DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2018

Nomor: 23
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Fropinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OOg tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O71); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; b. c. 2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 53, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2Ql2 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2Ol2 Nomor 12821; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahua 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 201.2 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1953); Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2AL2 tentang Pedoman Pen5rusunan Klasilikasi Arsip; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32).

9.Perattrran Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KI.,ASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal L Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Klasifikasi Arsip adalah sebagai pedoman penJrusunan arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk an*a yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya. POLA KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

(1)Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan seluruh OPD.
(2)Sepuluh pokok masalah yang menampung seluruh fungsi dan kegiatan selur-uh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah sebagai berikut :
1. a.000 Umum;
2. b.100 Pemerintahan;
3. c.200 Politik;
4. d.3O0 Keamanan/Ketertiban;
5. e.4OO Kesejahteraan Ralryat;
6. f.500 Perekonomian;
7. g.600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
8. h.7OO Pengawasan;
9. i.800 Kepegawaian; dan
10. j.9OO Keuangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Utara. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Ditetapkan di Medan pada tanggal 6 Juni 2018 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Salinan KEPALA Pembina UIama Muda (IVlc) NrP. 19590227 198003 1 004 diundangkan di Med,an pada tanggal 7 Juni 2018 Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA U?ARA, ttd IBNU SRI HUTOMO BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2AI8 NOMOR 23 A. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 23 TAHUN 2018 TANGGAL 6 Juni 2018 POLA KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BENTUK DAN SUSUNAN POLA KLASIFIKASI ARSIP L. Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua OPD yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, ideologi, politik, pembangunan desa dan agraria, diberi kode angka arab, diperinci secara DECIM L, dengan mempergunakan TIGA ANGKA DASAR, dilengkapi dengan kode pembantu dan singkatan narna OPD.

2.Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 ffigal perincian dasar, masing-masing perincian kesatu, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
3.Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 1O pokok masalah, diberi kode O0O sld 9OO. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas subtantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang). Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas- tugas substantif, sedangkan angka OOO, 7OO, 8OO, dan 9OO merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 0OO menampung masalah-masalah fasilitatif diluar masalah pengawas€ln, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah- masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
4.Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas OPD sebagai berikut :

a.OO0 Umum
b.1OO Pemerintahan
c.2OO Politik
d.3OO Keamanan dan Ketertiban
e.400 Kesejahteraan
f.5OO Perekonomian
g.600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
h.7OO Pengawasan
i.800 Kepegawaian
j.9OO Keuangan
1. 5.Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan. Kode ini juga menunjukkan adanya umtan sistimatis dari masalah-masalah arsip dan kartu kendali dalam file. Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambah tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:
a.O1 Perencanaan
b.02 Penelitian
c.O3 Pendidikan
d.04 l.a"poran
e.O5 Panitia
f.O6 Seminar, lokakarya, Workshop
g.O7 Statistik
h.08 Peraturan perundang-undangan
i.09.........
1. 6.Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah diperlukan singlatan nama OPDIUPTD sebagai berikut : a Sekretariat Daerah Setdaprov b Asisten Pemerintahan As.Pem c Asisten Perekonomian, Pembangunan dan As. PPK Kesejahteraan d Asisten Administrasi Umum dan Asset As.Mum dan Aset e Biro Administrasi Pembangunan Biro Adpem f Biro Bina Perekonomian Biro Perekonomian g Biro Hukum Biro Hukum h Biro Humas dan Keprotokolan Biro Humas i Biro Organisasi Biro Organisasi j Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Biro Otda & KS k Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan I Biro Sosial dan Kesejahteraan Biro Sosial m Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umrrm n Sekretariat DPRD Set DPRD o Instrrektorat Inspektorat p Badan Kepegawai BKD an Daerah q Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Bakesbangpol Perlindungan M asyarakat r Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD s Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang t Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset BPKAD Daerah u Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi BPPRD Daerah v Badan Pengembangan Sumber Daya BPSDM Manusia Badan Penghubung Daerah Provinsi Badan Perenca:raan Pembangunan Daerah Dinas Bina Marga dan Bina Konstrrrksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kependudukan dan Pencata;tr;e Sipil Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lt Dinas Pemuda dan Olahraga mm Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nn Dinas Pengendalian Penduduk dan KB oo Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perkebunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang uu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultuta w Dinas Tenaga Kerja ww Dinas Pendidikan x>r Dinas Sosial yy Satuan Polisi Pamong Praja Kode Wilayah adalah kode untuk menunjukkan Dengan memperhatikan prinsip desimal, kode disusun sebagai berikut :
a.loPemerintah Kota Medan
b.llPemerintah Kota Binjai 1 2Pemerintah Kabupaten Langkat l3Pemerintah Kabupaten Deli Serdang l4Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai l5Pemerintah Kota Tebing Tinggr l6Pemerintah Kabupaten Simalungun L7Pemerintah Kota Pematang Siantar lSPemerintah Kabupaten Karo l9Pemerintah Kabupaten Dairi 2oPemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 2I Pemerintah Kabupaten Samosir
m.Z?Pemerintah Kabupaten Toba Samosir x v z aa bb cc dd ee tr gg hh ii i, kk Badan Penghubung Bappeda Dis Bina Marga Dis ESDM Dis Budpar Dis Hut Dis KP Dis Dukcapil Dis Kes Dis Hanpang dan Ternak Dis Kominfo Dis KUKM Dis LH Dis PMD Dis PP dan PA Dis Pora Dis PM PPTSP Dis PP dan KB Dis Hub Dis Perindag Dis Bun Dis Perpus dan Arsip pp qq IT ss tt Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanDis PKP 7. Dis SDA CK TR Dis TP dan HT Dis Naker Dis Dik Dis Sosial Sat PoI PP pembagian wilayah. wilayah dimaksud
n.23Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
o.24Pemenntah Kabupaten Humbang Hasundutan
p.25Pemerintah Kota Sibolga
q.26Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
r.27Pemenntah Kabupate Batu Bara
s.2SPemerintah Kota Tanjung Balai
t.29Pemerintah Kabupaten Asahan
u.30Pemerintah Kabupaten I"abuhanbatu Utara
v.31" Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
w.32Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
x.33Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
y.34Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
z.35Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan aa.S6Pemerintah Kota Padangsidimpuan bb.37Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal cc. 3SPemerintah Kota Gunungsitoli dd.39Pemerintah Kabupaten Nias ee. 40Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ff. 4lPemerintah Kabupaten Nias Barat gg. 42Pemerintah Kabupaten Nias Utara B. CARA PENGGUNAAIY POLA KLASIFIKASI ARSIP 1- Untuk memahami pola klasilikasi terlebih dahulu harus memahami perincian kesatu, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode pokok masalah pada perincian kesatu merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasnya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang masalah 4L2.31 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagran 412.3. Selanjutnya diketahui bahwa 4t2.3 merupakan bagian dari 4L2. 412 baglan dari 41O dan 410 bagian dari 4OO. Disamping itu perlu diperhatikan kekhususan klasilikasi 4OO. Contoh : 4OO Kesra (perincian Kesatu) 41O Pembangunan Desa (Perincian Kedua) 412 Perekonomian Desa (Perincian Ketiga) 412.3 Koperasi Desa {Perincian Keempat) 4L2.31 Badan Usaha Unit Desa {BUUD) (Perincian Kelima)
1. 2.Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang setepat- tepatnya haruslah dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandangan mana masalah itu disajikan untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah. Pada umumnya "perihal" surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali "perihal" tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untrrk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masala-tr yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Contoh masalah Peraturan Daerah Provinsi dapat secara berturut-tumt diberi kode:
a.188.341 Peraturan Daerah Provinsi
b.188.34 Peraturan Daerah 3. c. d. 188.3 188 Peraturan Peraturan Perundang-undangan Untuk OPD/UPTD yang besar dapat mempergunakan pemberian kode dimaksud huruf a. Sedangkan makin kecil sesuatu instansi dapat mempergunakan kode dimaksud huruf b atau huruf c, yang lebih sederhana dan untuk instansi kecil misalnya kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf d. Kode Pembantu Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkannya kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Contoh: 591 Tataguna Tanah 02 Kode Pembantu Penelitian 591.02 Penelitian Tataguna Tanah 045.4 Pembinaan Kearsipan 05 Kode Pembantu Panitia 045.405 Panitia Pembinaan Kearsipan Men5msun Kode Untuk memperoleh Kode yang spesi{ik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode O5O dan 7OO. Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci maka kode O5O dapat disambunglen dengan seluruh perincian kode dengan pola dari OOO sampai 9OO. Begitu juga pengawasan (7OO) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola klasilikasi. 4. 5. 6.
1. 7.Apabila pada kode ada petunjuk "tambahan perincian" berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu ke kode-kode pola yang lain 8. Contoh I o55 511.2 o55.1 12 Contoh II o56 630 056.3 : ProyekPasar - Proyek Bidang Perekonomian - Pasar - Proyek Pembangunan Pasar : Proyek Jembatan - Proyek Bidang P.U - Jembatan - Proyek Jembatan Angka O paling belakang sesudah titik desimal dihilangkan. Ada beberapa masalah yang dapat diklasi{ikasikan dengan dua macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu sama-sama benar. Contoh :
a.Peraturan Pemerintah tentang Pensiun bisa diklasifrkasikan dengan kode : - 188.31 Peraturan Pemerintah, atau - 882.08 Peraturan Perundang-undangan tentang Pensiun Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08).
b.Penelitian penghasilan pamong desa, dapat diklasifikasikan O7O {Penelitian) atau L42.O2 (Penelitian Pamong Desa}. Masalahnya penghasilan pamong desa (1421 ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (O2). Kedua cara pengklasilikasian isi sama-sama benar. Cara ini dimaksud untuk memberikan keleluasan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan $emua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian,maka arsip diklasilikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilalrukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu. T\rnjuk Silang Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat Kartu Ttrnjuk Silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode. Satu kode diisikan pada Kartu Kendali, dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah. Contoh: Surat tenta.ng "Persawahan untuk transmigrasi" dapat diberi kode 521.5 (Persawahan) dengan menunjuk kode 475 {Transmigrasi} atau sebaliknya, Perlu diperhatikan bahwa penggunaan Tunjuk Silang terbatas pada masalah-masalah yang rnemang sangat penting. 9. 10- C.
1. 10.Indeks Kaitan Untuk memudahkan menelusuri kode-kode, disusun indeks kaitan. Indeks kaitan ini terdiri dari himpunalt narrra-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya. Dalam indeks kaitan letak kode ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasi{ikasi ada di depan. Indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip. PERINCAN KODE KLASIFIKASI
2. 1.Perincian pertama: 0OO Umum 1OO Pemerintahan 2AA PoHtik 3OO Kearnanan/Ketertiban 4OO Kesejahteraan Rakyat 5OO Perekonomian 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaarl 7OO Pengawasan 8OO Kepegawaian 9OO Keuangan
3. 2.Perincian kedua: OOO UMUM O1O Urusan Dalam O2O Peralatan 03O Kekayaan Daerah O4O PerpustakaanlDokumentasilKearsipanlSandi O5O Perencanaan 060 Organisa"si/Ketatalaksanaen O7O Penelitian O8O Konferensil Rapat/ Serninar O9O Perjalanan Dinas 1OO PEMERINTAHAN 110 Pemerintahan Pusat l2O Pemerintahan Provinsi 130 Pemerintahan Kabupaten/Kota 14O Pemerintahan DesalKelurahan 15O Legislatif/MPR/ DPR/ DPD 160 DPRD Provinsi 770 DPRD Kabupaten/Kota 18O Hukum 19O Hubungan Luar Negeri 2OA POLITIK 21O Kepartaian 22O Organisasi Kemasyarakatan 23O Organisasi Profesi dan Fungsional 24A Organisasi Pemuda 25O Organisasi Buruh, ?ani, Nelayan dan Angkutan 260 Organisasi Wanita 27A Pemilihan Umum 2SA Pengucapan Sumpah Janji DPR dan DPRD 3OO KEAMANAN/KETERTIBAN 3iO Pertahanan 32A Kemiliteran 33O Keamanan 34O Pertahanan Sipil 35O Kejahatan 11 360 Bencana 37A Kecelakaanl SAR 380 390 4OO KESB"IAHTERAAN RAKYAT 41O Pembangunan Desa 42A Pendidikan 43O Kebudayaan 44O Kesehatan 450 Agama 46A Sosial 47O Kependudukan 48O Media Massa 49o Pengaduan Masyarakat 5OO PEREKONOMTAN 51O Perdagangan 52O Pertanian 53O Perindustrian 54O Pertambangan/ Kesamuderaan 55O Perhubungan 560 Tenaga Kerja 570 Permodalan 580 Perbankan/Moneter 59O Agraria 600 PEKEzuAAN UMUM DAN KETENAGAAN 610 Pengairan 620 Jalan 630 Jembatan 644 Bangunan 650 Tata Kota 660 Tata Lingkungan 670 Ketenagaan 680 Peralatan 690 Air Minum 7AO PENGAWASAN 71O Bidang Pemerintahan 72A Bidang Politik 73O Bidang Keamanan/Ketertiban 74O Bidang Kesejahteraar Rakyat 75O Bidang Perekonomian 760 Bidang Pekerjaan Umum 770 78A Bidang Kepegawaian 79O Bidang Keuangan 8OO KEPEGAWAIAN 81O Pengadaan 82O Mutasi 83O Kedudukan 84O Kesejahteraan 85O Cuti 860 Penilaian 87O Tata Usaha Kepegawaian 88O Pemberhentian Pegawai 89O Pendidikan Pegawai 9OO KEUANGAN 91O Anggaran 92O Otorita"si/ SKO 93O Verifikasi 94A Pembukuan 95O Perbendaharaan 960 Pembinaan Kebendaharaan 97O Pendapatan 980 99O Bendaharawan KI,ASIFIKASI RINCIAN LENGKAP KODE SURAT DINAS Contoh Surat yang ditanda tangani oleh Gubernur dan atas nama Gubernur Nomor ** *** Nomor kode u.rusan (klasifikasi) Nomor urut surat keluar dari Biro Umum Contoh Surat yang ditanda tangani pimpinan OPD : Nomor : .......* /........**/ ......,*** /... ....****/ .......***** .......* : Nomor kode urusan (klasifikasi) ** : Nomor urut surat keluar : Komponenl Instansi .......**** : Bulan {I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,X,XII) .......***** : Tahun Contoh Penomoran Surat :
4. 1.Surat Undangan Rapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada SKPD. = OO5/ l2O / Bappeda / X / 2O LT
5. 2.Surat Pemberitahuan Penyerahan Arsip dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. : O45.35 I 6a9 / Budpar lYfi / 2OL7
6. 3.Surat Perjalanan Dinas Pegawai termasuk Pemanggilan Pegawai {Bimtek, Sosialisasi, dll} Dinas Lingkungan Hidup =o94122a lLHlrxl2or7
