DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Koordinasi Sertilikasi Profesi Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 6+, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327a1; b. c. 2.

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun l9BZ tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33a6); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA3 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791; Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA3 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang* Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 4_ 5. 6. 7. 8. 9. Menetapkan
10.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2OO5 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrrrktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2OO5 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOB Nomor 7); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya daJarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. -4 5. 6. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Sumatera Utara merupakan Lembaga Independen. Standar Kompetensi profesi adalah kompetensi yang berlaku secara nasional. Sertifikasi adalah rang)<aian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi. Profesi adalah ketrampilan atau keahlian yang terkait dengan bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan dan menuntut yang dihasilkan dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN BKSP

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BKSP Provinsi Sumatera Utara, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan Masyarakat yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah organisasi non struktural Provinsi Sumatera Utara yang bersifat independen yang bertanggungiawab atas koordinasi manajemen dan pelatihan kompetensi serta koordinasi penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Provinsi di Sumatera Utara. 7. 8.

Pasal 5

t1) Susunan Organisasi BKSP terdiri dari :

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Sekretaris;
d.Wakil Sekretaris;
e.Bendahara;
f.Wakil Bendahara;
g.Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri;
h.Komisi Sosialiasi Program Sertifikasi;
i.Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi;
j.Komisi Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi;

(2)Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Pakar Pendidikan, dan Pemerintah yang diangkat berdasarkan kemampuan profesi, kompetensi dan kepakaran.
(3)Bagan Organisasi BKSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Susunan Keanggotaan, Kesekretariatan dan Masa Bhakti Organisasi BKSP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)BKSP mempunyai tugas pokok :
1. a.mengkoordinasikan penyelenggaraan sertifikasi profesi dan verifikasi tempat uji kompetensi di Provinsi Sumatera Uta.r:a;
2. b.menyelenggarakan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Provinsi sumatera lltara dan apabila kemudian hari telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, maka Standar Kompetensi kerja Provinsi Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku;
3. c.menyelenggarakan koordinasi manajemen dan pelatihan Kompetensi di Provinsi Sumatera Utara;
4. d.menyelenggarakan koordinasi penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri dalam dan luar negeri;
5. e.monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi serta proses penyiapan Sumber Daya Manusia Kompeten;
6. f.menyelenggarakan jasa konsultansi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi; t2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKSP mempunyai fungsi:
7. a.pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga sertifikasi Profesi Nasional Provinsi sumatera utara;
8. b.pelaksanaan fasilitas pembentukan cabang Lembaga Sertilikasi Profesi dan Panitia Uji Kompetensi;
9. c.merekomendasi usulan Tempat Uji Kompetensi di Provinsi Sumatera Utara;
10. d.pengembangan sistem informasi standarisasi, sertifikasi profesi dan penyiapan Sumber Daya Manusia;
11. e.pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
12. f.pelaksanaan koordinasi manajemen pendidikan dan pelatihan di Provinsi Sumatera Utara; -t o b' h. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi serta proses penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten; penyelenggaraan jasa konsultansi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Pasal 7

Ketua BKSP mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum organisasi tentang strategi program pengembangan sertifikasi profesi di Provinsi Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BKSP mempunyai fungsi :

a.penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan sertifikasi profesi oleh kmbaga Serti{ikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional di Provinsi Sumatera Utara;
b.penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Perumusan dan Pengusulan Pembentrrkan Panitia Teknis Uji Kompentensi dan Sertifikasi serta Tempat Uji Kompentensi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
c.penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Veri{ikasi Tempat Uji Kompentensi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
d.penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Rekomendasi Tempat Uji Kompentensi;
e.penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Kerjasama Sistem Standarisasi dan Sertifikasi Profesi;
f.penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi Profesi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;

(1){2) penenfuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan koordinasi manajemen dan pelatihan kompentensi serta Pelaksanaan penyiapan Sumber Daya Manusia kompenten; penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan di kompetensi dan jasa konsultansi pelatihan Kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Pasal 8

Wakil Ketua BKSP mempunyai tugas pokok mewakili dan membantu ketua BKSP dalam melaksanakan kebijakan umum organisasi sesuai dengan bidang dan tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Wakil Ketua BKSP mempunyai fungsi sebagai wakil dalam menjalankan fungsi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Sekretaris BKSP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan aktivitas harian Organisasi BKSP Provinsi Sumatera Utara. (21 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris BKSP mempunyai fungsi: o b'
1. a.penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan penyelenggaraan profesi; h.
(1)(2t organisasi sertifikasi penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pembentukan cabang lembaga sertifikasi profesi dan panitia teknis qji kompetensi serta tempat uji kompetensi; penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan sistem informasi pelaksarlaan sertifi kasi kompetensi; penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi profesi Tingkat Provinsi Sumatera Utara; penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan manajemen dan pelatihan kompetensi; penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten; penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan pelatihan; penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pelaksanaan jasa konsultansi pelatihan kompetensi dan sertifi.kasi kompetensi.

