DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2018

Nomor: 25
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, SIMPEG / PAKETKERAS, Informasi Kepegawaian, Mekanisme Pelaksanaan SIMPEG/PAKETKERAS, Kompetensi, Monitoring dan evaluasi, Pembiayaan, keadaan darurat (force majeure), ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Guberqug teota4g Sistem Iofsrmasi Maqajemen Aparatur Sipil Negara/Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Kertas Pemerintah Provinsi Su:nalcra Utara; b. Mengingat: t. 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOB tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nornor 1tr6, ?arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana tetrah diubah dengan Undang-Undang Nomor tr9 Tahun 2A16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1L Tahun 2008 tentang trnformasi dan Transaksi Elektronik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2At6 Nomor 25\, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor t4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor affiO); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549a1;

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A# tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2o^14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL5 Nomor 58, ?arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
6.Perafuran Pernerintah Nornor A2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2. ..1 o. 4. 3 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a8);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAfi Nomor 63, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OL6 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2A Tahun 2OOB tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian; 1O. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standar Audit M anaj emen Kepegawaian ; ll.Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sr.rmatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2AI8 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun ?OLG Nomor 16);
12.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas*Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun }OLG Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahtln 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 ?ahun 2AL6 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Frovinsi Sumatera Utara {Beita Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2018 Nomor 6); Menetapkan: 4
13.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi sumatera utara (Berita Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2A76 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLB Nomor 7);
14.Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2Ot7 tentang Tl-rgas, Fungsi, Uraian Ttrgas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL7 Nomor 17); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA/PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TANPA KERTAS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraarl urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 3. 5 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uru$an pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. Perangkat Daerah adalah urrsr-rr pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraarl urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pernerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem Informasi Manajemen Kepegarvaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG/PAKETKERAS adalah kumpulan proses algoritmik, basis data, alur kerja dan interaksi manusia dengan menggunakan teknologi yang diorganisasikan secara terpadu untuk dapat memecahkan masalah dan pengambilan keputusan secara online, akurat, dan real time berkaitan dengan manajemen kepegawaian yang implementasinya terhadap Pen5rusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6 Pangkat dan Jabatant, Pengembangan Karrr, pola Karir, Promosi, Mutasi, Penilaian Kinerja, penggajian dan Tuqiangan, Penghargaan, Disiplin, pemberhentian, Jaminan Pensiun dan Hari T\ra, Perlindungan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11.Unit kerja adalah Unit Pelaksana Teknis atau Cabang Dinas pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
12.Real time adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.
13.Database Kepegawaian adalah sekumpulan data ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk keperluan organisasi.
14.Dokumen Digital adalah Hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk softcopg yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
15.Bacfury data adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik yang mencakup harian, mingguan, dan bulanan.
16.Pemutakhiran data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini.
17.Penyqiian data kepegawaian adalah suatu proses kegiatan pengunduhan, pen5rusunan dan penyampaian data kepegawaian berdasarkan permintaan pengguna.
18.User Personal adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan hak akses untuk dapat memutakhirkan/ memperbaharui data kepegawaian secara mandiri pada Sistem Informasi Manqiemen Kepegawaian.
19.Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara naskah fisik asli dengan soft Iile/ arsip digital.
20.Setf Seruce adalah pelayanan yang dapat dilakukan mandiri oleh perseorangan. 7 2'1. Bmplogee Self Seruice adalah antarmuka terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang digunakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk dapat memutakhirkan datanya sendiri secara mandiri.
22.Singte Srgn On adalah teknologi yang mengizinkan user dapat mengakses beberapa aplikasi dengan menggunakan satu akun s4ia.
23.Keadaan Darurat (Force Majeurl adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam sehingga proses bisnis kepegawaian tidak dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
24.Ctean Desk and Clear Screen Poliq adalah kebijakan yang mengatur agar meja kerja pegawai selalu dalam keadaan bersih tidak ada dokumen atau identitas penting tertinggal di atasnya dan menjaga keamanan identitas pemilik dan data pada komputer dengan jalan selalu memastikan komputer dalam keadaan tidak menyala.