7. 3.Perincian Ketiga : OOO UMUM OOl LAMBANG .1 Garuda ,2 Bendera Kebangsaan .3 Lagu Kebangsaan .4 Daerah .3L Provinsi .32 Kabupaten OO2 Tanda Kehormatan/Penghargaan .1 Bintang .2 Satyalencana .3 Samkarya Nugraha .4 Monumen .5 Penghargaan Secara Adat .6 Penghargaan lainnya oo7 oo8 009 0O3 Hari Raya/Besar .1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya .2 Hari Raya Keagamaan .3 Hari Ulang Tahun .4 Hari-hari Besar Internasional OO4 Ucapan .1 Ucapan Terima Kasih .2 Ucapan Selamat .3 Ucapan Belasungkawa .4 Ucapan Lainnya OO5 Undangan 006 Tanda Jabatan .1 Pamong Praja .2 Tanda Pengenal .3 Pejabat lainnya O1O URUSAN DALAM 011 Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong/Kantor Dinas At2 Rumah Dinas .1 Tanah Untuk Rumah Dinas .2 Perabot Rumah Dinas .3 Rumah Dinas Golongan 1 .4 Rumah Dinas Golongan 2 .5 Rumah Dinas Golongan 3 .6 Rumah/Bangunan Lainnya -7 Rumah Pejabat Negara O13 Mess/Guest House O14 Rumah Susun/Apartemen O15 Penerangan Listrik/Jasa Listrik 016 Telepon/Faximile/Internet OLT Keamanan/Ketertiban Kantor O18 Kebersihan Kantor OLg Protokol .1 Upacara Bendera .2 Tata Tempat .21 Pemasangan Gambar Presidenl\lrakil Presiden .3 Audiensi/Menghadap Pimpinan .4 Alamat-Alamat Kantor Pejabat .5 Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk O2O PERAI,ATAN .1 Penawaran OZL Alat Tulis O22 Mesin Kantor O23 Perabot l(antor A24 Alat Angkutan O25 Pakaian Dinas 026 Senjata O27 Pengadaan A28 Inventaris 429 O3O KEKAYAAN DAERAH O31 Sumber Daya AIam A32 Asset Daerah o33 o34 035 o36 O4O PERPUSTAKAAN DOKUMENTASIIKEARSIPAN/SANDI 041 Perpustakaan .L Umum ,2 Khusus .3 Perguruan Tinggr .4 Sekolah .5 Keliling O42 Dokumentasi 043 444 O45 Kearsipan .l Pola Klasifikasi .2 Penataan Berkas .3 Penyusutan Arsip .31 Jadwal Retensi Arsip .32 Pemindahan Arsip .33 Penilaian Arsip .34 Pemusnahan Arsip .35 Penyerahan Arsip .36 Berita Acara Pen5rusutan Arsip ,37 Daftar Pencarian Arsip .4 Pembinaan Kearsipan .41 Bimbingan Teknis .5 Pemeliharaan/Perawatan Arsip .6 Pengawetan/Fumigasi 046 Sandi O47 Website O48 Pengelolaan Data O49 Jaringan Komunikasi Data O5O PERENCANAAN .1 Rencana Pembangunan Jangj<a Panjang Daerah / Repelita/ 8 Sukses .2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .3 Rencana Strategis .4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah .5 Rencana Kerja .6 Perencanaan Lainnya .11 Pelita Daerah .12 Bantuan Pemb€Lngunan Daerah .13 Bappeda O51 Proyek Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan Disini : Proyek Prasarana Fisik Pemerintahan, Tambahkan Perincian 100 Pada 051 Contoh: Proyek Kepenjaraan O51.86 052 Bidang Politik 053 Bidang Keamanan dan Ketertiban Tambahkan Perincian 300 Pada 053 Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.3 1 1 O54 Bidang Kesejahteraan Ralryat Tambahkan Peincian 4OO pada O54 Contoh: Proyek Resettlement Desa A54.671 055 Bidang Perekonomian Tambahkan Perincian 5OO Pada O55 Contoh: Proyek Pasar 055.112 056 Bidang Pekedaan Umum Tambahkan Perincian 600 pada o56 Contoh: Proyek Jembatan 056.3 O57 Bidang Pengawasan 058 Bidang Kepegawaian O59 Bidang Keuangan 060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN .1 Program Kerja 061 Organisasilnstansi Pemerintah (strukturorganisasi) .1 Susunan dan Tata Kerja .2 Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan R:asa 062 Organisasi Badan Non Pemerintah 063 OrganisasiBadanlnternasional 064 Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI 065 Ketatalaksanaan/Tata Naskah/Sistem 066 Stempel Dinas 067 Pelayanan Umum/Pelayanan RrbUk/Analisis 068 Komputerisasi 069 Standar Pelayanan Minimal O7A PENELITIAN O7l Riset O72 Survey A73 Kajian O74 Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggr 075 Kementerian Lainnya 076 Non Kementerian O77 Provinsi 078 Kabupaten/Kota A79 Kecamatan/Desa 080 K0NFERENST/RAPAT/SEMTNAR 081 Gubernur 082 Bupati/Walikota 083 Komponen, Eselon Lainnya 084 Instansi Lainnya 085 Internasional Di Dalam Negeri 086 Internasional Di Luar Negeri O9O PERJALANAN DINAS O91 Perjalanan Presiden/ Wakil Presiden ke Daerah O92 Perjalanan Menteri ke Daerah 093 Pedalanan Pejabat Tinggi /Pejabat Eselon I A94 Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggrlan Pegawai O95 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah 096 Perjalanan Pejabat Eselon II O97 Perjalanan Pejabat Eselon II ke Luar Negeri O98 Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri 099 Perjalanan Pegawai Ke Luar Negeri 1OO PEMERINTAHAN Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Yudikatif 101 Hubungan Luar Negeri LOZ GDN 103 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 104 105 110 PEMERINTAHAN PUSAT f 11 Presiden Meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah jabatan .1 Pertanggungiawaban Presiden kepada MPR .2 Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato Ll2 Wakil Presiden Meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah jabatan .1 Pertanggungiawaban Wakil Presiden kepada MPR .2 Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato 113 Susunan Kabinet .1 Reshuffle .2 Penunjukan Menteri Ad Interim .3 Sidang Kabinet 1L4 Kementerian Dalam Negeri .1 Amanat Menteri Dalam Negeri/Sambutan 115 Kementerian lainnya 116 Lembaga Tinggr Negara ll7 Lembaga Non Kementerian 1 18 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi 119 Kerjasama Antar Kementerian 1.2A PEMERINTAH PROVINSI .04 Laporan daerah .042 Monografi tambahkan kode wilayah .1 Koordinasi .2 Instansi Tingkat Provinsi .27 Dinas Otonomi .22 Instansi Vertikal .23 Kerjasama antar Provinsi/ Daerah L2t Gubernur, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya. t22 Wakil Gubernur meliputi: pencalonan, Pengangkatan, Meninggat, Pelantikan, Pemberhentian, Serah ?erima Jabatan dan sebagainya. 123 Sekretaris Wilayah, meliputi: pencalonan, pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya. 124 Forum Koordinasi Pemerintah Provinsi .1 Muspida .2 Forr.m PAN (Panitia Anggaran Nasional) .3 Forum Koordinasi lainnYa 125 Pembentukan/Pemekaran Wilayah .1 Pembinaan/ Perubahan Nama Daerah : Kota, Benda Geogralis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dsb. .2 Pembentukan Wilayah .3 Pemindahan Ibukota .4 Pembahan batas wilayah .5 Pemekaran wilayah L26 Pembagian Wilayah t27 Penyerahan Urusart 128 Swapraja/ Penataan Wilayah/ Daerah t29 13O PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 13I Bupati/ Walikota, Tambahkan Kode Wilayah meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb. . 1 Sambutan/pengarahan/amanat Bupatil Walikota 132 Wakil Bupati/Walikota,Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggd, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, .1 Sambutan/ pengarahan/ amanat \Makil Bupati/ Wakil Walikota 133 Sekretaris Daerah Kabupatenf Kota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan. 134 Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah .1 Muspida .2 Fomm PAN (Panitian Anggaran Nasional) .3 Forrm Koordinasi Lainnya .4 Kerjasama antar Kabupaten/Kota 135 Pembentukan/Pemekaran Wilayah .1 Pemindahan Ibukota .2 Pembentukan wilayah Pembantu Bupati/walikota .3 Pembagian \Milayah Kabupaten/Kota .4 Perr.rbahan Batas WilaYah .5 Pemekaran WilaYah .6 Permasalahan Batas WilaYah .7 Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota .8 Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/ Kota, Daera1r, Jalan 136 Pembagian WilaYah 137 Penyerahan Urusan 138 Pemerintah WilaYah Kecamatan .1 Sambutan/Pengarahan/Amanat .2 Pembentukan Kecamatan .3 Pemekaran Kecamatan .4 Perluasan/Perubahan Batas wilayah Kecamatan .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/ Kemantren 139 140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN L4L Pamong Desa, Meliputi : PencalonaI, Pemilihan, nneninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya L42 Penghasilan/PerangkatDesa 1"43 Kekayaan Desa 144 BadanPermusyawaratanDesa/BPD 145 Administrasi Desa 146 KeurilaYahan .1 Pembentukan Desa/Kelurahan .2 Pemekaran Desa/Kelurahan .3 Perubahan Batas WilayahlPerluasan Desa/Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan .5 Kerjasama Antar Desa/Kelurahan .6 Alih Status DesalKelurahan L47 Lembaga-lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat 410 Dengan PerinciannYa 148 Perangkat Kelurahan .1 KePala Kelurahan .2 Sekretaris Kelurahan .3 Staf Kelurahan L49 Dewan Kelurahan .1 Rukun Tetangga .2 Rukun Warga .3 Lingkungan/ Rukun KamPung 150 151 LEGISLATIF MPR/ DPR/ DPD Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pemberhentian .3 Recall .4 Pelanggaran Persidangan Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan Hak Keanggotaan DPR Pencalonan, Pengangkatan Persidangan, Dengar Pendapat/ Rapat Komisi Reses Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan Jawaban Pemerintah Hak DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH Keanggotaan .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .4 Recall .5 Meninggal .6 Pelanggaran Persidangan .1 Reses Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan Hak Sekretaris DPRD Provinsi : DPRD KABUPATEN/ KOTA TAMBAHKAN KODE WII.,AYAH Keanggotaan .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .4 Recall 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 t62 163 164 165 r66 t67 168 17A 171 -21 172 173 174 t75 t76 t77 178 180 181 182 183 184 185 186 187 188 .5 Pelanggaran Persidangan Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan Hak lekretaris DPRD Kabupaten I Kota HUKUM .1 Kontitusi .11 Dasar Hulrum . 12 Undang-Undang Dasar .2 GBHN .3 Amnesti, Abolisi dan Grasi Perdata .1 Tanah .2 Rumah .3 Utang/Piutang .31 Gadai .32 Hipotik .4 Notariat Pidana .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Peradilan Peradilan Agama Islam 451.6 Peradilan Perkara Tanah 593.71 .1 Bantuan Hukum Hukum Internasional Imigrasi .1 Visa .2 Passport .3 Exit .4 Reentr5r .5 Lintas Batas/ Batas Antar Negara Kepeqiaraan Kejaksaan Peraturan Perundang-Undangan .1 TAP MPR .2 Undang-Undang Dasar 190 191 .3 Peraturan .31 Peraturan Pemerintah .32 Peraturan Menteri .33 Peraturan Lembaga Non Departemen .34 Peraturan Daerah .34 L Peraturran Frovinsi .342 Peraturan Kabupaten/ Kota .4 Keputusan .4L Presiden .42 Menteri .43 Lembaga Non Departemen .44 Gubernur .45 Bupati/Walikota ,5 Instruksi .51 Presiden .52 Menteri .53 Lembaga Non Departemen .54 Gubernur .55 Bupati/Walikota 189 Hukum Adat .1 Tokoh Adat/Masyarakat 192 193 HUBUNGAN LUAR NEGERI Perwakilan Asing Tamu Negara Kerjasama dengan Negara Asing .1 ASEAN .2 Bantuan Luar Negeri/ Hibah Perwakilan R.I di Luar Negeri/ Hibah PBB Laporan Luar Negeri I",""* Luar Negeri PHLN/LOAN POLITIK Kebijaksanaan Umum Orde baru Reformasi KEPARTAIAN Lambang partai L94 195 196 197 198 L99 2to 2tL 200 201 202 243 204 205 206 212 213 214 215 216 220 22L 222 223 224 225 226 230 23L 232 233 234 235 236 237 238 239 240 24L 242 243 244 245 246 Karlu Tanda Anggota Bantuan Keuangan Parpol Pendirian Parpol Pembubaran Parpol Pembinaan Parpol O RGANI SASI KEMASYARAKATAN Berdasarkan perjuangan .1 Perintis kemerdekaan .2 Angkatan 45 .3 Veteran Berdasarkan Kekaryaan .1 PEPABRI .2 PWRl/Pensiunan PNS/ Wredatama Berdasarkan kerohanian kmbaga adat Lembaga Swadaya Masyarakat ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Ikatan Dokter Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia Persatuan Saq'ana Hukum Indonesia Persatuan Advokat Indonesia lembaga Bantuan Hukum Indonesia Korps Pegawai Republik Indonesia Persatuan Wartawan Indonesia Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Organisasi Profesi Dan Ftrngsional Lainnya ORGANISASI PEMUDA Komite Nasional Pemuda Indonesia Organisasi Mahasiswa Organisasi Pelajar Gerakan Pemuda Ansor Gerakan Pemuda Islam Indonesia Gerakan Pemuda Marhaenis 247 248 250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN 251 Federasi Buruh Seluruh Indonesia 252 Organisasi Buruh Internasional 253 Himpunan Kerukunan Tani 254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia 255 Keluarga Sopir Proporsional Indonesia 256 257 258 260 ORGANISASI WANITA 261 Dharma Wanita 262 Persatuan Wanita Indonesia 263 Pemberdayaan Perempuan/ Wanita 264 Kongres Wanita 265 266 267 268 269 27O PEMILIHAN UMUM 271 Pencalonan 272 Nomor Urut Partai/Tanda Gambar 273 Kampanye 274 Petugas Pemilu 275 Pemilih/Daftar Pemilih 276 Sarana .1 TPS .2 Kendaraan .3 Surat Suara .4 Kotak Suara .5 Dana 277 Pemungutan Suara/Perhitungan Suara 278 Penetapan Hasil Pemilu 279 Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan calon Terpilih 28O Pengucapan Sumpah Janji DpR, DPRD dan DpD 28L 282 283 284 300 301 302 303 3r0 311 312 313 3t4 315 316 3L7 32A 32t 322 323 324 325 326 327 328 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 KEAMANAN/KETERTIBAN Keamanan Ketertiban PERTAHANAN Darat Laut Udara Perbatasan KEMILITERAN Latihan Militer lWajib Militer Operasi Militer Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI .1 AMD (ABRI Masuk Desa) KEAMANAN Kepolisian .1 Polisi Pamong Praja .2 Kamra .3 Kamling .4 Jaga Wana Huru-Haraf Demonstrasi Senjata Api Tajam Bahan Peledak Pedudian Surat-Surat Kaleng Pengaduan Himbauan/Larangan Teroris 34O PERTAHANAN SIPIL 341 Perlindungan Sipil 342 343 344 35O KE.IAHATAN 351 Makar/Pemberontak 352 Pembunuhan 353 Penganiayaan, Pencurian 354 Subversi/Penyelundupan/Narkotika 355 Pemalsuan 356 KorupsilPenyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN 357 Pemerkosaan/Perbuatan Cabul 358 Kenakalan 359 Kejahatan Lainnya 360 BENCANA 361 GunungBerapi/Gempa 362 Banjir/Tanah Longsor 363 Angin Topan 364 Kebakaran .1 Pemadam Kebakaran 365 Kekeringan 366 Tsunami 367 368 370 KECELAKAAN/SAR 371 Darat 372 Udara 373 Laut 374 Sungai/Danau 375 376 377 380 381 382 383 390 391 392 393 4OO KESF^IAHTERAAN RAKYAT 401 Keluarga Miskin 442 PNPM Mandiri Pedesaan 403 404 410 PEMBANGUNAN DESA 4Ll Pembinaan Usaha Gotong Royong .1 Swadaya Gotong Royong .11 Penataan Gotong Royong .t2 Gotong Royong Dinamis .13 Gotong Royong Statis .14 Pungutan .2 tembaga Sosial Desa (LSDI .21 Pembinaan .22 Klasifikasi .23 Proyek .24 Musyawarah .3 Latihan Kerja Masyarakat .31 Kader Masyarakat .32 Kuliah Kerja Nyata (KKN) .33 Pusat Latihan .34 Kursus-Kursus .35 Kurikulum/Sylabus .36 Keterampilan .37 Pramuka .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (pKK) .4L Program .42 Pembinaan Organisasi .43 Kegiatan .5 Penyuluhan .51 Publikasi .52 Peragaan .53 Sosio Drama .54 Siaran Pedesaan .55 Penyuluhan Lapangan .6 Kelembagaan Desa .61 Kelompok Tani .62 Rukun Tani .63 Subak .64 Dharma Tirta 4L2 Perekonomian Desa .1 Produksi Desa .11 Pengolahan .5 .51 .52 .12 Pemasaran .2 Keuangan Desa .21 Perkreditan Desa .22lnventarisasi Data . 23 Perkembangan / Pelaksanaan .24 Bantuan/Stimulans .25 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan .3 Koperasi Desa .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD) .32 Koperasi Usaha Desa .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa .41 Jumlah Desa yang diberi bantuan .42 Pengarahan .43 Pusat .44 Daerah Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Pusat Daerah .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunarl Desa .61 Bantuan Langsung .62 Bantrran Keserasian .63 Bantuan Juara Lomba Desa Prasarana Desa .1 Frasarana Desa .1 1 Pembinaan .12 Bimbingan Teknis .2 Pemukiman Kembali Penduduk .21 Lokasi .22 Diskusi .23 Pelaksanaan .3 Masyarakat Pradesa .31 Pembinaan .32 Penyuluhan .4 Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa .41 Rumah Sehat .42 Proyek Perintis .43 Pelaksa.naan .44 Pengembangan .45 Perbaikan Kampung Pengembangan Desa .1 Tingkat Perkembangan Desa .11 Jumlah Desa .12 Pemekaran Desa .13 Pembentukan Desa Baru .14 Evaluasi .15 Bagan .2 Unit Desa Keda Pembangunan (UDKP) 413 4L4 .21 Penyuluhan Program .22 Lokasi UDKP .23 Pelaksanaan .24 Bimbingan/Pembinaan .25 Evaluasi .3 Tata Desa .31" Inventarisasi .32 Penyusunarl Pola Tata Desa .33 Aplikasi Tata Desa .34 Pemetaan .35 Pedoman Pelaksanaan .36 Evaluasi .4 Perlombaan Desa .41 Pedoman .42 Penilaian .43 Kejuaraan .44 Piagam 415 Koordinasi .1 Sektor Khusus .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH) .3 Tim Koordinasi [\rsat (TKP) .4 Kerjasama .47 Luar Negeri (UNICEF) .42 Perguruan Tinggr .43 Kementerianl Lembaga Non Kementerian 416 4L7 418 42O PENDIDIKAN 42L Sekolah . t Pra Sekolah .2 Sekolah Dasar .3 Sekolah Menengah .4 Sekolah Tinggi .5 Sekolah Kejuruan .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum .7 Kegiatan Pelqjar .71 Reuni Darmawisata .72PelEar Teladan .73 Resimen Mahasiswa .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa .9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf 422 Administrasi Sekolah Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, .1 Pendaftaran Mapras, Perpeloncoan .2 Tahun Pelajaran .3 Hari Libur .4 Uang Sekolah, Klasilikasi Disini SPP .5 Beasiswa 423 Metode Belajar .1 Kuliah .2 Ceramah, Simposium .3 Diskusi .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur .5 Kurikulum .6 Karya Tulis .7 Ujian 424 Tenaga Pengqjar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor Klasifikasi Disini : Guru Teladan 425 Sarana Pendidikan .1 Gedung .1 1 Gedung Sekolah .12 Kampus .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa .2 Buku .3 Perlengkapan Sekolah 426 Keolahragaan .1 Cabang Olah Raga .2 Sarana .21 Gedung Olah Raga .22 Stadion .23 Lapangan .24 Kolam renang .3 Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini : PON, Porsade, Olimpiade, dsb .4 KONI 427 Kepramukaan Meliputi : Organisasi Dan Kegiatan Remaja Klasifikasi Disini : Gelanggang Remaja 428 Kepramukaan 429 Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 89O 43O KEBUDAYAAN 431 Kesenian .l Cabang Kesenian .2 Sarana .21 Gedung Kesenian 432 Kepurbakalaan .1 Museum .2 Peninggalan Kuno .21 Candi Termasuk Pemugaran .22Benda 433 Sejarah 435 436 437 438 439 434 Bahasa 442 Usaha Pertur{ukan, Hiburan, Kesenangan Kepercayaan KESEHATAN Pembinaan Kesehatan .1 Gizi .2 Mata .3 Jiwa .4 Kanker .5 Usaha Kegiatan Sekolah (UKS) .6 Perawatan .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) .8 Pekan Imunisasi Nasional Obat*obatan .1 Pengadaan .2 Penyimpanan Penyakit Menular .1 Pencegahan .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung {P2ML} .21Kusta .22 Kelamin .23 Frambosia .24 TB,CIAIDS/HIV .3 Epidemiologi dan Karantina (Epidka) .31 Kholera .32 Imunisasi .33 Survailense .34 Rabies (Anjing GiIa) Antraks .4 Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B) .41 Malaria .42 Dengue Faemorrhagic Fever {Demam Berdarah HDF.) .43 Pilaria .44 Serangga .5 Hygiene Sanitasi .51 Tempat-tempat Pembuatan Dan Penjualan Makanan dan Minuman {TPPMM} .52 Sarana Air Minum Dan Jamban Keluarga (Samijaga) .53 Pestisida Gizi .1 Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar .2 Keracunan Makanan 443 440 44t 444 .3 Menu Makanan Ralqyat .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) .5 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah {PMT-AS). 445 Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUSKESMAS Keliling, Poliklinik. 446 Tenaga Medis 448 Pengobatan Tradisional .1 Pijat .2 T\rsuk Jarum .3 Jamu Tradisional .4 Dukun/Paranormal 450 AGAMA 451 Islam .1 Peribadatan .1 1 Sholat .12 Zakat Fitrah .13 Puasa .14 MTQ .2 Rumah lbadah .3 Tokoh Agama .4 Pendidikan .41Tinggi .42 Menengah .43 Dasar .44 Pondok Pesantren .45 Gedung Sekolah .46 Tenaga Pengqiar .47 Buku .48 Dalmrah .49 Organisasi/ kmbaga Pendidikan .5 Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb .6 Peradilan .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama .8 Mazhab 452 Protestan .1 Peribadatan ,2 Rumah Ibadah .2 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine .4 Mazhab .5 Organisasi Gerejani 453 Katolik .l Peribadatan .2 Rumah lbadah .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor .4 Mazhab .5 Organisasi Gerejani -JJ- 454 Hindu .1 Peribadatan .2 Rumah Ibadah .3 Tokoh Agama, Rohaniawan .4 Mazhab .5 Organisasi Keagamaan Budha .1 Peribadatan .2 Rumah Ibadah .3 Tokoh Agama, Rohaniawan .4 Mazhab .5 Organisasi Keagamaan Urusan Haji .1 ONH : Manasik SOSIAL Rehabilitasi Penderita Cacat .1 Cacat Mata .2 Cacat Tubuh .3 Cacat Mental .4 Bisul/Ttrli 455 456 457 458 458 464 461 462 T\rna Sosial .1 Gelandangan .2 Pengemis .3 T\rna Susila .4 Anak Nakal 463 KesejahteraarAnak/Keluarga .1 Anak Putus Sekolah .2 Ibu Teladan .3 Anak Asuh 464 Pembinaan Pahlawan .1 Pahlawan Meliputi : Penghargaan kepada Pahlawan, Tunjangan kepada Pahlawan dan Jandarrya. .2 Perintis Kemerdekaan Meliputi : Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan kepada Perintis. .3 Cacat Veteran 465 Kesejahteraan Sosial .1 Lanjut Usia .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi 466 Sumbangan Sosial .1 Korban Bencana .2 Pencarian Dana Untuk Sumbangan .3 Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb .4 Panti Asuhan .5 Panti Jompo 467 Bimbingan Sosial .1 Masyarakat Suku Terasing Meliputi : Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman. 468 PMI 469 Makam .1 Umum .2 Pahlawan .3 Khusus Keluarga Raja .4 Krematorium 47A KEPENDUDUKAN 471 Pendaftaran Penduduk .1 Identitas Penduduk .11 Biodata .12 Nomor Induk Kependudukan . L3 Kartu Tanda Penduduk .14 Kartu Keluarga . 