DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2019

Nomor: 26
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tata Cara Pergeseran APBD Provinsi Sumatera Utara

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Prcvinsi Surnatera Lltara"
2.Pemerintahan Daerah adaiah penyelenggaraan Lrrusan pernerintahan oleh pemerintah daerah dan Dervan Perqrakilan Ralqrsl Daerah menumt asas otonolni dan tugas pembaltuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daiam Undang-Undalg Dasar Negara Republik trndonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahat Daerah yang memirnpin pelaksanaan Llrltsan pemerintahan yang menjadi ke*-enangan daerah otonorn. 4. 5. 6. Kepala Daerah aeialah Gubernur Sumatera Utara" Sekretaris Daerah aclalah Sekretaris Daerah Provinsi Surnatera Utara. Tim Anggaran Pemerintah Daerah ).ang setranjr"rtnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Surnatera Utara. Badal Perencanaan Pembangunan Daerah ]'ang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Fernbangr-lnan Daerah. Provinsi Sumatera Utara. Inspektorat adalah inspektorat Fl'ovinsi Su*Latera Utara" Satr"lan Kerja Perangkat Daerah )-ang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD ada-lah Kepala BPKAD yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengeiola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah {BUD}. Anggaran Pendapatan dan Belarija Daerah _vang seianjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan darl Belanja Daerah Proninsi Sumatera Utara. Kebijakan Umum Per-uLrahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokun:en yang memuat kebijakan bidang perubahan pendapatan, belalja, dan pembiayaan serta asurnsi ]iang menCasarinya untuk periode 1 {satu} tahr-rn. 7. 8. .l 1 12. 9. 10. 13.
14.Prioritas clan Plafon Anggaran Semectara Perubahan ],ang selanjutn3,-a disingkat FPAS Perubahan adalah rancangarr program priorltas dan patakan batas maksimal angga-ran perubahan yang diberikan kepada SKPD/PPKD untuk setiap prograrn sebagai acllan dalam perr)rusunan RKAP. Pergeseran Anggaran adalah peruLrahan teriradap alokasi belanja yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen APBD, sehingga mengakibatkan berubahlya jumlah angka-angka yang ada di dalam rekening - rekening belanla, tetapi tidak merubah tctal jumlah belanja pada APBD" Kegiaian yang dilaksanakan sebelum penetapan Perubahan APBD adalah program dan kegiatan dalam keadaan darurat danfatau raendesak lainnya yang beium cukup tersedia dan/atau belum Cianggarkan dalarn APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Rencana Kerja dan Anggaran Pergeseran ]iaflg selanjutnya disebut RKAP adalah dokumen y'ang memuat Rencana pergeseran anggaran belanja sebagai dasar penlrusunan Peraturan Gubernur tentang Perr.lb'ahan Atas Peraturan Gubernur tentang Penjat-raran APBD- Dokumen Pelaksana,an Anggara:r yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat anggaran belanja yarrg digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggan'an yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokurnen yang memuat pergeseran belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran oleh Pengguna Anggaran. 15. 16. 17. 18. 19.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pergeseran anggarari diperkenaakan untuk merrgarlggarkan kegiatan danl atanr tahapan kegiatan dan/atau pengeluaran akibat adanya : a" ketentuan peraturaft perunCarrg-ur:dangan;
1. b.kehrijakan Pemerintah Pusat;
2. c.kebijakan Pernerintah Provinsi Surnatera Utara;
3. d.pen:bahan dan dinamika -yarrg berkemLrang; dan/atau
4. e.kebijakan Pemerintalr Daerah -yang bersifat strategis. {21 Pergeseran arlggaran sebagaimana diinaksud pada ayat {1} huruf a, huruf b Can huruf c, antara lain dalam hal penl,.esuaian terhadap penetapan:
5. a.penerirnaan dana transfer;
6. b.trantuan keuangan khusus dari Pemerlntah;
7. c.dana darurat bencana dari Pemerintatr;
8. d.bantuan keuangan khusus dari per,nerintah daerah lainnya; dan/atau
9. e.dana darurat bencana dari pemerintah daerah lainnya, yang ditetapkal Pemerintah/Perneintah Provinsi Sumatera Utara seteiah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
(3)Pergeseran anggaran sebragairnala dirnaksud pada ayat {1} hr-rruf d dan huruf e, arrtara lain :
1. a.adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda da-lam tahun anggaran l:erjalan; atau
2. b.dalam hal Pernerintah Daerah mempunl.ai kewajiba:r kepada pihak keriga terkait dengan pekerjaan yang tetrah selesai pada tatrun arlggaran sebeiumrrya" {4} Pergeseran anggaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) iruruf b terlebih dahulu mempe:"oleh rekornendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atau Inspektorat Provinsi.

