DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi,Uraian T\rgas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (kmbaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a941;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Mengingat 2 Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 11a); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2AL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL6 Nomor 4O) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2Afi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2ALG tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ot7 Nomor 15); MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut az.as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam 4. 5. 6. 3. 3 sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi; Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara; Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan selanjutnya disingkat UPT; Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atauldan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administratif dan operasi dibidang Pencegahan, Keseiapsiagaan, Tanggap Darurat, Pra Bencana, Pasca Bencana, Restrukturisasi Penanggulangan, serta Hubungan Antar Lembaga. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4 {2} Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perur.musan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. b.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. c.penyelenggaraan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
4. d.penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
(3)Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pembinaan bimbingan arahan dan penetapan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara {ASN) pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. b.menyelenggarakan penyajian data/bahan dibidang penanggulangan bencana;
3. c.menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan penanggulangan bencana dibidang ketatausatraan/kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pra bencana, pasca bencana, restrukturisasi penanggulangan bencana serta hubungan antara lembaga sesuai ketentuan perundang- undangan;
4. d.menyelenggarakan penetapan standar, nonna prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
5. e.menyelenggarakan pengkoordinasian penetapan tim teknis, sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. f.menyelen pengawasan dan mengendalikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan perundang-undangan;
7. g.menyelenggarakan pembinaan, monitoring/pemantauan dan sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan, tanggap darurat, pra bencana; 5
8. h.menyelenggarakan fasilitasi dan jaringan kerjasama dibidang hubungan antar lembaga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. i.menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga, rekonstruksi penanggulangan serta hubungan antar lembaga;
10. j.menyelenggarakan pemberian izin dan rekomendasi sesuai ketentuan perrrndang-undangan;
11. k.menyelenggarakan pengkoordinasian dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan perundang-undangan ;
  1. 1.menyelenggarakan penetapan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
12. m.menyelenggarakan fasilitasi dan kerjasama dengan tim pengarah sesuai ketentuan perundang-undangan;
13. n.menyelen fasilitas dan pemberian tim teknis serta kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan;
14. o.menyelenggarakan penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai standar yang ditetapkan;
15. p.menyelenggarakan telahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai tugas dan fungsinya;
16. q.menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
17. r.menyelenggarakan penetapan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
3. c.Bidang Penanganan Darurat, Peralatan Dan Logistik;
4. d.Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi;
5. e.Bidang Kerjasama, Pengendalian Dan Evaluasi; 6
6. f.UPT Pusat Data dan Informasi;
7. g.UPT Pusat Pengendalian Operasional;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dibidang urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Program.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi; a.. penyelenggaraan Pembinaan Pegawai pada lingkungan sekretariat;
1. b.penyelenggaraan arahan, pembinaan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
2. c.penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat;
3. d.penyelenggaraan pen5rusunall progrtrm kegiatan sekretariat;
4. e.penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan intergrasi program perenca.naan dan perumusan kebijakan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;
5. f.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, hukum dan Peraturan Perundang- undangan, organisasi,tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
6. g.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
7. h.penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
8. i.penyelenggaraan koordinasi dalam penJrusunan laporan penanggulangan bencana; 7
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanar: administrasi dan pelaksanaan di bidang program;
2. b.menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang keuangan;
3. c.menyelenggarakan penJrusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian
4. d.menyelenggarakan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Sekretaris dibantu:
5. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. b.Sub Bagian Keuangan
7. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan dan mengurnpulkan, mengelola dan menyajikan bahan dan data untuk penJrusunan dan penyempufiraan penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan barang/perjalanan dinas dan pengelolaan masalah kepegawaian;
2. b.melaksanakan urusan kesekretariatan, administrasi umum dan barang/perlengkapan, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi umsan tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi; 8
4. d.melaksanakan urusan rumah tangga, protokol, ketertiban dan keamanan;
5. e.melaksanakan urusan peralatan kerja, perlengkapan, pemeliharaan gedung, kendaraan dan barang inventaris kantor;
6. f.melaksanakan adminstrasi kepegawaian, penegakan disiplin dalam kesejahteraan pegawai, penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai serta pengembangan pegawai;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
8. h.melaksanakan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluararl dan penerimaan serta pengelolaan anggaran APBN yang proses dan pertanggungiawabannya melalui KPKN maupun anggaran APBD termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping maupun dana masyarakat;
2. b.melaksanakan penyiapanbahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi untuk anggaran yang proses dan pertanggungiawabannya melalui KPKN maupun tidak melalui KPKN termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dan pendampingan serta dana masyarakat;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan verifikasi anggaran;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan akuntansi dan bahan penJrusunan laporan keuangan;
5. e.melaksanakan pengkoordinasi/penggunaan/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengolahan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara berupa anggaran APBN, APBD maupun dana lainnya yang sah tidak mengikat; 9
6. f.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi/ penggunaan/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengolahan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara berupa arlggaran APBN, APBD maupun dana lainnya yang sah tidak mengikat;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
8. h.melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara,sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, Akuntabilitas dan Informasi Pub1ik kedalam anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program Akuntabilitas dan Informasi Publik kedalam anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan-bahan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program, Akuntabilitas dan Informasi Publik serta kegiatan anggaran;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan penyusuna! rencana dan pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rencana dan pelaksanaan di bidang Media elektronik;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang media cetak;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
9. i.melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)10 Bagran Ketiga Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Pasal 5

