DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2024

Nomor: 24
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; POKJA LP3DS DAERAH; PENDANAAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan sikap mental dan etos kerja di Provinsi Sumatera U lara perlu prograln peningkatan peiayanan produktivitas melarui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas unruk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan; b" bahwa berdasarkan ketentuan pasa 16 ayat (2) peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun za2s tentang Lembaga Produktivitas Nasional, (iubernur mempunyai tanggung jawab untuk mengatur :embentukan jejaring lembaga pelayanan peningkatan produktivitas di tingkat daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan s,:bagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu rrenetapkan peraturan G,bernur tentang Lembaga pelayanan peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daera:r;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat {6) undang-undang f asar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Ta run 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negari, Repubrik Indonesia Tahun 2AA3 Nomor 3q, Tambahr.n Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4279) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir derrgan undang-undang Nomor 6 tentang Penetapan Pr,raturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun ZO2Z tentang

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PELAYANAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7);
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Lembaga Pelayanan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah, yang selanjutnya disingkat LP3DS Daerah adalah satuan jejaring kelembagaan peningkatan produktivitas dan daya saing nasional yang berperan dan bertugas memberikan pelayanan teknis tertentu di bidang peningkatan produktivitas dan daya saing kepada satuan institusi, organisasi, perusahaan dan atau kelompok masyarakat yang berkepentingan.
7.Produktivitas adalah sikap mental dan etos kerja yang selalu berusaha melakukan perbaikan mutu kehidupan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.
8.Daya Saing Daerah adalah kemampuan relatif suatu daerah pada suatu atau berbagai bidang tertentu, dalam persaingannya dengan daerah atau wilayah lain di dalam negara Indonesia, dan atau dengan negara lain, baik secara bilateral, multilateral atau global.
9.Lembaga Produktivitas Nasional adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan di bidang peningkatan produktivitas dan daya saing nasional serta percepatan pelaksanaan program Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Nasional.
10.Kelompok Kerja Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah yang selanjutnya disebut Pokja P2DS Daerah adalah kelompok kerja peningkatan produktivitas dan daya saing yang dibentuk di daerah sebagai bagian integral dari kelembagaan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Nasional.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LP3DS Daerah.
(2)LP3DS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat lintas sektor.
(3)LP3DS bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

(1)LP3DS Daerah memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan di bidang peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta percepatan program peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.
(2)LP3DS Daerah bertugas sebagai pemberi pelayanan teknis peningkatan produktivitas dan daya saing kepada para pihak yang berkepentingan antara lain:
1. a.satuan organisasi;
2. b.institusi;
3. c.perusahaan; dan
4. d.kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsinya LP3DS Daerah melakukan perancangan, pelaksanaan dan/atau pengembangan program peningkatan produktivitas dan daya saing antara lain dengan:

a.pendidikan dan atau pelatihan;
b.bimbingan teknis dan mentoring;
c.konsultansi;
d.kajian isu-isu sentral; dan
e.pengembangan model, alat, teknik dan metode.

BAB II

POKJA LP3DS DAERAH

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi LP3DS Daerah dibentuk Pokja P2DS Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Pokja P2DS Daerah memiliki tugas:
1. a.menetapkan sasaran, kebijakan dan strategi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah;
2. b.merancang dan melaksanakan program penggerakan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah;
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penggerakan peningkatan produktivitas dan daya saing di daerah; dan
4. d.melakukan pengukuran tingkat produktivitas dan daya saing daerah secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)Pokja P2DS Daerah memiliki fungsi:
1. a.sosialisasi Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan daya saing dalam rangka meningkatkan pemahaman, keberminatan dan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan produktivitas dan daya saing di daerah;
2. b.pembentukan, pengkoordinasian dan pengembangan jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah; dan
3. c.peningkatan kapasitas dan kapabilitas LP3DS Daerah dalam pemberian pelayanan teknis peningkatan produktivitas dan daya saing kepada para pihak yang berkepentingan.

Pasal 7

Susunan organisasi Pokja P2DS Daerah terdiri:

a.tim pengarah; dan
b.tim kerja.

Pasal 8

(1)Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:
1. a.Ketua dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Daerah;
2. b.Sekretaris dijabat secara ex officio oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan.
3. c.Anggota dijabat secara ex officio oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan urusan:
  1. 1.Peningkatan produktivitas pemerintahan;
  2. 2.Peningkatan produktivitas dunia usaha dan industri;
  3. 3.Peningkatan produktivitas lembaga pendidikan dan pelatihan; dan
  4. 4.Peningkatan produktivitas masyarakat.
(2)jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.menyusun kebijakan dan program kerja Pokja P2DS Daerah; dan
2. b.mengarahkan, mengendalikan serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja P2DS Daerah.
(4)Keanggotaan tim pengarah ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

(1)Keanggotaan tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:
1. a.Ketua dijabat secara ex officio oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan;
2. b.Wakil Ketua Bidang P2DS Pemerintahan;
3. c.Wakil Ketua Bidang P2DS Dunia Usaha dan Industri;
4. d.Wakil Ketua Bidang P2DS Pendidikan dan Pelatihan;
5. e.Wakil Ketua Bidang P2DS Masyarakat;
6. f.anggota yang tersebar pada setiap bidang P2DS dengan jumlah sesuai kebutuhan yang secara resprentatif mewakili unsur:
  1. 1.Pemerintah Daerah;
  2. 2.Dunia usaha dan industri;
  3. 3.Dunia pendidikan dan pelatihan; dan
  4. 4.Unsur Masyarakat.
(2)Keanggotaan tim kerja ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah atas usul Sekretaris Tim Pengarah untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil penilaian kinerja.
(3)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.melaksanakan program kerja Pokja P2DS Daerah sektor atau daerah yang telah ditetapkan oleh tim pengarah;
2. b.menggerakkan dan mengembangkan jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas dan daya saing di daerah;
3. c.memfasilitasi, mengarahkan dan mengendalikan serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan produktivitas dan daya saing di daerah; dan
4. d.melakukan pengukuran tingkat produktivitas dan daya saing daerah secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…