DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2018

Nomor: 26
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang Tata cara Penerimaan Peserta Didik Barl pada sekolah Menengah Atas Negeri dan sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan Pembentukan Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgs6 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OA2 tentang Perlindungan Anak {Lernbaran Negara Tahun 2aCI2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42s5) sebagaimana terah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun ZAL4 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 28 Tahun zoo2 tentang Perlindungan Anak {Lembaran Negara Tahun 2Al4 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor a301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2QL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor a4961 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOLA Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2AL6 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2ll7l;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605); Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2A18 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KUURUAN NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Menetapkan :
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
7.GTK adalah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Laboran, Pustakawan, Tenaga Tata Usaha.
8.Kantor Kementerian Agama adaJah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
9.Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adaiah penerimaan peserta didik pada sekolah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
10.Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima. 1 1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyeienggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal dan jenis pendidikan. 12, Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/ swasta yang terdiri atas:

a.Sekolah Menengah Pertama;
b.Madrasah Tsanawiyah;
c.Sekolah Menengah Atas Negeri;
d.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;dan
e.Program Paket B dan Program Paket C.
1. 13.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara SD atau MI.
2. 14.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD, MI atau benfuk lain yang sederqjat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
3. 15.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
4. 16.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui samaf setara SMP atau MTs.
5. 17.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
6. 18.Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang mernberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
7. 19.Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.
8. 20.Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosiona$ dalam proses pertumbuhanlperkembangannya dibandingkan dengan anak* anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
9. 21.Peserta didik berkebutuhan khusus yang selanjutnya disingkat PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
10. 22.PDBK dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam PPDB adalah siswa berkebutuhan khusus.
11. 23.Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan SMP/MTs, Paket B.
12. 24.Sertifikat Hasil Ujian Nasional Yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai qjian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori. 2l.ljazah, adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasilllulus memenuhi UN dan US pada tingkat satuan pendidikan.
13. 26.Angga: an Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

Sistem PPDB jalur Akademik pada jenjang SMA menggunakan sistem zonasi, sedangkan SMK tidak menggunakan sistem zonasi.

Pasal 4

(1)Pendaftaran PPDB dilakukan secara online dengan mengisi format yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan pada sekolah pilihan pertama; {2} Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah/Madrasah asal atau dapat dilakukan secara perorangan;
(3)Calon peserta didik yang berasal dari luar Provinsi, pendaftarannya dilakukan langsung ke sekolah pilihan pertama.

Pasal 5

(1)Jalur PPDB pada jenjang SMAN dan SMKN meliputi:
1. a.Jalur akademik; dan
2. b.Jalur non akademik.
(2)Jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kuota atau daya tampung sebesar 7Ao/o dan terbagi menjadi 2 (dua):
1. a.Jenjang SMK Negeri adalah proses PPDB dengan tidak menggunakan Jalur Zonasi. Kriteria utama berupa total jumlah skor nilai hasil lljian Nasional bagi calon peserta didik SMK, apabila terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, {b} Bahasa Inggris, tc} Matematika, dan (d) IPA.
2. b.Jenjang SMA Negeri adalah proses PPDB dengan menggunakan Jalur Zonasi. Kriteria utamanya berupa total jumlah skor jarak tempat tinggal ke sekolah ditambah skor total nilai hasil Ujian Nasional. Apabila terjadi jumlah total nilai yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.
3. c.Kriteria utama bobot sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas total jumlah skor jarak tempat tinggal ke sekolah dan skor total nilai hasil Ujian Nasional ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
(3)Jalur Non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMp), ditujukan bagi calon peserta yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten/ Kota. Bagi calon peserta didik jenjang pendidikan SMA memakai zonasi fiarak tempat tinggal ke sekolah yang dituju), sedangkan bagi calon peserta didik jenjang pendidikan SMK menggunakan total skor nilai hasil Ujian Nasional. Kuota Jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan sebesar 2Aa/r.
2. b.Jalur Prestasi, ditujukan bagi calon peserta didik tingkat SMA dan SMK. Kuota Jalur Prestasi 57o, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Calon peserta didik yang merupakan anak Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang pernah menjadi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi dan juara L, 2, dan 3 Tingkat Nasional, dari kejuaraan atau perlombaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait. 2l Peserta didik yang memiliki prestasi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi, juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional, serta juara 1, 2, dan 3 Tingkat Internasional dari kejuaraan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Komite Olahraga Nasional (KONI) yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan dari lembaga organisasi penyelenggara. Kejuaraan atau periombaan berupa prestasi dalam bidang IPTEK, Seni Budaya, Olahraga, Kreatifitas, Keagamaan, atau bidang lainnya yang diutamakan pada prestasi kejuaraan berjenjang (tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga tingkat internasional) dan disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait.
3. c.Jalur Alasan Khusus, ditujukan bag calon peserta dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua I wali peserta didik untuk menunaikan kewajiban sebagai abdi Negara yarlg dibuktikan dengan surat pindah tugas dari lembaga Negara pada tahun 2018, te{adi bencana alam/sosial, calon peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai guru pNS pada tempatnya mengajar dengan menunjukkan SK Terakhir, dan untuk anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil verilikasi dan validasi pihak yang berkompeten dalam pendidikan inklusif serta rekomendasi dari Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya dengan besaran Kuota 57o.
4. d.Apabila pendaftar jalur RMP melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, {b} Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.
5. e.Apabila pendaftar jalur prestasi melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: {a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IpA.
6. f.Apabila pendaftar jalur alasan khusus melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, {c} Matematika, dan (d} IPA.
7. g.Jika kuota jalur Non-Akademik tidak terpenuhi, kuota dialihkan untuk kuota jalur akademik.