Pasal 3

{U Pergeseran ariggaran selragairnar:a dir::aksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.perfJeseran antar ob5rek belanja dalam jenis belartja berkenaan; k). pergeseran antar rincian oltyek belanja dalam 0b3:gk belanja berkenaa-n; dan
c.pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, <iarr antar jenis belanja" {21 Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah serta diformulasikan dalarn RKAP-SKPD,

(3)Pergeseran anggaran sebagaimana dirnaks'r.rd pada ayat {U huruf b dilakukan atas perseftrjuan PPKD serta diformulasikan dalam RKAP-SKPD,
(4)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf c dapat dilakukan apabila adanya kebijakan pernerintah pusat atau pernerintabr daerah yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunCa dalam tahun anggarar berjalan sesi*rai dengan peraturan dan ketentuan yang l:erlaku.
(5)Pergeseran arlggaran sebagairnana dirnaksud pada ayat il) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan mengutrah Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pe.njabaran APBD men"jadi Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Peruhrahan APBD. tu

BAB III

TATA CARA

Pasal 4

Pergeseran a11gga-ran sebagairnana dimaksud dalam Pasal. 3 a3rat {2} da:r ayat {3} Kepala SKPD rnengajukan permohona* pergeseran anggaran _vang ditujukal kepada Sekretaris Daerah ternbusan PPKD dengan melampirkan rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencanturnkan iatar brelakang pergeseran anggaran. Pergeseran a$ggaran sebagairnana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4i kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada GubernurlSekretaris Daerah tembusam PPKD dan Bappeda dengan metrampirkan rencarra pergeseran anggaran dengan mempedomani peraturan dan ketentuan ).ang berlaku. Pergeseran anggaran setragaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terlebih dahulu dilakukan kajian dan pembahasal oleh TAPD seianjutnya disepakati untuk dilakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaan.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Ferafuran Gubernur tentalg Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyiapkan menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan rnemperoleh persetujuan Sekretaris Daerah. DPPA-SKPD sebagairnana dimaksud pada a3r*at {Zl menjadi dasar pelaksanaan kegiatarr atau pengeiuaran. {2} {3} {1) t2) BAB I1/ KETENTUAI{ PENUTUP

Pasal 6

Perarural Gubernur ini mutrai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinl.a, memerintahkan pengundangan Peratura:r Gubernur ini dengan penempalannya dalam Berita Daerah Provinsi Surnatera Utara. Ditetapkan di Me*aft pada tallffial 17 Mei ?*19 GUBERF{UR *{,'*J[ETEK,E U?RRA, trd EBY RAHISAYJ{I}I Dir-lndangka* di Medan pada tanggal 23 Mei Z*tg SEKRETARIS DAERAH PR{}WNSI SUMATERA UTA&&, rtd R. SABRINA BERTTA DAERAH PROI&$SI SUMATSR& U?ARA T6.F{UF{ Z*Lg }$&MOST 25 Salinan Sesi":ai Dengan Astrinya P1t. KEPALA BIRO HUKUM, NIP" 196qA421 199003 2003 APRiLLI,'A. 'Srnncan Pembina Tk.I {rV/b}

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…