidt:IaIl $t:I l..i-, pendapatan lainnya, pengendalian dan pembinaan; t_ ------__-l ^^-l-^.^ t_-^--l:---^: l- ^--1-:--- rrm- K- r,r(:rrvt:rt:{lYic,g,d|i4Ra rt K(_r(rI(rrf ri-rlir 1.ta.11 1tttittll)t11a uf t i
5. l.*"r"rr"r.r,ggarakan koordinasi dengan Kabupate nlKota --,-:L l--,-:- L--1- -:L- SEI l.rl Ullll. KtllJr-I l.t]l Kall.-
6. m.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok l--- f----- ' flail IlIiigsit'iva-
(4)Ur;; -"rlu.".,akan tugas, fungsi dan uraian tugas -^1-^-^:^^---.- ^t:-- -r-^---t --^S^ ----L la\ ----L lA\ -1 ^,- ----r ,a\ $t:r)aBaililicrri-J (ltrili-rKSuu \)att,d. i-tJvi-lt. t tl, aJvidt. tz, (Ii, lt i-tyi.,l. r..)1, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah -1:1^ ^ .- L- - tttttaltllt -
1. a.Sekretariat; li= Bi,lairs Pcrrzeiitl;arirzrlr dan Pengeiidalian Pendatraiai'i' ---- o - -o' '---"4>=- - - "-o=' Daerah; ^ f'!-'-1 --- * tA-:.. 1- ru^,- -l ^/^,- -7^ - n.- - D-t:t lt- -- - t:. rtl(_la-rtg YataK l\eil(rar?iaIl rtet ilr(JI(_)r- (-ia_ri r'ea itaiiK I\alr-la----'_o 'J_- Kendaraan Bermotor; I n:.r-.- - !t-:^!- i:.- t\-.--.----1-----. n^:^1_ n_1---- n-t _(-l . t-il(ti{.r rg rctJ,.r-l( trtl- !-.;t.11,.t_K.ci.4,1, YAJAK l'aiia_lr ijaKai' Kenda-raan Bermotor, dan Pajak Rokok ; - n-'-r.-.-.-- n^4--:!--_*-. -r--- D._--t-.- -L^.^ | -:----__-_ tr. r,lt(r_ArIl. tttill [_)l_l_Ls] i_la,tI l-eDftalfalarl Lairtitvr:o - _ _' i- - -" j t
2. f.UPT Samsat, terd-iri dari : I trfv6 Clit(e\azn la^l^,-. rTr^.-^ ^-_:!^__^t- 1__--:- rr_L- t - t)r t r)trtvl.)f1 r tvrccrrr!-l r_tI.Ara., w-lra?va_il i<eiJa i\r:)t, Medan dan sekitaffiya, berkecluduka-n di Medan; n ,t'..h n^'rnAm rr-,.1 --- d,l-r^-- :t- -t- a -,-:- rr-, -
  1. 4.(_rI- | DAlvlr)A I lvlti(litIl Detiilclllr Wlia)/a_Il |<el]a. hOIa Merl-an dan sekitaffiya, berkeduduka-n di Med-an; q -ir- I TE T llAI\iISAT Dqt'sclzqlqn Flrqnrlan urilarrah Veriqr srrt rr\^rurr Kecamatan Gebang, Babalan, Sei kpan, Pematang -iava- Brandan Barat- Fanskaialr Susu dan Kecamatan Besitang, Kabupaten Lengkat, berked udukan di Pangk-aian Brandan; UPT SAMSAT Stabat, wilayah kerja Kabupaten Lanekat- trerkeciudukan di Staba r: IJPT SAMSAT Binjai, wilayah keqa Kota Binjai, berkeduduk-an,Ji tsinjai; UPT SAMSAT Lubrtk Pakam, wilayah k-erja tz-l---.-^r-.--. t'\^1: (r---l^--- 1-*,-1-^l---t--t-^,- -1: t--1^--l- ,\.lr.rt/tri, l.rIf lJf ll r)t:I(.lrd.llg, (rt;I Kt;(.ltl(lUK;-IaI (tl LU(rl.it{, Pakam; Itt Tr (r Atr,.1 ^.rr 6-i n.--,---L --_:7^---7- 7----:- tl-L--,--L-_- rJr l r)}1rvrr)A l r)t:l l(icIIll)itIt- wila?vi-ril Kt:tJi-i hidrrtlt.!:{l.ett Serclang Bedagai, berkedudukan di Sei Rampah; i.rPT SAiviSAT Tebiiig Tinggi, w-ila;vali k-e.;*a Krrta Tebing Tinggi, berkedu-dukan di Tebing Tinggi; IJPT SAMSAT l,inia PLilulr, wila-vah keija Kahug:afen Batubara, berkedudukan di Lima Puluh; iO. iiPT SAiviSAT Perr{agairgan, w-ila_v-al-r kei,ia Kecaniaiai't Bandar, Pematang Bandar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Bandar Haluarr dair Kec:aniaiarr fufasilan, Kabupaten Simalungun, berkedudukan di rr^..l tser-GagaEgail; 1 1. UPT SAMSAT Kisara-n, wila.vah kerja Kabupa_ten Asaha-r-r, t erkech-r-dr-r-kan cli Kisaran ;
  2. 12.UPT SAMSAT Tanjung Balai; i3. tiPT SAivfSAT Aek- Kairrii:an_, w-ila;,ait keija. Kailii:ateri Labuhanbatu Utara, berkecludukan di Aek Kanopan; i4. UPT SAIvISAT Rantari Pra.pa,t, -wila_y-ah kerja Kabupaten Labuhanbatrr, trerkedudr;kan d-i Ra-ntau n--- -^ - r- fti_4_!ta-L;
  3. 15.UPT SAMSAT Kota Pinang, wilayah kerja Kabupaten ta l-rrrh arrtra ir-;- Se l a-t a r-r, l rer ke d urJ-uka_l r cl i Kcrta Pina-ng;
  4. 16.UPT SAMSAT Gunung T\ra, wilayah kerja Kabupaten parjarrg i,awas litai.a, irei,ker-lir,jrikai-i di Guiriiiig i\ra:- --------o _'- ' ='=' --,
  5. 17.UPT SAMSAT Sibuhuan, wilayah kerja Kabupat.en Padairp Lawas. tnrkeclirchikarr rJi Sibrrlniarr:-o -"'' ---, '- 4. 5. 6. 17 t. rr a'l - Y. t-
  6. 18.UPT SAMSAT Padang Sidimpuan, '*'ila3'ah ke{a Kota Padang Sidimpuan, berkedudukan di Padang Siriirnnr ran'
  7. 19.UPT SAMSAT Sipirok, w. ilayah kerja Kabupaten Tananrrii Seieian hr.rkerirrrirrkan rii Sinirok'
  8. 20.UPT SAMSAT Penyabungan, wila)/ah kerja Kabr:paten fuienclaiiinrr iristai heri<r.rlr rrir rt<an rli Penwqhr rnoer"r' -' ' -'-J