15 Advokasi Indentitas Penduduk .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia .21 Perpindahan Penduduk WNI .22Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara .24 Daerah Terbelakang .25 Bedol Desa .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara .31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri .32 Orang Asing ?inggal Sementara .33 Orang Asing Tinggal Tetap .34 Perpindahan Penduduk Antar Negara Di Wilayah Pembatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional) .4 Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Rentan .4l AkibatBencana Alam .42 Akibat Kerusuhan Sosial .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang .44 Pendaftaran Penduduk Rentan 472 Pencatatan Sipil " 1 Kelahiran, Kematian Dan Advokasi .L 1 Kelahiran .12 Kematian . 13 Advokasi Kelahiran Dan Kematian .2 Perkawinan, Peceraian Dan Advokasi .21 Perkawinan Agama Islam .22 Perkawinan Agama Non Islam .23 Perceraian Agama Islam .24 Perceraian Agama Non Islam .25 Advokasi Perkawinan Dan Perceraian 473 474 .3 Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta Dan Advokasi Pengangkatan Anak .31 Pengangkatan Anak .32 Pengakuan Anak .33 Pengesahan Anak .34 Perubahan Anak .35 Pembatalan Anak .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta. .4 Pencatatan Kewarganegaraan .41 Akibat Perkawinan .42 Akibat Kelahiran .43 Non Perkawinan .44 Non Kelahiran .45 Perubahan WNI ke WNA Informasi Kependudukan .1 Teknologi Informasi .1 1 Perangkat Keras .12 Perangkat Lunak .13 Jaringan Komunikasi Data .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Inforrnasi ,2L Daerah Mqiu .22Daerah Berkembang .23 Daerah Terbelakang .3 Pengolahan Data Kependudukan .31 Pendaftaran Penduduk .32 Kejadian Vital Penduduk .33 Penduduk Non Registrasi .4 Pelayanan Informasi Kependudukan .41 Media Elektronik .42 Media Cetak .43 Outlet Perkembangan Penduduk .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk .11 Struktur Jumlah .12 Komposisi .13 Fertilitas . L4 Kesehatan Reproduksi . 15 Morbiditas Penduduk . 16 Mortalitas Penduduk .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk .21 Anak dan Remaja .22 Penduduk Usia Produktif .23 Penduduk Lanjut Usia .24 Gender .3 Penataan Persebaran Penduduk .31 Migrasi Antar Wilayah .32 Migrasi Internasional .33 Urbanisasi .34 Sementara .35 Migrasi Non Permanen .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk .41 Pengembangan Sistem Pelindungan Penduduk .42 P elayanan Kelembagaan Ekonomi .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya .44 Partisipasi Masyarakat .5 Pengembcmgan Wawasan Kependudukan .51 Pendidikan Jalur Sekolah .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah .53 Pendidikan Jalur MasYarakat .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan 473 Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan .1 Indikator Kependudukan .1 1 Perumusan Penetapan Dan Pengembangan Indikator Kependudukan . 12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan . L3 Sosialisasi Indikator Kependudukan .2 Proyeksi Kependudukan .21 Penyusunan Dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan .22 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan .3 Analisis Dampak KePendudukan .SL Penyusunan Dan Pengembangan .32 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan .4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah .4 1 Lembaga Internasioanal .42lembaga Masyarakat Dan Nirlaba .43 Lembaga Usaha Swasta .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah .51 Lembaga Pemerintah .52 Pemerintah Provinsi dan Kota .53 Pemerintah Kabupaten .6 Analisis 476 Monitoring 477 Evaluasi 478 Dokumentasi 479 480 MEDIA MASSA 481 Penerbitan .1 Surat Kabar .2 Majalah .3 Buku .4 Penerjemahan 482 Radio .1 RRI .1L siaran Pedesaan Jgn Diklasifikasikan Disini .2 Non RRI .3 Luar Negeri 483 Televisi 484 Film 485 Pers .1 Kewartawanan .2 Wawancara .3 Informasi Nasional 486 Grafika 487 Penerangan .1 Pameran Non Komersil 488 Operation Room 489 Hubungan Masyarakat 49A Pengaduan MasYarakat 49L 492 5OO PEREKONOMIAN .1 Dewan Stabilisasi 501 Pengadaan Pangan 502 Pengadaan Sandang 503 Perizinan Pada Umumnya Untuk Perizinan Suatu Bidang Klasifrkasikan Masalahnya 504 505 506 507 510 PERDAGANGAN Klasilikasikan Disini : Tata Niaga .1 Fromosi Perdagangan .1. L Pekan Raya .12 Iklan .13 Pameran Non Komersil .2 Pelelangan .3 Tera 511 Pemasaran .1 Sembilan Bahan Pokok, Tambahkan Kode Wilayah : Beras, Garam, Minyak Tanah, Minyak Goreng. .2 Pasar .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios 312 Ekspor 513 Impor 514 Perdagangan Antar Pulau 515 Perdagangan Luar Negeri 516 Pergudangan 5L7 Aneka Usaha Perdagangan Koperasi untuk BUUD, KUD lihat {4L2.3r'4L2..321 518 519 520 Pertanian 52L Tanaman Pangan .1 Program . L 1 Bimas/Inmas Termasuk lftedit .1.2 Penyuluhan .2 Produksi .21" Padi/Panen .22 Palawrla .23 Jagung .24 Ketela Pohon/ Ubi-Ubian .25 Hortikultura . 26 Sayr"rran / Buah-Buahan .27 Tanamarl Hias .28 Pembudidayaan Rumput Laut .3 Sarana Usaha Pertanian .31 Peralatan Meliputi : Traktor Dan Peralatan Lainya .33 Pembibitan .34 Pupuk .4 PerlindunganTanaman .41 Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang .42 Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, T\rngru, Tikus Dan Sejenisnya. .43 Pemberantasan Hama Meliputi: Penyemprotan, Penyiangan, Geropyokan, Sprayer, Pompa dan Pemberantasan melalui udara .44 Pestisida .5 Tanah Pertanian Pangan .5L Persawahan .52 Perladangan .53 Kebun .54 Rumpun Ikan Laut 522 523 .55 Lahan Kritis .6 Pengusaha Petani .7 Bina Usaha .71 Pasca Panen .72 Pemasaran Hasil Kehutanan .1 Program .11 Hak Pengusahaan Hutan .12 Tata Guna Hutan .13 Perpetaan Hutan .14 Tumpangsari .2 Produksi .21 Kayu .22 Non Kayu .3 Sarana Usaha Kehutanan .4 Penghijauan, Reboisasi .5 Kelestarian .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa .52 Berburu Meliputi Larangan Dan Ijin Berburu .53 Kebun Binatang .54 Konservasi Lahan .6 Penyakit/Hama .7 Jenis-jenis hutan .71 Hutan hidup .72 Hutan wisata .73 Hutan Produksi .74 Hutart lindung Perikanan .1 Frogram .1 1 Penyuluhan .12 Teknologi .2 Produksi .21 Pelelangan .3 Usaha Perikanan .31 Pembibitan .32 Daerah Penangkapan .33 Pertambakan Meliputi : (Tambak Ikan Air Tambak Udang, d11) .34 Jaring Terapung .4 Sarana .41 Peralatan .42 Kapal .43 Pelabuhan .5 Pengusaha Deras, .6 Nelayan 524 Peternakan .1 Produksi .11 SusuTernakRakyat .12 Te1ur .13 Daging .14 Kulit .2 Sarana Usaha Ternak .21 Pembibitan .22[<andang Ternak .3 Kesehatan Hewan .31 Penyakit Hewan .32 Pos Kesehatan Hewan .33 Tesi Rrllorum .34 Karantina .35 Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk Usaha Pencegahannya .4 Perunggasan .5 Pengembangan Ternak .51 Inseminasi Buatan .52 Pembibitan/Bibit Unggul .53 Penyebaran Ternak .6 Makanan Ternak .7 Tempat Pemotongan Hewan .8 Data Peternakan 525 Perkebunan .1 Program .2 Produksi .21 Karet .22 Tet: .23 Tembakau .24 Tebu .25 Cengkeh .26 Kopra .27 Kopi .28 CoHat .29 Aneka Tanaman 526 527 528 530 PERINDUSTRIAN .O8 Undang-Undang Gangguan 531 Industri logam 532 IndustriMesin/Elektronik 533 IndustriKimia/Farmasi -4t- 534 Industri Tekstil 535 IndustriMakanan/Minuman 536 Anekalndustri/Perusahaan 537 Aneka Kerajinan 538 Usaha Negara/BUMN .1 Perjan .2 Perum .3 Persero/PT, CV 539 Perusahaan Daerah/BUMD/BULD 54O PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN 541 Minyak Bumi/Bensin .1 Pengusatraan 542 Gas bumi .1 Eksploitasi/ Pengeboran .11 Kontrak Kerja .2 Pengolahan, meliputi : Tangki, Pompa, Tanker 543 Aneka Tambang .1 Batu .2 Aluminium, Boxit .3 Besi termasuk Besi T\ra .4 Tembaga .5 Batu Bara 544 Logam Mulia, Emas, Intan, Perak 545 Logam 546 Geologi .1 Vulkanologi .11. Pengawasan Gunung Berapi .2 Sumur Artesis, Air Bawah Tanah 547 Hidrologi 548 Kesamudraan 549 Pesisir Pantai 550 PERHUBUNGAN 551 Perhubungan Darat .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau l L Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu .2 Angkutan Jalan Raya .21 Perizinan .22 Terminal .23 Alat Angkutan s52 553 554 s5s 556 557 .3 Angkutan Sungai .31 Perizinan .32 Terminal .33 Pelabuhan .4 Angkutan Danau .4L Perizinan .42 Terminal .5 Feri .51 Perizinan .52 Terminal .53 Pelabuhan .6 Perkereta Apian Perhubungan Laut .1 Lalu Lintas Anglmtan Laut, Pelayanan Umum .1 1 Kemanan [,alu Lintas, Rambu-rambu .t2 Pelayaran Dalam Negeri .13 Pelayaran Luar Negeri .2 Perkapalan Alat Angkutan ,3 Pelabuhan .4 Pengerukan .5 Penjagaan Pantai Perhubungan Udara .1 Lalu Lintas Udara/Keamanan Lalu Lintas Udara .2 Pelabuhan Udara .3 Alat Angkutan Pos Telekomunikasi .1 Telepon .2 Telegram .3 Telex/SSB, Faximile .4 Satelit, Internet .5 Stasiun Bumi, Parabola .6 Teknologi Informasi Pariwisata dan Rekreasi .1 Obyek Kepariwisataan .2 Perhotelan .3 Travel service .4 Tempat Rekreasi Meteorologi .1 Ramalan Cuaca .2 Curah Hujan .3 Kemarau Panjang 558 s59 560 TENAGA KERJA .1 Pengangguran 561 Upah 562 Penempatan Tenaga Kerja, TKI 563 Latihan Kerja 564 Tenaga Kerja .1 Butsi .2 Padat Karya 565 Perselisihan Perburuhan 566 Keselamatan Kerja 567 Pemutusan Hubungan Kerja 568 Kesejahteraan Buruh 569 Tenaga Orang Asing 570 PERMODALAN 571 Modal Domestik 572 Modal Asing 573 Modal Patungan (Joint Venture)/Penyertaan Moda1 574 Pasar Uang Dan Modal 575 Saham 576 Belanja Modal 577 Modal Daerah 580 PERBANKAN/MONETER 581 Kredit 582 Investasi 583 Pembukaan, Perubahan, Penutupan Rekening, Deposito 584 Bank Pembangunan Daerah 585 Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas 586 Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer 587 Fiskal 588 Hutang Negara 589 Moneter 590 AGRARIA 591 Tataguna Tanah .1 Pemetaan dan Pengukuran .2 Perpetaan .3 penyediaan Data .4 Fatwa Tata Guna Tanah .5 Tanah Kritis 592 Landreform .1 Redistribusi .11 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan .12 Penentuan Tanah Obyek Landreform .13 Pembagian Tanah Obyek Landreform .L4 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform .2 Ganti RuSl .2L Ganti Rugt Tanah Kelebihan Meliputi : Sengketa Ganti Rugr Tanah Kelebihan Tanah .22 Ganti Rugr Tanah Absentee Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee .23 Ganti Rugt Tanah Partikelir Meliputi : Sengketa Ganti Rugr Tanah Partikelir .3 Ba# Hasil .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil .33 Sengketa Perjanjian Bagr Hasil .4 Gadai Tanah .41 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan .42 Pelaksanaan Gadai Tanah .43 Sengketa Gadai Tanah .5 Bimbingan dan Penyuluhan .6 Pengembangan .7 Yayasan Dana Landreform 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah .01 Penyusunan Program Dan Bimbingan Teknis .1 Sewa Tanah .1 1 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu, Tebu, Tembakau, Rosela, Chorcorus .2 Hak Milik .21 Perorangan .22 Badan Hukum .3 Hak Pakai .31 Perorangan .31L Warga Negara Indonesia .312Warga Negara Asing .32 Badan Hukum .321 Badan Hukum Indonesia .322Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing .33 Tanah Gedung-Gedung Negara .4 Guna Usaha .4L Perkebunan Besar .42 Perkebunan Rakyat .43 Peternakan .44 Perikanan .45 Kehutanan .5 Hak Guna Bangunan .51 Perorangan .52 Badan Hukum .53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda) .54 Badan Hukum Asing Belanda-Prrk No 5165 .55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/ 1960) .6 Hak Pengelolaan PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate .61 Real Estate .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan .7 Sengketa Tanah .71 Peradilan Perkara Tanah .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah .81 Pencabutan Hak .82 Pembebasan Tanah .83 Ganti Rugr Tanah 594 Pendaftaran Tanah . I Pengukuran/Pemetaan .11 Fotogrametri .L2 Terristris .13 Triangulasi .t4 Peralatan .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61/ 1965) .3 Sertifikat .4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 595 Lahan Transmigrasi .1 Tataguna Tanah .2 Landreform .3 Pengurusan Hak-Hak Tanah .4 Pendaftaran Tanah 596 597 598 599 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 60 1 Tata Bangunan Konstruksi Dan Industri Konstruksi 6A2 Kontraktor Pemborong .1 Tender .2 Penunjukan .3 Prakualifikasi .31 Daftar Rekanan Mampu (DRM) .32 Tanda Daftar Rekanan 603 Arsitektur 604 Bahan Bangunan .1 Tanah Dan Batu Seperti : Batu Belah, Steen Slaag, Split dsb .2 Aspal, Aspal Buatan, Aspal Alam (butas) .3 Besi Dan Logam Lainnya .31 Besi Beton .32 Besi Profil .33 Paku .34 Alumunium, Profil .4 Bahan-Bahan Pelindung Dan Pengawet (Cat, Tech Til) Pengawet Kayu .5 Semen .6 Kayu .7 Bahan Penutup Atap ( Genting, Asbes Gelombang, Seng Dan Sebagainya) .8 Alat-Alat Penggantung Dan Pengunci .9 Bahan-Bahan Bangunan Lainnya 605 Instalasi .1 Instalasi Bangunan .2 Instalasi Listrik .3 Instalasi Air Sanitasi .4 Instalasi Pengatur Udara .5 Instalasi Akustik .6 Instalasi CahayalPenerangan 606 Konstruksi Pencegahan .1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran .2 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gempa .3 Konstruksi Pencegahan Terhadap Angin Udara/ Panas .4 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan .5 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gas/Explosive .6 Konstruksi Pencegahan Terhadap Serangga .7 Konstruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom 610 PENGAIRAN 611 Irigasi .1 Bangunan Waduk .11 Bendungan .12 Tanggul 607 608 609 .13 Pelimpahan Banjir .14 Menara Pengambilan .2 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 Bangunan Pengambilan Bendungan Bendungan Dengan Pintu Bilas Bendungan Dengan Pompa Pengambilan Bebas Pengambilan Bebas Dengan Pompa Sumur Dengan Pompa Kantung Lumpur Slit Ekstrator Escope Channel .3 Bangunan Pembawa .31 Saluran .311 Saluran Induk .312 Saluran Sekunder .313 Suplesi .314 Tersier .315 Saluran Kwarter .316Saluran Pasangan . 3 1 7 Saluran Tertutup /Terowongan .32 Bangunan .321 Bangunan Bagr .S22Bangunan Bagr Dan Sadap .323 Bangunan Sadap .324 Bangunan Check .325 Bangunan Terjun .33 Box Tersier .34 Got Miring .35 Talang .36 Syphon .37 Gorong-Gorong .38 Pelimpah Samping .4 Bangunan Pembuang .41 Saluran .41 1 Saluran Pembuang Induk .412 Saluran Pembuang Sekunder .413 Saluran Tersier .42 Bangunan .42lBangunan Outlet .42?Barrgunan Terjun .423 Banguna.n Penahan Banjir .43 Gorong-Gorong Pembuang .44 Talang Pembuang .45 Syphon Pembuang .5 Bangunan Lainnya .51 Jalan .511Jalan Inspeksi .512 Jalan Logistik Waduk Lapangan .52 Jembatan .521Jembatan Inspeksi .522 Jembatan Hewan .53 Tangga Cuci 612 613 .54 Kubangan Kerbau .55 Waduk L,apangan .56 Bangunan Penunjang .57 Jaringan Telepon .58 Stasiun Agro Folder .1 Tanggul Keliling .11 Tanggul .L2 Bangunan Penutup Sungai .13 Jembatan .2 Bangunan Pembawa .21 Saluran .211 Saluran Muka .212 Saluran Pembawa Waduk .213 Saluran Pembawa Sekunder .22 Stasiun Pompa Pemasukan .23 Bangunan Bagi .24 Gorong-Gorong .25 Syphon .3 Bangunan Pembuang .31 Stasiun Pompa Pembuang .32 Saluran .321 Saluran Pembuang Induk .322 Saluran Pembuang Sekunder .33 Pintu Air Pembuang€rn .34 Gorong-Gorong Pembuangan .35 Syphon Pembuangan .4 Bangunan I.ainnya .41 Bangunan .41 1 Bangunan Pengukur Air .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa .42 Rumah Petugas Aksploitasi Pasang Surut .1 Bangunan Pembawa .11 Saluran .1 I 1 Saluran Pembawa Induk .112 Saluran Pembawa Selnrnder .113 Saluran Pembawa Tersier .114 Saluran penyimpanan air .L2 Bangunan Pintu Pemasukan .2 Bangunan Pembuang .21 Saluran .211 Saluran Pembuang Induk .212 Saluran Pembuang Sekunder .213 Saluran Pembuang Tersier .214 Saluran Pengumpul Air .22 Bangunan Pintu Pembuang .3 Bangunan Lainnya .31 Kolam Pasang .32 Saluran .32 1 Saluran Lalu Lintas .322 Saluran Muka .33 Bangunan .331 Bangunan Penangkis Kotoran .332 Bangunan Pengukur Muka Air .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan .34 Jalan .35 Jembatan 614 Pengendalian Sungai .1 Bangunan Pengaman .11 Tanggul Banjir .12 Pintu Pengatur Banjir .13 Klep Pengatur Banjir .14 Tembok Pengaman Talud .15 Krib .16 Kantung Lumpur .17 Check-Dam .18 Syphon .2 Saluran Pengaman .2L Saluran Banjir .22 Saluran Drainage .23 Corepure .3 Bangunan Lainnya .31 Warning System .32 Stasiun .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan .322 Stasiun Pengukur Air .323 Stasiun Pengukur Cuaca .324 Stasiun Pos Penjagaan 615 Pengamanan Pantai .1 Tanggul .2 Krib .3 Bangunan Lainnya 616 Air Tanah .1 Stasiun Pompa .2 Bangunan Pembawa .3 Bangunan Pembuang .4 Bangunan Lainnya 617 618 619 624 JALAN 621 Jalan Kota .1 Daerah Penguasaan .11 Tanah .L2 Tanaman .13 Bangunan 622 .2 Bangunan Sementara .21 Jalan Sementara .22 Jembatan Sementara .23 Kantor Proyek .24 Gedung Proyek .25 Barak Kerja .26 Laboratorium Lapangan .27 Rumah .3 Badan Jalan .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work) .32 Stabilisasi .4 Perkerasan .41 Lapis Pondasi Bawah .42 Lapis Pondasi .43 L,apis Permukaan .5 Drainage .51 Parit Tanah .52 Gorong-Gorong (Culvert) .6 Buku Trotuir .61 Tanah .62 Perkerasan .63 Pasangan .7 Median .71 Tanah .72 Tanaman .73 Perkerasan .74 Pasangan .8 Daerah Samping .82 Tanaman .83 Pagar .9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan .9L Rambu-Rambu/Tanda-Tanda l,alu Lintas .92 Lampu Penerangan .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas .94 Patok-Patok KM .95 Patok-Patok ROW (Sempadan) .96 Rel Pengamanan .97 Pagar .98 T\rrap Penahan .99 Bronjong Jalan Luar Kota .1 Daerah Penguasaan .11 Tanah .12 Tanaman .13 Bangunan .2 Bangunan Sementara .2L Jalan Sementara .22 Jembatan Sementara .23 Kantor Proyek .24 Gudang Proyek .25 Barak Kerja .26 Laboratorium Lapangan .27 Rumah .3 Badan Jalan .3I Pekerjaan Tanah (Earth Work) .32 Stabilisasi .4 Perkerasan .4L Lapis Pondasi Bawah .42 tapis Pondasi .43 tapis Permukaan .5 Drainage .51 Parit .52 Gorong-Gorong (Culvert) .53 Sub Drainage .6 Trotoar .61 Tanah .62 Perkerasan .7 Median .7 t Tanah .72 Tanaman .73 Perkerasan .74 Pasangan .8 Daerah Samping .81 Tanaman .82 Pagar .9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan .91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas .92 Lampu Penerangan .93 L,ampu Pengatur Lalu Lintas .94 Patok-Patok KM .95 Patok-Patok ROW (Sempadan) .96 Rel Pengamanan .97 Pagar .98 T\rrap Penahan .99 Bronjong 623 624 625 630 JEMBATAN 631 Jembatan Pada Jalan Kota .1 Daerah Penguasaan .11 Tanah .12 Tanaman .13 Bangunan .2 Bangunan Sementara .21 Jalan Sementara .22 Jembatan Sementara .23 Kantor Proyek .24 Gudang Proyek .25 Barak Kerja .26 Laboratorium Lapangan .27 Rumah .