DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2020

Nomor: 27
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Frovinsi Sumatera Utara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Fropinsi A{ieh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t 1O3); Mengingat: 1. b. c. 2. 2

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
7.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi provinsi.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Itjen adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
9.Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Utara.
10.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
11.Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat BUMD.
12.Desa adalah desa yang ada di kecamatan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
13.Sekolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Atas di wilayah Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat SMA.
14.Sekolah Menengah Kejuruan adalah Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat SMK.
15.Sekolah Luar Biasa adalah Sekolah Luar Biasa di wilayah Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat SLB.
16.Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS. 4
17.Rencana Strategis adalah Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Renstra.
18.Rencana Kerja adalah Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Renja.
19.Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA.
20.Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP.
21.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disingkat BPK RI.
22.Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Itjen Kemendagri.
23.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD.
24.Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP.
25.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM.
26.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA.
27.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK.
28.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA.
30.Anggaran Kas yang selanjutnya disingkat AK.
31.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHK-ASN.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan BUMD serta melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 5 Kabupaten/Kota dalam kedudukan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan, pengawasan BUMD, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
3. c.pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. d.pengawasan pengelolaan BUMD, dan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
5. e.pelaksanaan pengawasan internal Daerah terhadap kinerja dan keuangan;
6. f.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. g.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. h.pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, standar, kriteria dan prosedur;
9. i.pembinaan dan pengawasan dana desa;
10. j.pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
11. k.pelaksanaan fasilitasi pengawasan;
12. l.pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, laporan keuangan dan dana alokasi khusus;
13. m.pengawasan pengelolaan barang milik daerah dan sumber daya daerah lainnya.
14. n.pelayanan pengaduan masyarakat;
15. o.pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana BOS SMA/SMK/SLB;
16. p.pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri; 6
17. q.penyusunan laporan hasil pengawasan;
18. r.pelaksanaan monitoring tindak lanjut laporan hasil pengawasan/pemeriksaan;
19. s.pelaksanaan administrasi Inspektorat
20. t.pelaksanaan tugas lain dari Gubernur terkait Pembinaan dan Pengawasan;
21. u.pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia Inspektorat; dan
22. v.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 3

(1)Inspektur mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
3. c.melaksanakan dan mengembangkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
4. d.mengendalikan dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
5. e.membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
6. f.melaksanakan tugas yang diberikan Gubernur terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
(2)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1), Inspektur dibantu oleh:
1. a.Sekretariat
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
  3. 3.Subbagian Umum 7
2. b.Inspektur Pembantu I
3. c.Inspektur Pembantu II
4. d.Inspektur Pembantu III
5. e.Inspektur Pembantu IV
6. f.Inspektur Pembantu Khusus
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4

(1)Sekretariat Inspektorat merupakan unit kerja staf/pendukung Inspektorat.
(2)Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, barang, tugas umum, evaluasi dan pelaporan Inspektorat.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(4)Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat;
2. b.pengelolaan sumber daya manusia Inspektorat;
3. c.pengelolaan barang Inspektorat;
4. d.pengelolaan ketatausahaan Inspektorat;
5. e.pengelolaan prasarana dan sarana kantor dan peralatan kerja Inspektorat;
6. f.pengelolaan urusan kerumahtanggaan Inspektorat;
7. g.penyelenggaraan urusan umum Inspektorat;
8. h.penyelenggaraan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat;
9. i.pengoordinasian dan penyusunan laporan Inspektorat;
10. j.penyelanggaraan monitoring dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan /pemeriksaan;
11. k.pengelolaan keuangan Inspektorat;
12. l.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur; dan 8
13. m.pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Inspektorat.

