DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2014

Nomor: 26
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Hutan Sepanjang Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Parlilitan - Batu Gajah - Batas Pakpak Bharat Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama Gubernur Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otsnsm Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a19); b. 2. 2-

3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44121; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana tetah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang, Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4381; Undang-Und?ng Nomor 26 Tahun 2OOT tentqng Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor I4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2OO4 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembqan Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa52l; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO4 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44531, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OA4 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12.
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Tata Hutan dan PenJrusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46961, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OA8 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Tata Hutan dan Pen5rusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a81a); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aft7l; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2OO8 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2Ol, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9a7l; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OtA tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 2L, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AL0 tent4qg Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2OL2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O1O tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 18/Menhut-fil2A07 tenlang Pqt-uqjuk Teknis Tata Cau-:? Pgnggna4q Pqmungqt44 dan Pembayaran Provisi Sumber Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIt, Nomor 191), sebagaimana telah diubah dengan Peratr.rran Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-lI12Ol2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 971)
17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 18/Menhut-II/2O1 1 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL, Nomor 191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38lMenhut-ll/2012 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nornor 97L|; 13. 14. 15. 16. 4- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.684/Menhut- lll2}lS tentang lzin Pinjam Pakai Kawasan untuk Pembangunan Jalan Parlilitan-Batu Gajah-Batas Pakpak Bharat pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama Gubernur Sumatera Utara, yang Terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara seluas 5,38 {Lima dan Tiga Puluh Delapan Perseratus} Hektar; Peratrrran Daerah Nomo+ 6 Tahun 2OO8 tentang Ur-usan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OAB tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN SEPANJANG AREAL PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PARLILITAN - BATU GAJAH . BATAS PAKPAK BHARAT PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS ATAS NAMA GUBERNUR SUMATERA UTARA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 18. 19. 20. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten adalah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan. Dinas Bina Marga Provinsi adalah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kehutanan Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kehutanan Kabupaten adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkung-annya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yan'g ditunjuk danf atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Penggqna4ll Kawc.s44 Hut4q adalah penggunaan atas sebaglan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Penggunaan Kawasan Hutan yang Bersifat Nonkomersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan dan pengguna barangljasa tidak dikenakan tarif. Penggunaan Kawasan Hutan yang Bersifat Komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan dan pengguna barang/jasa dikenakan tarif. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untut menggllnaka"n kawasan hutan untuk kepcntlngan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Reklanrasi Hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebage.i akibat penggunaan kawasan hute.n agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 12. 10. 11. 13. L4. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21.Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan.
22.Provtsi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungqtan yang dikenakan kepada pemegan g izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
23.Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Dinas Bina Marga Provinsi :
1. a.melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi pembangunan jalan Parlilitan Batu Gajah Batas Pakpak Bharat, membangun portal untuk keluar dan masuk jalan di kawasan hutan yang dipinjam pakai;
2. b.memanfaatkan hasil hutan kayu dari tebanga.n yang tidak dapat dihindari akibat kegiatan pembangunan jalan Parlilitan Batu Gajah Batas Pakpak Bharat pada kawasan hutan yang dipinjam pakai dan hasil hutan kayu tersebut untuk pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan/ sosial di daerah;
3. c.hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf b, tetap dibayar hak-hak negara berupa penggantian nilai tegakan, PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. d.melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan rasio 1 : 1;
5. e.melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yar'g sudah tidak diperguna.katt, menggunakan bibit tanaman jenis pioner dan unggulkan setempat tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
6. f.membayar penggantian nilai tegakan, PSDH dan DR serta kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan;
7. g.melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan;
8. h.menyampaikan peta rencana penanaman Daerah Aliran Sungai seluas 5,38 (lima dan tiga puluh delapan perseratus) hektar kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara; menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf h kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, selambat- lambatnya 100 {seratus) hari kerja setelah ditetapkan Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan; menanggung selumh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan; rnembuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan :
  1. 1.Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
  2. 2.Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
  3. 3.Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
  4. 4.Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
  5. 5.Kepale" Dinas Kehutanan Provinsi Sume.tera Utara;
  6. 6.Kepala Dinas Kabupaten Humbang Hasundutan;
  7. 7.Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
  8. 8.Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu Sei Ular. Laporan memuat :
  9. 1.rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
  10. 2.rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
  11. 3.rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  12. 4.pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.
  13. 1.apabila didalam kawasan hrrtan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga Provinsi yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan; rn. izin pinjarn pakai kawasan hutan ini berlaku dan melekat sebagai izin pemanfaatan kayu, serta rzin pemasukan dan penggunaan peralatan oleh Dinas Bina Marga Provinsi. (21 Dinas Kehutanan Provinsi : melakukan supervisi terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pernbangunan jalan Parlilitan - Batu G4iah * Batas Pakpak Bharat; Mengkoordinasikan kegiatan deng41 installsi yang membidangi kehutanan. J. k. a. b.
(3)Dinas Kehutanan Kabupaten:
1. a.mengarnankan kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dipinjarn pakai;
2. b.membangun sistem informasi kepada publik yang berkaitan dengan kerusakaq li4gkungga hidup dan pembgrdayaa& masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 7 Juli 2AI4 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 1O Juli 2Ol4 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd. NURDIN LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI4 NOMOR 26