  9. 21.LrPT SAMSAT Natal, wilayah kerja Kecamatan Batang Naiai i.inloae Ravt r iriaf ei ivir r:ere Raians Gariis Batahan, Sinunukan dan Kecamatan Ranto Baek, tZ- - -.-^ -!^.- tr^-- l ^:t:-- - f,r^r-l 1- ^--1-- l-- l--l-- -^ -,: -- -!^r-r\c(i;-rrrri-r1.,-rrt lvtalt(.rid11tr1g tY;d1.id1- l.tcl Ke(lu(rrll(i,tl (rt ttia,ilt, 22.UW SAMSAT Sibolga, wila-vah keqja Kota Sibolga, L - -l-- -J- - ^7- -7-^..- -l: d:t- - t --- - l)t:I Kt:tttJ(tuKail (Ir \)ltx)lBai
  10. 23.UPT SAMSAT Pandan, wilayah kerja Kabupaten m..^-^----1: 6---_-1^ t----l-- l--l--t_--- l: n_-- r-_-- t a.Itt7 t t t-t t1 1 cI tgu t r - r.rcr Kt;( J r-r( r u l(i,, t (.t t ra t lt la.t t ; 24.UW SAMSAT Tarutung, wilayah kerja Kabupaten ,---t: f f L^ --^ 1---r-- ^7---l--1--,- ^r: m- I iclr;-llltlll (Jl.jdla) r)t:l Kc(lrl_(ruKail ur l idt lJl trIlB:
  11. 25.UPT SAMSAT Balige, wila-vah kerja Kabupaten Toba 6^.^-^-:^- l-^--t--l--l--1-^-- l: n-l:--- r)iCtIl(rSlf - trCI Kt1(ltl(lllKi{11 {ll t'tilrlLrt:: 26.utw sennset Siantar, *,,.;;;;.rja Kota Pematang Siantar cian Kabupaten Sir-nalur-rguii, trerkecludi:kar-l di Pematang Siantar; n? rrlffi nlrf,oArTi t'\-1 _l_ G^.-___1 __:1 ^-_^1- 1__--:^ z t - ttf- t r)rrtvrr)rl r tJrrt(rl( \.)irnggui- w-laa-:/Bal i<eiJa Kabupaten Humbang Hasundut-an,berkedudukan di T)olok Sairspul:- -'"-@---,
  12. 28.UPT SAMSAT Pangururan, wilayah kerja Kabupaten 6^.-- - -:.- 1_^^.1__l--l--1,^_- l: n i)a fir (_rS I I-^ .le i Ke(l i. l( f 1_l KAii (:I-i i-A i] ga I 1'|J r fi n :''o=''= -- --'-t 29.UW SAMSAT Salak, wilayah keqja Kabupaten Pakpak Bharat, I;erkeclucir-ikarr rli Sa-lak;
  13. 30.UPT SAMSAT Sidikalang, wilayah kerja Kabupaten Y\^i--: l-- -l-^ l--r--t_-.- l: 6:l:1-^r^----- t_ t i1-! (' t, l-re r'!{E(_I t_l(.I_ ( J Ka I I (_I I r)-l( l a Ki.I_ ! A i 1|.,,
  14. 31.UPT SAMSAT Katranjahe, wila-vah ke{a Katrupa-ten tr -..^ L -.,t-^ -l-- i--1- ^,- -7: tl.-L^.-?^t_ _. \;.r I ( ). l )ti l Kri( ) t lt r uKa_l I (_ll I\a l-)iitt latie. 32.UVf SAMSAT Gunungsitoli, wila.vah kerja Kota ar=----=-- -*-'a- l: Tr. 1---.- - ! ^ -- lT: -. - rz - 1----- -L-.-- [T:^ - r T!^,-- trI{tlt{{lt4slI(ilI- f\:, lrlttr;dtetl lvriis- r\ir(rrJIr2IlrltI rrlas L)tiil-:a elan Kabupaten Nia,s Barat, trerkecludukan di d , :1 ,' i r-l lll-l-ln f,slIr-)i I : -- -_-- -_--o--- - - --,
  15. 33.UPT SAMSAT Teluk Dalam, wila3's5 k-erja Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Teluk Dalam;
3. g.LIFT Fusai Informasi Fendapar-arl;
4. h.UPT Peny-rluhan; i Kekrmook- -IaLtaran Funssionai.- - ___t)-_____ Brsian Kedur- Sekretariat Fasa!.3 {1) Sekretaiat BaCan mernpunYai tugas mernbantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan urasan Pemerintahan di bidarrg L!-rlt-sar) iimt-un .izur Keper-a-waian- Ker-ra:rsal Program, Akuntabilitas dan Informasi R-tblik. i2i Seicre iar-ia- t Ea-da-n nrenvgisllggaralsart f,;ngsi : a-. penyelengara-an pengelolaan Llmrtm dan kepegawaian;
5. b.peny eieng,gara-arr pengeir:iaa:r ke u,-a:rgaJl ;
6. c.penyelen1graraaat pengelolaan program, akuntabilitas da:r in[,-rrrue,-si p r-ri-rik.
(3)Sekretaris mempunyai urraian tugas : A rnenvelen poarakan nenokaiian nr()srem i<eria f ---o--*:'--- r- ----J-- Sekretariat; b- r:aenveiensca.r&an nenseioiaan adminislrasi umum danr ---o- kepegawaian; c- menveienssarai(an c'enseioiaan administrasi keuansan:------J r ---o----*
1. d.menyelenggarakan pengelolaan administrasi program, ak,-rntalriiitas dan infor:nasi pubiik;
2. e.menjrelenggarakan penataursahaan administrasi nenrlanel sn rien ?relarri;+: r -----r-- t menyelenggarakan rumah tangga Badan; o rnenvelnnosereken adrninisirasi nerkanioren' D..-----J-*-r
3. h.men5relenggarakan pengelolaan perlengkapan; i rnenvc'lensqarekan fasiiiiesi nernent rhan 'r<ehl rf rrhan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; i menw. eienssar.adrrafl telaahan siaf sebasai bahanJ' pertimbangan pengambilan kebijakan; n -ar_
4. k.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  1. 1.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Eaclan sesuai dengan tugas pokcrk.jan fungsin.r4- {4} Untr-rk melaksanakan tugas, fungsi dan r-rraian tugas sehasairnana dirneksrrri neeTp- avai ii\ avp.t l).\ rian avai fil -J-- \'i' -J -- 1-' v!- 1-r' Sekretaris dibantu : ll- Sub tsasian i-imum dan Keoesawaian: ----_o...-r-o_-' b- Sub Bagian Keuangan; c Sub tsagiarr Pr,-rsraln- Akunta'piiitas da.m inic'rmasi Prrhlik'