Pasal 6

(1)PPDB menggunakan sistem secara online.
(2)sistem PPDB secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
(3)Dalam hal pelaksanaan PPDB, Dinas yang memerlukan fasilitas tertentu, penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring {daring/onlinel dengan memperhatikan kalender pendidikan.
(2)Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan 3O Juni 24L8.
(3)Pelaksanaan dan informasi PPDB diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
(4)Pengumuman pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat informasi:
1. a.daya tampung;
2. b.jadwal dan waktu pendaftaran;
3. c.syarat pendaftaran;
4. d.tempat pendaftaran;
5. e.petugas pendaftaran; dan/atau
6. f.sistem seleksi.

Pasal 8

{1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat: 11-

a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, siswa SMP/ sederajat tamatan tahun 2A15 12A16, 2Ut6l2ol7 , dar: 2AtT I 2018.
b.memiliki ijazahlsTTB SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat; dan
c.memiliki SHUN SMP/MTslPaket B atau bentuk lain yang sederajat.

(2)Khusus SMK, bidang keahlian/program keahlianl kompetensi keahlian dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 1O (sepuluh).
(3)Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain rnemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OA2 tentang Perlindungan Anak {Lernbaran Negara Tahun 2aCI2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42s5) sebagaimana terah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun ZAL4 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 28 Tahun zoo2 tentang Perlindungan Anak {Lembaran Negara Tahun 2Al4 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor a301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2QL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor a4961 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOLA Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2AL6 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2ll7l;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605); Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2A18 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KUURUAN NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Menetapkan :
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
7.GTK adalah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Laboran, Pustakawan, Tenaga Tata Usaha.
8.Kantor Kementerian Agama adaJah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
9.Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adaiah penerimaan peserta didik pada sekolah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
10.Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima. 1 1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyeienggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal dan jenis pendidikan. 12, Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/ swasta yang terdiri atas:

a.Sekolah Menengah Pertama;
b.Madrasah Tsanawiyah;
c.Sekolah Menengah Atas Negeri;
d.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;dan
e.Program Paket B dan Program Paket C.
1. 13.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara SD atau MI.
2. 14.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD, MI atau benfuk lain yang sederqjat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
3. 15.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
4. 16.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui samaf setara SMP atau MTs.
5. 17.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
6. 18.Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang mernberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
7. 19.Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.
8. 20.Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosiona$ dalam proses pertumbuhanlperkembangannya dibandingkan dengan anak* anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
9. 21.Peserta didik berkebutuhan khusus yang selanjutnya disingkat PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
10. 22.PDBK dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam PPDB adalah siswa berkebutuhan khusus.
11. 23.Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan SMP/MTs, Paket B.
12. 24.Sertifikat Hasil Ujian Nasional Yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai qjian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori. 2l.ljazah, adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasilllulus memenuhi UN dan US pada tingkat satuan pendidikan.
13. 26.Angga: an Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

Sistem PPDB jalur Akademik pada jenjang SMA menggunakan sistem zonasi, sedangkan SMK tidak menggunakan sistem zonasi.

Pasal 4

(1)Pendaftaran PPDB dilakukan secara online dengan mengisi format yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan pada sekolah pilihan pertama; {2} Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah/Madrasah asal atau dapat dilakukan secara perorangan;
(3)Calon peserta didik yang berasal dari luar Provinsi, pendaftarannya dilakukan langsung ke sekolah pilihan pertama.

