DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2019

Nomor: 22
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan Penanggulangan Tuberkulosis; Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis; Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Tuberkulosis.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
6.Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok Mycobacterium yaitu Mycobacterium Tuberculosis.
7.Penanggulangan Tuberkulosis adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang timbul akibat Tuberkulosis.
8.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
10.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
11.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
12.Rumah Sakit adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola milik Daerah, Pemerintah atau Swasta.
13.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskemas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja dengan fungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan dan pusat rujukan.
14.Layanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16.Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis (TOSS-TBC) adalah slogan dalam program penanggulangan Tuberkulosis yang merupakan singkatan dari Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis (TOSS TBC) dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC. Program tersebut sebagai sarana perubahan strategi dari penemuan pasif promotif melalui strategi nasional DOTS sejak tahun 1995 menjadi aktif, intensif dan masif.
17.Directly Observed Treatment Shortcourse yang selanjutnya disingkat DOTS adalah strategi dalam penanggulangan Tuberkulosis.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan menuju eliminasi Tuberkulosis 2030, yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.melindungi masyarakat dari penularan Tuberkulosis;
b.menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan penanggulangan Tuberkulosis menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC;
c.memastikan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk efektifitas dan efisiensi program penanggulangan Tuberkulosis menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC dan pencapaian Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC; dan
d.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit Tuberkulosis pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB II

TUGAS

Pasal 4

Dalam melaksanakan upaya penanggulangan Tuberkulosis, unit- unit penyedia fasilitas kesehatan dan penyelenggara layanan kesehatan baik oleh Pemerintah maupun swasta harus menerapkan prinsip sebagai berikut :

a.memperhatikan dan menghormati nilai–nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan;
b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat nasional dan daerah;
e.kegiatan mengacu dan bersinergi dengan program pembangunan di tingkat nasional;
f.kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi penderita Tuberkulosis serta orang-orang terdampak; dan
g.membuka dan mendorong partisipasi aktif masyarakat berdasarkan asas kesetaraan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya dalam penanggulangan Tuberkulosis, mempunyai tugas :

a.menyusun dokumen dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor;
b.mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun non Pemerintah;
c.mengupayakan pendanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC dari berbagai sumber;
d.menjamin ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
e.melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan penanggulangan Tuberkulosis yang dilakukan oleh Pemerintah maupun non Pemerintah;
f.menjamin ketersediaan dan distribusi obat, peralatan serta sarana prasarana kesehatan yang diperlukan untuk penanggulangan Tuberkulosis;
g.melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dengan institusi terkait; dan
h.melakukan pencatatan dan pelaporan dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

Arah kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis berpedoman kepada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah dan Rencana Strategis Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

Kebijakan penanggulangan Tuberkulosis adalah sebagai berikut:

a.dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana);
b.penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah dan sinergi lintas program dan lintas sektor;
c.penguatan penanggulangan Tuberkulosis dan pengembangannya ditujukan bagi kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan serta peningkatan mutu layanan sehingga mampu memutus mata rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi obat;
d.penemuan dan pengobatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis wajib dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) meliputi Puskesmas, Klinik Pengobatan serta Dokter Praktek Mandiri (DPM) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan swasta, Rumah Sakit Paru (RSP), Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BB/BKPM);
e.pengobatan Tuberkulosis tanpa penyulit atau tanpa penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Pengobatan Tuberkulosis dengan penyulit atau dengan penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL); dan
f.dalam hal pengobatan pasien Tuberkulosis, semua penyedia fasilitas layanan kesehatan wajib menerapkan strategi DOTS.

Pasal 8

(1)Strategi penanggulangan Tuberkulosis tertuang dalam bentuk Rencana Aksi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penguatan kepemimpinan program Tuberkulosis;
2. b.peningkatan akses layanan Tuberkulosis yang bermutu;
3. c.pengendalian faktor risiko Tuberkulosis;
4. d.peningkatan kemitraan Tuberkulosis melalui Forum Koordinasi Tuberkulosis;
5. e.peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Tuberkulosis; dan
6. f.penguatan manajemen program Tuberkulosis.

BAB IV

KEGIATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 9

(1)Setiap fasilitas kesehatan wajib melaksanakan program penaggulangan tuberkulosis yang mengacu kepada program penanggulangan Tuberkulosis nasional.
(2)Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis mengacu pada Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis Nasional.

Pasal 10

Pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.

Pasal 11

Setiap fasilitas layanan kesehatan yang memberikan pelayanan Tuberkulosis wajib mencatat dan melaporkan kasus Tuberkulosis yang ditemukan dilayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…