Pasal 4

(11 Kenqle Srrh Rqoiqn Ilrnrrrn rlsrt Keneosrwqinn rnernnrrnrrqi uraian tugas :

a.melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
b.melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
c.melaksanakan ketertiban dan keamanan kantor; ,t *^1^l--^-^1.^- ^^*^liL^ 6^-^h I^- arn6nr^6^
u.rll(/tctArlclalaAa.lr l)wLttvlILLo.Lao"LL .>cLLa-Lta. Lr6trl, lJt cl'r)clr ctrrct Badan;
e.rnelztiasa:ra-ka:r peiap,-r12s1 perneiilizrszr-a-rr saJaJla- rh,-rr prasarana Bada-n;
t.rncizrjssir_ua,la_n kepr-r:rir_rkr_rlzr*ru .jan fasiiiir,_si ra,pa-L-r-apa-L Badan;
1. 11.meiaksalz,jta:t f-a-izr- ,-rsa-ira- Crer-k4:rlr-rra1.o- pend-okumentasian kegiatan dan pengelolaan kearsipan rii iinrrkr t:nluArl E:lrlnn: -_- ----o---_- ----__--,
h.melaksanakan pengr-rmpulan, pengelolaan penyimpanan rlarr rrenrelilreraarr t larenp inveni:rr'is Rxrl;rn:----- r --- ---o
i.melaksasralan pen1rusunan bahan kebutuhan pega-wa-i, fc,r'rrra,-si ,iam pcr-tr-rnjr-rkir-n clalaru jzr-i-rai-ar-n rii ii::gkrmgrrx Radan:_-.r- 96-,
i.rrrelaksanak,rn r)rirrrrrtmnulan- nr:rrlrelrtliran rrenvirnrranrarr J' f ---o-_---r __-----' l- _--o_---_---- r ---J ----r dan pemelihaga-an data pegawai;
k.rrreiaissturaka-n pcfl,v1151-11rol beriian r-urt,-dr pengr-tsr-riet-n bagi pegawai yang mutasi, naik paxgka-t, gaji berkala, rrensirrrr nemherheniiert nerrawai. ilPS iliiK_-.,--.-, {n - tt, - sumpah/janji pegax'ai, peneberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
i.rnelaksanakan penaiausahaan kepegawaian, pembinaan kepegawaran dan disiplin pegawai;
m.melak-sanak-an penyiapan pegawai uni-uk mengik'lti pendidikan/ pelatihan, ujian dinas dan ijin/tugas ?rr-llaier'
n.melaksanakan penyusunan standar kompetensi nerrau.rai tenzoe ieknis rian flirnrrsional' r-D*"
o.melaksanak-an penlrusunan bahan telaahan staf sebagai 1- -l- --- --^-r'----1- ---t-:1 --- t--1-:1^1 ila i'ia ll ilei-f 1 ii'i Da ilgA i r pellga rr'l nl iE ii KenUa Ka ii ;
p.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub D- -:- -- 'rL5agiail Ljrilllrr-r; q- melaksanakan trrgas lain sesuai dengan tugas pokok l^-- c----- ' ai, li iii i-rgsi i-rV-r -OJ