Pasal 5

(1)Sekretaris Inspektorat mempunyai uraian tugas :
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat;
3. c.mengoordinasikan unit kerja Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat
4. d.mengoordinasikan, mengendalikan, evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Subbagian;
5. e.mengharmonisasikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas antar Subbagian;
6. f.mendistribusikan tugas ke Subbagian;
7. g.mewakili Inspektur apabila Inspektur berhalangan;
8. h.melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Inspektorat;
9. i.melaksanakan pengelolaan data dan informasi publik Inspektorat;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur; dan
11. k.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat kepada Inspektur.
(2)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1), Sekretaris dibantu oleh:
1. a.Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
2. b.Subbag Keuangan.
3. c.Subbag Umum. 9

Pasal 6

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan merupakan satuan pelaksana Sekretariat Inspektorat.
(2)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
(4)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan uraian tugas :
1. a.menghimpun dan mengolah bahan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA dan kinerja) Inspektorat;
2. b.menyusun dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan Inspektorat;
3. c.menyusun rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan anggaran Kas Inspektorat;
4. d.melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
5. e.menghimpun dokumen pelaksanaan evaluasi (LHP BPK, LHP Itjen Kemendagri dan LHP Inspektorat) tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/pengawasan dan pemutakhiran tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/pengawasan;
6. f.melaksanakan kegiatan pemantauan/monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK RI, Itjen Kemendagri dan Inspektorat.
7. g.melaksanakan kegiatan koordinasi dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK RI, Itjen Kemendagri dan Inspektorat;
8. h.menyusun, melaporkan dan menyajikan data dan informasi hasil tindak lanjut serta hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK RI, Itjen Kemendagri dan Inspektorat; 10
9. i.menghimpun dan mengolah bahan penyusunan laporan (Kinerja, LPPD, Akuntabilitas) Inspektorat;
10. j.menyusun dokumen laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan akuntabilitas Inspektorat;
11. k.melaksanakan kegiatan peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, upaya pencegahan tindak pidana korupsi indeks persepsi korupsi dan pengendalian intern Inspektorat;
12. l.melaksanakan kegiatan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
13. m.menyusun ikhtisar hasil pengawasan sementara ;
14. n.melaksanakan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, keterbukaan informasi publik, pembangunan zona integritas, pengendalian gratifikasi dan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara;
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Inspektorat sesuai bidang tugasnya; dan
16. p.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan uraian tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dibantu oleh Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan.
(2)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, melaksanakan uraian tugas :

a.memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan oleh Pejabat Fungsional. 11
b.memberikan arahan dan bimbingan kepada Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c.membagi tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan kepada Pejabat Fungsional dan
d.melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja dan Satuan Pelaksanaan Inspektorat dalam rangka Pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

(1)Subbagian Keuangan Sekretariat Inspektorat merupakan satuan Pelaksana Sekretariat Inspektorat
(2)Subbagian Keuangan Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Inspektorat.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan.
(4)Subbagian Keuangan Sekretariat Inspektorat melaksanakan uraian tugas :
1. a.menghimpun bahan penyusunan dokumen perencanaan menengah dan tahunan untuk lingkup Subbagian Keuangan;
2. b.mengelola Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas Inspektorat;
3. c.mempersiapkan SPP dan SPM;
4. d.meneliti dokumen permohonan pembayaran;
5. e.melanjutkan permohonan pembayaran yang sah dan lengkap;
6. f.memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas;
7. g.memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran;
8. h.melaksanakan koordinasi dengan pejabat pengelolaan keuangan (KPA, PPTK dan PPK) Inspektorat terkait dengan pelaksanaan Anggaran (DPA dan AK); 12
9. i.menyusun dan menyajikan laporan bulanan/tiga bulanan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas;
10. j.menghimpun, menyimpan, dan memelihara dokumen perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, pelaporan, pertanggungjawaban) keuangan Inspekorat;
11. k.melaksanakan penelitian terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
12. l.mempersiapkan laporan pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
13. m.menyusun dan menyampaikan laporan pajak;
14. n.menghimpun dan menyusun laporan keuangan Inspektorat;
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Inspektorat terkait dengan tugas Subbagian Keuangan; dan
16. p.menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan uraian tugas Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan.
(2)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan.