Pasal 2

SIMPEG/PAKETKERAS dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan informasi kepegawaian yang akurat dan real time serta mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Provinsi secara sistematis dan terpadu.

Pasal 3

SIMPEG/ PAKETKERAS bertujuan untuk:

a.mendukung manajemen ASN yang rasional dan berbasis sistem merit;
b.mewujudkan database kepegawaian yang lengkap, valid, terbaru {up to date) dan terintegrasi; I
c.menyajikan bahan analisa kepegawaian;
d.pembuatan laporan kepegawaian; e" untuk rnenyediakan layanan administrasi kepegawaian tanpa kertas;
f.menciptakan elisiensi dan efektilitas dalam pelayanan administrasi kepegawaian ;
g.mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian;
h.menghindarkan adanya tatap muka arfiara PNS dengan Pengelola Kepegawaian yang menyebabkan timbulnya Kolusi.

Pasal 4

Manfaat SIMPEG /PAKETKERAS antara lain:

a.Memberikan informasi kepegawaian yang cepat, akurat dan bahan pertimbangan karir pegawai ASN.
b.Memberikan pelayanan kepegawaian secara online yang mudah, real time, tanpa kertas dan cepat dilakukan.

BAB II

SIMPEG/PAKETKERAS Bagran Kesatu

Pasal 5

SIMPEG / PAKETKERAS terdiri dari:

a.Master Data;
b.Modul SIMPEG;
c.Per5rusunan dan Penetapan Kebutuhan;
d.Pengadaan;
e.Pangkat/Jabatan;
f.Pengembangan Karir;
g.Promosi;
h.Mutasi;
i.Penilaian Kinerja;
j.Penggajian dan Tunjangan; 9
k.Penghargaan;
l.Disiplin;
m.Pernberhentian;
n.Jaminan Pensiun dan Hari Tua; dan
o.Perlindungan.

Pasal 6

(1)Master Data sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berisi data pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Data pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data:
1. a.pribadi;
2. b.kualifikasi;
3. c.kompetensi;
4. d.kinerja; dan
5. e.pendukung.
(3)Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data yang terkait dengan identitas pribadi pegawai ASN. (a) Data kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf b merupakan data yang terkait dengan riwayat pendidikan formal dan non formal pegawai ASN.
(5)Data kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c merupakan data yang terkait dengan riwayat Kompetensi:
1. a.Pemerintahan;
2. b.Manajerial; dan
3. c.Sosio Kultural Pegawai ASN.
(6)Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf d merupakan data yang terkait dengan prestasi keda dan perilaku pegawai ASN. (71 Data Pendukung sebagaima,na dimaksud pada ayat (2) hurtrf e rnerupakan data yang terkait dengan informasi yang melekat pada pribadi pegawai ASN dan Pen5rusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Pangkat dan 1,0 Jabatan, Pengembangan Karir, pola Mutasi, Penilaian Kinerja, penggajian Penghargaan, Disiplin, pemberkrentian-r, dan Hari T\ra, Perl.indungan ASN" Kartr, Promosi, dan Thnjangan, Jaminan Pensiun dirnaksud Single Sign
(1)dapat organisasi, perundang

Pasal 7

{1) Modutr SIMPEG/PAKE"TKERAS sebagairnana dalam Pasal 5 huruf b, menggunakan sistem &r pada SIMPEG yang dapat mengakses:

a.informasi ASN; b" analisis; c" perencanaan;
d.pengelolaan;
e.layanan; dan
f.pelaporan"

(2)Modul sebagaimana dimaksud pada ayat dikernbangkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan peraturan urrdangan.
1. a.User Personal;
2. b.User Fasitritator; dan
3. c.Administrator.

Pasal 9

{1) user Personal sebagairnana dimaksud datrarn pasal g huruf a, merupakan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memitiki kewajiban melengkapi datanya sendiri dengan layanan Emplogeesetf seraice untuk menapermudah tugas fasilitator dalam 11 pemutakhiran data di masing-masing Perangkat Daerah dan/atau unit kerja.