(2)Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai uraian tugas : ^ *^r^t-^^-^7-^- * 1-^;^ cr.,}- E^;^- cr. lrrur,crAsd.rrr:[Aa.rl P\.rr-v LloLtrrd.rr I'Jr \rxr d,r.rr I\Grtct r)urJ l-rd,xra.rr Keuangan; t,. meiaksanakan penalausahaan anggara.n pendapaian dan belanja;
1. c.meiaksanakan penJrr-Isuna-rl bahan pembinaan nen a ta r r s eh a arr p-r.ry o ArAr, nen rl a na t att d ett helan ia' r-----*-- d- meiaksanakan penwssr-,rran bahan perranggunglawaban anggaran pendapatan dan belanja; -7-7--^--t-- - L-7- l----: -.7-,- 7 t:- lrrElaK$iallid.Kicrr l)t:llJvusiLillarl l)arridll cvictui-rsir tti-ttl li-tt)t.,licil keuangan, kegiatan anggaran pendapatan dan trelanja;
2. f.rrrelak-sariakai-, verifikasi afiggaran iieir<iapatan .iaii belanja; ---l-l_--,--7-- -,- l- 7__--_ L-_t_,__ -_ B. lilt:rAKSiclraKarl I)t:llJvuriLlrlail ridl)(rrirrr Kt;uailllidn l)rlri-lllic.ii, triwulanan, semesteran dan prognosis anggaran ; 1- .--^1^1--..---1-.. ^^- l- -l^ --- r-t- -t- ^-^ -r-f --1- - ---:I,- lIlCIi, 1(siattaKAtl {rtjttJvUSt-.1 (ti4.tl Lridtli.t,l lElAi4.llaIl $ti, I lsClr;-tgidl bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; : ---.-r^l--^-^r-^-- --^1^--^-^-- ^l^-- ^--^l----: 1---:^L--^ n--1-
3. r.tllctaKsictraKail l)t:ticl)()lictt (.Iatt t:vatlt_i.-r$l Kt:prari-irr r)lrl) Bagian Keu-angan; : ----t-1-----^1-^-^ 1-^-,--l:-- ^--: l-----^-- ----:. 1----:- .---l--:!- r- llleli-rKSi;rarldKcT tl K(r(rI(.lItli-lsil (ltit,l1at I (Jtllt. Kt1rJa 1.t:a l{;dtt.; ; -"r"U*""akan tugas lain sesuai d.engan tugas pokok -7-,- C_----' riai-r illn$sirrli a. t1 - tl - f.3l Kenaia Sr-rb Ea-sian Frosram- Ak-,-rntabiiitas rian ini,rrmasi\-, ---r*- ---o- Publik, mempunyai uraian tugas :
4. a.melaksanakan penJrusunan program ke{a Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
5. b.melaksanakan pengumpulan. pengolahan bahan data dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, i Y'rr I * nel:rklii{rli{i{n trrr;as iei<nis seriaL,!\!-ulr CIAJ! Lf f Lt EiZl-(la-fl, r -------------- --o-- eva-lu-asi dan pela-poran yarrg meliputi kesekretariatan, rrerert(:arr.a-Zr-rf ClzUr OengernbaJlgan Ua-iz,-ir da:r retrii-rr-rSiI. -- ------------- daerah serta pendapatan lainnya, pengenda-lian dan nernl rirr;ar+n:
6. c.melaksanakan pengolahan dan analisa bahan rencana- stra'regis;
7. d.melaksanakan per{rusLrnan bahan rencana strategis;
8. e.meiaksanakan penj/Lrslm€Ln rencana'xerjatsadan;
9. f.melaksanakan pengolahan dan analisa APBD dan Perr-r'uaha-n AFBD;
10. g.melaksanakan penJrllsunan bahan RAPBD dan R-encana Fci'r-rbahan AFtsD;
11. h.melaksanakan pengolahan dan analisa anggaran het;.rnia Rarlen'
12. i.melaksanaka:r pen)n-rsunan bahan anggaran belanja F.eden'
13. j.melaksanakan pen5rLrsunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
14. k.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Surb Basien Frogram- Akunrabiiitas dan inior-masi Pubiik:
  1. 1.melaksanakan penJrrrsunan rencana strate-.gls jangka menengah dan tahunan Badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; m- meiaksanakan kocrr-dinasi dengan unit kerja ierkait;
15. n.melaksanakan turgas larn sesuai dengan tugas pokok darn iungsinya. {1} \ -, a^ - 1'/-- n!-1^--- n^---.^.^-1^ l--- n-.--"^.-l-1:^-- n*---I-.--4-.- rtl(Iallg f(jllBt,IlttralaBa{t (tlrrrt rt:rrBrlttlt?.rlti4tt rfrIt(ri4l)al.alt Daerah men;relenggarakan fungsi : -----1- ,----1-^::^-^ 7.--7--- ,-^1.-::-l-^-.- L^..-L---.- a.- l)crr)lclrinB!{arie.arl l.)t:ilBKaJlarr r)?rIri-iIl Ktrr)uaKidll l.t:lll.i.dIlB perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi r_ -_-_t- ----^ I ^- l^:^-^---- ---.'1----.: l...- (rAct rlr. si(1r li-r lttr,t1t-ti-r.lr;d.t1d1a lj-,rlttlva, cvi,r(lr-rrJr \li4lt pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah -,- -1 -,- -L-,- 1 -:,- ----^ 7---l---,^, -t-,- ---l-1:l-^ -:"l\Cl t.a lrt1li(Iicl.)i-ll.icll lialllllya- lttlKLllll (li'lll llt-ltlllKi:lSl;
16. b.penyelenggaraan kebijakan tentang perencanaan dan "--.- --^^--1. ---:-l- -J ---- ^--r--:1^---: I - ^-^*1- Ircrr8(1rtil.rjdtt&art ITHJaK (ti-,.tI r.-r.r r(rusir (rj-,tjl-att sicr l..i{ pendapatan lainnya, evaluasi dan pengendalian -^---^7-7-^-- --:^1- -l^-- --^L,-:L--^: ^7^---7- ^ -,--.3---L^.^r)t:rlLJ(-lr)lidr-rrr l)icti-lK (Jatt lt:l..lll)rlst Uid.t:ridrl scrt-.a lrcntial)atatr Lrrrirr, rrrm* dan publikasi. za\ r, ^.- ^1^ n: l - -- -- n-^- -^-^-t^ -1 _ -- [.1' f\clri-rrr-r Dl{lir(rt reltg(:tlltti4tt,1i4lt tta.tt n-------- l-1:^-- rta llttal t( lr1 t ar1 I I a Pendapatan Da-erah mempunyai uraian trrgas: ------t -,-^1-^ -1,--':- - t --,:- h:-t- - <l-- Illt:II)/tlleIlBBd-I'i--r-K?r-rl I-)CIlEKi4 lA-Jl I.)ll.)Blid-lIl KtrlJrl- ntt-liltIB Pen gembangan clan Pengencla-lian ; 1^ .-- ---. -^1 ---1--.-- .- ^"- -.1 _^lt--- 1- -1-- -^^ 1--1^!!-t - -_ Ir. fftcfrv(:r(irts,l,atHKatt trtjrt,JKat,illl t)artAI| |{ea)iiai<Hi1,,J-,-.@--,.-.,..I--.o--=J=-=.--:.--=J--=--"-- perencana.a-n cl-an pengemtrangan paja-k el-an retribusi -!^ -.--l- --.- -1----) -,- 1^:.-,---^ ---^7----t -t-,-(-Iit(j-Iid-Il St-t la l-)eIl(-!::!-I-)a-l-il-Jl ta.l-rlilJVA, e-.Va.iUa-Si (:IAll pengendalian pengelolaan pajak dan retritrusi daerah seita lreiidrrliai ta r-r la i t r i-;ua, lri ik i t tii ria ii iiirbl ikasi ;
17. c.menyelenggarakan koordinasi pengkajian bahan !:-1--"-'.- .. -r- --,--L -.-^:-r- -1 -_-KelrridK;drr r)trlcr_l(-:id_llaldrl (lid!1 t)ettf,elltDaileatl r)ataK fiail,-.,J.----,1-.-.-... .-=(>----..'.,=-..1-=-J.--=- ret.ritru-si daerah serta- pendapa-tan lainnya, evaluasi dan --l^l:^^- ---,---^1 ^l- --, ---:^1 -t-,^ ---!--:t--^-: -1 - ----l-treatllfjll(t?tttilt, trta(tfJta,llillr,it(, t):.tti-tt< tl"ttt ftil r rlrlrsir ltHe,r'iltt t- - -o l_ - o- -- _-- -- l- -J-_-' serta pendapa,tan lainnya, hukum dan publikasi; lzl - i3 - rl arlFrrrrFlFa:.o.o.ar.lLarr fqsilifqsi erralrrosi rlet'rocrtAaTiat't Aert pembinaan pad.a UPT SAMSAT meliputi kesekretariatan, nenseioleafl Daiak dan resribusi daerah serta Dendal-rata'n lainnya; e rnenveienpoerekert nFnrnrsrlnen rian neneianan tar"set F'-'-J r---- ---o-- penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta nenriane i^a n iain nwc{'
18. f.men5/elenggarakan telaahan staf seb,agai bahan rrcrtirnhayr se n nenoarnhiian i<ehiiai<an'
19. g.men)/elenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan n:-1 --- ----1^ .l-.- n^ .l-1:-.-. aj I(Ii-r tI g f-c I r gc t r I r ra t tga t t t t a t, (t1 a t gr: I tl.l?,. l,-t.t I ;
20. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit ke{a terkait; : -- --^--^7 --7---- r---- - l-:-- --^---, -1 ------- L----- ---1--t- i- t-tlellJveienggaraKail lu8ids larrl scsl-l_Al (lt:rrB?Jrl l.uBali lxrr(()K elan fungsinya- 1a\ rT--L-t ^1 ^1--^---l-.-.^ r---- - f-----^: -!-,.- --.--:-.- r---- - i+,i ui-rI1-I_K -r-r-rcia.i<s?l.l1a'<all iugitri, ltrtlgsl (.tatt LIti4tatl rt-lgi'rL\ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan a-vat- (3), rt.--1- n?-1 ----- n^,^----^,L -l-- D--------.7^1:-,- NeI.)ala l:)r(la.llg rt;rlBtjillr)allBarl rlidll rt:[lPt:il(ricil?Jrr Pendapatan Daerah dibantu : - d--l- n: -l _ -- -- n---- .l - -.. n^-- -..---l^c7. r)U() I)a(latlt/ rritettt.:a.l 1Ai4.lt tl-icIl r(--t,gtltttltaIt!,6Att Pendapatan Daerah; t- n--1- n:l_,- -- n---t--- -.: -t--- n--- ---,--l-1:- -1---L-,-t.r. r)t-rI) Dl(lidllg F,V:4tLlicsil (lall rt:IlBCll(IAlli-lll rElltl?JI).-il.alI Daerah; - c--1- n:l--- - rr--t----- l--- r-1^1:1-- -:t:_ i-rrJl, r)r(r;JItE n(JKll.Itt (ti.dtt rut.IIKirsl- D^--7 r rd-$?l-l (-) {1\ Kena'le -srrh Ridano Perencanaeul dan Pencrernhenqen Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas :
21. a.meiaksanai<-an penylrsunan program ke4a- Sui: Eidang Perencanaan dan Pengembarlgan Pendapatan Daerah;
22. b.meiaksanaka-n penjiusunan dan peneia.peur La.rgel penerimaan pajak dan retribr;si daerah serta pendapatan lsrinnwe'
23. c.melaksanakan penlruslrnan rencana pengembangan rtaiak d.an reiribusi daerah serLa pendanatan iainnw. a:r------r--
24. d.melaksanakan penJrusunan bahan telaahan staf sebagar ha h a n nr"rtirn he n rrayl nen oa rn hiia n i<ehii ak';rt' - i.t -
25. e.melaksenakan pen3usunan bahan petunjuk teknis rencana evaluasi dan pengendalian kesekretariatan, L,idans fr6i ren('e rr rr A n nerr-serrrbansan- rlai ak dan re i.r-ib ursi -.-o---.---c,--,r-!J daerah serta pendapatan lainnya, dan LrFrf;
26. f.meiak-sanak-an penlilrsunan baitan petunjuk tek-nis pelaporan atas hasil evaluasi dan pengenda-Iian internal; s- meiaksanakan fasiiitasi Densawasafl inrer*nal mauoLln2f- -t----D--- -----r---- eksternal;
27. h.meia-k-sanakan peiapora-n da:r evai,-rasi k-egiatan Sub Bidang Pereneanaan darr Pegembangan Pendapatan n- ----1- - lJa.cll.l[t:
28. i.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; : ,-- -t-1-- ----1-^-- L----^ l-:,- : S-- ---- L- -7--7- ^1 -.-
29. j.fileiaKSAliAKall itl-Bi:r.}i la.lll sCSUidl (lt:llt'?r.ll l.U-Bic.:t lx)K(.lK (1i, Il fungsinya. 1n\ rz^-^-t^ 6--1- n:l-.-.. F---1-----: l-.- n-^---.-l-1:^.- T'i--^f ---^+--- \zl nerl.rz, I?i a)ur, rir(Ia.1g E valu?rsil {IrdIl rtj,,gri.t(tilttiltt rc:,tltt,dtktt,dtt Daerah, mempunyai uraian tugas : -t-l-^^---l_^,- 7-^-:^ (\--L DiJ.-- -- A- rrrt:li-rl(siidrra.KAlt I-.1t:il)rusL-lnail I)r()BlaIrr Kt;rJi-r \)llr) Dl(-li-rrrB Evalu-a si dan Pen genda lian Pendapa ta n Daera h ; 1- --- -t-1------1-- t^^t-^-- .^l^-1^^-- ..r^f ..-1-^-.-: tt- ttttltilK.\r,rlaKicil i(rt:{tJv(rsufiicat t.talttalt l.clailrri,il s(.dt st:(ri-lt;-rr bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; ^l^t--.^-^l-^.- -^-l S-- ^---l--^^: 7-,^-:-L--- n--1- t:. lIlrlicKSiCIlic.Kiill l)t:lllI.r()lall (IiiIl CVidltl-i,llil KtrBlHl--i-, Il i)t-lt) Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah; -l --^..t-1-------t--.-- t--^--l:----: l^---- :r l----:- r---l--:!- (l- rftt:ricr(tiir-rtaKau K(r(rI(Iiltirsl (.!catgidrt u(il1. K(jtJa t.t:t Kirit..
30. e.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan c-- - ---:____fI_l_!"rgsl! rJvr_.
(3)Kepa.la Sub Bielang Hukum dan Publikasi mempunyai uraian +---^-. LLII{'1,D. "l*"Ut "anakan penyusunan program kerja Sub Bidang rr--r-.---- -r- - ^-:r,r,l -, n l-l_Kr.l-r r i (Ia_t t rr_Il,lr K.id.iil;
1. b.melaksanaka-n pengolahan, pengkajian cl-an penyusuna_n 1' r' *'l=iiat ()ea-Iilid:-,ng-rrii(la iighil:ttatt;rrt 1i,.ttL:a_tt&alt f.rrjra_t-L_t_ ,_ __._o _
2. c.melaksanaka-n penJrusunan ra-neangan kelembagaan dan 1-^L-L- r,, - -Ktr l-Lr-l-rl-!rr-K -srl-l--La.i-r I l; el. melaksanakan fasilitasi dalam penJrusunan ranca-ngan "-----r---"-^- l--^- ----l- ---:-t -l--- --, -?l -- ? Lrc,r a.t Lt_.. a.t L t rrl! r_t_! t(l;-r t r 9- | t I 1t_t'iLalt.s_27 !t t ra_tt1.K ( la t I I e {.{'I t r l j.sl ;,;;;; rc,or^r. o . -o. - a r - 1< - t-) -
3. e.nneLaks e:ray-a.r_ evaluasi F-aperda tentang Fajak Daerah dan Retribusi Daerah KabupatenlKota; f- rneiaksanakan pubiikasi peraiuran perufldang-u[dangan di b,idang pajak dan retrib,r:si daerah serta pendapatan iainnya; g"melaksanakanpenjruslr.nanbahantelaahanstafsebagai t ahan pertJmbangan pengambilan kebrjakan;
4. h.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Srrb tsidang i{ukum dan perundang-undangan;
5. i.melaks aad<ankoordinasi dengan unit kerja terkait; j- mielaksanakafi trigas lair: sesu-ai tlerrgan higas ptrkr:k dan fungsinya Ragian Keerr-rpat Bidang Pajak Kedaraan Bermotor dan Rea Balik Narna Kenelai'aatr BeruRt:it.or PasaT 7 (1I Bidang Palak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotormempunyaitugasmenyelenggarakan pengk.ajianbahank.ebijakanteknisper:pajakan,k-eberatan dansengketasertapembukuandanpelaporanpajak 'rerrd-ast-atL Lrer't6otr-rr= ela-n |-re-a- bajik flisjlra- kenela-iaar-n bermotor. i2i Bicia-trg Fajalr Kencia-ra-a:r Bermol-or cla:r Bea- Bajik i'ia-rna- Kend-ara-arr Bermot-or menye len gat aka-n flin gsi :
6. a.pren;veier! gaia-ar! perrgkajian bairatr kei:rjaka:r tekxis perpajal<arrpajakkendaraagrbermotordanbeaL}alik na-rla- kerrdara-a:r i:er:rnr-rttrr ;
7. b.penyelen s;rataafl pengkajian bahan penyelesa:an kct-reraia-n cla-n sengkeia paja'Js kellcia-r'a-a-r: t-rer-mr:rictr- eia:r Lrea balik nama kendasa-an bermotor; (_:= penyelcng€,ara-ajrl pcngkajia:r ba,ha:r fa-siiita-si pembukuair dan pelaporan pajak kenclara-an bermotor da:r bea- balik tlaJtLa- kerl.Jasa-an i-1gi:rsEt [uf ; c1-. penyelen Wata-arL kebija-ka-n teknis pajaj<, pea;ieiesa-ian kebera-lan penyelesaian Piutang rj-a:r scngkel,a Pajai<, _t6_ pembukuan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
(3)Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
2. b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembuatan rekapitulasi penetapan dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
3. c.menyelenggarakan pengkajian bahan penyelesaian keberatan dan sengketa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
4. d.menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
5. e.menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi pembukuan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
6. f.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan ;
7. g.menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
9. i.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Baiik Nama Kendaraan Bermotor dibantu oleh :
1. a.Sub Bidang Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
2. b.Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; _t7 _
3. c.Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

