DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2014

Nomor: 23
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal TPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2Ol3 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang menyatakan bahwa T\rgas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
c.bahwa untuk melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan koordinasi yang menyeluruh serta menekan laju penularan dan penyebaran HIV dan AIDS perlu ditetapkan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Human Immunodeficiencg Virus dan Aquired Imrrutne Deficiencg Sgndrome; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1103); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor I44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O); Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3/PER/MMENKO/KESRA/III Tahun 2AO7 tentang susunan, TUgas dan fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2OO7 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3

8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36la\
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2351;
11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791;
12.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor L43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2AO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50721;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5921;
15.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Ralryat Nomor 2 IPERIMENKO/KESRA/III Tahun 2OOT tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik; 4
16.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Ralqyat Nomor 7 /PERIMENKO/KESRA/III Tahun 2OO7 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2AO7-2O1O;
17.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Ralryat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2OOT tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
18.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2OO4 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 20rc tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; 2O. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 444.2412259/SJ tentang Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
21.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8); MEMUTUSKAN: MCNetApKAn : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY YIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SY]YDROME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2, Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 5
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Utara.
6.Komisi Penanggulangan Acqtired Immune Deficiencg Sgndrome {AIDS) Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut KPA Provinsi adalah Komisi yang memimpin dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Sumatera Utara.
7.Ketua adalah Ketua Komisi Penanggulangan Acqired Immune Deficiencg Sgndrome (AIDS) Provinsi Sumatera Utara.
8.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angkat kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.
9.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Aqttired Immuno Deficiencg Sgndrome (AIDS). L0.Aquired Immune Deficiencg Sgndrome yarLg selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. ll.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut. l2.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah seseorang yang terinfeksi virus HIV.
13.Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA termasuk orang yang memberikan perhatian kepada mereka. l4.Pihak Terkait adalah Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI-POLRI, lembaga swadaya masyarakat/lembaga donor, sektor swasta/dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS dan perguruan tinggi, yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Sumatera Utara. 7 26.Narkotika, Psikotropika dan Zat Adlktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAUA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis mampun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengura.ngi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
27.Mitigasi Dampak adalah upaya pengurangan dampak HIV dan AIDS terutama pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak HIV. 28.Penyedia layanan kesehatan adalah institusi penyedia layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, klinik balai pengobatan dan praktek dokter swasta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tlrjuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

a.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
b.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
c.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
d.meningkatkan kualitas hidup ODHA;
e.mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat. 8

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

a.kelompok rentan, yaitu kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, rendahnya ketahanan keluarga dan status kesehatan mudah tertular HIV, seperti orang dengan mobilitas tinggi, perempuan, remaja, anak jalanan, or€mg miskin, ibu hamil dan petugas kesehatan.
b.kelompok berisiko tertular, yaitu kelompok masyarakat yang berperilaku risiko tinggi, seperti penjaja seks dan pelanggannya, pengguna NAIZA suntik, Warga Binaan Pemasyarakatan, Lelaki Seks dengan Lelaki, lesbian dan waria.
c.kelompok tertular, yaitu kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS atau ODHA yang memerlukan penanganan khusus untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang lain.
d.Kelompok Masyarakat Umum.

BAB IV

PENANGGULANGAN Bagran Kesatu

Pasal 5

Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, penanganan dan Mitigasi Dampak.

Pasal 6

Dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS, dilakukan upaya:

a.kegiatan promosi (sosialisasi) perubahan perilaku kelompok berisiko tertular, melalui:
1. 1.komunikasi, informasi dan edukasi;

(1)(2t 9

2.peningkatan penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko;
3.mendorong dan meningkatkan layanan IMS dan KT.

b.pengurangan dampak buruk penggunaan NAUA suntik, yang dilaksanakan dengan cara:
1. 1.melibatkan seluruh pihak terkait di berbagai tingkatan pemerintahan;
2. 2.menyiapkan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) bagr para pecandu narkoba guna mendapatkan layanan kesehatan serta paket pengurangan dampak buruk penggunaan NAIZA suntik.
c.membangun kerja sama di kalangan layanan kesehatan dan LSM untuk menjangkau dan merujuk pecandu narkoba kepada 9 (Sembilan) pilar program Harm Reductionl yakni: Pertukaran alat suntik steril, Terapi substitusi Opiat dan Rehabilitasi ketergantungan lain, Konseling dan Test HIV, ART, Layanan pencegahan dan perawatan IMS, Program kondom bagt penasun dan pasangannya, KIE terfokus pada penasun dan pasangannya, Vaksinasi, diagnosa dan pengobatan hepatitis, Pencegahan, diagnosa dan perawatan TB.
d.pencegahan risiko penularan dari ibu ke bayi (PPIA), dilakukan melalui pemberian Anti Retro Viral (ARV) pada masa kehamilan, saat persalinan melalui Caesar serta serta pemberian pengganti Air Susu Ibu, komponen terdiri dari 4 prong, yakni : Pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif, Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV, Pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yamg dikandungnya; dan Pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.
e.penyelenggaraan kewaspadaan umum (Uniuersal Preeautionl dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
f.penyelenggaraan KT dan Tes Inisiatif Petugas Kesehatan (TIPK) HIV dan AIDS.
g.pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan.
h.pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya tentang IMS dan HIV dan AIDS. 10