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work) .31 Galian Tanah .32 Timbunan Tanah .4 Pondasi .4L Pondasi Kepala Jalan .42 Pondasi Pilar .43 Angker .5 Bangunan Bawah .51 Kepala Jembatan .52 Pilar .53 Piloon .54 la.ndasan .6 Bangunan .61 Gelagar ,62 Lantai .63 Perkerasan .64 Jalan Orang/Trotoar .65 Sandaran .66 Talang air .7 Bangunan/Pengaman .71 T\rrap Penahan .72 Bronjong .73 .74 Kist Dam .75 Corepure .76 Krib .8 .81 .82 .83 .84 .85 .86 Bangunan Pelengkap Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lampu Penerangan Lampu Pengatur Lalu Lintas Patok Peagaman Patok ROW (Sempadan) Pagar Lintas .9 Oprit .91 Badan .92 Perkerasan .93 Drainage .94 Baku .95 Median Jembatan Pada Jalan Luar Kota .1 Daerah Penguasaan .11 Tanah 632 .L2 Tanaman .13 Bangunan .2 Bangunan Sementara .2L Jalan Sementara .22 Jembatan Sementara .23 Kantor Proyek .24 Gudang Proyek .25 Barak Kerja .26 Laboratorium Lapangan .27 Rumah .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work) .31 Galian Tanah .32 Timbunan Tanah .4 Pondasi .4L Pondasi Kepala Jembatan .42 Pondasi Pilar .43 Pondasi Angker .5 Bangunan Bawah .51 Kepala Jembatan .52 Pilar .53 Piloon .54 Landasan .6 Bangunan Atas .61 Gelagar .62 Lantai .63 Perkerasan .64 Jalan Orang/Trotoar .65 Sandaran .66 Talang Air .7 Bangunan Pengaman .7 L Turap/Penahan .72 Bronjong .73 Stek Dam .74 Kist Dam .75 Corepure .76 Krib .8 Bangunan Pelengkap .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas .82 Lampu Penerangan .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas .84 Patok Pengaman .85 Patok ROW (Sempadan) .86 Pagar .9 Oprit .91 Badan .92 Perkerasan .93 Drainage .94 Baku .95 Median 633 634 635 640 BANGUNAN .1 Gedung Pengadilan .2 Rumah Pejabat Negara .3 Gedung DPR .4 Gedung Balai Kota .5 Penjara .6 Perkantoran Bangunan Pendidikan .1 -f"mat Kanak-Kanak .2 SD & Sekolah Menengah .3 Perguruan Tinggt BangPnan Rekreasi .1 Bangunan Olahraga .2 Gedung Kesenian .3 Gedung Pemartcar Bangunan Perdagangan .1 -Pusat Perbelanjaan .2 Gedung Perdagangan .3 Bank .4 Pekantoran Bangunan PelaYanan Umum .1 MCK .2 Gedung Parkir .3 Rumah Sakit .4 Gedung Te1kom .5 Terminal Angkutan Udara .6 Terminal Angkutan Air .7 Terminal Angkutan Darat .8 Bangunan Keagamaan Bangunan Peninggalan Sejarah .1 Monumen .2 Candi .3 Keraton .4 Rumah Tradisional Bangunan Industri Bangunan TemPat Tinggal .1 Rumah Perkotaan .11 Inti/Sederhana .72 Sedang/Mewah .2 Rumah Pedesaan .21 Rumah Contoh .3 Real Estate .4 BaPetarum 642 643 644 645 646 647 648 649 Elemen Bangunan .1 Pondasi .11 Di Atas Tiang .2 Dinding .21 Penahan Beban .22 Tidak Menahan Beban .3 AtaP .4 Lantai/Langit-Langit .4L SuPended .42 Solit .5 Pintu/Jendela .51 Pintu Harmonik .52 Pintu Biasa .53 Pintu Sorong .54 Pintu KaYu .55 Jendela Sorong .56 Jendela Vertikal 650 TATA KOTA 651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan .1 Daerah Pusat Perbelanjaan .2 Daerah Perkotaan 652 Daerah Pemerintah 653 Daerah Perumahan .1 KePadatan Rendah .2 KePadatan Tinggl 654 Daerah Industri .1 Industri Berat .2 Industri Ringan .3 Industri Ringan {Home Industry) 655 Daerah Rekreasi .1 Public Garden .2 SPort & PlaYing Fields .3 OPen SPace 656 TransPortasi (Tata Letak) .1 Jaringan Jalan .11 PeneranganJalan .2 Jaringan Kereta APi .3 Jaringan Sungai 657 Assaineering .1 Saluran PengumPulan .2 InstalasiPengolahan .2L Bangunan .2 1 1 Bangunan PenYaringan .2 12 Fiangur* Penghancur Kotoranl Sampah .2 t3 Bagunan PengendaP 693 Instalasi Pengelolaan .1 Bangunan Ukur .2 Bangunan Aerasi .3 BangunanPengendaPan .4 nangunan Pembubuh Bahan Kimia .5 Bangunan Pengaduk .6 Bangunan Saringan .7 PerPomPaan .8 Clear Hell 694 Distribusi .1 Reservoir Menara Bawah Tanah .11 Menara .LZ Reservoir di Bawah Tanah .2 PerPiPaan .3 PerPomPaan .4 Jembatan PiPa .5 SYPhon .6 HYdran .61 HYdran Umum .62 HYdran Kebakaran .7 KatuP .71 KatuP Udara (Air Relief) .72 Katup PelePas (Blow Off) .8 Bak PelePas Tekanan 695 696 697 698 699 7OO PENGAWASAN 7OL Bidang Umsan Dalam 7O2 Bidang Peralatan 7A3 Bidang KekaYaan Daerah 704 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan sandi 7OS Bidang Perencanaan 7A6 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan 7AT Bidang Penelitian 70S Bidang Konferensi 7A9 Bidang Perjalanan Dinas 7IO BIDANG PEMEzuNTAHAN 7 LL Bidang Pemerintahan Pusat 712 Bidang Pemerintahan Provinsi 7Lg Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota 714 Bidang Pemerintahan Desa 715 Bidang MPR/DPR 716 Bidang DPRD Provinsi 7L7 Bidang DPRD KabuPatenlKota 718 Bidang Hukum 7tg Bidang Hubungan Luar Negeri -5q- 658 659 660 661 662 663 666 667 668 670 671 664 665 .214 Bangunan Pengering Lumpur .22 Unit Desinfektan .23 Unit Perpompaan Kesehatan Lingkungan .1 Persampahan .1 1 Bangunan Pengumpul .12 Bangunan Pemusnahan .2 Pengotoran Udara .3 Pengotoran Air .31 Air Buangan Industri Limbah .4 Kegaduhan .5 Kebersihan Kota TATA LINGKUNGAN .1 Persampahan .2 Kebersihan Lingkungan .3 Pencemaran .31 Pencemaran Air .32 Pencemaran Udara Daerah Hutan Daerah Pertanian Daerah Permukiman hrsat Pertumbuhan Transportasi .1 Jaringan Jalan .2 Jaringan Kereta Api .3 Jaringan Sungai KEf,ENAGAAN Listrik .1 Kelistrikan .11 Kelistrikan PLN .L2 Kelistrikan Non PLN .2 Pembangkit Tenaga Listrik .2L PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) .22 PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) .23 PLTG (Pembangkit Li$trik Tenaga Gas) .24 PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari) .25 PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) .26 PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) .3 Transmisi Tenaga Listrik .31 Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo .32 Saluran Udara Tegangan Tinggi .33 Kabel Bawah Tanah .4 Distribusi Tenaga Listrik .41 Gardu Distribusi .42 Tegangan Rendah .43 Tegangan Menengah .44 Jaringan Bawah Tanah .5 Pengusahaan Listrik .51 Sambungan Listrik .52 Peqiualan Tenaga Listrik .53 Tarif Listrik 672 Tenaga Air 673 Tenaga MinYak 674 Tenaga Gas 675 Tenaga Matahari 676 Tenaga Nuklir 677 Tenaga Panas Bumi 678 Tenaga Uap 679 Tenaga Lainya 680 PERALATAN 681 682 683 69A AIR MINUM 69L Intake .1 Broncaptering .2 Sumur .3 Bendungan .4 Saringan (screen) .5 Pintu air .6 Saluran Pembawa .7 Alat Ukur .8 Perpompaan 692 Transmisi Air Baku .1 Perpipaan .2 Katup Udara (Air Relief) .3 Katup Penguras (Blow Off) .4 Bak Pelepas Tekanan .5 Jembatan Pipa .6 Syphon 693 Instalasi Pengelolaan .1 Bangunan Ukur .2 Bangunan Aerasi .3 BangunanPengendaPan .4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia ,5 Bangunan Pengaduk .6 Bangunan Saringan .7 Perpompaan .8 Clear Hell 694 Distribusi .1 Reservoir Menara Bawah Tanah .11 Menara .12 Reservoir di Bawah Tanah .2 Perpipaan .3 Perpompaan .4 Jembatan Pipa .5 Syphon .6 Hydran .61 Hydran Umum .62 Hydran Kebakaran .7 Katup .71 Katup Udara (Air Relief) .72 Katup Pelepas {Blow Of$ .8 Bak Pelepas Tekanan 695 696 697 698 699 7OO PENGAWASAN 7Ol Bidang Urusan Dalam 7O2 Bidang Peralatan 7O3 Bidang Kekayaan Daerah 7A4 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan Sandi 7OS Bidang Perencanaan 706 BidangOrganisasi/Ketatalaksanaan 7A7 Bidang Penelitian 7OA Bidang Konferensi 7O9 Bidang Perjalanan Dinas 7IO BIDANG PEMEzuNTAHAN 7ll Bidang Pemerintahan Pusat 712 Bidang Pemerintahan Provinsi 7L3 Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota 714 Bidang Pemerintahan Desa 7r5 Bidang MPR/DPR 7L6 Bidang DPRD Provinsi 7LT Bidang DPRD Kabupaten/Kota 718 Bidang Hukum 719 Bidang Hubungan Luar Negeri 720 72r 722 723 724 725 726 727 734 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 752 753 754 755 756 757 758 759 760 76L 762 763 764 765 766 767 768 769 774 771 772 750 75L BIDANG POLITIK Bidang Kepartaian Bidang Organisasi Kemasyarakatan Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional Bidang Organisasi Pemuda Bidang Organisasi Buruh, Tani Bidang Organisasi Wanita Bidang Pemilihan Umum BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN Bidang Pertahanan Bidang Kemiliteran Bidang Perlindungan Masyarakat Bidang Kemanan Bidang Kejahatan Bidang Bencana Bidang Kecelakaan BIDANG KESE.IAHTERAAN RAI{YAT Bidang Pembagunan Desa Bidang Pendidikan Bidang Kebudayaan Bidang Kesehatan Bidang Agrama Bidang Sosial Bidang Kependudukan Bidang Media Massa BIDANG PEREKONOMIAN Bidang Perdagangan Bidang Pertanian Bidang Perindustrian Bidang Pertambangan/ Kesamudraan Bidang Perhubungan Bidang Tenaga Kerja Bidang Permodalan Bidang Perbankan/ Moneter Bidang Agraria BIDANG PEKERJAAN UMUM Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan Bidang Tata Kota Bidang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum 780 BIDANG KEPEGAWAIAN 781 Bidang Pengadaan Pegawai 782 Bidang Mutasi Pegawai 783 Bidang Kedudukan Pegawai 784 Bidang Kesejahteran Pegawai 785 Bidang Cuti 786 Bidang Penilaian 787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian 788 Bidang Pemberhentian Pegawai 789 Bidang Pendidikan Pegawai 79O BIDANG KEUANGAN 791 Bidang Anggaran 792 Bidang Otorisasi 793 Bidang Verifikasi 794 Bidang Pembukuan 795 Bidang Perbendaharaan 796 Bidang Pembina Kebendaharaan 797 Bidang Pendapatan 798 799 Bidang Bendaharaan 8OO KEPEGAWAIAN Klasilikasi Disini: Kebijaksanaan Kepegawaian .1 Perencanaan .2 Penelitian .043 Pengaduan .05 Tim .OT Statistik .08 Peraturan Perundang-Undangan 810 PENGADAAN Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan Pengangkatan Calon Pegawai 811 Lamaran .1 Testing .2 Screening .3 Panggilan 812 Pengujian Kesehatan 813 Pengangkatan Calon Pegawai .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan 1 .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres 814 Pengangkatan Tenaga Lepas . 1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak .2 Pengangkatan Tenaga Harian .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan 815 816 817 820 MUTASI Meliputi: Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Datasering, Tbgas Belajar Dan Wajib Militer A2l Pengangkatan .1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Tetap .11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 1 .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 2 .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 3 .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 4 .15 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di Luar Tanggungan Negara. .2 Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Pernyataan Menduduki Jabatan .21 Pengangkatan Eselon I .22 Pengangkatan Eselon II .23 Pengangkatan Eselon III .24 Pengangkatan Eselon IV .25 Residen/ Pembantu Gubernur .26 Wedana/ Pembantu Bupati .27 Camat .28 Lurah Administratif (Kepala Desa) .29 Jabatan Lainnya 822 Kenaikan Gaji Berkala .1 Pegawai Golongan L .2 Pegawai Golongan 2 .3 Pegawai Golongan 3 .4 Pegawai Golongan 4 823 KenaikanPangkat/Pengangkatan .1 Pegawai Golongan 1 .2 Pegawai Golongan 2 .3 Pegawai Golongan 3 .4 Pegawai Golongan 4 824 Pemindahan/PelimpahanlPerbantuan .1 Pegawai Golongan 1 .2 Pegawai Golongan 2 .3 Pegawai Golongan 3 .4 Pegawai Golongan 4 .5 l,olos Butuh .6 Kurikulum dan Silabi .7 Proposal (TOR) 825 Data sering dan Penempatan Kembali 826 Penunjukan Ttrgas Belajar .1 Dalam Negeri .2 Luar Negeri .3 Tunjangan Belajar .4 Penempatan Kembali 827 Wajib Militer 828 Mutasi Dengan Instansi Lain 829 83O KEDUDUKAN Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gqii, Penghargaan Ijasah, Dan Jenjang Pangkat 831 Perhitungan Masa Kerja 832 PenyesuaianPangkat/Gaji .1 Pegawai Golongan 1 .2 Pegawai Golongan 2 .3 Fegawai Golongan 3 .4 Pegawai Golongan 4 833 PenghargaanljazahlPenyesuaian 834 JenjangPangkat/Eselonering 835 836 837 840 KESzuAHTERAAN PEGAWAI Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, PerumahanlTanah, Bantuan Sosial, Rekreasi Dan Dispensasi. 841 T\rnjangan .1 Jabatan .2 Kehormatan .3 Kematian /Uang Duka .4 T\rnjangan Hari Raya .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah .6 Keluarga .7 Sandang, Pangan, Papan (Bapertamm) 842 Dana .1 Taspen .2 Kesehatan .3 Asuransi 843 Perawatan Kesehatan .1 Poliklinik .2 Perawatan Dokter .3 Obat-Obatan .4 Keluarga Berencana 844 Koperasi/Distribusi .1 Distribusi Pangan .2 Distribusi Sandang .3 Distribusi Papan g4S Perumahan/Tanah .1 Perumahan Pegawai .2 Tanah Kapling .3 LosmenlHotel 846 Bantuan Sosial .1 Bantuan Kebakaran .2 Bantuan Kebanjiran 847 848 849 85O CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Bersalin, Cuti Naik Haji, Cuti Diluar Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain 851 Cuti Tahunan 852 Cuti Besar 853 Cuti Sakit 854 Cuti Hamil 855 Cuti Naik Haji/ Umroh 856 Cuti Di Luar Tanggungan Negara 857 Cuti Alasan Larnl Alasan Penting 858 859 860 PENILAIAN Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas,Penilaian Kakayaan Pribadi Dan Rehabilitasi 861 Penghargaan . 1 Bintang/Satyalencana/ KaryaSatya .2 Kenaikan Pangkat Anumerta .3 Kenaikan Gaji Istimewa .4 Hadiah Berupa Uang .5 Pegawai Teladan 862 Hukuman .L Teguran Peringatan .2 Penundaan Kenaikan Gaji .3 Penurunan Pangkat .4 Pemindahan Catatan: Pemberhentian Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Lihat 887 Dan 888 g68 Konduite, DPS/SKP, Disiplin Pegawai 864 Ujian Dinas .1 Tingkat 1 .2 Tingkat 2 .3 Tingkat 3 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri Meliputi :_, ietunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P) 866 Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali 867 868 869 874 TATA USAHA KEPEGAWAIAN Meliputi : Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar, Riwayat Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah, Janji Dan Korps Pegawai 871 Formasi 872 Bezetting /Daftar Urut Kepegawaian 873 Registrasi .1 NIP .2 KARPEG .3 Legitiminasi/Tanda Pengenal .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu 874 Daftar Riwayat Pekerjaan .1 Tanggal Lahir .2 Penggantian Nama .3 lzin kepartaian Organisasi 875 Kewenangan Mutasi Pegawai .1 Pelimpahan Wewenang .2 Specimen Tanda Tangan 876 Penggajian .1 SKPP 877 Sumpah/Janji 878 Korps Pegawai 879 88O PEMBERHENTIAN PEGAWAI Meliputi Atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, KarenaMeninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang TUnggu Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. 881 Permintaan Sendiri 882 Dengan Hak Pensiun .1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 1 - .2 Pemberhe+tian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 2 .3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 3 .+ Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 4 .5 Pensiun Janda/Duda .6 Pensiun Yatim Piatu .7 Uang Muka Pensiun gBA Karena Meninggal .1 Karena Meninggal Dalam T1rgas 884 Alasan Lain 8BS Uang Pesangon 886 Uang Tunggu 887 Untuk Sementara Waktu 888 Tidak Dengan Hormat 88q 890 PENDIDIKAN PEGAWAI Meliputi : Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan 891 Perencanaan .1 Program .2 Kurikulum dan Silabi .3 Proposal { TOR ) 892 PendidikanRegularlKader .1 rPDN/APDN .2 Kursus-Kursus Reguler 893 Pendidikan dan Pelatihan/Non Reguler .1 LEMHANAS .2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Diklat PIM .3 Kursus-Kursusf Penataranf Bimbingan Teknis .4 Diklat Tehnik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan .5 Diklat Lainnya 894 Pendidikan Luar Negeri . I Berkesinambungan/Berkala/Bergelar .2 Non GelarlDiploma 895 Metode .1 Kuliah .2 Ceramah, Simposium .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi .4 Studi Lapangan, KKN, Widyawisata .5 Tarrya. Jawab/Sylabi/Modul/Kursil .7 Penugasan .8 Gladi 896 Tenaga Pengqjar/Widyaiswara/Narasumber .1 Moderator 897 Administrasi Pendidikan .1 Tahun Pelajaran .2 Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian .3 STTP .4 Penilaian Angka Iftedit .5 l,aporan Pendidikan Dan Pelatihan 898 Fasilitas Belajar .1 Tunjangan Bel4iar .2 Asrama .3 Uang Makan .4 Uang Transport .5 Uang Buku .6 Uang Ujian .7 Uang SemesterlUang Kuliah .8 Uang Saku 899 Sarana .1 Bantuan Sarana Belqiar .2 Bantuan Alat-Alat Tulis ,3 Bantuan Sarana Bel4iar Lainnya 9OO KEUANGAN 901 Nota Keuangan 9A2 APBN 9O3 APBDI APBD-P 944 APBN-P 9O5 Dana Alokasi Umum 906 Dana Alokasi Khusus Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana Dari Pusat ke Daerah) 9OT Dana BOS 9O8 Tunjangan Daerah 909 910 ANGGARAN 911 Rutin 9L2 Pembangunan 913 Anggaran Belanja Tambahan 914 Daftar Isian Kegiatan {DIK) .1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK) 915 Daftar Isian Poyek (DIP) .1 Daftar Usulan Proyek (DUP) .2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)/ DPA .3 Rencana Kegiatan Anggaran {RKA) .4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 916 Revisi Anggaran 917 918 920 OTORISAST/SKO 92L Rutin 922 Pembangunan 923 SIAP 924 Ralat SKO 925 926 927 93O VERIFIKASI 931 SPM Rutin (daftar p8) 932 SPM Pembangunan (daftar p8) 933 Penerimaan (daftar p6. p7 934 SPJ Rutin 935 SPJ Pembaflgunan 936 Nota Pemeriksaan 937 SP Pemindahan Pembukuan 938 939 944 PEMBUKUAN 94L PenyusunanPerhitunganAnggaran 9+2 Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan 943 Laporan Fisik Pembangunan 944 Penata Usaha Keuangan 945 950 PERBENDAHARAAN 951 TUntutan Ganti Rugi (ICI{/ Pasal74l 952 Tuntutan Bendaharawan 953 Penghapusan Kekayaan Negara 954 Pengangkatanf Penggantian Pemimpin Proyek Dan Pengangkatan I Pemberhentian Bendaharawan 955 Spesimen Tanda Tangan 956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan 957 958 959 960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN 961 Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas 962 PemeriksaanAdministrasiBendaharawan 963 Laporan Keuangan Bendaharawan 964 965 966 970 97L q72 973 974 975 976 977 978 979 980 981 990 991 992 993 994 995 PENDAPATAN Perimbangan Keuangan Subsidi Pajak Retribusi Bea Cukai Pungutan/ PNBP Bantuan : BENDAHARAWAN SKPP/SpP I*'""', GUBERNUR SUMATERA UTARA, trd TENGKU ERRY NURADI Salinan Aslinya Pernbina Muih {IV/c) NrP. 19590227 198003 t 004

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

9.Perattrran Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KI.,ASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal L Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

(1)Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan seluruh OPD.