(1)Kepala Sub Bidang Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
2. b.melaksanakan pen)rusunan bahan petunjuk teknis penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. c.melaksanakan pen5rusunan rancangan bahan penelitian atas kebenaran penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. d.melaksanakan pen5rusunan bahan pedoman proses penagihan dengan surat paksa, sita dan lelang;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan pedoman pengelolaan data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
6. f.melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan teknis pencairan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
7. g.melaksanakan pen5rusunan bahan pedomaan penatausahaan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
8. h.melaksanakan penJrusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. i.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. j.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
11. k.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
2. b.melaksanakan pen5rusunan bahan petunjuk teknis peiayanan atas pengajuan surat permohonan keberatan dan sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta pemberian pelayanan atas permohonan keberatan dan sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. c.melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelesaian pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan restitusi;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis tentang tata cara pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan f. Bermotor dan retribusi; melaksanakan penJrusunan bahan pedoman penatausahaan berkas-berkas permohonan keberatan dan sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; melaksanakan pen5rusunan bahan fasilitasi keberatan dan sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. e. o b' h. 1. j.
(3)Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
2. b.melaksanakan pen1rusunan bahan petunjuk teknis pembuatan rekapitulasi penetapan dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. c.melaksanakan pen)rusunan bahan petunjuk teknis rekapitulasi piutang dan/atau tunggakan dan realisasi piutang dan/atau tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan pedoman pengelolaan data potensi, realisasi dan piutang dan/atau tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
5. e.melaksanakan penJrusLrnan bahan pedoman pengelolaan data objek dan subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan kebutuhan pengolahan data;
6. f.melaksanakan penJrusunan bahan perhitungan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/ Kota;
7. g.melaksanakan pen5rusunan bahan fasilitasi bidang pembukuan dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
8. h.melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. i.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. j.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
11. k.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(1)