Pasal 11

Selain melaksanakan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Subbagian Keuangan melaksanakan uraian tugas :

a.memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan oleh Pejabat Fungsional;
b.memberikan arahan dan bimbingan kepada Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
c.membagi tugas Subbagian Keuangan kepada Pejabat Fungsional; dan 13
d.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan Satuan Pelaksana Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
7.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi provinsi.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Itjen adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
9.Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Utara.
10.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
11.Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat BUMD.
12.Desa adalah desa yang ada di kecamatan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
13.Sekolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Atas di wilayah Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat SMA.
14.Sekolah Menengah Kejuruan adalah Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat SMK.
15.Sekolah Luar Biasa adalah Sekolah Luar Biasa di wilayah Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat SLB.
16.Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS. 4
17.Rencana Strategis adalah Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Renstra.
18.Rencana Kerja adalah Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Renja.
19.Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA.
20.Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP.
21.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disingkat BPK RI.
22.Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Itjen Kemendagri.
23.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD.
24.Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP.
25.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM.
26.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA.
27.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK.
28.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA.
30.Anggaran Kas yang selanjutnya disingkat AK.
31.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHK-ASN.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan BUMD serta melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 5 Kabupaten/Kota dalam kedudukan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan, pengawasan BUMD, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
3. c.pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. d.pengawasan pengelolaan BUMD, dan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
5. e.pelaksanaan pengawasan internal Daerah terhadap kinerja dan keuangan;
6. f.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. g.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. h.pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, standar, kriteria dan prosedur;
9. i.pembinaan dan pengawasan dana desa;
10. j.pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
11. k.pelaksanaan fasilitasi pengawasan;
12. l.pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, laporan keuangan dan dana alokasi khusus;
13. m.pengawasan pengelolaan barang milik daerah dan sumber daya daerah lainnya.
14. n.pelayanan pengaduan masyarakat;
15. o.pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana BOS SMA/SMK/SLB;
16. p.pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri; 6
17. q.penyusunan laporan hasil pengawasan;
18. r.pelaksanaan monitoring tindak lanjut laporan hasil pengawasan/pemeriksaan;
19. s.pelaksanaan administrasi Inspektorat
20. t.pelaksanaan tugas lain dari Gubernur terkait Pembinaan dan Pengawasan;
21. u.pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia Inspektorat; dan
22. v.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 3

(1)Inspektur mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
3. c.melaksanakan dan mengembangkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
4. d.mengendalikan dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
5. e.membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
6. f.melaksanakan tugas yang diberikan Gubernur terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
(2)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1), Inspektur dibantu oleh:
1. a.Sekretariat
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
  3. 3.Subbagian Umum 7
2. b.Inspektur Pembantu I
3. c.Inspektur Pembantu II
4. d.Inspektur Pembantu III
5. e.Inspektur Pembantu IV
6. f.Inspektur Pembantu Khusus
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4

(1)Sekretariat Inspektorat merupakan unit kerja staf/pendukung Inspektorat.
(2)Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, barang, tugas umum, evaluasi dan pelaporan Inspektorat.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(4)Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat;
2. b.pengelolaan sumber daya manusia Inspektorat;
3. c.pengelolaan barang Inspektorat;
4. d.pengelolaan ketatausahaan Inspektorat;
5. e.pengelolaan prasarana dan sarana kantor dan peralatan kerja Inspektorat;
6. f.pengelolaan urusan kerumahtanggaan Inspektorat;
7. g.penyelenggaraan urusan umum Inspektorat;
8. h.penyelenggaraan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat;
9. i.pengoordinasian dan penyusunan laporan Inspektorat;
10. j.penyelanggaraan monitoring dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan /pemeriksaan;
11. k.pengelolaan keuangan Inspektorat;
12. l.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur; dan 8
13. m.pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Inspektorat.

