DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2020

Nomor: 23
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nornor 1 Tahun 2AA tentang Pengeiolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Sumatera Utara;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembeniukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i 1O3);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun L999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4l Tahun L999 Mengingat : tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2ClO4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aal2\;
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor iO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
5.Undang-Unciang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang {L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725\;
6.Unciang-Undang Nomor 32 Tahun 2OAg tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); T.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 2013 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a321;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 1O. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a05); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2AO4 tentang Perlindungan Hutan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor \47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo*esia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6O ?ahun 2OOg tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO4 tentang Perlindungan Hutan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 137, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Tata Hutan Dan Pen5rusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOB tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomror 6 Tahun 2A07 tentang Tata Hutan Dan Pen5rusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a81a};
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a&3h
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 51O3h
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Al2 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nornor 62, ?ambahan Lembaran Negara Nomor 5292h i7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60TMenhut-ll/20i3 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
18.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-ll/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
19.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2O14 tentang Tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2AI7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL7-2A37 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); 2l.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2O0B tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20OB Nomor 11); 22.Peraturan Daerah Nomor L2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AA5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OA8 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 12); 2S.Peraturan Daerah Nomor I Tahun ZAW tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL4 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19); 24.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL7-2O37 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); r Menetapkan:
25.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2aL6 tentang susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi sumatera utara (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun zal6 Nomor 39) sebagaimarla telah diubah beherapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor SB Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas*Dinas Daerah Provinsi surnatera utara (Berita Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
26.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2OL6 tentang Susunan organisasi Badan Daerah dan Inspelrtorat Daerah Provinsi sumatera utara {Berita Da*rah Provinsi surnatera utara Tahun ?ALG Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 3g Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi sumatera utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 46); 27.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun }alg tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2019-2023 {Lembaran Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2A19 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5O); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PEI,AKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2OI4 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA -b-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Gubernur ini yang climaksuri dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adaiah penyeienggaraan urlrsan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi cian tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adaiah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kervenangan daerah provinsi.
6.Daerah Aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adaiah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topogralis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7.Pengelolaan DAS adaLah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal ba-lik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar ,".o1ryjud keiestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan yang berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta partisipasi masyarakat,
8.Pengeiolaan DAS Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Pengelolaan DAS Provinsi adalah pengelolaan DAS yang secara geografis berada di qrilayah Provinsi Sumatera Utara. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, s*sial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah. DAS yang dipulihkan daya duln-rngnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunaa air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagairnana mestirrya. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sehagaimana mestinya. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfbatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Rencana Pengelolaan DAS adalah rangkaian upaya perumusan tqiuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonorni, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS. Klasifikasi DAS adalah pengkatagorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontiunitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan frsiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum adalah wadah koordinasi antar instansi penyelengsara pengelolaan DAS. o 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS. Masyarakat adaiah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu sesuai dengan yurisdiksinya Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalarn pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampiian masyarakat. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan DAS. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifiras dan peranannya daiam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Strmber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Konservasi sumber daya alam adalah rangkaian upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan memadai agar tidak rusak dan dapat menjamin kelangsungan hidup secara lestari. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan aiam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 18. 19. 2L. 24. 22. 23. 24. 25. -Y-
26.Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS adalah usaha, tindakan dan kegiatan untuk mernujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pengelolaan DAS yang el-ektii dan elisien.
27.Pengawasan kegiatan pengeiolaan DAS adalah proses peniiikan dan penjagaan untuk menjamin pelaksanaan Pengeloiaan DAS agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28.Sumber Daya Air adaiah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
29.Air adaiah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun Ci barnah permukaan air, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, cian air laut yang berada cii darat.

Pasal 2

Ruang iingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata cara penylrsl]nan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS;
b.tata cara dan teknis pelaksanaan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang akan ciipertahankan daya <iukungnya;
c.forum Koordinasi Pengeiolaan DAS ;
d.tata cara peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS;
e.pembangunan dan Pengeloiaan Sistern Inf<rmasi Pengeloiaan DAS;
f.tata cara persyaratan, penetapan dan pemberian penghargaan;
g.tata cara monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan DAS;
h.tata cara pembinaan dan pengawasan pengeiolaan DAS. .IU-

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGtrLOLAAN DAS Paragrai Kesatu

Pasal 3

(i) Tata cara Pen]rusunan dan Penetapan Rencana pengelolaan DAS ciimaksurikan untuk memberikan arahan bagi stakeholders dalarn menjrusun dan menetapkan rencana pengelciaan DAS calam satuan wilayah perencanaan pengelolaan DAS.