Pasal 9

Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahaq Rakar Kendaraan, dan Pajak Rokok mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis perpajakan, keberatan dan sengketa serta pembukuan dan pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan Pajak Rokok menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perpajakan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan Pajak Rokok;
b.penyelenggaraan pengkajian bahan penyelesaian keberatan dan sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok;
c.penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembukuan dan pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan Pajak Rokok;
d.penyelenggaraan kebijakan teknis penyelesaian piutang pajak, penyelesaian keberatan dan sengketa pajak, pembukuan dan pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan Pajak Rokok. Kepala Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan Pajak Rokok mempunyai uraian tugas:
a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan Pajak Rokok;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembuatan rekapitulasi penetapan dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan Pajak Rokok;
c.menyelenggarakan pengkajian bahan penyelesaian keberatan dan sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan Pajak Rokok;

(2)
(3)
1. d.menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan Pajak Rokok;
2. e.menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi pembukuan dan pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan,dan Pajak Rokok;
3. f.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
4. g.menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan Pajak Rokok;
5. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
6. i.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) Kepala Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan Pajak Rokok dibantu oleh :
7. a.Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
8. b.Sub Bidang Keberatan Sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
9. c.Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.

Pasal 10

(1)Kepala Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok,mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok; a1
2. b.melaksanakan pen5rusunan bahan petunjuk teknis penghitungan dasar pengenaan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
3. c.melaksanakan pen5rusunan rancangan bahan penelitian atas kebenaran penghitungan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
4. d.melaksanakan pen)rusunan bahan pedoman proses penagihan dengan surat paksa;
5. e.melaksanakan penJrusunan bahan pedoman pengelolaan data tunggakan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
6. f.melaksanakan penJrusunan bahan kebijakan teknis pencairan piutang danlatau tunggakan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
7. g.melaksanakan pen5rusunan bahan pedomaan penatausahaan penghapusan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok; melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bidang Keberatan Sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Keberatan Sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok; h. J. k. -zJ-
2. b.melaksanakan penJrusllnan bahan petunjuk teknis pelayanan atas pengajuan surat permohonan keberatan sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok serta pemberian pelayanan atas permohonan keberatan dan sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. c.melaksanakan pen1rusunan petunjuk teknis penyelesaian pemberian keringanan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok dan restitusi;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis tentang tata cara pemberian keringanan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok dan restitusi;
5. e.melaksanakan penJrusunan bahan pedoman penatausahaan berkas-berkas permohonan keberatan dan sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
6. f.melaksanakan pen5rusunan bahan fasilitasi keberatan dan sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
7. g.melaksanakan pen1rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. h.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok; 1. j. b. C. d. e. melaksanakan pen)rusunan bahan petunjuk teknis pembuatan rekapitulasi penetapan dan realisasi Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok; melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis rekapitulasi piutang danlatau tunggakan pajak daerah dan realisasi tunggakan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok; melaksanakan penyusunan bahan pedoman pengelolaan data potensi, realisasi dan piutang danlatau tunggakan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok; melaksanakan penJrusunan bahan pedoman pengelolaan data objek dan subjek Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok berdasarkan kebutuhan pengolahan data; melaksanakan penyusunan bahan perhitungan bagi hasil Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok kepada Kabupatea lKota; melaksanakan pen5rusunan bahan fasilitasi bidang pembukuan dan pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok; melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok; melaksanakan koordinasi dengan unit keda terkait; melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. c, b' h. 1. J. k.
(1)Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya, sertapembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
(2)Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan pungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. b.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak serta dana perimbangan lainnya;
3. c.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis administrasi pemungutan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. d.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis administrasi pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya
(3)Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
2. b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
3. c.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan retribusi daerah, pendapatan lainnya dan pembukuan dan pelaporan retribusi dan pendapatan lainnya;
4. d.menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan retribusi daerah, pendapatan lainnya dan pembukuan dan pelaporan retribusi dan pendapatan lainnya;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelaporan, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
6. f.menyelenggarakan konsultasi dan rekonsiliasi pengelolaan pemungutan retribusi daerah, pendapatan lainnya dan pembukuan dan pelaporan retribusi dan pendapatan lainnya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengelola, Instansi Pusat dan KabupatenlKota;
7. g.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. h.menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. j.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (a) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Retribusi dan Pendapatan Lainnya , dibantu oleh:
11. a.Sub Bidang Retribusi;
12. b.Sub Bidang Pendapatan Lainnya;
13. c.Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya.