Pasal 5

(1)Sekretaris Inspektorat mempunyai uraian tugas :
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat;
3. c.mengoordinasikan unit kerja Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat
4. d.mengoordinasikan, mengendalikan, evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Subbagian;
5. e.mengharmonisasikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas antar Subbagian;
6. f.mendistribusikan tugas ke Subbagian;
7. g.mewakili Inspektur apabila Inspektur berhalangan;
8. h.melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Inspektorat;
9. i.melaksanakan pengelolaan data dan informasi publik Inspektorat;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur; dan
11. k.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat kepada Inspektur.
(2)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1), Sekretaris dibantu oleh:
1. a.Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
2. b.Subbag Keuangan.
3. c.Subbag Umum. 9

Pasal 6

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan merupakan satuan pelaksana Sekretariat Inspektorat.
(2)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
(4)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan uraian tugas :
1. a.menghimpun dan mengolah bahan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA dan kinerja) Inspektorat;
2. b.menyusun dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan Inspektorat;
3. c.menyusun rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan anggaran Kas Inspektorat;
4. d.melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
5. e.menghimpun dokumen pelaksanaan evaluasi (LHP BPK, LHP Itjen Kemendagri dan LHP Inspektorat) tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/pengawasan dan pemutakhiran tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/pengawasan;
6. f.melaksanakan kegiatan pemantauan/monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK RI, Itjen Kemendagri dan Inspektorat.
7. g.melaksanakan kegiatan koordinasi dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK RI, Itjen Kemendagri dan Inspektorat;
8. h.menyusun, melaporkan dan menyajikan data dan informasi hasil tindak lanjut serta hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK RI, Itjen Kemendagri dan Inspektorat; 10
9. i.menghimpun dan mengolah bahan penyusunan laporan (Kinerja, LPPD, Akuntabilitas) Inspektorat;
10. j.menyusun dokumen laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan akuntabilitas Inspektorat;
11. k.melaksanakan kegiatan peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, upaya pencegahan tindak pidana korupsi indeks persepsi korupsi dan pengendalian intern Inspektorat;
12. l.melaksanakan kegiatan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
13. m.menyusun ikhtisar hasil pengawasan sementara ;
14. n.melaksanakan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, keterbukaan informasi publik, pembangunan zona integritas, pengendalian gratifikasi dan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara;
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Inspektorat sesuai bidang tugasnya; dan
16. p.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan uraian tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dibantu oleh Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan.
(2)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, melaksanakan uraian tugas :

a.memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan oleh Pejabat Fungsional. 11
b.memberikan arahan dan bimbingan kepada Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c.membagi tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan kepada Pejabat Fungsional dan
d.melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja dan Satuan Pelaksanaan Inspektorat dalam rangka Pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

(1)Subbagian Keuangan Sekretariat Inspektorat merupakan satuan Pelaksana Sekretariat Inspektorat
(2)Subbagian Keuangan Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Inspektorat.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan.
(4)Subbagian Keuangan Sekretariat Inspektorat melaksanakan uraian tugas :
1. a.menghimpun bahan penyusunan dokumen perencanaan menengah dan tahunan untuk lingkup Subbagian Keuangan;
2. b.mengelola Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas Inspektorat;
3. c.mempersiapkan SPP dan SPM;
4. d.meneliti dokumen permohonan pembayaran;
5. e.melanjutkan permohonan pembayaran yang sah dan lengkap;
6. f.memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas;
7. g.memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran;
8. h.melaksanakan koordinasi dengan pejabat pengelolaan keuangan (KPA, PPTK dan PPK) Inspektorat terkait dengan pelaksanaan Anggaran (DPA dan AK); 12
9. i.menyusun dan menyajikan laporan bulanan/tiga bulanan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas;
10. j.menghimpun, menyimpan, dan memelihara dokumen perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, pelaporan, pertanggungjawaban) keuangan Inspekorat;
11. k.melaksanakan penelitian terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
12. l.mempersiapkan laporan pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
13. m.menyusun dan menyampaikan laporan pajak;
14. n.menghimpun dan menyusun laporan keuangan Inspektorat;
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Inspektorat terkait dengan tugas Subbagian Keuangan; dan
16. p.menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan uraian tugas Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan.
(2)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan.

Pasal 11

Selain melaksanakan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Subbagian Keuangan melaksanakan uraian tugas :

a.memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan oleh Pejabat Fungsional;
b.memberikan arahan dan bimbingan kepada Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
c.membagi tugas Subbagian Keuangan kepada Pejabat Fungsional; dan 13
d.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan Satuan Pelaksana Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.