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada tahap pra- bencana serta pemberdayaan masyarakat. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
b.penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada Pejabat Struktural pada lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
c.penyelenggaraan Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, p€flgembangan, pemantauan dan pemantauan penanggulangan bencana;
d.penyelenggaraan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
e.penyelenggaraan penyiapan pelatihan penanggulangan bencana alam;
f.penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana;
g.penyelenggara€rn perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
h.penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaarl masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana;
i.penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta p e mberd ay aarL masyarakat ; {21

(3)tt
1. j.penyelenggaraan Pembuatan, p€ffiasangan dan penyebarluasan rambu-rambu dan papan informasi kebencanaan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:
2. a.menyelenggarakan penJrusunan bahan koordinasi pen5rusunan kebijakan lrmum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang identifikasi resiko dan anc€unan resiko;
3. b.menyelenggarakan pen5rusunan bahan koordinasi penJrusunan dan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksana€ul serta pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan di bidang mitigasi dan standarisasi;
4. c.menyelenggarakan penJrusunan bahan koordinasi penJrusunan kebijakan umum, hubungan kerja, renca.na dan pelaksanaan serta pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan dibidang peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana;
5. d.menyelenggarakan pen5rusunan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umlrm, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang per€rn serta organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6. e.menyelenggarakan penJrusunan koordinasi pen5rusunan kebijakan umum, hubungan kerja, renc€Lna dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan di bidang serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
7. f.menyelenggarakan pen5rusunan bahan koordinasi pen5rusunan kebijakan umrlrn, hubungan kerja rencan dan pelaks€rnaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang perencanaan siaga;
8. g.menyelenggarakan pen5rusunan bahan koordinasi pen5rusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perenc€Lnaan siaga; LZ.
9. h.menyelenggarakan penJnrsunan bahan koordinasi pen5rusunan kebijakan umum, hubungan kerja rencana dan pelaksanaan serta pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyiapan sumber daya;
10. i.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya; (a) Unhrk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat {3), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu:
11. a.Sub Bidang Kesiapsiagaan;
12. b.Sub Bidang Pengurangan Resiko Bencana;
13. c.Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

(1)Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan koordinasi pen5rusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan tunum, dan hubungan kerja di bidang kesiapsiagaan;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pen1rusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peringatan dini;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rencana dan pelaksanaan di bidang perencanaan siaga;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penyiapan sumberdaya;
5. e.melaksanakan penylapEm bahan pen)rusunan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat/organisasi sosial masyarakat daerah, nasional dan internasional dalam membangun kesiapsiagaan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
8. h.melaksanakan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provsu, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 13
(2)Kepala Sub Bidang Pengurangan Resiko Bencana mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan koordinasi pen5rusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang pengurangan resiko bencana;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengurangan resiko bencana;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang mitigasi;
4. d.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengurangan resiko bencana.
5. e.rnelaksanakan pembuatan, pemasangan dan penyebarluasan rambu-rambu dan papan informasi kebencanaan.
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
7. g.melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. b.melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. c.melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
4. d.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsia gaan; !4 melaksanakan dan
(1)(21 mempertanggungj awabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Bidang Penanganan Darurat, Peralatan Dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanganan Darurat, Peralatan Dan Logistik. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan Dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang kedaruratan dan logistik;
b.penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang kedaruratan dan logistik;
c.penyelenggaraan pen3rusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
d.penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana darurat;
e.penyelenggaraan pen5rusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik;
f.penyelenggaraan pen3rusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan peralatan. Kepala Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai uraian tugas :
a.menyelen koordinasi dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat/masa tanggap darurat;