(2)Tujuannya adalah tersusunnya rencana pengelolaan DAS sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, baik untrlk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya. Paragrai Kedua Prinsip Dasar Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai prinsip rlasar, meliputi: .a. c{,i.l.a-ksia.a.a.ka,? .cer.?,r€ l:.t:,,h dari hulu sampai dengan hilir;

b.dilaksanakan secara terpa.du sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan salu sistem pengelolaan;
c.melibatkan para pemangkir kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkeianjutan;
d.adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ciinamis dan karakteristik DAS;
e.pembagian tugas, fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
f.akuntabei dan transparan; dan
g.melibatkan multi disiplin ilmu.

Pasal 5

(1i Dalam penyusLrnan dan [renetapari. rencana pengelolaan DAS melibatkan pemangku kepentingan antara lain: -1 t- (u (21

a.pemerintah;
b.pemerintah daerah;
c.swasta; cian
d.masyarakat. {2} Dalam rangka efektifitas kinerja pemangku kepentingan dikembangkan prinsip saling percaya, keterbukaan, tanggung jawab, cian saiing membutuhkan melalui sinkronisasi, integrasi dan serta koordinasi.

Pasal 5

sinkronisasi dan integi'asi sebagairnana drmaksud dalam pasal 5 ayat (2, dalam pen]-usunan Rencana Pengelolaan DAS diperlukan dalam setiap menlrusun program cian kegiatan masing-masing pemangku kepentingan. Koordinasi sebagaimana dimaksud daiam pasai S ayat {2) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

Il{anfaat disusun dan ditetapkaanya i:encana pengelolaan DAS, antara lain:

a.menjadi saiah saru acuan bagi rencana pembangunan sektor untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih detil di wiiayah DAS;
b.menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerinrah provinsi daiam pen]rusunan Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;
c.sebagai instrumen pencapaian tujuan secara sistematik dan instrumen pertanggungjawaban pengelola DAS. -L2-

Pasal 8

D--.^ - E>^*^..*^ D^*^..1..1,,^- nAC .,,,-^ A"^,.1"Lr,.,,,- I \-11-\'L,lJLlllAll l\fllLctrrA I LrrXUrLJrd-A.LL lJ1L\) ,!aIIE LlrPr-rllIrhd-rl lrld.L{yLf,rl DAS yang dipertahankan dilakukan dengan tahapan: a.icientiiikasi dan anaiisis permasaiair.arl DAS;

b.perumusan tujuan pemulihan da;,s dukung DAS; c.perumusan strategi pemuiihan daya dukung D,trS; cian
d.perumusan monitoring dan evaiuasi pengelolaan DAS; e.penyajian naskah.

Pasal 9

t1\ lr^-+.:fi1.^-,'I^* -.^^1,'^;- l^1- "-+,,1- nn C -,^^-,-i;^,'1,'1.. I.^- t t/ r\r\-rtLrrrr!.a,5r Llarl alrarrJl.] lrlasaralr ulrLun unlj YarlB \.rl}Jullllnclr maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan meiibatkan seiuruh pemangku kepentingan.

(2)Identifikasi. dan analisis masaiah sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ciiiakukan terhadap:
1. a.lahan kritis (penyebab, luas dan distribusi); b.konciisi habitat (ciaerah periinciungan keanekaragaman hayati);
2. c.sedimentasi (sumber, iaju, dampak);
3. d.kualitas ai.r (sumber polutan, kelas, waktu);
4. e.pengguflaan air ianah dan air permukaan;
5. f.daerah ra\ ran bencana (banjir, longsor, dan kekeringan);
6. g.sosiai-ekonomi dan keiembagaan;
7. h.tata ruang dan penggunaan lahan;

Pasal 10

D,,*,,^^* *^-^t^1- r,*+,,l- nn C '.l,'l^1-,,1-^* *^1.-l".i *-+-.I^ ^^l-^^j.\l.lrllLIJcLll llraJalarl urrLLf,I\ lJr}u LtrtaRur\(2-ll rII\-le-.lur Irlu LU\lt y\JrrL/rI masalah atau metode lain dengan memperhatikan kebijakan nasionai, provinsi Can kabupaten/Kota serta karakteristik biofisik, sosial ekonomi dan budaya. _13- Pasal 1 1 Perumusan tujuan untuk DAS baik yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan ciiiakukan dengan mengacu pada perumusan masalah dan mengutamakan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 12

(1i Perumusan strategi untuk DAS 5rang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya harus mengacu kepada perumusan tujuan, sebagaimana Cimaksuci <ialam Pasal lO.