Pasal 7

(1)Penanganan HIV & AIDS dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan.
(2)Konseling dilakukan untuk mencegah, mengurangi dan menghilangkan stigma dan diskriminasi, baik melalui pendekatan klinis maupun pendekatan berbasis masyarakat serta dukungan sebaya bagi oDHA.
(3)Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat.

Pasal 8

Penanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan:

a.meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
b.mendukung kelompok dukungan sebaya;
c.menyediakan obat antiretroviral, obat infeksi oportunistik dan obat IMS;
d.menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
e.menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
f.melaksanakan surwei perilaku, IMS, HIV dan AIDS. Bagran Keempat Mitigasi Dampak

Pasal 9

{1) Mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak HIV dan AIDS terutama bidang ekonomi dan sosial.

(2)Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
(3)Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21diberikan dalam bentuk:
1. a.motivasi dan diagnosa psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan; ll
3. c.pembinaan kewirausahaan;
4. d.akses pendidikan;
5. e.bimbingan mental spiritual;
6. f.bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; rujukan.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 10

(1)Penanggulangan HIV dan AIDS di Sumatera Utara dilaksanakan oleh KPA Provinsi yang diketuai oleh Gubernur dan keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, LSM, sektor swasta/dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS dan perguruan tinggi serta sektor terkait lainnya secara intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.
(2)Pembentukan KPA Provinsi dan sekretariatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1)KPA Provinsi berkoordinasi dengan KPA Nasional dan KPA Kabupaten/Kota melalui sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan sesuai dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
(2)KPA Provinsi bertanggungjawab mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM serta masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. o b' h. i. j. k. l2

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal TPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2Ol3 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang menyatakan bahwa T\rgas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
c.bahwa untuk melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan koordinasi yang menyeluruh serta menekan laju penularan dan penyebaran HIV dan AIDS perlu ditetapkan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36la\
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2351;
11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791;
12.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor L43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2AO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50721;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5921;
15.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Ralryat Nomor 2 IPERIMENKO/KESRA/III Tahun 2OOT tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik; 4
16.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Ralqyat Nomor 7 /PERIMENKO/KESRA/III Tahun 2OO7 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2AO7-2O1O;
17.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Ralryat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2OOT tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
18.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2OO4 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 20rc tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; 2O. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 444.2412259/SJ tentang Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
21.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8); MEMUTUSKAN: MCNetApKAn : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY YIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SY]YDROME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2, Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 5
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Utara.
6.Komisi Penanggulangan Acqtired Immune Deficiencg Sgndrome {AIDS) Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut KPA Provinsi adalah Komisi yang memimpin dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Sumatera Utara.
7.Ketua adalah Ketua Komisi Penanggulangan Acqired Immune Deficiencg Sgndrome (AIDS) Provinsi Sumatera Utara.
8.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angkat kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.
9.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Aqttired Immuno Deficiencg Sgndrome (AIDS). L0.Aquired Immune Deficiencg Sgndrome yarLg selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. ll.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut. l2.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah seseorang yang terinfeksi virus HIV.
13.Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA termasuk orang yang memberikan perhatian kepada mereka. l4.Pihak Terkait adalah Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI-POLRI, lembaga swadaya masyarakat/lembaga donor, sektor swasta/dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS dan perguruan tinggi, yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Sumatera Utara. 7 26.Narkotika, Psikotropika dan Zat Adlktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAUA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis mampun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengura.ngi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
27.Mitigasi Dampak adalah upaya pengurangan dampak HIV dan AIDS terutama pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak HIV. 28.Penyedia layanan kesehatan adalah institusi penyedia layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, klinik balai pengobatan dan praktek dokter swasta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tlrjuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

a.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
b.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
c.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
d.meningkatkan kualitas hidup ODHA;
e.mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat. 8