(2)User Fasilitator sebagaiulana dinaaksud dalarn Pasal I huruf b rnerupakan pegawai ASN yang ditunjuk menjadi pengelola STMPEG/PAKETKERAS pada rnasing-masing Perangkat Daerah dan/atau unit kerja. {3) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi selaku pengelola SIMPEG / PAKETKERAS.

Pasal 10

{1) Pengelola SIMPEGIPAKETKERAS terdiri dari Administrator dan Fasilitator.

(2)Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (U bertugas:
1. a.melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian;
2. b.melakukan verifikasi data kepegawaian;
3. c.updating (entry dan upload dokumen digital) data tertentu yang bersifat rahasia; dan
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah.
(3)Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.rnelakukan verifikasi, validasi dan sinkronisasi data kepegawaian;
2. b.melakukan pendampingan pegawai dalam rangka pengoperasian SIMPEG/PAKETKERAS; dan
3. c.riretrakukarr peneeliharaan data secara terus filenerLls.
(4)Persyaratan pegawai untuk ditetapkan sebagai Fasilitator sebagairnana dimaksud pada ayat (3| meliputi:
1. a.mampu mengoperasikan komputer; dan
2. b.memiliki pengetahuan di bidang ASN. x.2
(5)Pengetola SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat {r} diusulkan Perangkat Daerah meralui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi aentuk setranjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
1. a.kartu istri/karfu suami;
2. b.Taspen;
3. c.Satya Lencana;
4. d.kartu kesehatan;
5. e.Bapertarum; f" u.lian dirzas;
6. g.ujian penyetaraan ijazah; h" kenaikan pangkat;
7. i.mutasi pegawai
8. j.kantu pegawai;
9. k.gqii berkala;
  1. 1.pensiun;
10. m.pengangkatan Calon PNS menjadi pNS;
11. n.iein betqfar;
12. o.qiian kenaikan pangkat pembina;
13. p.izin perceraian;
14. q.hukuman disiplin; dan
15. r.cr"rti"
(2)setiap PNS yang ingin mengusulkan PAKETKERAS harus melengkapi daftar riwayat hidup dan persyaratan yang telah ditentukan. {3} Dalam hal daftar riwayat hidup sehagairnana dimaksud pada ayat {2} tidak lengkap, PAKETKERAS tertunda/tidak dilayani.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {zl berupa dokumen drgxtal sesuai dengan naskah dokurnen aslinya, 13 dapat terbaca dan data dinyatakan Iengkap serta diunggah pada SIMPEG dan PAKETKERAS.
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat tZ) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAE III INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(U SIMPEGIPAKETKERAS rnemuat seluruh infomnasi pegawai ASN. {2) Inforrnasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)antara lain:
1. a.daftar riwayat hidup;
2. b.riwayat pendidikan formal dan non formal;
3. c.riwayat jabatan dan kepangkatan;
4. d.riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
5. e.riwayat pengalaman berorganisasi;
6. f.riwaya.t g4ii;
7. g.riwayat pendidikan dan latihan;
8. h.daftar penilaian prestasi kerja;
9. i.surat keputusan; dan
10. j.kompetensi.
(3)Informasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bersifat dinarnis, terbaru dan sesuai ketentuan"
(4)Informasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat {2} diotrah dan disajikan dalarn bentuk inforrnasi kepegawaian secara online dan real time.
(5)Informasi pegawai ASN sebagairnana dimaksud pada ayat (a) digunakan dalam pelayanan, analisa dan pengambilan keputusan terkait dengan manajemen kepegawaian. (U {2) 14 Bagran Kedua Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 13

Pelaksanaan SIMPEG/PAKE?KERAS mernerhrkan infrastruktur. Infrastruk[ur sebagairnana dimaksud pada ayat {1) meliputi jaringan yang terdiri dari sistem jaringan komputer, jaringan internet, server, perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi terkait yang dapat mendukung SIMPEG / PAKETTKERAS. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan tanggung jawab dan wewenEmg masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…