Pasal 5

(1)Jalur PPDB pada jenjang SMAN dan SMKN meliputi:
1. a.Jalur akademik; dan
2. b.Jalur non akademik.
(2)Jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kuota atau daya tampung sebesar 7Ao/o dan terbagi menjadi 2 (dua):
1. a.Jenjang SMK Negeri adalah proses PPDB dengan tidak menggunakan Jalur Zonasi. Kriteria utama berupa total jumlah skor nilai hasil lljian Nasional bagi calon peserta didik SMK, apabila terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, {b} Bahasa Inggris, tc} Matematika, dan (d) IPA.
2. b.Jenjang SMA Negeri adalah proses PPDB dengan menggunakan Jalur Zonasi. Kriteria utamanya berupa total jumlah skor jarak tempat tinggal ke sekolah ditambah skor total nilai hasil Ujian Nasional. Apabila terjadi jumlah total nilai yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.
3. c.Kriteria utama bobot sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas total jumlah skor jarak tempat tinggal ke sekolah dan skor total nilai hasil Ujian Nasional ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
(3)Jalur Non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMp), ditujukan bagi calon peserta yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten/ Kota. Bagi calon peserta didik jenjang pendidikan SMA memakai zonasi fiarak tempat tinggal ke sekolah yang dituju), sedangkan bagi calon peserta didik jenjang pendidikan SMK menggunakan total skor nilai hasil Ujian Nasional. Kuota Jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan sebesar 2Aa/r.
2. b.Jalur Prestasi, ditujukan bagi calon peserta didik tingkat SMA dan SMK. Kuota Jalur Prestasi 57o, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Calon peserta didik yang merupakan anak Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang pernah menjadi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi dan juara L, 2, dan 3 Tingkat Nasional, dari kejuaraan atau perlombaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait. 2l Peserta didik yang memiliki prestasi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi, juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional, serta juara 1, 2, dan 3 Tingkat Internasional dari kejuaraan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Komite Olahraga Nasional (KONI) yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan dari lembaga organisasi penyelenggara. Kejuaraan atau periombaan berupa prestasi dalam bidang IPTEK, Seni Budaya, Olahraga, Kreatifitas, Keagamaan, atau bidang lainnya yang diutamakan pada prestasi kejuaraan berjenjang (tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga tingkat internasional) dan disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait.
3. c.Jalur Alasan Khusus, ditujukan bag calon peserta dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua I wali peserta didik untuk menunaikan kewajiban sebagai abdi Negara yarlg dibuktikan dengan surat pindah tugas dari lembaga Negara pada tahun 2018, te{adi bencana alam/sosial, calon peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai guru pNS pada tempatnya mengajar dengan menunjukkan SK Terakhir, dan untuk anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil verilikasi dan validasi pihak yang berkompeten dalam pendidikan inklusif serta rekomendasi dari Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya dengan besaran Kuota 57o.
4. d.Apabila pendaftar jalur RMP melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, {b} Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.
5. e.Apabila pendaftar jalur prestasi melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: {a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IpA.
6. f.Apabila pendaftar jalur alasan khusus melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, {c} Matematika, dan (d} IPA.
7. g.Jika kuota jalur Non-Akademik tidak terpenuhi, kuota dialihkan untuk kuota jalur akademik.

Pasal 6

(1)PPDB menggunakan sistem secara online.
(2)sistem PPDB secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
(3)Dalam hal pelaksanaan PPDB, Dinas yang memerlukan fasilitas tertentu, penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring {daring/onlinel dengan memperhatikan kalender pendidikan.
(2)Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan 3O Juni 24L8.
(3)Pelaksanaan dan informasi PPDB diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
(4)Pengumuman pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat informasi:
1. a.daya tampung;
2. b.jadwal dan waktu pendaftaran;
3. c.syarat pendaftaran;
4. d.tempat pendaftaran;
5. e.petugas pendaftaran; dan/atau
6. f.sistem seleksi.

Pasal 8

{1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat: 11-

a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, siswa SMP/ sederajat tamatan tahun 2A15 12A16, 2Ut6l2ol7 , dar: 2AtT I 2018.
b.memiliki ijazahlsTTB SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat; dan
c.memiliki SHUN SMP/MTslPaket B atau bentuk lain yang sederajat.

(2)Khusus SMK, bidang keahlian/program keahlianl kompetensi keahlian dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 1O (sepuluh).
(3)Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.