(3)15
1. b.menyelenggarakan koordinasi dan dukungan logistic dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. c.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala bidang kedaruratan dan logistik dibantu:
1. a.Sub Bidang Tanggap Darurat;
2. b.Sub Bidang Bantuan Darurat;
3. c.Sub Bidang Perbaikan Darurat.

Pasal 8

(1)Kepala Sub Bidang Tanggap Damrat mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan perumusar] kebijakan umum di bidang penanganan darurat pada saat tanggap darurat;
2. b.melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanganan darurat pada saat tanggap darurat;
3. c.melaksanakan hubungan kerja di bidang pen€mganan darurat pada saat tanggap darurat;
4. d.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanganan darurat pada saat tanggap darurat;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bidang Bantuan Darurat mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan perumusan kebijakan umum dibidang bantuan darr.rrat;
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum bantuan peralatan dan logistik;
3. c.melaksanakan penyiaparl perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan darurat logistik dan peralatan; 16
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan ana-lisis pelaporan di bidang bantuan darurat logistik dan peralatan;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Sub Bidang Perbaikan Darurat mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan perumusan kebijakan umum di bidang perbaikan darurat;
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum di bidang perbaikan darurat;
3. c.melaksanakan penyiapan rencana, dan pelaksanaan di bidang perbaikan darurat;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan L,ogistik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan uralsan Pemerintah di bidang peningkatan fisik dan sosial ekonomi, penanganarl pengungsi dan penilaian kerusakan. {2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. b.penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekontruksi; 17
3. c.penyelenggaraan penJrusunan bahan perumusan kebijakan teknis, Pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. d.penyelenggaraan pen1rusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penanganan pengungsi;
5. e.penyelenggaraan pen5rusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penilaian kertrsakan;
6. f.penyelenggara€Ln pen)rusuna.n" bahan perumusan dan kebijakan sarana teknis, pembinaan dan pemulihan peningkatan fisik dan sosial ekonomi;
7. g.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi rnempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. b.menyelenggarakan koordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada Pascabenc€Lna;
3. c.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {21 dan ayat (3}, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu:
4. a.Sub Bidang Pemulihan, Peningkatan Fisik dan Sosial Ekonomi;
5. b.Sub Bidang Penanganan Pengungsi;
6. c.Sub Bidang Penilaian Kerusakan;