(2)Perumlrsan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya meliputi perLlmusan kebijakan, program dan kegiatan.
(3)Perumusan kebijakan, program dan kegiatan untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya diiakukan secara bersama oieh para pemangku kepentingan dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta wilayah administrasi. Fasal 13
(1)Berdasarkan hasil perurn-rusan strategi untuk DAS yang dipuiihkan maupun DAS yang dipertahankan Caya dukungnya dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan L'A;i.
(2)Perumlrsan Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS sebagaimana ciimaksud pada ayat (i) harus memperhatikan antara lain:
1. a.sistem analisis;
2. b.indikator kinerja;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.capain hasil.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nornor 1 Tahun 2AA tentang Pengeiolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Sumatera Utara;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembeniukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i 1O3);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun L999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4l Tahun L999 Mengingat : tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2ClO4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aal2\;
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor iO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
5.Undang-Unciang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang {L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725\;
6.Unciang-Undang Nomor 32 Tahun 2OAg tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); T.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 2013 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a321;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 1O. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a05); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2AO4 tentang Perlindungan Hutan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor \47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo*esia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6O ?ahun 2OOg tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO4 tentang Perlindungan Hutan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 137, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Tata Hutan Dan Pen5rusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOB tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomror 6 Tahun 2A07 tentang Tata Hutan Dan Pen5rusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a81a};
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a&3h
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 51O3h
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Al2 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nornor 62, ?ambahan Lembaran Negara Nomor 5292h i7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60TMenhut-ll/20i3 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
18.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-ll/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
19.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2O14 tentang Tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2AI7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL7-2A37 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); 2l.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2O0B tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20OB Nomor 11); 22.Peraturan Daerah Nomor L2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AA5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OA8 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 12); 2S.Peraturan Daerah Nomor I Tahun ZAW tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL4 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19); 24.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL7-2O37 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); r Menetapkan:
25.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2aL6 tentang susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi sumatera utara (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun zal6 Nomor 39) sebagaimarla telah diubah beherapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor SB Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas*Dinas Daerah Provinsi surnatera utara (Berita Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
26.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2OL6 tentang Susunan organisasi Badan Daerah dan Inspelrtorat Daerah Provinsi sumatera utara {Berita Da*rah Provinsi surnatera utara Tahun ?ALG Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 3g Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi sumatera utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 46); 27.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun }alg tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2019-2023 {Lembaran Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2A19 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5O); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PEI,AKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2OI4 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA -b-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Gubernur ini yang climaksuri dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adaiah penyeienggaraan urlrsan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi cian tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adaiah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kervenangan daerah provinsi.
6.Daerah Aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adaiah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topogralis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7.Pengelolaan DAS adaLah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal ba-lik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar ,".o1ryjud keiestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan yang berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta partisipasi masyarakat,
8.Pengeiolaan DAS Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Pengelolaan DAS Provinsi adalah pengelolaan DAS yang secara geografis berada di qrilayah Provinsi Sumatera Utara. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, s*sial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah. DAS yang dipulihkan daya duln-rngnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunaa air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagairnana mestirrya. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sehagaimana mestinya. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfbatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Rencana Pengelolaan DAS adalah rangkaian upaya perumusan tqiuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonorni, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS. Klasifikasi DAS adalah pengkatagorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontiunitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan frsiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum adalah wadah koordinasi antar instansi penyelengsara pengelolaan DAS. o 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS. Masyarakat adaiah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu sesuai dengan yurisdiksinya Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalarn pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampiian masyarakat. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan DAS. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifiras dan peranannya daiam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Strmber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Konservasi sumber daya alam adalah rangkaian upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan memadai agar tidak rusak dan dapat menjamin kelangsungan hidup secara lestari. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan aiam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 18. 19. 2L. 24. 22. 23. 24. 25. -Y-
26.Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS adalah usaha, tindakan dan kegiatan untuk mernujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pengelolaan DAS yang el-ektii dan elisien.
27.Pengawasan kegiatan pengeiolaan DAS adalah proses peniiikan dan penjagaan untuk menjamin pelaksanaan Pengeloiaan DAS agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28.Sumber Daya Air adaiah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
29.Air adaiah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun Ci barnah permukaan air, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, cian air laut yang berada cii darat.