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44121; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana tetah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang, Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4381; Undang-Und?ng Nomor 26 Tahun 2OOT tentqng Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor I4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2OO4 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembqan Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa52l; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO4 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44531, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OA4 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12.
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Tata Hutan dan PenJrusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46961, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OA8 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Tata Hutan dan Pen5rusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a81a); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aft7l; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2OO8 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2Ol, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9a7l; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OtA tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 2L, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AL0 tent4qg Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2OL2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O1O tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 18/Menhut-fil2A07 tenlang Pqt-uqjuk Teknis Tata Cau-:? Pgnggna4q Pqmungqt44 dan Pembayaran Provisi Sumber Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIt, Nomor 191), sebagaimana telah diubah dengan Peratr.rran Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-lI12Ol2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 971)
17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 18/Menhut-II/2O1 1 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL, Nomor 191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38lMenhut-ll/2012 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nornor 97L|; 13. 14. 15. 16. 4- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.684/Menhut- lll2}lS tentang lzin Pinjam Pakai Kawasan untuk Pembangunan Jalan Parlilitan-Batu Gajah-Batas Pakpak Bharat pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama Gubernur Sumatera Utara, yang Terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara seluas 5,38 {Lima dan Tiga Puluh Delapan Perseratus} Hektar; Peratrrran Daerah Nomo+ 6 Tahun 2OO8 tentang Ur-usan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OAB tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN SEPANJANG AREAL PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PARLILITAN - BATU GAJAH . BATAS PAKPAK BHARAT PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS ATAS NAMA GUBERNUR SUMATERA UTARA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 18. 19. 20. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten adalah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan. Dinas Bina Marga Provinsi adalah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kehutanan Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kehutanan Kabupaten adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkung-annya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yan'g ditunjuk danf atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Penggqna4ll Kawc.s44 Hut4q adalah penggunaan atas sebaglan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Penggunaan Kawasan Hutan yang Bersifat Nonkomersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan dan pengguna barangljasa tidak dikenakan tarif. Penggunaan Kawasan Hutan yang Bersifat Komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan dan pengguna barang/jasa dikenakan tarif. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untut menggllnaka"n kawasan hutan untuk kepcntlngan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Reklanrasi Hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebage.i akibat penggunaan kawasan hute.n agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 12. 10. 11. 13. L4. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21.Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan.
22.Provtsi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungqtan yang dikenakan kepada pemegan g izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
23.Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Dinas Bina Marga Provinsi :
1. a.melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi pembangunan jalan Parlilitan Batu Gajah Batas Pakpak Bharat, membangun portal untuk keluar dan masuk jalan di kawasan hutan yang dipinjam pakai;
2. b.memanfaatkan hasil hutan kayu dari tebanga.n yang tidak dapat dihindari akibat kegiatan pembangunan jalan Parlilitan Batu Gajah Batas Pakpak Bharat pada kawasan hutan yang dipinjam pakai dan hasil hutan kayu tersebut untuk pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan/ sosial di daerah;
3. c.hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf b, tetap dibayar hak-hak negara berupa penggantian nilai tegakan, PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. d.melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan rasio 1 : 1;
5. e.melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yar'g sudah tidak diperguna.katt, menggunakan bibit tanaman jenis pioner dan unggulkan setempat tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
6. f.membayar penggantian nilai tegakan, PSDH dan DR serta kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan;
7. g.melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan;
8. h.menyampaikan peta rencana penanaman Daerah Aliran Sungai seluas 5,38 (lima dan tiga puluh delapan perseratus) hektar kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara; menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf h kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, selambat- lambatnya 100 {seratus) hari kerja setelah ditetapkan Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan; menanggung selumh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan; rnembuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan :
  1. 1.Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
  2. 2.Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
  3. 3.Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
  4. 4.Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
  5. 5.Kepale" Dinas Kehutanan Provinsi Sume.tera Utara;
  6. 6.Kepala Dinas Kabupaten Humbang Hasundutan;
  7. 7.Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
  8. 8.Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu Sei Ular. Laporan memuat :
  9. 1.rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
  10. 2.rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
  11. 3.rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  12. 4.pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.
  13. 1.apabila didalam kawasan hrrtan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga Provinsi yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan; rn. izin pinjarn pakai kawasan hutan ini berlaku dan melekat sebagai izin pemanfaatan kayu, serta rzin pemasukan dan penggunaan peralatan oleh Dinas Bina Marga Provinsi. (21 Dinas Kehutanan Provinsi : melakukan supervisi terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pernbangunan jalan Parlilitan - Batu G4iah * Batas Pakpak Bharat; Mengkoordinasikan kegiatan deng41 installsi yang membidangi kehutanan. J. k. a. b.
(3)Dinas Kehutanan Kabupaten:
1. a.mengarnankan kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dipinjarn pakai;
2. b.membangun sistem informasi kepada publik yang berkaitan dengan kerusakaq li4gkungga hidup dan pembgrdayaa& masyarakat.

BAB III