DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TERBUKA BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BAB IV PELAPORAN DAN PENJAMINAN MUTU BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pemenuhan standar pelayanan minimal dan Angka Partisipasi Murni jenjang Sekolah Menengah Atas di Daerah, diselenggarakan pengembangan Sekolah Menengah Atas Terbuka;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk satuan pendidikan formal yaitu sekolah terbuka;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Terbuka; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 815);
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1637);
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1650);
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
17.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);
18.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
19.Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 25);
20.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
21.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8.Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
9.Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari Sekolah Induk dengan penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
10.Sekolah Induk adalah sekolah yang memenuhi syarat untuk menjadi pembina dari satu atau lebih bentuk layanan pendidikan layanan khusus.
11.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
12.SMA Terbuka adalah penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sekolah terbuka pada jenjang sekolah menengah atas.
13.Pendidik kunjung adalah guru mata pelajaran pada sekolah induk yang diberi tugas untuk mengajar di SMA Terbuka sesuai mata pelajaran yang diampu.
14.Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat TKB adalah bagian dari satuan pendidikan berupa tempat atau ruang yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
15.SMA Reguler adalah sekolah menengah atas yang mengikuti kurikulum umum dan jadwal standar.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TERBUKA

Pasal 2

Pendirian PLK Sekolah Terbuka pada jenjang SMA/SMA Terbuka dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan PLK Sekolah Terbuka pada jenjang SMA/SMA Terbuka berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan PLK Sekolah Terbuka pada jenjang SMA/SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengelolaan SMA Terbuka;
2. b.pengelolaan peserta didik;
3. c.pengelolaan pembelajaran dan penilaian;
4. d.tata kelola administrasi; dan
5. e.pengelolaan dana operasional.
(3)Penyelenggaraan PLK Sekolah Terbuka pada jenjang SMA/SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
(4)Pedoman penyelenggaraan PLK Sekolah Terbuka pada jenjang SMA/SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

SMA Terbuka menyelenggarakan layanan Pendidik kunjung dari Sekolah Induk SMA Reguler.

Pasal 5

(1)SMA swasta dapat melaksanakan Sekolah Terbuka dengan persetujuan Gubernur.
(2)Pemberian persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian paling sedikit mencakup:
1. a.studi kelayakan;
2. b.rencana induk pengembangan Sekolah Terbuka;
3. c.sumber peserta didik;
4. d.pendidik dan tenaga kependidikan;
5. e.kurikulum;
6. f.sumber pembiayaan;
7. g.prasarana dan sarana; dan
8. h.legalitas penyelenggara.
(3)Permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan melalui Dinas.

Pasal 6

SMA Reguler dapat menyelenggarakan Sekolah Terbuka, dengan ketentuan SMA Reguler sebagai Sekolah Induk memiliki struktur pengelola paling sedikit terdiri atas:

a.kepala sekolah;
b.pendidik kunjung;
c.guru pamong; dan
d.tenaga kependidikan;

Pasal 7

(1)Kurikulum PLK SMA Terbuka mengacu pada standar nasional pendidikan.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap kebutuhan satuan pendidikan dan program layanan pendidikan.
(3)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau mengikuti kurikulum Sekolah Induk.
(4)Materi pembelajaran PLK SMA Terbuka disajikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka dan/atau pemberian buku, modul dan/atau bahan ajar lain yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Pasal 8

(1)Proses pembelajaran PLK SMA Terbuka dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.tempat pembelajaran disesuaikan dengan kesediaan dan kelayakan;
2. b.waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, pendidik dan peserta didik;
3. c.sistem pembelajaran dilakukan dalam bentuk klasikal, tutorial, tatap muka, jarak jauh, dan/atau mandiri; dan
4. d.jumlah jam mengajar pendidik kunjung disesuaikan dengan kondisi PLK SMA Terbuka tanpa mengurangi capaian standar kompetensi dan kompetensi dasar.
(2)Pembelajaran praktik dapat dilakukan pada satuan pendidikan/SMA Reguler terdekat atau Lembaga lain yang memiliki fasilitasi yang memadai.
(3)Pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

(1)Pendidik dan tenaga kependidikan pada PLK SMA Terbuka disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
(2)Pendidik dan tenaga kependidikan PLK SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan lokasinya.
(3)Pendidik dan tenaga kependidikan PLK SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tunjangan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan PLK SMA Terbuka di daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembinaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran, dan kelembagaan; dan
2. b.pengembangan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan SMA Terbuka.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2013

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2013

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016