(2)Sepuluh pokok masalah yang menampung seluruh fungsi dan kegiatan selur-uh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah sebagai berikut :
1. a.000 Umum;
2. b.100 Pemerintahan;
3. c.200 Politik;
4. d.3O0 Keamanan/Ketertiban;
5. e.4OO Kesejahteraan Ralryat;
6. f.500 Perekonomian;
7. g.600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
8. h.7OO Pengawasan;
9. i.800 Kepegawaian; dan
10. j.9OO Keuangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

2.Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 ffigal perincian dasar, masing-masing perincian kesatu, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
3.Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 1O pokok masalah, diberi kode O0O sld 9OO. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas subtantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang). Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas- tugas substantif, sedangkan angka OOO, 7OO, 8OO, dan 9OO merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 0OO menampung masalah-masalah fasilitatif diluar masalah pengawas€ln, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah- masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
4.Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas OPD sebagai berikut :

a.OO0 Umum
b.1OO Pemerintahan
c.2OO Politik
d.3OO Keamanan dan Ketertiban
e.400 Kesejahteraan
f.5OO Perekonomian
g.600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
h.7OO Pengawasan
i.800 Kepegawaian
j.9OO Keuangan
1. 5.Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan. Kode ini juga menunjukkan adanya umtan sistimatis dari masalah-masalah arsip dan kartu kendali dalam file. Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambah tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:
a.O1 Perencanaan
b.02 Penelitian
c.O3 Pendidikan
d.04 l.a"poran
e.O5 Panitia
f.O6 Seminar, lokakarya, Workshop
g.O7 Statistik
h.08 Peraturan perundang-undangan
i.09.........
1. 6.Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah diperlukan singlatan nama OPDIUPTD sebagai berikut : a Sekretariat Daerah Setdaprov b Asisten Pemerintahan As.Pem c Asisten Perekonomian, Pembangunan dan As. PPK Kesejahteraan d Asisten Administrasi Umum dan Asset As.Mum dan Aset e Biro Administrasi Pembangunan Biro Adpem f Biro Bina Perekonomian Biro Perekonomian g Biro Hukum Biro Hukum h Biro Humas dan Keprotokolan Biro Humas i Biro Organisasi Biro Organisasi j Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Biro Otda & KS k Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan I Biro Sosial dan Kesejahteraan Biro Sosial m Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umrrm n Sekretariat DPRD Set DPRD o Instrrektorat Inspektorat p Badan Kepegawai BKD an Daerah q Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Bakesbangpol Perlindungan M asyarakat r Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD s Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang t Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset BPKAD Daerah u Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi BPPRD Daerah v Badan Pengembangan Sumber Daya BPSDM Manusia Badan Penghubung Daerah Provinsi Badan Perenca:raan Pembangunan Daerah Dinas Bina Marga dan Bina Konstrrrksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kependudukan dan Pencata;tr;e Sipil Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lt Dinas Pemuda dan Olahraga mm Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nn Dinas Pengendalian Penduduk dan KB oo Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perkebunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang uu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultuta w Dinas Tenaga Kerja ww Dinas Pendidikan x>r Dinas Sosial yy Satuan Polisi Pamong Praja Kode Wilayah adalah kode untuk menunjukkan Dengan memperhatikan prinsip desimal, kode disusun sebagai berikut :
a.loPemerintah Kota Medan
b.llPemerintah Kota Binjai 1 2Pemerintah Kabupaten Langkat l3Pemerintah Kabupaten Deli Serdang l4Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai l5Pemerintah Kota Tebing Tinggr l6Pemerintah Kabupaten Simalungun L7Pemerintah Kota Pematang Siantar lSPemerintah Kabupaten Karo l9Pemerintah Kabupaten Dairi 2oPemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 2I Pemerintah Kabupaten Samosir
m.Z?Pemerintah Kabupaten Toba Samosir x v z aa bb cc dd ee tr gg hh ii i, kk Badan Penghubung Bappeda Dis Bina Marga Dis ESDM Dis Budpar Dis Hut Dis KP Dis Dukcapil Dis Kes Dis Hanpang dan Ternak Dis Kominfo Dis KUKM Dis LH Dis PMD Dis PP dan PA Dis Pora Dis PM PPTSP Dis PP dan KB Dis Hub Dis Perindag Dis Bun Dis Perpus dan Arsip pp qq IT ss tt Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanDis PKP 7. Dis SDA CK TR Dis TP dan HT Dis Naker Dis Dik Dis Sosial Sat PoI PP pembagian wilayah. wilayah dimaksud
n.23Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
o.24Pemenntah Kabupaten Humbang Hasundutan
p.25Pemerintah Kota Sibolga
q.26Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
r.27Pemenntah Kabupate Batu Bara
s.2SPemerintah Kota Tanjung Balai
t.29Pemerintah Kabupaten Asahan
u.30Pemerintah Kabupaten I"abuhanbatu Utara
v.31" Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
w.32Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
x.33Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
y.34Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
z.35Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan aa.S6Pemerintah Kota Padangsidimpuan bb.37Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal cc. 3SPemerintah Kota Gunungsitoli dd.39Pemerintah Kabupaten Nias ee. 40Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ff. 4lPemerintah Kabupaten Nias Barat gg. 42Pemerintah Kabupaten Nias Utara B. CARA PENGGUNAAIY POLA KLASIFIKASI ARSIP 1- Untuk memahami pola klasilikasi terlebih dahulu harus memahami perincian kesatu, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode pokok masalah pada perincian kesatu merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasnya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang masalah 4L2.31 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagran 412.3. Selanjutnya diketahui bahwa 4t2.3 merupakan bagian dari 4L2. 412 baglan dari 41O dan 410 bagian dari 4OO. Disamping itu perlu diperhatikan kekhususan klasilikasi 4OO. Contoh : 4OO Kesra (perincian Kesatu) 41O Pembangunan Desa (Perincian Kedua) 412 Perekonomian Desa (Perincian Ketiga) 412.3 Koperasi Desa {Perincian Keempat) 4L2.31 Badan Usaha Unit Desa {BUUD) (Perincian Kelima)
1. 2.Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang setepat- tepatnya haruslah dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandangan mana masalah itu disajikan untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah. Pada umumnya "perihal" surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali "perihal" tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untrrk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masala-tr yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Contoh masalah Peraturan Daerah Provinsi dapat secara berturut-tumt diberi kode:
a.188.341 Peraturan Daerah Provinsi
b.188.34 Peraturan Daerah 3. c. d. 188.3 188 Peraturan Peraturan Perundang-undangan Untuk OPD/UPTD yang besar dapat mempergunakan pemberian kode dimaksud huruf a. Sedangkan makin kecil sesuatu instansi dapat mempergunakan kode dimaksud huruf b atau huruf c, yang lebih sederhana dan untuk instansi kecil misalnya kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf d. Kode Pembantu Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkannya kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Contoh: 591 Tataguna Tanah 02 Kode Pembantu Penelitian 591.02 Penelitian Tataguna Tanah 045.4 Pembinaan Kearsipan 05 Kode Pembantu Panitia 045.405 Panitia Pembinaan Kearsipan Men5msun Kode Untuk memperoleh Kode yang spesi{ik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode O5O dan 7OO. Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci maka kode O5O dapat disambunglen dengan seluruh perincian kode dengan pola dari OOO sampai 9OO. Begitu juga pengawasan (7OO) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola klasilikasi. 4. 5. 6.
1. 7.Apabila pada kode ada petunjuk "tambahan perincian" berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu ke kode-kode pola yang lain 8. Contoh I o55 511.2 o55.1 12 Contoh II o56 630 056.3 : ProyekPasar - Proyek Bidang Perekonomian - Pasar - Proyek Pembangunan Pasar : Proyek Jembatan - Proyek Bidang P.U - Jembatan - Proyek Jembatan Angka O paling belakang sesudah titik desimal dihilangkan. Ada beberapa masalah yang dapat diklasi{ikasikan dengan dua macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu sama-sama benar. Contoh :
a.Peraturan Pemerintah tentang Pensiun bisa diklasifrkasikan dengan kode : - 188.31 Peraturan Pemerintah, atau - 882.08 Peraturan Perundang-undangan tentang Pensiun Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08).
b.Penelitian penghasilan pamong desa, dapat diklasifikasikan O7O {Penelitian) atau L42.O2 (Penelitian Pamong Desa}. Masalahnya penghasilan pamong desa (1421 ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (O2). Kedua cara pengklasilikasian isi sama-sama benar. Cara ini dimaksud untuk memberikan keleluasan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan $emua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian,maka arsip diklasilikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilalrukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu. T\rnjuk Silang Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat Kartu Ttrnjuk Silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode. Satu kode diisikan pada Kartu Kendali, dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah. Contoh: Surat tenta.ng "Persawahan untuk transmigrasi" dapat diberi kode 521.5 (Persawahan) dengan menunjuk kode 475 {Transmigrasi} atau sebaliknya, Perlu diperhatikan bahwa penggunaan Tunjuk Silang terbatas pada masalah-masalah yang rnemang sangat penting. 9. 10- C.
1. 10.Indeks Kaitan Untuk memudahkan menelusuri kode-kode, disusun indeks kaitan. Indeks kaitan ini terdiri dari himpunalt narrra-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya. Dalam indeks kaitan letak kode ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasi{ikasi ada di depan. Indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip. PERINCAN KODE KLASIFIKASI
2. 1.Perincian pertama: 0OO Umum 1OO Pemerintahan 2AA PoHtik 3OO Kearnanan/Ketertiban 4OO Kesejahteraan Rakyat 5OO Perekonomian 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaarl 7OO Pengawasan 8OO Kepegawaian 9OO Keuangan
3. 2.Perincian kedua: OOO UMUM O1O Urusan Dalam O2O Peralatan 03O Kekayaan Daerah O4O PerpustakaanlDokumentasilKearsipanlSandi O5O Perencanaan 060 Organisa"si/Ketatalaksanaen O7O Penelitian O8O Konferensil Rapat/ Serninar O9O Perjalanan Dinas 1OO PEMERINTAHAN 110 Pemerintahan Pusat l2O Pemerintahan Provinsi 130 Pemerintahan Kabupaten/Kota 14O Pemerintahan DesalKelurahan 15O Legislatif/MPR/ DPR/ DPD 160 DPRD Provinsi 770 DPRD Kabupaten/Kota 18O Hukum 19O Hubungan Luar Negeri 2OA POLITIK 21O Kepartaian 22O Organisasi Kemasyarakatan 23O Organisasi Profesi dan Fungsional 24A Organisasi Pemuda 25O Organisasi Buruh, ?ani, Nelayan dan Angkutan 260 Organisasi Wanita 27A Pemilihan Umum 2SA Pengucapan Sumpah Janji DPR dan DPRD 3OO KEAMANAN/KETERTIBAN 3iO Pertahanan 32A Kemiliteran 33O Keamanan 34O Pertahanan Sipil 35O Kejahatan 11 360 Bencana 37A Kecelakaanl SAR 380 390 4OO KESB"IAHTERAAN RAKYAT 41O Pembangunan Desa 42A Pendidikan 43O Kebudayaan 44O Kesehatan 450 Agama 46A Sosial 47O Kependudukan 48O Media Massa 49o Pengaduan Masyarakat 5OO PEREKONOMTAN 51O Perdagangan 52O Pertanian 53O Perindustrian 54O Pertambangan/ Kesamuderaan 55O Perhubungan 560 Tenaga Kerja 570 Permodalan 580 Perbankan/Moneter 59O Agraria 600 PEKEzuAAN UMUM DAN KETENAGAAN 610 Pengairan 620 Jalan 630 Jembatan 644 Bangunan 650 Tata Kota 660 Tata Lingkungan 670 Ketenagaan 680 Peralatan 690 Air Minum 7AO PENGAWASAN 71O Bidang Pemerintahan 72A Bidang Politik 73O Bidang Keamanan/Ketertiban 74O Bidang Kesejahteraar Rakyat 75O Bidang Perekonomian 760 Bidang Pekerjaan Umum 770 78A Bidang Kepegawaian 79O Bidang Keuangan 8OO KEPEGAWAIAN 81O Pengadaan 82O Mutasi 83O Kedudukan 84O Kesejahteraan 85O Cuti 860 Penilaian 87O Tata Usaha Kepegawaian 88O Pemberhentian Pegawai 89O Pendidikan Pegawai 9OO KEUANGAN 91O Anggaran 92O Otorita"si/ SKO 93O Verifikasi 94A Pembukuan 95O Perbendaharaan 960 Pembinaan Kebendaharaan 97O Pendapatan 980 99O Bendaharawan KI,ASIFIKASI RINCIAN LENGKAP KODE SURAT DINAS Contoh Surat yang ditanda tangani oleh Gubernur dan atas nama Gubernur Nomor ** *** Nomor kode u.rusan (klasifikasi) Nomor urut surat keluar dari Biro Umum Contoh Surat yang ditanda tangani pimpinan OPD : Nomor : .......* /........**/ ......,*** /... ....****/ .......***** .......* : Nomor kode urusan (klasifikasi) ** : Nomor urut surat keluar : Komponenl Instansi .......**** : Bulan {I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,X,XII) .......***** : Tahun Contoh Penomoran Surat :
4. 1.Surat Undangan Rapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada SKPD. = OO5/ l2O / Bappeda / X / 2O LT
5. 2.Surat Pemberitahuan Penyerahan Arsip dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. : O45.35 I 6a9 / Budpar lYfi / 2OL7
6. 3.Surat Perjalanan Dinas Pegawai termasuk Pemanggilan Pegawai {Bimtek, Sosialisasi, dll} Dinas Lingkungan Hidup =o94122a lLHlrxl2or7
7. 3.Perincian Ketiga : OOO UMUM OOl LAMBANG .1 Garuda ,2 Bendera Kebangsaan .3 Lagu Kebangsaan .4 Daerah .3L Provinsi .32 Kabupaten OO2 Tanda Kehormatan/Penghargaan .1 Bintang .2 Satyalencana .3 Samkarya Nugraha .4 Monumen .5 Penghargaan Secara Adat .6 Penghargaan lainnya oo7 oo8 009 0O3 Hari Raya/Besar .1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya .2 Hari Raya Keagamaan .3 Hari Ulang Tahun .4 Hari-hari Besar Internasional OO4 Ucapan .1 Ucapan Terima Kasih .2 Ucapan Selamat .3 Ucapan Belasungkawa .4 Ucapan Lainnya OO5 Undangan 006 Tanda Jabatan .1 Pamong Praja .2 Tanda Pengenal .3 Pejabat lainnya O1O URUSAN DALAM 011 Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong/Kantor Dinas At2 Rumah Dinas .1 Tanah Untuk Rumah Dinas .2 Perabot Rumah Dinas .3 Rumah Dinas Golongan 1 .4 Rumah Dinas Golongan 2 .5 Rumah Dinas Golongan 3 .6 Rumah/Bangunan Lainnya -7 Rumah Pejabat Negara O13 Mess/Guest House O14 Rumah Susun/Apartemen O15 Penerangan Listrik/Jasa Listrik 016 Telepon/Faximile/Internet OLT Keamanan/Ketertiban Kantor O18 Kebersihan Kantor OLg Protokol .1 Upacara Bendera .2 Tata Tempat .21 Pemasangan Gambar Presidenl\lrakil Presiden .3 Audiensi/Menghadap Pimpinan .4 Alamat-Alamat Kantor Pejabat .5 Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk O2O PERAI,ATAN .1 Penawaran OZL Alat Tulis O22 Mesin Kantor O23 Perabot l(antor A24 Alat Angkutan O25 Pakaian Dinas 026 Senjata O27 Pengadaan A28 Inventaris 429 O3O KEKAYAAN DAERAH O31 Sumber Daya AIam A32 Asset Daerah o33 o34 035 o36 O4O PERPUSTAKAAN DOKUMENTASIIKEARSIPAN/SANDI 041 Perpustakaan .L Umum ,2 Khusus .3 Perguruan Tinggr .4 Sekolah .5 Keliling O42 Dokumentasi 043 444 O45 Kearsipan .l Pola Klasifikasi .2 Penataan Berkas .3 Penyusutan Arsip .31 Jadwal Retensi Arsip .32 Pemindahan Arsip .33 Penilaian Arsip .34 Pemusnahan Arsip .35 Penyerahan Arsip .36 Berita Acara Pen5rusutan Arsip ,37 Daftar Pencarian Arsip .4 Pembinaan Kearsipan .41 Bimbingan Teknis .5 Pemeliharaan/Perawatan Arsip .6 Pengawetan/Fumigasi 046 Sandi O47 Website O48 Pengelolaan Data O49 Jaringan Komunikasi Data O5O PERENCANAAN .1 Rencana Pembangunan Jangj<a Panjang Daerah / Repelita/ 8 Sukses .2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .3 Rencana Strategis .4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah .5 Rencana Kerja .6 Perencanaan Lainnya .11 Pelita Daerah .12 Bantuan Pemb€Lngunan Daerah .13 Bappeda O51 Proyek Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan Disini : Proyek Prasarana Fisik Pemerintahan, Tambahkan Perincian 100 Pada 051 Contoh: Proyek Kepenjaraan O51.86 052 Bidang Politik 053 Bidang Keamanan dan Ketertiban Tambahkan Perincian 300 Pada 053 Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.3 1 1 O54 Bidang Kesejahteraan Ralryat Tambahkan Peincian 4OO pada O54 Contoh: Proyek Resettlement Desa A54.671 055 Bidang Perekonomian Tambahkan Perincian 5OO Pada O55 Contoh: Proyek Pasar 055.112 056 Bidang Pekedaan Umum Tambahkan Perincian 600 pada o56 Contoh: Proyek Jembatan 056.3 O57 Bidang Pengawasan 058 Bidang Kepegawaian O59 Bidang Keuangan 060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN .1 Program Kerja 061 Organisasilnstansi Pemerintah (strukturorganisasi) .1 Susunan dan Tata Kerja .2 Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan R:asa 062 Organisasi Badan Non Pemerintah 063 OrganisasiBadanlnternasional 064 Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI 065 Ketatalaksanaan/Tata Naskah/Sistem 066 Stempel Dinas 067 Pelayanan Umum/Pelayanan RrbUk/Analisis 068 Komputerisasi 069 Standar Pelayanan Minimal O7A PENELITIAN O7l Riset O72 Survey A73 Kajian O74 Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggr 075 Kementerian Lainnya 076 Non Kementerian O77 Provinsi 078 Kabupaten/Kota A79 Kecamatan/Desa 080 K0NFERENST/RAPAT/SEMTNAR 081 Gubernur 082 Bupati/Walikota 083 Komponen, Eselon Lainnya 084 Instansi Lainnya 085 Internasional Di Dalam Negeri 086 Internasional Di Luar Negeri O9O PERJALANAN DINAS O91 Perjalanan Presiden/ Wakil Presiden ke Daerah O92 Perjalanan Menteri ke Daerah 093 Pedalanan Pejabat Tinggi /Pejabat Eselon I A94 Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggrlan Pegawai O95 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah 096 Perjalanan Pejabat Eselon II O97 Perjalanan Pejabat Eselon II ke Luar Negeri O98 Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri 099 Perjalanan Pegawai Ke Luar Negeri 1OO PEMERINTAHAN Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Yudikatif 101 Hubungan Luar Negeri LOZ GDN 103 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 104 105 110 PEMERINTAHAN PUSAT f 11 Presiden Meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah jabatan .1 Pertanggungiawaban Presiden kepada MPR .2 Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato Ll2 Wakil Presiden Meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah jabatan .1 Pertanggungiawaban Wakil Presiden kepada MPR .2 Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato 113 Susunan Kabinet .1 Reshuffle .2 Penunjukan Menteri Ad Interim .3 Sidang Kabinet 1L4 Kementerian Dalam Negeri .1 Amanat Menteri Dalam Negeri/Sambutan 115 Kementerian lainnya 116 Lembaga Tinggr Negara ll7 Lembaga Non Kementerian 1 18 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi 119 Kerjasama Antar Kementerian 1.2A PEMERINTAH PROVINSI .04 Laporan daerah .042 Monografi tambahkan kode wilayah .1 Koordinasi .2 Instansi Tingkat Provinsi .27 Dinas Otonomi .22 Instansi Vertikal .23 Kerjasama antar Provinsi/ Daerah L2t Gubernur, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya. t22 Wakil Gubernur meliputi: pencalonan, Pengangkatan, Meninggat, Pelantikan, Pemberhentian, Serah ?erima Jabatan dan sebagainya. 