Pasal 10

(1)Wakil Sekretaris BKSP mempunyai tugas pokok mewakili dan membantu Sekretaris BKSP dalam melaksanakan aktivitas harian organisasi sesuai dengan bidang dan tugasnya. (21 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris BKSP mempunyai fungsi sebagai wakil dalam menjalankan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. b. c. d. o b' h. e.
(1)(21

Pasal 11

Bendahara BKSP mempunyai tugas mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua BKSP. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bendahara BKSP mempunyai fungsi :

a.pengelolaan keuangan dan pembiayaan organisasi;
b.pelaporan keuangan organisasi;

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun l9BZ tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33a6); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA3 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791; Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA3 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang* Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 4_ 5. 6. 7. 8. 9. Menetapkan
10.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2OO5 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrrrktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2OO5 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOB Nomor 7); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya daJarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. -4 5. 6. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Sumatera Utara merupakan Lembaga Independen. Standar Kompetensi profesi adalah kompetensi yang berlaku secara nasional. Sertifikasi adalah rang)<aian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi. Profesi adalah ketrampilan atau keahlian yang terkait dengan bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan dan menuntut yang dihasilkan dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN BKSP

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BKSP Provinsi Sumatera Utara, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan Masyarakat yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

t1) Susunan Organisasi BKSP terdiri dari :

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Sekretaris;
d.Wakil Sekretaris;
e.Bendahara;
f.Wakil Bendahara;
g.Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri;
h.Komisi Sosialiasi Program Sertifikasi;
i.Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi;
j.Komisi Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi;

(2)Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Pakar Pendidikan, dan Pemerintah yang diangkat berdasarkan kemampuan profesi, kompetensi dan kepakaran.
(3)Bagan Organisasi BKSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Susunan Keanggotaan, Kesekretariatan dan Masa Bhakti Organisasi BKSP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)BKSP mempunyai tugas pokok :
1. a.mengkoordinasikan penyelenggaraan sertifikasi profesi dan verifikasi tempat uji kompetensi di Provinsi Sumatera Uta.r:a;
2. b.menyelenggarakan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Provinsi sumatera lltara dan apabila kemudian hari telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, maka Standar Kompetensi kerja Provinsi Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku;
3. c.menyelenggarakan koordinasi manajemen dan pelatihan Kompetensi di Provinsi Sumatera Utara;
4. d.menyelenggarakan koordinasi penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri dalam dan luar negeri;
5. e.monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi serta proses penyiapan Sumber Daya Manusia Kompeten;
6. f.menyelenggarakan jasa konsultansi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi; t2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKSP mempunyai fungsi:
7. a.pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga sertifikasi Profesi Nasional Provinsi sumatera utara;
8. b.pelaksanaan fasilitas pembentukan cabang Lembaga Sertilikasi Profesi dan Panitia Uji Kompetensi;
9. c.merekomendasi usulan Tempat Uji Kompetensi di Provinsi Sumatera Utara;
10. d.pengembangan sistem informasi standarisasi, sertifikasi profesi dan penyiapan Sumber Daya Manusia;
11. e.pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
12. f.pelaksanaan koordinasi manajemen pendidikan dan pelatihan di Provinsi Sumatera Utara; -t o b' h. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi serta proses penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten; penyelenggaraan jasa konsultansi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Pasal 7

a.penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan sertifikasi profesi oleh kmbaga Serti{ikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional di Provinsi Sumatera Utara;
b.penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Perumusan dan Pengusulan Pembentrrkan Panitia Teknis Uji Kompentensi dan Sertifikasi serta Tempat Uji Kompentensi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
c.penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Veri{ikasi Tempat Uji Kompentensi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
d.penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Rekomendasi Tempat Uji Kompentensi;
e.penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Kerjasama Sistem Standarisasi dan Sertifikasi Profesi;
f.penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi Profesi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;

(1){2) penenfuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan koordinasi manajemen dan pelatihan kompentensi serta Pelaksanaan penyiapan Sumber Daya Manusia kompenten; penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan di kompetensi dan jasa konsultansi pelatihan Kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Sekretaris BKSP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan aktivitas harian Organisasi BKSP Provinsi Sumatera Utara. (21 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris BKSP mempunyai fungsi: o b'
1. a.penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan penyelenggaraan profesi; h.
(1)(2t organisasi sertifikasi penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pembentukan cabang lembaga sertifikasi profesi dan panitia teknis qji kompetensi serta tempat uji kompetensi; penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan sistem informasi pelaksarlaan sertifi kasi kompetensi; penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi profesi Tingkat Provinsi Sumatera Utara; penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan manajemen dan pelatihan kompetensi; penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten; penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan pelatihan; penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pelaksanaan jasa konsultansi pelatihan kompetensi dan sertifi.kasi kompetensi.

Pasal 10

(1)Wakil Sekretaris BKSP mempunyai tugas pokok mewakili dan membantu Sekretaris BKSP dalam melaksanakan aktivitas harian organisasi sesuai dengan bidang dan tugasnya. (21 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris BKSP mempunyai fungsi sebagai wakil dalam menjalankan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. b. c. d. o b' h. e.
(1)(21

Pasal 11

Bendahara BKSP mempunyai tugas mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua BKSP. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bendahara BKSP mempunyai fungsi :

a.pengelolaan keuangan dan pembiayaan organisasi;
b.pelaporan keuangan organisasi;