DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021

Nomor: 23
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang beberapa perubahan yaitu Ketentuan Pasal 34 diubah; Ketentuan Pasal 35 diubah; Ketentuan Pasal 36 diubah; Ketentuan Pasal 37 diubah; Ketentuan Pasal 38 dihapus; dan Ketentuan Pasal 39 diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1iO3); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3

7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL4 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559a);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OI5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor rs7);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 44);
13.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2O2O tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2O Nomor 15);
14.Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraart Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol9 Nomor 12); MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBBRNUR SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2OI9 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 1" Ketentuan Pasal 34 berikut : Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai

Pasal 34

karena(1) Gubernur, karena jabatannya atau permohonan Wajib Pajak dapat :

a.membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undan gan perpaj akan daerah ;
b.membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; dan
c.mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut d,ikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesaiahannya.

(2)Pelaksanaan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan. 5

2.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. (21 Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan:
1. a.sesuai amanah peraturan yang lebih tinggi;
2. b.untuk mendukung kebijakan Pemerintah/Nasional;
3. c.untuk mendorong perekonomian;
4. d.untuk mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah; dan
5. e.untuk mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah;
(3)Pembebasan dan keringanan dapat mencakup pokok pajak, tunggakan pajak dan/atau sanksi administrasi/bunga.

3.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1)Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan atas permohonan Wajib Pajak.
(2)Pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
1. a.objek pajak rusak berat;
2. b.kemampuar] wajib pajak;
3. c.mendorong perekonomian daerah;
4. d.kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
5. e.mendukung program strategis pemerintah daerah;
6. f.untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum dan pemerintahan; dan
7. g.atas dasar pertimbangan lain yang dapat dipertan ggun gi awabkan. 6 Pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
8. a.objek pajak musnah atau hilang;
9. b.wajib pajak pailit;
10. c.kendaraan bermotor dibekukan atas permohonan sendiri; dan
11. d.keadaan force majeure. Pelaksanaan Pemberian keringanan dan pembebasan terbatas pada sanksi administrasi/bunga didelegasikan kepada Kepala Badan. Pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  1. 4.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(U Besarnya pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak khusus terhadap sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), ditetapkan sebagai berikut :

a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), denda keterlambatan membayar PKB diberikan keringanan setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) ;
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :
1. 1.BBNKB ke-II dan seterusnya untuk Kendaraan Bermotor pembuatan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun terakhir diberikan keringanan 25o/o (dua puluh lima persen);
2. 2.BBNKB ke-II dan seterusnya untuk Kendaraan Bermotor pembuatan diatas 6 (enam) sampai 1O (sepuluh) tahun terakhir diberikan keringanan 5O% (lima puluh persen);
3. 3.BBNKB ke II dan seterusnya untuk Kendaraan Bermotor pembuatan diatas 11 (sebelas) tahun terakhir diberikan keringanan sebesar 75o/o (tujuh puluh lima perse n);

(3)(41 (s) 7

4.BBNKB ke II dan seterusnya untuk Kendaraan Bermotor yang melakukan mutasi ke wilayah Provinsi Sumatera Utara diberikan keringanan sebesar 75o/o (tujuh puluh lima persen). (21 Ketentuan mengenai petunjuk teknis, penentuan kriteria serta indikator yang dipergunakan dalam penetapan besaran pembebasan dan keringanan yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
5.Ketentuan Pasal 38 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, atas:

a.SKPD;
b.Pemotongarl atau Pemungutan oleh pihak ketiga. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (force majoure).
(3)Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib Pajak. (41 Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Keputusan Kepala Badan.
(1)(21 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 19 November 2O2l GUBERNUR SUMATERA UTARA. ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 1 Desember 2O2l PJ . SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd AFIFI LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 23 Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, DWI ARIES SUDARTO PEMBINA TINGKAT I NIP. 19710413 199603 | OO2

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…