123 Sekretaris Wilayah, meliputi: pencalonan, pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya. 124 Forum Koordinasi Pemerintah Provinsi .1 Muspida .2 Forr.m PAN (Panitia Anggaran Nasional) .3 Forum Koordinasi lainnYa 125 Pembentukan/Pemekaran Wilayah .1 Pembinaan/ Perubahan Nama Daerah : Kota, Benda Geogralis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dsb. .2 Pembentukan Wilayah .3 Pemindahan Ibukota .4 Pembahan batas wilayah .5 Pemekaran wilayah L26 Pembagian Wilayah t27 Penyerahan Urusart 128 Swapraja/ Penataan Wilayah/ Daerah t29 13O PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 13I Bupati/ Walikota, Tambahkan Kode Wilayah meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb. . 1 Sambutan/pengarahan/amanat Bupatil Walikota 132 Wakil Bupati/Walikota,Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggd, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, .1 Sambutan/ pengarahan/ amanat \Makil Bupati/ Wakil Walikota 133 Sekretaris Daerah Kabupatenf Kota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan. 134 Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah .1 Muspida .2 Fomm PAN (Panitian Anggaran Nasional) .3 Forrm Koordinasi Lainnya .4 Kerjasama antar Kabupaten/Kota 135 Pembentukan/Pemekaran Wilayah .1 Pemindahan Ibukota .2 Pembentukan wilayah Pembantu Bupati/walikota .3 Pembagian \Milayah Kabupaten/Kota .4 Perr.rbahan Batas WilaYah .5 Pemekaran WilaYah .6 Permasalahan Batas WilaYah .7 Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota .8 Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/ Kota, Daera1r, Jalan 136 Pembagian WilaYah 137 Penyerahan Urusan 138 Pemerintah WilaYah Kecamatan .1 Sambutan/Pengarahan/Amanat .2 Pembentukan Kecamatan .3 Pemekaran Kecamatan .4 Perluasan/Perubahan Batas wilayah Kecamatan .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/ Kemantren 139 140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN L4L Pamong Desa, Meliputi : PencalonaI, Pemilihan, nneninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya L42 Penghasilan/PerangkatDesa 1"43 Kekayaan Desa 144 BadanPermusyawaratanDesa/BPD 145 Administrasi Desa 146 KeurilaYahan .1 Pembentukan Desa/Kelurahan .2 Pemekaran Desa/Kelurahan .3 Perubahan Batas WilayahlPerluasan Desa/Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan .5 Kerjasama Antar Desa/Kelurahan .6 Alih Status DesalKelurahan L47 Lembaga-lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat 410 Dengan PerinciannYa 148 Perangkat Kelurahan .1 KePala Kelurahan .2 Sekretaris Kelurahan .3 Staf Kelurahan L49 Dewan Kelurahan .1 Rukun Tetangga .2 Rukun Warga .3 Lingkungan/ Rukun KamPung 150 151 LEGISLATIF MPR/ DPR/ DPD Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pemberhentian .3 Recall .4 Pelanggaran Persidangan Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan Hak Keanggotaan DPR Pencalonan, Pengangkatan Persidangan, Dengar Pendapat/ Rapat Komisi Reses Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan Jawaban Pemerintah Hak DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH Keanggotaan .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .4 Recall .5 Meninggal .6 Pelanggaran Persidangan .1 Reses Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan Hak Sekretaris DPRD Provinsi : DPRD KABUPATEN/ KOTA TAMBAHKAN KODE WII.,AYAH Keanggotaan .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .4 Recall 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 t62 163 164 165 r66 t67 168 17A 171 -21 172 173 174 t75 t76 t77 178 180 181 182 183 184 185 186 187 188 .5 Pelanggaran Persidangan Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan Hak lekretaris DPRD Kabupaten I Kota HUKUM .1 Kontitusi .11 Dasar Hulrum . 12 Undang-Undang Dasar .2 GBHN .3 Amnesti, Abolisi dan Grasi Perdata .1 Tanah .2 Rumah .3 Utang/Piutang .31 Gadai .32 Hipotik .4 Notariat Pidana .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Peradilan Peradilan Agama Islam 451.6 Peradilan Perkara Tanah 593.71 .1 Bantuan Hukum Hukum Internasional Imigrasi .1 Visa .2 Passport .3 Exit .4 Reentr5r .5 Lintas Batas/ Batas Antar Negara Kepeqiaraan Kejaksaan Peraturan Perundang-Undangan .1 TAP MPR .2 Undang-Undang Dasar 190 191 .3 Peraturan .31 Peraturan Pemerintah .32 Peraturan Menteri .33 Peraturan Lembaga Non Departemen .34 Peraturan Daerah .34 L Peraturran Frovinsi .342 Peraturan Kabupaten/ Kota .4 Keputusan .4L Presiden .42 Menteri .43 Lembaga Non Departemen .44 Gubernur .45 Bupati/Walikota ,5 Instruksi .51 Presiden .52 Menteri .53 Lembaga Non Departemen .54 Gubernur .55 Bupati/Walikota 189 Hukum Adat .1 Tokoh Adat/Masyarakat 192 193 HUBUNGAN LUAR NEGERI Perwakilan Asing Tamu Negara Kerjasama dengan Negara Asing .1 ASEAN .2 Bantuan Luar Negeri/ Hibah Perwakilan R.I di Luar Negeri/ Hibah PBB Laporan Luar Negeri I",""* Luar Negeri PHLN/LOAN POLITIK Kebijaksanaan Umum Orde baru Reformasi KEPARTAIAN Lambang partai L94 195 196 197 198 L99 2to 2tL 200 201 202 243 204 205 206 212 213 214 215 216 220 22L 222 223 224 225 226 230 23L 232 233 234 235 236 237 238 239 240 24L 242 243 244 245 246 Karlu Tanda Anggota Bantuan Keuangan Parpol Pendirian Parpol Pembubaran Parpol Pembinaan Parpol O RGANI SASI KEMASYARAKATAN Berdasarkan perjuangan .1 Perintis kemerdekaan .2 Angkatan 45 .3 Veteran Berdasarkan Kekaryaan .1 PEPABRI .2 PWRl/Pensiunan PNS/ Wredatama Berdasarkan kerohanian kmbaga adat Lembaga Swadaya Masyarakat ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Ikatan Dokter Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia Persatuan Saq'ana Hukum Indonesia Persatuan Advokat Indonesia lembaga Bantuan Hukum Indonesia Korps Pegawai Republik Indonesia Persatuan Wartawan Indonesia Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Organisasi Profesi Dan Ftrngsional Lainnya ORGANISASI PEMUDA Komite Nasional Pemuda Indonesia Organisasi Mahasiswa Organisasi Pelajar Gerakan Pemuda Ansor Gerakan Pemuda Islam Indonesia Gerakan Pemuda Marhaenis 247 248 250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN 251 Federasi Buruh Seluruh Indonesia 252 Organisasi Buruh Internasional 253 Himpunan Kerukunan Tani 254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia 255 Keluarga Sopir Proporsional Indonesia 256 257 258 260 ORGANISASI WANITA 261 Dharma Wanita 262 Persatuan Wanita Indonesia 263 Pemberdayaan Perempuan/ Wanita 264 Kongres Wanita 265 266 267 268 269 27O PEMILIHAN UMUM 271 Pencalonan 272 Nomor Urut Partai/Tanda Gambar 273 Kampanye 274 Petugas Pemilu 275 Pemilih/Daftar Pemilih 276 Sarana .1 TPS .2 Kendaraan .3 Surat Suara .4 Kotak Suara .5 Dana 277 Pemungutan Suara/Perhitungan Suara 278 Penetapan Hasil Pemilu 279 Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan calon Terpilih 28O Pengucapan Sumpah Janji DpR, DPRD dan DpD 28L 282 283 284 300 301 302 303 3r0 311 312 313 3t4 315 316 3L7 32A 32t 322 323 324 325 326 327 328 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 KEAMANAN/KETERTIBAN Keamanan Ketertiban PERTAHANAN Darat Laut Udara Perbatasan KEMILITERAN Latihan Militer lWajib Militer Operasi Militer Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI .1 AMD (ABRI Masuk Desa) KEAMANAN Kepolisian .1 Polisi Pamong Praja .2 Kamra .3 Kamling .4 Jaga Wana Huru-Haraf Demonstrasi Senjata Api Tajam Bahan Peledak Pedudian Surat-Surat Kaleng Pengaduan Himbauan/Larangan Teroris 34O PERTAHANAN SIPIL 341 Perlindungan Sipil 342 343 344 35O KE.IAHATAN 351 Makar/Pemberontak 352 Pembunuhan 353 Penganiayaan, Pencurian 354 Subversi/Penyelundupan/Narkotika 355 Pemalsuan 356 KorupsilPenyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN 357 Pemerkosaan/Perbuatan Cabul 358 Kenakalan 359 Kejahatan Lainnya 360 BENCANA 361 GunungBerapi/Gempa 362 Banjir/Tanah Longsor 363 Angin Topan 364 Kebakaran .1 Pemadam Kebakaran 365 Kekeringan 366 Tsunami 367 368 370 KECELAKAAN/SAR 371 Darat 372 Udara 373 Laut 374 Sungai/Danau 375 376 377 380 381 382 383 390 391 392 393 4OO KESF^IAHTERAAN RAKYAT 401 Keluarga Miskin 442 PNPM Mandiri Pedesaan 403 404 410 PEMBANGUNAN DESA 4Ll Pembinaan Usaha Gotong Royong .1 Swadaya Gotong Royong .11 Penataan Gotong Royong .t2 Gotong Royong Dinamis .13 Gotong Royong Statis .14 Pungutan .2 tembaga Sosial Desa (LSDI .21 Pembinaan .22 Klasifikasi .23 Proyek .24 Musyawarah .3 Latihan Kerja Masyarakat .31 Kader Masyarakat .32 Kuliah Kerja Nyata (KKN) .33 Pusat Latihan .34 Kursus-Kursus .35 Kurikulum/Sylabus .36 Keterampilan .37 Pramuka .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (pKK) .4L Program .42 Pembinaan Organisasi .43 Kegiatan .5 Penyuluhan .51 Publikasi .52 Peragaan .53 Sosio Drama .54 Siaran Pedesaan .55 Penyuluhan Lapangan .6 Kelembagaan Desa .61 Kelompok Tani .62 Rukun Tani .63 Subak .64 Dharma Tirta 4L2 Perekonomian Desa .1 Produksi Desa .11 Pengolahan .5 .51 .52 .12 Pemasaran .2 Keuangan Desa .21 Perkreditan Desa .22lnventarisasi Data . 23 Perkembangan / Pelaksanaan .24 Bantuan/Stimulans .25 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan .3 Koperasi Desa .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD) .32 Koperasi Usaha Desa .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa .41 Jumlah Desa yang diberi bantuan .42 Pengarahan .43 Pusat .44 Daerah Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Pusat Daerah .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunarl Desa .61 Bantuan Langsung .62 Bantrran Keserasian .63 Bantuan Juara Lomba Desa Prasarana Desa .1 Frasarana Desa .1 1 Pembinaan .12 Bimbingan Teknis .2 Pemukiman Kembali Penduduk .21 Lokasi .22 Diskusi .23 Pelaksanaan .3 Masyarakat Pradesa .31 Pembinaan .32 Penyuluhan .4 Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa .41 Rumah Sehat .42 Proyek Perintis .43 Pelaksa.naan .44 Pengembangan .45 Perbaikan Kampung Pengembangan Desa .1 Tingkat Perkembangan Desa .11 Jumlah Desa .12 Pemekaran Desa .13 Pembentukan Desa Baru .14 Evaluasi .15 Bagan .2 Unit Desa Keda Pembangunan (UDKP) 413 4L4 .21 Penyuluhan Program .22 Lokasi UDKP .23 Pelaksanaan .24 Bimbingan/Pembinaan .25 Evaluasi .3 Tata Desa .31" Inventarisasi .32 Penyusunarl Pola Tata Desa .33 Aplikasi Tata Desa .34 Pemetaan .35 Pedoman Pelaksanaan .36 Evaluasi .4 Perlombaan Desa .41 Pedoman .42 Penilaian .43 Kejuaraan .44 Piagam 415 Koordinasi .1 Sektor Khusus .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH) .3 Tim Koordinasi [\rsat (TKP) .4 Kerjasama .47 Luar Negeri (UNICEF) .42 Perguruan Tinggr .43 Kementerianl Lembaga Non Kementerian 416 4L7 418 42O PENDIDIKAN 42L Sekolah . t Pra Sekolah .2 Sekolah Dasar .3 Sekolah Menengah .4 Sekolah Tinggi .5 Sekolah Kejuruan .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum .7 Kegiatan Pelqjar .71 Reuni Darmawisata .72PelEar Teladan .73 Resimen Mahasiswa .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa .9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf 422 Administrasi Sekolah Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, .1 Pendaftaran Mapras, Perpeloncoan .2 Tahun Pelajaran .3 Hari Libur .4 Uang Sekolah, Klasilikasi Disini SPP .5 Beasiswa 423 Metode Belajar .1 Kuliah .2 Ceramah, Simposium .3 Diskusi .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur .5 Kurikulum .6 Karya Tulis .7 Ujian 424 Tenaga Pengqjar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor Klasifikasi Disini : Guru Teladan 425 Sarana Pendidikan .1 Gedung .1 1 Gedung Sekolah .12 Kampus .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa .2 Buku .3 Perlengkapan Sekolah 426 Keolahragaan .1 Cabang Olah Raga .2 Sarana .21 Gedung Olah Raga .22 Stadion .23 Lapangan .24 Kolam renang .3 Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini : PON, Porsade, Olimpiade, dsb .4 KONI 427 Kepramukaan Meliputi : Organisasi Dan Kegiatan Remaja Klasifikasi Disini : Gelanggang Remaja 428 Kepramukaan 429 Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 89O 43O KEBUDAYAAN 431 Kesenian .l Cabang Kesenian .2 Sarana .21 Gedung Kesenian 432 Kepurbakalaan .1 Museum .2 Peninggalan Kuno .21 Candi Termasuk Pemugaran .22Benda 433 Sejarah 435 436 437 438 439 434 Bahasa 442 Usaha Pertur{ukan, Hiburan, Kesenangan Kepercayaan KESEHATAN Pembinaan Kesehatan .1 Gizi .2 Mata .3 Jiwa .4 Kanker .5 Usaha Kegiatan Sekolah (UKS) .6 Perawatan .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) .8 Pekan Imunisasi Nasional Obat*obatan .1 Pengadaan .2 Penyimpanan Penyakit Menular .1 Pencegahan .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung {P2ML} .21Kusta .22 Kelamin .23 Frambosia .24 TB,CIAIDS/HIV .3 Epidemiologi dan Karantina (Epidka) .31 Kholera .32 Imunisasi .33 Survailense .34 Rabies (Anjing GiIa) Antraks .4 Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B) .41 Malaria .42 Dengue Faemorrhagic Fever {Demam Berdarah HDF.) .43 Pilaria .44 Serangga .5 Hygiene Sanitasi .51 Tempat-tempat Pembuatan Dan Penjualan Makanan dan Minuman {TPPMM} .52 Sarana Air Minum Dan Jamban Keluarga (Samijaga) .53 Pestisida Gizi .1 Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar .2 Keracunan Makanan 443 440 44t 444 .3 Menu Makanan Ralqyat .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) .5 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah {PMT-AS). 445 Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUSKESMAS Keliling, Poliklinik. 446 Tenaga Medis 448 Pengobatan Tradisional .1 Pijat .2 T\rsuk Jarum .3 Jamu Tradisional .4 Dukun/Paranormal 450 AGAMA 451 Islam .1 Peribadatan .1 1 Sholat .12 Zakat Fitrah .13 Puasa .14 MTQ .2 Rumah lbadah .3 Tokoh Agama .4 Pendidikan .41Tinggi .42 Menengah .43 Dasar .44 Pondok Pesantren .45 Gedung Sekolah .46 Tenaga Pengqiar .47 Buku .48 Dalmrah .49 Organisasi/ kmbaga Pendidikan .5 Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb .6 Peradilan .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama .8 Mazhab 452 Protestan .1 Peribadatan ,2 Rumah Ibadah .2 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine .4 Mazhab .5 Organisasi Gerejani 453 Katolik .l Peribadatan .2 Rumah lbadah .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor .4 Mazhab .5 Organisasi Gerejani -JJ- 454 Hindu .1 Peribadatan .2 Rumah Ibadah .3 Tokoh Agama, Rohaniawan .4 Mazhab .5 Organisasi Keagamaan Budha .1 Peribadatan .2 Rumah Ibadah .3 Tokoh Agama, Rohaniawan .4 Mazhab .5 Organisasi Keagamaan Urusan Haji .1 ONH : Manasik SOSIAL Rehabilitasi Penderita Cacat .1 Cacat Mata .2 Cacat Tubuh .3 Cacat Mental .4 Bisul/Ttrli 455 456 457 458 458 464 461 462 T\rna Sosial .1 Gelandangan .2 Pengemis .3 T\rna Susila .4 Anak Nakal 463 KesejahteraarAnak/Keluarga .1 Anak Putus Sekolah .2 Ibu Teladan .3 Anak Asuh 464 Pembinaan Pahlawan .1 Pahlawan Meliputi : Penghargaan kepada Pahlawan, Tunjangan kepada Pahlawan dan Jandarrya. .2 Perintis Kemerdekaan Meliputi : Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan kepada Perintis. .3 Cacat Veteran 465 Kesejahteraan Sosial .1 Lanjut Usia .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi 466 Sumbangan Sosial .1 Korban Bencana .2 Pencarian Dana Untuk Sumbangan .3 Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb .4 Panti Asuhan .5 Panti Jompo 467 Bimbingan Sosial .1 Masyarakat Suku Terasing Meliputi : Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman. 468 PMI 469 Makam .1 Umum .2 Pahlawan .3 Khusus Keluarga Raja .4 Krematorium 47A KEPENDUDUKAN 471 Pendaftaran Penduduk .1 Identitas Penduduk .11 Biodata .12 Nomor Induk Kependudukan . L3 Kartu Tanda Penduduk .14 Kartu Keluarga . 15 Advokasi Indentitas Penduduk .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia .21 Perpindahan Penduduk WNI .22Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara .24 Daerah Terbelakang .25 Bedol Desa .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara .31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri .32 Orang Asing ?inggal Sementara .33 Orang Asing Tinggal Tetap .34 Perpindahan Penduduk Antar Negara Di Wilayah Pembatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional) .4 Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Rentan .4l AkibatBencana Alam .42 Akibat Kerusuhan Sosial .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang .44 Pendaftaran Penduduk Rentan 472 Pencatatan Sipil " 1 Kelahiran, Kematian Dan Advokasi .L 1 Kelahiran .12 Kematian . 