Pasal 10

(1)Kepala Sub Bidang Pemulihan, Peningkatan Fisik dan Sosial Ekonomi mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dibidang pemulihan dan peningkatan fisik dan sosial ekonomi; {21 18
2. b.melaksanakan penyiapan pen1rusnnar] perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan dan peningkatan fisik;
3. c.melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang sosial ekonomi;
4. d.melaksanakan penyiapan penJrusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis dibidang pemulihan layanan publik, peningkatan kesehatan dan lingkungan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan di bidang pemulihan peningkatan fisik dan sosial ekonomi;
6. f.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bidang Penanganan Pengungsi mempunyai uraian tugas :
7. a.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dibidang penanganan pengungsi; b, melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan, penempatan dan pemberdayaan pengungsi ;
8. c.melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penempatan dan relokasi pengungsi;
9. d.melaksanakan penyiapan pen5rusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
10. e.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pen€mganan pengungsi;
11. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bidang Penilaian Kerusakan mempunyai uraian tugas :
12. a.melaksanakan koordinasi pelaksana kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
(3)19 melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang penilaian kerusakan; melaksanakan penyiapan pen1rusunan perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi kerusakan pascabencana; melaksanakan penyiapan pen5rusunan perencanaan dan pelaksanaan estimasi pemb iay aar'; melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penilaian kerusakan; melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagran Keenam Bidang Kerjasama, Pengendalian Dan Evaluasi Pasal 1 1
(1)Bidang Kerjasam.a, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi.
(2)Bidang Kerjasama, Pengendalian dan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang kerjasama, pengendalian dan evaluasi;
2. b.penyelenggara€rn arahan dan bimbingan kepada Pejabat Struktural pada lingkup bidang kerjasama, pengendalian dan evaluasi;
3. c.penyelenggaraan pen5rusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kerjasama dengan instansi pemerintah atau non- pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri;
4. d.penyelenggaraan pen1rusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan evaluasi;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. C. d. e. f. Evaluasi
(3)?a Kepala Bidang Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kerjasama, pengendalian dan evaluasi;
2. b.menyelenggarakan koordinasi dan melaksanakan kebljakan penanggulangan bencana di bidang kerjasama dengan Badan/Instansi/Lembaga Pemerintah atau non- Pemerintah, baik dalam mauplrn luar negeri dan dengan Institusi lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Bidang Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi dibantu:
4. a.Sub Bidang Kerjasama;
5. b.Sub Bidang Pengendalian;
6. c.Sub Bidang Evaluasi.

Pasal 12

(1)Kepala Sub Bidang Kerjasama mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan kebijakan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dengan badan/instansi/lembaga pemerintah atau non- pemerintah baik dalam (tingkat daerah dan nasional) maupull luar negeri dan institusi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi ke{asama bidang penanggulangan bencana;
3. c.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dengan Badan/Instansi/Lembaga Pernerintah atau non- Pemerintah baik dalam {tingkat daerah dan nasional} (41 2L maupunluarnegeridaninstitusilainyangsesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi kerjasama bidang penanggulangan bencana ; e.melaksanakanpenyiapanbahanpemantauan,koordinasi, analisisdanpelaporanpelaksanaankerjasamadengan Badan/Instansi/Lembaga Pemerintah atau non Pemerintahbaikdalam(tingkatdaerahdannasional) maupurrluarnegeridaninstitusilainyangsesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BidangKerjasama,PengendaliandanEvaluasisesuai dengan tugas dan fungsinYa'
(2)KepalaSubBidangPengendalianmempunyaiuraiantugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan dan menganalisa peraturan, perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan pengendalian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan bidangkerjasamadalamhalpenanggulanganbencana;
2. b.melaksanakan pengendalian terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
3. c.melaksanakan pengendalian terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana;
4. d.melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama penanggulangan bencana dengan Badan/Instansi/Lembaga Pemerintah atau non- Pemerintah baik dalam maupull luar negeri dan instansi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan Yang berlaku;
5. e.melaksanakan tugas lain Yang Kerjasama, Pengendalian dan diberikan kePada Bidang Evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinYa.
(3)Kepala Sub Bidang Evaluasi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundang- undangan dan petunjuk pelaksanaan di bidang pencegahandankesiapsiagaan,bidangrehabilitasidan d. b. c. G b' h. 22 rekonstrusi dan bidang kerjasama dalam hal penanggulangan bencana; melaksanakan evaluasi dan pelaporan terkait dengan pen€Lnggulangan bencana serta berkoordinasi dengan SKPD Provinsi Sumatera Utara dan pihak terkait; melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan progr€rm dan kegiatan SKPD Provinsi Sumatera Utara terkait pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penangana.n darurat, peralatan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi dan kerjasama di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil evaluasi terhadap MoU Kerjasama dan Perjanjian Kerjasama dengan Badan/Instansi/Lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah baik dalam maupun luar negeri serta instansi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil monitoring pada pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dan kerjasama di bidang pen€rnggulangan bencana dengan Badan/Instansi/Lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah baik dalam maupun luar negeri serta instansi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; memberikan rumusan penyelesaian terhadap permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi hasil monitoring di bidang penanggulangan bencana; melaksanakan rapat koordinasi dan rapat evaluasi terhadap penyelenggaraan kerjasama dalam hal pena.nggulangan bencana; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi; tu (2t 23

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…