Pasal 12

(1)Kepala Sub Bidang Retribusi, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penJrusunan program kerja Sub Bidang Retribusi;
2. b.melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan retribusi daerah;
3. c.melaksanakan penJrusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan retribusi daerah;
4. d.melaksanakan pen1rusunan bahan kegiatan pemantauan penerimaan retri.busi daerah;
5. e.melaksanakan pen5rusunan bahan koordinasi,konsultasi dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah;
6. f.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Retribusi;
8. h.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bidang Pendapatan Lainnya mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Pendapatan Lainnya;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan petunjuk teknis pengelolaan pendapatan lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
3. c.melaksanakan pen5rusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. d.melaksanakan penJrusunan bahan kegiatan pemantauan penerimaan pendapatan lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, konsultasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
6. f.melaksanakan penJrusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pendapatan Lainnya;
8. h.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
(3)Kepala Sub Bidang Pendapatan Lainnya mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
2. b.melaksanakan pen5rusrrnan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
3. c.melaksanakan pen5rusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
4. d.melaksanakan penJrusunan bahan kegiatan pemantauan pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
5. e.melaksanakan pen5rusunan bahan koordinasi, konsultasi dan rekonsiliasi pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
6. f.melaksanakan pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
7. g.melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. h.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
9. i.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

(1)UPT Samsat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pajak dan retribusi Daerah. {2) UPT Samsat, menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pajak dan retribusi daerah Daerah;
2. b.penyelenggaraan pelayananan di bidang pajak dan retribusi Daerah.
(3)Kepala UPT Samsat , mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan perumusan program kerja UPT SAMSAT;
2. b.menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT SAMSAT;
3. c.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pajak dan retribusi Daerah;
4. d.menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah;
5. e.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
6. f.menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait;
7. g.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Samsat dibantu :
8. a.Sub Bagian Tata Usaha;
9. b.Seksi Pendataan dan Penetapan;
10. c.Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan;

Pasal 14

1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

a.melaksanakan pen5rusunan program keda UPT SAMSAT dan Sub Bagian Tata Usaha;
b.melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT SAMSAT;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d.melaksanakanpengelolaanadministrasikeuangan;
e.melaksanakan rekonsiliasi potensi pajak dan retribusi Daerah;
f.melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
g.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
h.melaksanakan pen1rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i.melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
j.melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT SAMSAT dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
k.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

(2)Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penlrusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
2. b.melaksanakan pen5rusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;
3. c.melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
4. d.melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan, serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
5. e.melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
6. f.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
7. g.melaksanakan koordinasi dengan KabupatenlKota serta Unit Kerja terkait;
8. h.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan Ttrnggakan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pen)rusunan program kerja Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan; f. melaksanakan pen)rusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok; melaksanakan pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok; melaksanakan koordinasi, pengendalian evaluasi pelaporan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok; melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok; melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional; melaksanakan koordinasi dengan KabupatenlKota serta Unit Kerja terkait; melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

(1)UPT Pusat Informasi Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan Cata informasi, aplikasi dan infrastr,.-rktur sistem pajak Can retribusi daerah.
(2)Um Pusat Informasi Pendapatan, menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan data informasi, aplikasi dan infrastruktur sistem pajak dan retribusi daerah;
2. b.penyelenggaraan sistem dan aplikasi data informasi, aplikasi dan infrastruktur sistem pajak dan retribusi daerah. b. C. d. ct b' h. e. ^4- 3/.-
(3)Kepala UPT Fusat Informasi Pendapatan, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan perumusan program kerja Pusat Informasi PendaPatan;
2. b.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Informasi Pendapatan;
3. c.menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi dan infrastruktur sistem pendapatan;
4. d.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan teknis operasional;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dengan unit Kerja terkait;
6. f.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Pusat Informasi Pendapatan dibantu :
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan:'
3. c.Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan.

Pasal 16

1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

a.melaksanakan pen1rusunan program kerja Pusat Informasi Pendapatan dan Sub Bagian Tata Usaha;
b.melaksanakan kehumasan dalam lingkup Pusat Informasi Pendapatan;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan, umum dan perlengkapan;
f.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
g.melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h.melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; aa -JJ-
i.melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Pusat Informasi Pendapatan dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
j.melaksanakantugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2)Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pen5rusunan program kerja Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan data dan aplikasi pajak dan retribusi daerah;
3. c.melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan data dan aplikasi di bidang pajak dan retribusi daerah;
4. d.melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terhadap data dan aplikasi pajak dan retribusi daerah;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan teknis operasional;
6. f.melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
7. g.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Kepala Seksi Pengelolaan Insfraktuktur sistem Pendapatan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pen5rusunan program kerja Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan ;
2. b.melaksanakan pen5rusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan infrastruktur sistem pajak dan retribusi daerah;
3. c.melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan infrastruktur sistem pajak dan retribusi daerah;
4. d.melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dalam pengelolaan infrastruktur sistem pajak dan retribusi daerah; e. melaksanakan pen)rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan teknis operasional; melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…