13 Advokasi Kelahiran Dan Kematian .2 Perkawinan, Peceraian Dan Advokasi .21 Perkawinan Agama Islam .22 Perkawinan Agama Non Islam .23 Perceraian Agama Islam .24 Perceraian Agama Non Islam .25 Advokasi Perkawinan Dan Perceraian 473 474 .3 Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta Dan Advokasi Pengangkatan Anak .31 Pengangkatan Anak .32 Pengakuan Anak .33 Pengesahan Anak .34 Perubahan Anak .35 Pembatalan Anak .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta. .4 Pencatatan Kewarganegaraan .41 Akibat Perkawinan .42 Akibat Kelahiran .43 Non Perkawinan .44 Non Kelahiran .45 Perubahan WNI ke WNA Informasi Kependudukan .1 Teknologi Informasi .1 1 Perangkat Keras .12 Perangkat Lunak .13 Jaringan Komunikasi Data .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Inforrnasi ,2L Daerah Mqiu .22Daerah Berkembang .23 Daerah Terbelakang .3 Pengolahan Data Kependudukan .31 Pendaftaran Penduduk .32 Kejadian Vital Penduduk .33 Penduduk Non Registrasi .4 Pelayanan Informasi Kependudukan .41 Media Elektronik .42 Media Cetak .43 Outlet Perkembangan Penduduk .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk .11 Struktur Jumlah .12 Komposisi .13 Fertilitas . L4 Kesehatan Reproduksi . 15 Morbiditas Penduduk . 16 Mortalitas Penduduk .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk .21 Anak dan Remaja .22 Penduduk Usia Produktif .23 Penduduk Lanjut Usia .24 Gender .3 Penataan Persebaran Penduduk .31 Migrasi Antar Wilayah .32 Migrasi Internasional .33 Urbanisasi .34 Sementara .35 Migrasi Non Permanen .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk .41 Pengembangan Sistem Pelindungan Penduduk .42 P elayanan Kelembagaan Ekonomi .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya .44 Partisipasi Masyarakat .5 Pengembcmgan Wawasan Kependudukan .51 Pendidikan Jalur Sekolah .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah .53 Pendidikan Jalur MasYarakat .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan 473 Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan .1 Indikator Kependudukan .1 1 Perumusan Penetapan Dan Pengembangan Indikator Kependudukan . 12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan . L3 Sosialisasi Indikator Kependudukan .2 Proyeksi Kependudukan .21 Penyusunan Dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan .22 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan .3 Analisis Dampak KePendudukan .SL Penyusunan Dan Pengembangan .32 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan .4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah .4 1 Lembaga Internasioanal .42lembaga Masyarakat Dan Nirlaba .43 Lembaga Usaha Swasta .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah .51 Lembaga Pemerintah .52 Pemerintah Provinsi dan Kota .53 Pemerintah Kabupaten .6 Analisis 476 Monitoring 477 Evaluasi 478 Dokumentasi 479 480 MEDIA MASSA 481 Penerbitan .1 Surat Kabar .2 Majalah .3 Buku .4 Penerjemahan 482 Radio .1 RRI .1L siaran Pedesaan Jgn Diklasifikasikan Disini .2 Non RRI .3 Luar Negeri 483 Televisi 484 Film 485 Pers .1 Kewartawanan .2 Wawancara .3 Informasi Nasional 486 Grafika 487 Penerangan .1 Pameran Non Komersil 488 Operation Room 489 Hubungan Masyarakat 49A Pengaduan MasYarakat 49L 492 5OO PEREKONOMIAN .1 Dewan Stabilisasi 501 Pengadaan Pangan 502 Pengadaan Sandang 503 Perizinan Pada Umumnya Untuk Perizinan Suatu Bidang Klasifrkasikan Masalahnya 504 505 506 507 510 PERDAGANGAN Klasilikasikan Disini : Tata Niaga .1 Fromosi Perdagangan .1. L Pekan Raya .12 Iklan .13 Pameran Non Komersil .2 Pelelangan .3 Tera 511 Pemasaran .1 Sembilan Bahan Pokok, Tambahkan Kode Wilayah : Beras, Garam, Minyak Tanah, Minyak Goreng. .2 Pasar .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios 312 Ekspor 513 Impor 514 Perdagangan Antar Pulau 515 Perdagangan Luar Negeri 516 Pergudangan 5L7 Aneka Usaha Perdagangan Koperasi untuk BUUD, KUD lihat {4L2.3r'4L2..321 518 519 520 Pertanian 52L Tanaman Pangan .1 Program . L 1 Bimas/Inmas Termasuk lftedit .1.2 Penyuluhan .2 Produksi .21" Padi/Panen .22 Palawrla .23 Jagung .24 Ketela Pohon/ Ubi-Ubian .25 Hortikultura . 26 Sayr"rran / Buah-Buahan .27 Tanamarl Hias .28 Pembudidayaan Rumput Laut .3 Sarana Usaha Pertanian .31 Peralatan Meliputi : Traktor Dan Peralatan Lainya .33 Pembibitan .34 Pupuk .4 PerlindunganTanaman .41 Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang .42 Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, T\rngru, Tikus Dan Sejenisnya. .43 Pemberantasan Hama Meliputi: Penyemprotan, Penyiangan, Geropyokan, Sprayer, Pompa dan Pemberantasan melalui udara .44 Pestisida .5 Tanah Pertanian Pangan .5L Persawahan .52 Perladangan .53 Kebun .54 Rumpun Ikan Laut 522 523 .55 Lahan Kritis .6 Pengusaha Petani .7 Bina Usaha .71 Pasca Panen .72 Pemasaran Hasil Kehutanan .1 Program .11 Hak Pengusahaan Hutan .12 Tata Guna Hutan .13 Perpetaan Hutan .14 Tumpangsari .2 Produksi .21 Kayu .22 Non Kayu .3 Sarana Usaha Kehutanan .4 Penghijauan, Reboisasi .5 Kelestarian .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa .52 Berburu Meliputi Larangan Dan Ijin Berburu .53 Kebun Binatang .54 Konservasi Lahan .6 Penyakit/Hama .7 Jenis-jenis hutan .71 Hutan hidup .72 Hutan wisata .73 Hutan Produksi .74 Hutart lindung Perikanan .1 Frogram .1 1 Penyuluhan .12 Teknologi .2 Produksi .21 Pelelangan .3 Usaha Perikanan .31 Pembibitan .32 Daerah Penangkapan .33 Pertambakan Meliputi : (Tambak Ikan Air Tambak Udang, d11) .34 Jaring Terapung .4 Sarana .41 Peralatan .42 Kapal .43 Pelabuhan .5 Pengusaha Deras, .6 Nelayan 524 Peternakan .1 Produksi .11 SusuTernakRakyat .12 Te1ur .13 Daging .14 Kulit .2 Sarana Usaha Ternak .21 Pembibitan .22[<andang Ternak .3 Kesehatan Hewan .31 Penyakit Hewan .32 Pos Kesehatan Hewan .33 Tesi Rrllorum .34 Karantina .35 Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk Usaha Pencegahannya .4 Perunggasan .5 Pengembangan Ternak .51 Inseminasi Buatan .52 Pembibitan/Bibit Unggul .53 Penyebaran Ternak .6 Makanan Ternak .7 Tempat Pemotongan Hewan .8 Data Peternakan 525 Perkebunan .1 Program .2 Produksi .21 Karet .22 Tet: .23 Tembakau .24 Tebu .25 Cengkeh .26 Kopra .27 Kopi .28 CoHat .29 Aneka Tanaman 526 527 528 530 PERINDUSTRIAN .O8 Undang-Undang Gangguan 531 Industri logam 532 IndustriMesin/Elektronik 533 IndustriKimia/Farmasi -4t- 534 Industri Tekstil 535 IndustriMakanan/Minuman 536 Anekalndustri/Perusahaan 537 Aneka Kerajinan 538 Usaha Negara/BUMN .1 Perjan .2 Perum .3 Persero/PT, CV 539 Perusahaan Daerah/BUMD/BULD 54O PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN 541 Minyak Bumi/Bensin .1 Pengusatraan 542 Gas bumi .1 Eksploitasi/ Pengeboran .11 Kontrak Kerja .2 Pengolahan, meliputi : Tangki, Pompa, Tanker 543 Aneka Tambang .1 Batu .2 Aluminium, Boxit .3 Besi termasuk Besi T\ra .4 Tembaga .5 Batu Bara 544 Logam Mulia, Emas, Intan, Perak 545 Logam 546 Geologi .1 Vulkanologi .11. Pengawasan Gunung Berapi .2 Sumur Artesis, Air Bawah Tanah 547 Hidrologi 548 Kesamudraan 549 Pesisir Pantai 550 PERHUBUNGAN 551 Perhubungan Darat .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau l L Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu .2 Angkutan Jalan Raya .21 Perizinan .22 Terminal .23 Alat Angkutan s52 553 554 s5s 556 557 .3 Angkutan Sungai .31 Perizinan .32 Terminal .33 Pelabuhan .4 Angkutan Danau .4L Perizinan .42 Terminal .5 Feri .51 Perizinan .52 Terminal .53 Pelabuhan .6 Perkereta Apian Perhubungan Laut .1 Lalu Lintas Anglmtan Laut, Pelayanan Umum .1 1 Kemanan [,alu Lintas, Rambu-rambu .t2 Pelayaran Dalam Negeri .13 Pelayaran Luar Negeri .2 Perkapalan Alat Angkutan ,3 Pelabuhan .4 Pengerukan .5 Penjagaan Pantai Perhubungan Udara .1 Lalu Lintas Udara/Keamanan Lalu Lintas Udara .2 Pelabuhan Udara .3 Alat Angkutan Pos Telekomunikasi .1 Telepon .2 Telegram .3 Telex/SSB, Faximile .4 Satelit, Internet .5 Stasiun Bumi, Parabola .6 Teknologi Informasi Pariwisata dan Rekreasi .1 Obyek Kepariwisataan .2 Perhotelan .3 Travel service .4 Tempat Rekreasi Meteorologi .1 Ramalan Cuaca .2 Curah Hujan .3 Kemarau Panjang 558 s59 560 TENAGA KERJA .1 Pengangguran 561 Upah 562 Penempatan Tenaga Kerja, TKI 563 Latihan Kerja 564 Tenaga Kerja .1 Butsi .2 Padat Karya 565 Perselisihan Perburuhan 566 Keselamatan Kerja 567 Pemutusan Hubungan Kerja 568 Kesejahteraan Buruh 569 Tenaga Orang Asing 570 PERMODALAN 571 Modal Domestik 572 Modal Asing 573 Modal Patungan (Joint Venture)/Penyertaan Moda1 574 Pasar Uang Dan Modal 575 Saham 576 Belanja Modal 577 Modal Daerah 580 PERBANKAN/MONETER 581 Kredit 582 Investasi 583 Pembukaan, Perubahan, Penutupan Rekening, Deposito 584 Bank Pembangunan Daerah 585 Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas 586 Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer 587 Fiskal 588 Hutang Negara 589 Moneter 590 AGRARIA 591 Tataguna Tanah .1 Pemetaan dan Pengukuran .2 Perpetaan .3 penyediaan Data .4 Fatwa Tata Guna Tanah .5 Tanah Kritis 592 Landreform .1 Redistribusi .11 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan .12 Penentuan Tanah Obyek Landreform .13 Pembagian Tanah Obyek Landreform .L4 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform .2 Ganti RuSl .2L Ganti Rugt Tanah Kelebihan Meliputi : Sengketa Ganti Rugr Tanah Kelebihan Tanah .22 Ganti Rugr Tanah Absentee Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee .23 Ganti Rugt Tanah Partikelir Meliputi : Sengketa Ganti Rugr Tanah Partikelir .3 Ba# Hasil .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil .33 Sengketa Perjanjian Bagr Hasil .4 Gadai Tanah .41 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan .42 Pelaksanaan Gadai Tanah .43 Sengketa Gadai Tanah .5 Bimbingan dan Penyuluhan .6 Pengembangan .7 Yayasan Dana Landreform 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah .01 Penyusunan Program Dan Bimbingan Teknis .1 Sewa Tanah .1 1 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu, Tebu, Tembakau, Rosela, Chorcorus .2 Hak Milik .21 Perorangan .22 Badan Hukum .3 Hak Pakai .31 Perorangan .31L Warga Negara Indonesia .312Warga Negara Asing .32 Badan Hukum .321 Badan Hukum Indonesia .322Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing .33 Tanah Gedung-Gedung Negara .4 Guna Usaha .4L Perkebunan Besar .42 Perkebunan Rakyat .43 Peternakan .44 Perikanan .45 Kehutanan .5 Hak Guna Bangunan .51 Perorangan .52 Badan Hukum .53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda) .54 Badan Hukum Asing Belanda-Prrk No 5165 .55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/ 1960) .6 Hak Pengelolaan PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate .61 Real Estate .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan .7 Sengketa Tanah .71 Peradilan Perkara Tanah .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah .81 Pencabutan Hak .82 Pembebasan Tanah .83 Ganti Rugr Tanah 594 Pendaftaran Tanah . I Pengukuran/Pemetaan .11 Fotogrametri .L2 Terristris .13 Triangulasi .t4 Peralatan .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61/ 1965) .3 Sertifikat .4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 595 Lahan Transmigrasi .1 Tataguna Tanah .2 Landreform .3 Pengurusan Hak-Hak Tanah .4 Pendaftaran Tanah 596 597 598 599 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 60 1 Tata Bangunan Konstruksi Dan Industri Konstruksi 6A2 Kontraktor Pemborong .1 Tender .2 Penunjukan .3 Prakualifikasi .31 Daftar Rekanan Mampu (DRM) .32 Tanda Daftar Rekanan 603 Arsitektur 604 Bahan Bangunan .1 Tanah Dan Batu Seperti : Batu Belah, Steen Slaag, Split dsb .2 Aspal, Aspal Buatan, Aspal Alam (butas) .3 Besi Dan Logam Lainnya .31 Besi Beton .32 Besi Profil .33 Paku .34 Alumunium, Profil .4 Bahan-Bahan Pelindung Dan Pengawet (Cat, Tech Til) Pengawet Kayu .5 Semen .6 Kayu .7 Bahan Penutup Atap ( Genting, Asbes Gelombang, Seng Dan Sebagainya) .8 Alat-Alat Penggantung Dan Pengunci .9 Bahan-Bahan Bangunan Lainnya 605 Instalasi .1 Instalasi Bangunan .2 Instalasi Listrik .3 Instalasi Air Sanitasi .4 Instalasi Pengatur Udara .5 Instalasi Akustik .6 Instalasi CahayalPenerangan 606 Konstruksi Pencegahan .1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran .2 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gempa .3 Konstruksi Pencegahan Terhadap Angin Udara/ Panas .4 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan .5 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gas/Explosive .6 Konstruksi Pencegahan Terhadap Serangga .7 Konstruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom 610 PENGAIRAN 611 Irigasi .1 Bangunan Waduk .11 Bendungan .12 Tanggul 607 608 609 .13 Pelimpahan Banjir .14 Menara Pengambilan .2 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 Bangunan Pengambilan Bendungan Bendungan Dengan Pintu Bilas Bendungan Dengan Pompa Pengambilan Bebas Pengambilan Bebas Dengan Pompa Sumur Dengan Pompa Kantung Lumpur Slit Ekstrator Escope Channel .3 Bangunan Pembawa .31 Saluran .311 Saluran Induk .312 Saluran Sekunder .313 Suplesi .314 Tersier .315 Saluran Kwarter .316Saluran Pasangan . 3 1 7 Saluran Tertutup /Terowongan .32 Bangunan .321 Bangunan Bagr .S22Bangunan Bagr Dan Sadap .323 Bangunan Sadap .324 Bangunan Check .325 Bangunan Terjun .33 Box Tersier .34 Got Miring .35 Talang .36 Syphon .37 Gorong-Gorong .38 Pelimpah Samping .4 Bangunan Pembuang .41 Saluran .41 1 Saluran Pembuang Induk .412 Saluran Pembuang Sekunder .413 Saluran Tersier .42 Bangunan .42lBangunan Outlet .42?Barrgunan Terjun .423 Banguna.n Penahan Banjir .43 Gorong-Gorong Pembuang .44 Talang Pembuang .45 Syphon Pembuang .5 Bangunan Lainnya .51 Jalan .511Jalan Inspeksi .512 Jalan Logistik Waduk Lapangan .52 Jembatan .521Jembatan Inspeksi .522 Jembatan Hewan .53 Tangga Cuci 612 613 .54 Kubangan Kerbau .55 Waduk L,apangan .56 Bangunan Penunjang .57 Jaringan Telepon .58 Stasiun Agro Folder .1 Tanggul Keliling .11 Tanggul .L2 Bangunan Penutup Sungai .13 Jembatan .2 Bangunan Pembawa .21 Saluran .211 Saluran Muka .212 Saluran Pembawa Waduk .213 Saluran Pembawa Sekunder .22 Stasiun Pompa Pemasukan .23 Bangunan Bagi .24 Gorong-Gorong .25 Syphon .3 Bangunan Pembuang .31 Stasiun Pompa Pembuang .32 Saluran .321 Saluran Pembuang Induk .322 Saluran Pembuang Sekunder .33 Pintu Air Pembuang€rn .34 Gorong-Gorong Pembuangan .35 Syphon Pembuangan .4 Bangunan I.ainnya .41 Bangunan .41 1 Bangunan Pengukur Air .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa .42 Rumah Petugas Aksploitasi Pasang Surut .1 Bangunan Pembawa .11 Saluran .1 I 1 Saluran Pembawa Induk .112 Saluran Pembawa Selnrnder .113 Saluran Pembawa Tersier .114 Saluran penyimpanan air .L2 Bangunan Pintu Pemasukan .2 Bangunan Pembuang .21 Saluran .211 Saluran Pembuang Induk .212 Saluran Pembuang Sekunder .213 Saluran Pembuang Tersier .214 Saluran Pengumpul Air .22 Bangunan Pintu Pembuang .3 Bangunan Lainnya .31 Kolam Pasang .32 Saluran .32 1 Saluran Lalu Lintas .322 Saluran Muka .33 Bangunan .331 Bangunan Penangkis Kotoran .332 Bangunan Pengukur Muka Air .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan .34 Jalan .35 Jembatan 614 Pengendalian Sungai .1 Bangunan Pengaman .11 Tanggul Banjir .12 Pintu Pengatur Banjir .13 Klep Pengatur Banjir .14 Tembok Pengaman Talud .15 Krib .16 Kantung Lumpur .17 Check-Dam .18 Syphon .2 Saluran Pengaman .2L Saluran Banjir .22 Saluran Drainage .23 Corepure .3 Bangunan Lainnya .31 Warning System .32 Stasiun .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan .322 Stasiun Pengukur Air .323 Stasiun Pengukur Cuaca .324 Stasiun Pos Penjagaan 615 Pengamanan Pantai .1 Tanggul .2 Krib .3 Bangunan Lainnya 616 Air Tanah .1 Stasiun Pompa .2 Bangunan Pembawa .3 Bangunan Pembuang .4 Bangunan Lainnya 617 618 619 624 JALAN 621 Jalan Kota .1 Daerah Penguasaan .11 Tanah .L2 Tanaman .13 Bangunan 622 .2 Bangunan Sementara .21 Jalan Sementara .22 Jembatan Sementara .23 Kantor Proyek .24 Gedung Proyek .25 Barak Kerja .26 Laboratorium Lapangan .27 Rumah .3 Badan Jalan .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work) .32 Stabilisasi .4 Perkerasan .41 Lapis Pondasi Bawah .42 Lapis Pondasi .43 L,apis Permukaan .5 Drainage .51 Parit Tanah .52 Gorong-Gorong (Culvert) .6 Buku Trotuir .61 Tanah .62 Perkerasan .63 Pasangan .7 Median .71 Tanah .72 Tanaman .73 Perkerasan .74 Pasangan .8 Daerah Samping .82 Tanaman .83 Pagar .9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan .9L Rambu-Rambu/Tanda-Tanda l,alu Lintas .92 Lampu Penerangan .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas .94 Patok-Patok KM .95 Patok-Patok ROW (Sempadan) .96 Rel Pengamanan .97 Pagar .98 T\rrap Penahan .99 Bronjong Jalan Luar Kota .1 Daerah Penguasaan .11 Tanah .12 Tanaman .13 Bangunan .2 Bangunan Sementara .2L Jalan Sementara .22 Jembatan Sementara .23 Kantor Proyek .24 Gudang Proyek .25 Barak Kerja .26 Laboratorium Lapangan .27 Rumah .3 Badan Jalan .3I Pekerjaan Tanah (Earth Work) .32 Stabilisasi .4 Perkerasan .4L Lapis Pondasi Bawah .42 tapis Pondasi .43 tapis Permukaan .5 Drainage .51 Parit .52 Gorong-Gorong (Culvert) .53 Sub Drainage .6 Trotoar .61 Tanah .62 Perkerasan .7 Median .7 t Tanah .72 Tanaman .73 Perkerasan .74 Pasangan .8 Daerah Samping .81 Tanaman .82 Pagar .9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan .91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas .92 Lampu Penerangan .93 L,ampu Pengatur Lalu Lintas .94 Patok-Patok KM .95 Patok-Patok ROW (Sempadan) .96 Rel Pengamanan .97 Pagar .98 T\rrap Penahan .99 Bronjong 623 624 625 630 JEMBATAN 631 Jembatan Pada Jalan Kota .1 Daerah Penguasaan .11 Tanah .12 Tanaman .13 Bangunan .2 Bangunan Sementara .21 Jalan Sementara .22 Jembatan Sementara .23 Kantor Proyek .24 Gudang Proyek .25 Barak Kerja .26 Laboratorium Lapangan .27 Rumah .