Pasal 2

Ruang iingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata cara penylrsl]nan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS;
b.tata cara dan teknis pelaksanaan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang akan ciipertahankan daya <iukungnya;
c.forum Koordinasi Pengeiolaan DAS ;
d.tata cara peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS;
e.pembangunan dan Pengeloiaan Sistern Inf<rmasi Pengeloiaan DAS;
f.tata cara persyaratan, penetapan dan pemberian penghargaan;
g.tata cara monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan DAS;
h.tata cara pembinaan dan pengawasan pengeiolaan DAS. .IU-

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGtrLOLAAN DAS Paragrai Kesatu

Pasal 3

(2)Tujuannya adalah tersusunnya rencana pengelolaan DAS sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, baik untrlk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya. Paragrai Kedua Prinsip Dasar Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai prinsip rlasar, meliputi: .a. c{,i.l.a-ksia.a.a.ka,? .cer.?,r€ l:.t:,,h dari hulu sampai dengan hilir;

b.dilaksanakan secara terpa.du sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan salu sistem pengelolaan;
c.melibatkan para pemangkir kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkeianjutan;
d.adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ciinamis dan karakteristik DAS;
e.pembagian tugas, fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
f.akuntabei dan transparan; dan
g.melibatkan multi disiplin ilmu.

Pasal 5

(1i Dalam penyusLrnan dan [renetapari. rencana pengelolaan DAS melibatkan pemangku kepentingan antara lain: -1 t- (u (21

a.pemerintah;
b.pemerintah daerah;
c.swasta; cian
d.masyarakat. {2} Dalam rangka efektifitas kinerja pemangku kepentingan dikembangkan prinsip saling percaya, keterbukaan, tanggung jawab, cian saiing membutuhkan melalui sinkronisasi, integrasi dan serta koordinasi.

Pasal 5

Pasal 7

Il{anfaat disusun dan ditetapkaanya i:encana pengelolaan DAS, antara lain:

a.menjadi saiah saru acuan bagi rencana pembangunan sektor untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih detil di wiiayah DAS;
b.menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerinrah provinsi daiam pen]rusunan Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;
c.sebagai instrumen pencapaian tujuan secara sistematik dan instrumen pertanggungjawaban pengelola DAS. -L2-

Pasal 8

b.perumusan tujuan pemulihan da;,s dukung DAS; c.perumusan strategi pemuiihan daya dukung D,trS; cian
d.perumusan monitoring dan evaiuasi pengelolaan DAS; e.penyajian naskah.

Pasal 9

(2)Identifikasi. dan analisis masaiah sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ciiiakukan terhadap:
1. a.lahan kritis (penyebab, luas dan distribusi); b.konciisi habitat (ciaerah periinciungan keanekaragaman hayati);
2. c.sedimentasi (sumber, iaju, dampak);
3. d.kualitas ai.r (sumber polutan, kelas, waktu);
4. e.pengguflaan air ianah dan air permukaan;
5. f.daerah ra\ ran bencana (banjir, longsor, dan kekeringan);
6. g.sosiai-ekonomi dan keiembagaan;
7. h.tata ruang dan penggunaan lahan;

Pasal 10

Pasal 12

(1i Perumusan strategi untuk DAS 5rang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya harus mengacu kepada perumusan tujuan, sebagaimana Cimaksuci <ialam Pasal lO.

(2)Perumlrsan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya meliputi perLlmusan kebijakan, program dan kegiatan.
(3)Perumusan kebijakan, program dan kegiatan untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya diiakukan secara bersama oieh para pemangku kepentingan dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta wilayah administrasi. Fasal 13
(1)Berdasarkan hasil perurn-rusan strategi untuk DAS yang dipuiihkan maupun DAS yang dipertahankan Caya dukungnya dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan L'A;i.
(2)Perumlrsan Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS sebagaimana ciimaksud pada ayat (i) harus memperhatikan antara lain:
1. a.sistem analisis;
2. b.indikator kinerja;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.capain hasil.