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

a.kelompok rentan, yaitu kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, rendahnya ketahanan keluarga dan status kesehatan mudah tertular HIV, seperti orang dengan mobilitas tinggi, perempuan, remaja, anak jalanan, or€mg miskin, ibu hamil dan petugas kesehatan.
b.kelompok berisiko tertular, yaitu kelompok masyarakat yang berperilaku risiko tinggi, seperti penjaja seks dan pelanggannya, pengguna NAIZA suntik, Warga Binaan Pemasyarakatan, Lelaki Seks dengan Lelaki, lesbian dan waria.
c.kelompok tertular, yaitu kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS atau ODHA yang memerlukan penanganan khusus untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang lain.
d.Kelompok Masyarakat Umum.

BAB IV

PENANGGULANGAN Bagran Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS, dilakukan upaya:

a.kegiatan promosi (sosialisasi) perubahan perilaku kelompok berisiko tertular, melalui:
1. 1.komunikasi, informasi dan edukasi;

(1)(2t 9

2.peningkatan penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko;
3.mendorong dan meningkatkan layanan IMS dan KT.

b.pengurangan dampak buruk penggunaan NAUA suntik, yang dilaksanakan dengan cara:
1. 1.melibatkan seluruh pihak terkait di berbagai tingkatan pemerintahan;
2. 2.menyiapkan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) bagr para pecandu narkoba guna mendapatkan layanan kesehatan serta paket pengurangan dampak buruk penggunaan NAIZA suntik.
c.membangun kerja sama di kalangan layanan kesehatan dan LSM untuk menjangkau dan merujuk pecandu narkoba kepada 9 (Sembilan) pilar program Harm Reductionl yakni: Pertukaran alat suntik steril, Terapi substitusi Opiat dan Rehabilitasi ketergantungan lain, Konseling dan Test HIV, ART, Layanan pencegahan dan perawatan IMS, Program kondom bagt penasun dan pasangannya, KIE terfokus pada penasun dan pasangannya, Vaksinasi, diagnosa dan pengobatan hepatitis, Pencegahan, diagnosa dan perawatan TB.
d.pencegahan risiko penularan dari ibu ke bayi (PPIA), dilakukan melalui pemberian Anti Retro Viral (ARV) pada masa kehamilan, saat persalinan melalui Caesar serta serta pemberian pengganti Air Susu Ibu, komponen terdiri dari 4 prong, yakni : Pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif, Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV, Pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yamg dikandungnya; dan Pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.
e.penyelenggaraan kewaspadaan umum (Uniuersal Preeautionl dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
f.penyelenggaraan KT dan Tes Inisiatif Petugas Kesehatan (TIPK) HIV dan AIDS.
g.pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan.
h.pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya tentang IMS dan HIV dan AIDS. 10

Pasal 7

(1)Penanganan HIV & AIDS dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan.
(2)Konseling dilakukan untuk mencegah, mengurangi dan menghilangkan stigma dan diskriminasi, baik melalui pendekatan klinis maupun pendekatan berbasis masyarakat serta dukungan sebaya bagi oDHA.
(3)Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat.

Pasal 8

Penanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan:

a.meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
b.mendukung kelompok dukungan sebaya;
c.menyediakan obat antiretroviral, obat infeksi oportunistik dan obat IMS;
d.menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
e.menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
f.melaksanakan surwei perilaku, IMS, HIV dan AIDS. Bagran Keempat Mitigasi Dampak

Pasal 9

{1) Mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak HIV dan AIDS terutama bidang ekonomi dan sosial.

(2)Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
(3)Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21diberikan dalam bentuk:
1. a.motivasi dan diagnosa psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan; ll
3. c.pembinaan kewirausahaan;
4. d.akses pendidikan;
5. e.bimbingan mental spiritual;
6. f.bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; rujukan.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 10

(1)Penanggulangan HIV dan AIDS di Sumatera Utara dilaksanakan oleh KPA Provinsi yang diketuai oleh Gubernur dan keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, LSM, sektor swasta/dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS dan perguruan tinggi serta sektor terkait lainnya secara intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.
(2)Pembentukan KPA Provinsi dan sekretariatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1)KPA Provinsi berkoordinasi dengan KPA Nasional dan KPA Kabupaten/Kota melalui sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan sesuai dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
(2)KPA Provinsi bertanggungjawab mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM serta masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. o b' h. i. j. k. l2