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work) .31 Galian Tanah .32 Timbunan Tanah .4 Pondasi .4L Pondasi Kepala Jalan .42 Pondasi Pilar .43 Angker .5 Bangunan Bawah .51 Kepala Jembatan .52 Pilar .53 Piloon .54 la.ndasan .6 Bangunan .61 Gelagar ,62 Lantai .63 Perkerasan .64 Jalan Orang/Trotoar .65 Sandaran .66 Talang air .7 Bangunan/Pengaman .71 T\rrap Penahan .72 Bronjong .73 .74 Kist Dam .75 Corepure .76 Krib .8 .81 .82 .83 .84 .85 .86 Bangunan Pelengkap Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lampu Penerangan Lampu Pengatur Lalu Lintas Patok Peagaman Patok ROW (Sempadan) Pagar Lintas .9 Oprit .91 Badan .92 Perkerasan .93 Drainage .94 Baku .95 Median Jembatan Pada Jalan Luar Kota .1 Daerah Penguasaan .11 Tanah 632 .L2 Tanaman .13 Bangunan .2 Bangunan Sementara .2L Jalan Sementara .22 Jembatan Sementara .23 Kantor Proyek .24 Gudang Proyek .25 Barak Kerja .26 Laboratorium Lapangan .27 Rumah .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work) .31 Galian Tanah .32 Timbunan Tanah .4 Pondasi .4L Pondasi Kepala Jembatan .42 Pondasi Pilar .43 Pondasi Angker .5 Bangunan Bawah .51 Kepala Jembatan .52 Pilar .53 Piloon .54 Landasan .6 Bangunan Atas .61 Gelagar .62 Lantai .63 Perkerasan .64 Jalan Orang/Trotoar .65 Sandaran .66 Talang Air .7 Bangunan Pengaman .7 L Turap/Penahan .72 Bronjong .73 Stek Dam .74 Kist Dam .75 Corepure .76 Krib .8 Bangunan Pelengkap .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas .82 Lampu Penerangan .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas .84 Patok Pengaman .85 Patok ROW (Sempadan) .86 Pagar .9 Oprit .91 Badan .92 Perkerasan .93 Drainage .94 Baku .95 Median 633 634 635 640 BANGUNAN .1 Gedung Pengadilan .2 Rumah Pejabat Negara .3 Gedung DPR .4 Gedung Balai Kota .5 Penjara .6 Perkantoran Bangunan Pendidikan .1 -f"mat Kanak-Kanak .2 SD & Sekolah Menengah .3 Perguruan Tinggt BangPnan Rekreasi .1 Bangunan Olahraga .2 Gedung Kesenian .3 Gedung Pemartcar Bangunan Perdagangan .1 -Pusat Perbelanjaan .2 Gedung Perdagangan .3 Bank .4 Pekantoran Bangunan PelaYanan Umum .1 MCK .2 Gedung Parkir .3 Rumah Sakit .4 Gedung Te1kom .5 Terminal Angkutan Udara .6 Terminal Angkutan Air .7 Terminal Angkutan Darat .8 Bangunan Keagamaan Bangunan Peninggalan Sejarah .1 Monumen .2 Candi .3 Keraton .4 Rumah Tradisional Bangunan Industri Bangunan TemPat Tinggal .1 Rumah Perkotaan .11 Inti/Sederhana .72 Sedang/Mewah .2 Rumah Pedesaan .21 Rumah Contoh .3 Real Estate .4 BaPetarum 642 643 644 645 646 647 648 649 Elemen Bangunan .1 Pondasi .11 Di Atas Tiang .2 Dinding .21 Penahan Beban .22 Tidak Menahan Beban .3 AtaP .4 Lantai/Langit-Langit .4L SuPended .42 Solit .5 Pintu/Jendela .51 Pintu Harmonik .52 Pintu Biasa .53 Pintu Sorong .54 Pintu KaYu .55 Jendela Sorong .56 Jendela Vertikal 650 TATA KOTA 651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan .1 Daerah Pusat Perbelanjaan .2 Daerah Perkotaan 652 Daerah Pemerintah 653 Daerah Perumahan .1 KePadatan Rendah .2 KePadatan Tinggl 654 Daerah Industri .1 Industri Berat .2 Industri Ringan .3 Industri Ringan {Home Industry) 655 Daerah Rekreasi .1 Public Garden .2 SPort & PlaYing Fields .3 OPen SPace 656 TransPortasi (Tata Letak) .1 Jaringan Jalan .11 PeneranganJalan .2 Jaringan Kereta APi .3 Jaringan Sungai 657 Assaineering .1 Saluran PengumPulan .2 InstalasiPengolahan .2L Bangunan .2 1 1 Bangunan PenYaringan .2 12 Fiangur* Penghancur Kotoranl Sampah .2 t3 Bagunan PengendaP 693 Instalasi Pengelolaan .1 Bangunan Ukur .2 Bangunan Aerasi .3 BangunanPengendaPan .4 nangunan Pembubuh Bahan Kimia .5 Bangunan Pengaduk .6 Bangunan Saringan .7 PerPomPaan .8 Clear Hell 694 Distribusi .1 Reservoir Menara Bawah Tanah .11 Menara .LZ Reservoir di Bawah Tanah .2 PerPiPaan .3 PerPomPaan .4 Jembatan PiPa .5 SYPhon .6 HYdran .61 HYdran Umum .62 HYdran Kebakaran .7 KatuP .71 KatuP Udara (Air Relief) .72 Katup PelePas (Blow Off) .8 Bak PelePas Tekanan 695 696 697 698 699 7OO PENGAWASAN 7OL Bidang Umsan Dalam 7O2 Bidang Peralatan 7A3 Bidang KekaYaan Daerah 704 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan sandi 7OS Bidang Perencanaan 7A6 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan 7AT Bidang Penelitian 70S Bidang Konferensi 7A9 Bidang Perjalanan Dinas 7IO BIDANG PEMEzuNTAHAN 7 LL Bidang Pemerintahan Pusat 712 Bidang Pemerintahan Provinsi 7Lg Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota 714 Bidang Pemerintahan Desa 715 Bidang MPR/DPR 716 Bidang DPRD Provinsi 7L7 Bidang DPRD KabuPatenlKota 718 Bidang Hukum 7tg Bidang Hubungan Luar Negeri -5q- 658 659 660 661 662 663 666 667 668 670 671 664 665 .214 Bangunan Pengering Lumpur .22 Unit Desinfektan .23 Unit Perpompaan Kesehatan Lingkungan .1 Persampahan .1 1 Bangunan Pengumpul .12 Bangunan Pemusnahan .2 Pengotoran Udara .3 Pengotoran Air .31 Air Buangan Industri Limbah .4 Kegaduhan .5 Kebersihan Kota TATA LINGKUNGAN .1 Persampahan .2 Kebersihan Lingkungan .3 Pencemaran .31 Pencemaran Air .32 Pencemaran Udara Daerah Hutan Daerah Pertanian Daerah Permukiman hrsat Pertumbuhan Transportasi .1 Jaringan Jalan .2 Jaringan Kereta Api .3 Jaringan Sungai KEf,ENAGAAN Listrik .1 Kelistrikan .11 Kelistrikan PLN .L2 Kelistrikan Non PLN .2 Pembangkit Tenaga Listrik .2L PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) .22 PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) .23 PLTG (Pembangkit Li$trik Tenaga Gas) .24 PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari) .25 PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) .26 PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) .3 Transmisi Tenaga Listrik .31 Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo .32 Saluran Udara Tegangan Tinggi .33 Kabel Bawah Tanah .4 Distribusi Tenaga Listrik .41 Gardu Distribusi .42 Tegangan Rendah .43 Tegangan Menengah .44 Jaringan Bawah Tanah .5 Pengusahaan Listrik .51 Sambungan Listrik .52 Peqiualan Tenaga Listrik .53 Tarif Listrik 672 Tenaga Air 673 Tenaga MinYak 674 Tenaga Gas 675 Tenaga Matahari 676 Tenaga Nuklir 677 Tenaga Panas Bumi 678 Tenaga Uap 679 Tenaga Lainya 680 PERALATAN 681 682 683 69A AIR MINUM 69L Intake .1 Broncaptering .2 Sumur .3 Bendungan .4 Saringan (screen) .5 Pintu air .6 Saluran Pembawa .7 Alat Ukur .8 Perpompaan 692 Transmisi Air Baku .1 Perpipaan .2 Katup Udara (Air Relief) .3 Katup Penguras (Blow Off) .4 Bak Pelepas Tekanan .5 Jembatan Pipa .6 Syphon 693 Instalasi Pengelolaan .1 Bangunan Ukur .2 Bangunan Aerasi .3 BangunanPengendaPan .4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia ,5 Bangunan Pengaduk .6 Bangunan Saringan .7 Perpompaan .8 Clear Hell 694 Distribusi .1 Reservoir Menara Bawah Tanah .11 Menara .12 Reservoir di Bawah Tanah .2 Perpipaan .3 Perpompaan .4 Jembatan Pipa .5 Syphon .6 Hydran .61 Hydran Umum .62 Hydran Kebakaran .7 Katup .71 Katup Udara (Air Relief) .72 Katup Pelepas {Blow Of$ .8 Bak Pelepas Tekanan 695 696 697 698 699 7OO PENGAWASAN 7Ol Bidang Urusan Dalam 7O2 Bidang Peralatan 7O3 Bidang Kekayaan Daerah 7A4 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan Sandi 7OS Bidang Perencanaan 706 BidangOrganisasi/Ketatalaksanaan 7A7 Bidang Penelitian 7OA Bidang Konferensi 7O9 Bidang Perjalanan Dinas 7IO BIDANG PEMEzuNTAHAN 7ll Bidang Pemerintahan Pusat 712 Bidang Pemerintahan Provinsi 7L3 Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota 714 Bidang Pemerintahan Desa 7r5 Bidang MPR/DPR 7L6 Bidang DPRD Provinsi 7LT Bidang DPRD Kabupaten/Kota 718 Bidang Hukum 719 Bidang Hubungan Luar Negeri 720 72r 722 723 724 725 726 727 734 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 752 753 754 755 756 757 758 759 760 76L 762 763 764 765 766 767 768 769 774 771 772 750 75L BIDANG POLITIK Bidang Kepartaian Bidang Organisasi Kemasyarakatan Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional Bidang Organisasi Pemuda Bidang Organisasi Buruh, Tani Bidang Organisasi Wanita Bidang Pemilihan Umum BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN Bidang Pertahanan Bidang Kemiliteran Bidang Perlindungan Masyarakat Bidang Kemanan Bidang Kejahatan Bidang Bencana Bidang Kecelakaan BIDANG KESE.IAHTERAAN RAI{YAT Bidang Pembagunan Desa Bidang Pendidikan Bidang Kebudayaan Bidang Kesehatan Bidang Agrama Bidang Sosial Bidang Kependudukan Bidang Media Massa BIDANG PEREKONOMIAN Bidang Perdagangan Bidang Pertanian Bidang Perindustrian Bidang Pertambangan/ Kesamudraan Bidang Perhubungan Bidang Tenaga Kerja Bidang Permodalan Bidang Perbankan/ Moneter Bidang Agraria BIDANG PEKERJAAN UMUM Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan Bidang Tata Kota Bidang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum 780 BIDANG KEPEGAWAIAN 781 Bidang Pengadaan Pegawai 782 Bidang Mutasi Pegawai 783 Bidang Kedudukan Pegawai 784 Bidang Kesejahteran Pegawai 785 Bidang Cuti 786 Bidang Penilaian 787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian 788 Bidang Pemberhentian Pegawai 789 Bidang Pendidikan Pegawai 79O BIDANG KEUANGAN 791 Bidang Anggaran 792 Bidang Otorisasi 793 Bidang Verifikasi 794 Bidang Pembukuan 795 Bidang Perbendaharaan 796 Bidang Pembina Kebendaharaan 797 Bidang Pendapatan 798 799 Bidang Bendaharaan 8OO KEPEGAWAIAN Klasilikasi Disini: Kebijaksanaan Kepegawaian .1 Perencanaan .2 Penelitian .043 Pengaduan .05 Tim .OT Statistik .08 Peraturan Perundang-Undangan 810 PENGADAAN Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan Pengangkatan Calon Pegawai 811 Lamaran .1 Testing .2 Screening .3 Panggilan 812 Pengujian Kesehatan 813 Pengangkatan Calon Pegawai .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan 1 .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres 814 Pengangkatan Tenaga Lepas . 1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak .2 Pengangkatan Tenaga Harian .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan 815 816 817 820 MUTASI Meliputi: Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Datasering, Tbgas Belajar Dan Wajib Militer A2l Pengangkatan .1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Tetap .11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 1 .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 2 .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 3 .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 4 .15 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di Luar Tanggungan Negara. .2 Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Pernyataan Menduduki Jabatan .21 Pengangkatan Eselon I .22 Pengangkatan Eselon II .23 Pengangkatan Eselon III .24 Pengangkatan Eselon IV .25 Residen/ Pembantu Gubernur .26 Wedana/ Pembantu Bupati .27 Camat .28 Lurah Administratif (Kepala Desa) .29 Jabatan Lainnya 822 Kenaikan Gaji Berkala .1 Pegawai Golongan L .2 Pegawai Golongan 2 .3 Pegawai Golongan 3 .4 Pegawai Golongan 4 823 KenaikanPangkat/Pengangkatan .1 Pegawai Golongan 1 .2 Pegawai Golongan 2 .3 Pegawai Golongan 3 .4 Pegawai Golongan 4 824 Pemindahan/PelimpahanlPerbantuan .1 Pegawai Golongan 1 .2 Pegawai Golongan 2 .3 Pegawai Golongan 3 .4 Pegawai Golongan 4 .5 l,olos Butuh .6 Kurikulum dan Silabi .7 Proposal (TOR) 825 Data sering dan Penempatan Kembali 826 Penunjukan Ttrgas Belajar .1 Dalam Negeri .2 Luar Negeri .3 Tunjangan Belajar .4 Penempatan Kembali 827 Wajib Militer 828 Mutasi Dengan Instansi Lain 829 83O KEDUDUKAN Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gqii, Penghargaan Ijasah, Dan Jenjang Pangkat 831 Perhitungan Masa Kerja 832 PenyesuaianPangkat/Gaji .1 Pegawai Golongan 1 .2 Pegawai Golongan 2 .3 Fegawai Golongan 3 .4 Pegawai Golongan 4 833 PenghargaanljazahlPenyesuaian 834 JenjangPangkat/Eselonering 835 836 837 840 KESzuAHTERAAN PEGAWAI Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, PerumahanlTanah, Bantuan Sosial, Rekreasi Dan Dispensasi. 841 T\rnjangan .1 Jabatan .2 Kehormatan .3 Kematian /Uang Duka .4 T\rnjangan Hari Raya .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah .6 Keluarga .7 Sandang, Pangan, Papan (Bapertamm) 842 Dana .1 Taspen .2 Kesehatan .3 Asuransi 843 Perawatan Kesehatan .1 Poliklinik .2 Perawatan Dokter .3 Obat-Obatan .4 Keluarga Berencana 844 Koperasi/Distribusi .1 Distribusi Pangan .2 Distribusi Sandang .3 Distribusi Papan g4S Perumahan/Tanah .1 Perumahan Pegawai .2 Tanah Kapling .3 LosmenlHotel 846 Bantuan Sosial .1 Bantuan Kebakaran .2 Bantuan Kebanjiran 847 848 849 85O CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Bersalin, Cuti Naik Haji, Cuti Diluar Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain 851 Cuti Tahunan 852 Cuti Besar 853 Cuti Sakit 854 Cuti Hamil 855 Cuti Naik Haji/ Umroh 856 Cuti Di Luar Tanggungan Negara 857 Cuti Alasan Larnl Alasan Penting 858 859 860 PENILAIAN Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas,Penilaian Kakayaan Pribadi Dan Rehabilitasi 861 Penghargaan . 1 Bintang/Satyalencana/ KaryaSatya .2 Kenaikan Pangkat Anumerta .3 Kenaikan Gaji Istimewa .4 Hadiah Berupa Uang .5 Pegawai Teladan 862 Hukuman .L Teguran Peringatan .2 Penundaan Kenaikan Gaji .3 Penurunan Pangkat .4 Pemindahan Catatan: Pemberhentian Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Lihat 887 Dan 888 g68 Konduite, DPS/SKP, Disiplin Pegawai 864 Ujian Dinas .1 Tingkat 1 .2 Tingkat 2 .3 Tingkat 3 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri Meliputi :_, ietunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P) 866 Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali 867 868 869 874 TATA USAHA KEPEGAWAIAN Meliputi : Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar, Riwayat Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah, Janji Dan Korps Pegawai 871 Formasi 872 Bezetting /Daftar Urut Kepegawaian 873 Registrasi .1 NIP .2 KARPEG .3 Legitiminasi/Tanda Pengenal .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu 874 Daftar Riwayat Pekerjaan .1 Tanggal Lahir .2 Penggantian Nama .3 lzin kepartaian Organisasi 875 Kewenangan Mutasi Pegawai .1 Pelimpahan Wewenang .2 Specimen Tanda Tangan 876 Penggajian .1 SKPP 877 Sumpah/Janji 878 Korps Pegawai 879 88O PEMBERHENTIAN PEGAWAI Meliputi Atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, KarenaMeninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang TUnggu Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. 881 Permintaan Sendiri 882 Dengan Hak Pensiun .1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 1 - .2 Pemberhe+tian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 2 .3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 3 .+ Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 4 .5 Pensiun Janda/Duda .6 Pensiun Yatim Piatu .7 Uang Muka Pensiun gBA Karena Meninggal .1 Karena Meninggal Dalam T1rgas 884 Alasan Lain 8BS Uang Pesangon 886 Uang Tunggu 887 Untuk Sementara Waktu 888 Tidak Dengan Hormat 88q 890 PENDIDIKAN PEGAWAI Meliputi : Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan 891 Perencanaan .1 Program .2 Kurikulum dan Silabi .3 Proposal { TOR ) 892 PendidikanRegularlKader .1 rPDN/APDN .2 Kursus-Kursus Reguler 893 Pendidikan dan Pelatihan/Non Reguler .1 LEMHANAS .2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Diklat PIM .3 Kursus-Kursusf Penataranf Bimbingan Teknis .4 Diklat Tehnik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan .5 Diklat Lainnya 894 Pendidikan Luar Negeri . I Berkesinambungan/Berkala/Bergelar .2 Non GelarlDiploma 895 Metode .1 Kuliah .2 Ceramah, Simposium .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi .4 Studi Lapangan, KKN, Widyawisata .5 Tarrya. Jawab/Sylabi/Modul/Kursil .7 Penugasan .8 Gladi 896 Tenaga Pengqjar/Widyaiswara/Narasumber .1 Moderator 897 Administrasi Pendidikan .1 Tahun Pelajaran .2 Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian .3 STTP .4 Penilaian Angka Iftedit .5 l,aporan Pendidikan Dan Pelatihan 898 Fasilitas Belajar .1 Tunjangan Bel4iar .2 Asrama .3 Uang Makan .4 Uang Transport .5 Uang Buku .6 Uang Ujian .7 Uang SemesterlUang Kuliah .8 Uang Saku 899 Sarana .1 Bantuan Sarana Belqiar .2 Bantuan Alat-Alat Tulis ,3 Bantuan Sarana Bel4iar Lainnya 9OO KEUANGAN 901 Nota Keuangan 9A2 APBN 9O3 APBDI APBD-P 944 APBN-P 9O5 Dana Alokasi Umum 906 Dana Alokasi Khusus Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana Dari Pusat ke Daerah) 9OT Dana BOS 9O8 Tunjangan Daerah 909 910 ANGGARAN 911 Rutin 9L2 Pembangunan 913 Anggaran Belanja Tambahan 914 Daftar Isian Kegiatan {DIK) .1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK) 915 Daftar Isian Poyek (DIP) .1 Daftar Usulan Proyek (DUP) .2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)/ DPA .3 Rencana Kegiatan Anggaran {RKA) .4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 916 Revisi Anggaran 917 918 920 OTORISAST/SKO 92L Rutin 922 Pembangunan 923 SIAP 924 Ralat SKO 925 926 927 93O VERIFIKASI 931 SPM Rutin (daftar p8) 932 SPM Pembangunan (daftar p8) 933 Penerimaan (daftar p6. p7 934 SPJ Rutin 935 SPJ Pembaflgunan 936 Nota Pemeriksaan 937 SP Pemindahan Pembukuan 938 939 944 PEMBUKUAN 94L PenyusunanPerhitunganAnggaran 9+2 Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan 943 Laporan Fisik Pembangunan 944 Penata Usaha Keuangan 945 950 PERBENDAHARAAN 951 TUntutan Ganti Rugi (ICI{/ Pasal74l 952 Tuntutan Bendaharawan 953 Penghapusan Kekayaan Negara 954 Pengangkatanf Penggantian Pemimpin Proyek Dan Pengangkatan I Pemberhentian Bendaharawan 955 Spesimen Tanda Tangan 956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan 957 958 959 960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN 961 Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas 962 PemeriksaanAdministrasiBendaharawan 963 Laporan Keuangan Bendaharawan 964 965 966 970 97L q72 973 974 975 976 977 978 979 980 981 990 991 992 993 994 995 PENDAPATAN Perimbangan Keuangan Subsidi Pajak Retribusi Bea Cukai Pungutan/ PNBP Bantuan : BENDAHARAWAN SKPP/SpP I*'""', GUBERNUR SUMATERA UTARA, trd TENGKU ERRY NURADI Salinan Aslinya Pernbina Muih {IV/c) NrP. 19590227 198003 t 004