DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2024

Nomor: 26
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; JENIS PENDIDIKAN; PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR; PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI; PENDANAAN TUGAS BELAJAR; JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN; KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR; HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR; RE-ENTRY PROGRAM; PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR; PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK; PENGAKUAN IJAZAH UJIAN PERSAMAAN; MONITORING DAN EVALUASI TUGAS PENINGKATAN PENDIDIKAN; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung transfornasi sumber daya manusia aparatur melaiui percejlatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbas s kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompeterrsi kepada pegawai Negeri Sipii dalam bentuk pemberian l ugas belajar dengan selektif, objektif, efisien, dan akuntab':1;
b.bahwa Peraturan Gubernur Sumatt ra Utara Nomor 5 Tahun 2A22 tentang Peningkatan P--ndidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ProvLnsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai dengan perkerr bangan organisasi, peraturan perundang-undangan, ( an perkemtrangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang Pengembangan iiompetensi Meialui Jaiur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Da;;ar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2 )O3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Trrmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3t 1); Menimbang : Mengingat:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
11.Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang atau Pemberian Kuasa kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Utara Menandatangani Naskah Dinas pada Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 19);
12.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
13.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (PPK) selanjutnya disebut Gubernur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Pejabat yang berwenang selanjutnya disebut PyB.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Badan adalah Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah unsur Aparatur Negara yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11.Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah proses pengajuan izin seleksi tugas belajar, penetapan tugas belajar, pengakhiran tugas belajar dan pencantuman gelar.
12.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan pendidikan sumber daya aparatur instansi dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah biaya mandiri, dan/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Tugas Belajar Berkelanjutan adalah tugas yang diberikan secara berturut-turut setelah Pegawai Negeri Sipil selesai menjalani pendidikan formal melalui tugas belajar.
14.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
15.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
16.Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan pendidikan sumber daya aparatur instansi.
17.Re-entry Program adalah program pemanfaatan lulusan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang meninggalkan jabatan.
18.Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi pegawai selesai tugas belajar.
19.Rencana Kebutuhan Tugas Belajar adalah dokumen rencana kebutuhan mengenai program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur selama 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD dan selaras dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
20.Peningkatan Pendidikan adalah proses pencantuman gelar akademik/pengakuan terhadap ijazah yang dimiliki pegawai negeri sipil ke dalam administrasi kepegawaian
21.Pendidikan Formal adalah program pendidikan Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktoral.
22.Pendidikan Akademik adalah program pendidikan Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktoral.
23.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian khusus.
24.Pendidikan Vokasi adalah perguruan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
25.PNS Tugas Belajar adalah PNS yang menempuh pendidikan dengan tugas belajar.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS dalam mengikuti pendidikan formal dalam rangka pemenuhan kebutuhan strategis Pemerintah Daerah;
b.meningkatkan pengetahuan, keahlian, wawasan, keterampilan, profesionalisme dan sikap intelektual PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir guna pelaksanaan tugas pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.jenis pendidikan;
b.persyaratan dan tata cara pemberian Tugas Belajar;
c.penyelenggaraan dan persyaratan Program Studi;
d.pendanaan Tugas Belajar;
e.jangka waktu, perpanjangan dan Tugas Belajar Berkelanjutan;
f.kedudukan PNS Tugas Belajar;
g.hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
h.Re-entry program;
i.pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar;
j.pencantuman gelar akademik;
k.pengakuan ijazah ujian persamaan; dan
l.monitoring dan evaluasi.

BAB II

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
1. a.program pendidikan akademik;
2. b.program pendidikan profesi; dan
3. c.program pendidikan vokasi.
(2)Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.program pendidikan sarjana (S-1);
2. b.program pendidikan magister (S-2); dan
3. c.program pendidikan doktor (S-3).
(3)Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.program pendidikan profesi;
2. b.program pendidikan spesialis; dan
3. c.program pendidikan subspesialis.
(4)Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.program pendidikan diploma I (D-I);
2. b.program pendidikan diploma II (D-II);
3. c.program pendidikan diploma III (D-III);
4. d.program pendidikan sarjana terapan (D-IV); dan
5. e.program pendidikan sarjana (S-1) terapan,magister (S-2) terapan dan program pendidikan doktor (S-3) terapan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

Tugas Belajar dapat diberikan atas:

a.penugasan dari Instansi Pemerintah; atau
b.permohonan dari PNS.

Pasal 6

(1)Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dalam upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan strategis Pemerintah Daerah.
(2)Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
1. a.program pendidikan yang direncanakan;
2. b.kualifikasi akademik yang dibutuhkan;
3. c.rencana jangka waktu studi; dan
4. d.jumlah kebutuhan sesuai dengan rencana organisasi;
(3)Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

(1)Tugas belajar terdiri dari:
1. a.Tugas Belajar yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yaitu :
  1. 1.Tugas Belajar dibiayai dan dibebaskan dari tugas jabatan;dan
  2. 2.Tugas Belajar dibiayai dan tidak dibebaskan dari tugas jabatan.
2. b.Tugas Belajar biaya mandiri yaitu:
  1. 1.Tugas Belajar biaya mandiri dan dibebaskan dari tugas jabatan;dan
  2. 2.Tugas Belajar biaya mandiri dan tidak dibebaskan dari tugas jabatan.
(2)AiiTugas Belajar yang dibebaskan dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 merupakan Tugas Belajar yang dilaksanakan pada jam kerja.
(3)Tugas belajar yang tidak dibebaskan dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 diberikan kepada pejabat yang sedang menduduki jabatan manajerial dan non-manajerial dengan mendapatkan persetujuan dari PPK.

Pasal 8

(1)Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
2. b.pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah serta memiliki relevansi dengan latar belakang pendidikan dan/atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
3. c.mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, ketentuan batas usia normatif sebelum penugasan dari PPK, yaitu;
  1. 1.3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatan; atau
  2. 2.2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak dibebaskan dari jabatan.
4. d.memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
5. e.sehat jasmani dan rohani;
6. f.PNS yang mengajukan Tugas Belajar tidak sedang :
  1. 1.menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
  2. 2.dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin; dan/atau tindak pidana;
  3. 3.dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  4. 4.menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan/atau
  5. 5.menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
7. g.PNS yang mengajukan Tugas Belajar tidak pernah :
  1. 1.dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  2. 2.dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  3. 3.dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
8. h.mendapat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
9. i.memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi; dan
10. j.menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.
(2)Pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah;
(3)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
(4)PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Syarat mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) sebagai berikut :
1. a.PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
2. b.Kepala Perangkat Daerah tempat PNS bertugas meneruskan permohonan kepada Kepala Badan dengan melampirkan:
  1. 1.surat Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
  2. 2.surat permohonan dari yang bersangkutan;
  3. 3.salinan SK PNS yang telah dilegalisir;
  4. 4.salinan SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
  5. 5.salinan ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  6. 6.salinan SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir;
  7. 7.surat keterangan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf g;
  8. 8.salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
  9. 9.surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan;
  10. 10.surat akreditasi dari Perguruan Tinggi;
  11. 11.jadwal perkuliahan; dan
  12. 12.bagi pendidikan jarak jauh maupun kelas khusus harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian terkait yang membidangi pendidikan tinggi.
3. c.Kepala Badan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
(2)Apabila permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan surat persetujuan izin seleksi Tugas Belajar.
(3)Apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan menyampaikan penolakan disertai dengan penjelasan/keterangan kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

PNS yang telah mendapat persetujuan mengikuti seleksi Tugas Belajar, wajib mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan persetujuan yang diberikan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…