DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2022

Nomor: 27
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUBAHAN RKPD BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peratrrran Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022; Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembenhrkan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); Undang-Undang Nomor 1.7 Tahun 2OAg tentang Keuangan Negara {I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 bntang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LA4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraldrir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573l,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2ALT tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pemba:rgunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perrrbahan Rencana Pembangunan Jangla Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; r\ -\)-

7.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2oo8 tentang Tata cara Pen5rusunan Rencana Pembangunan Daerah Frovinsi sumatera utara (Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2oo8 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
8.Peraturan Daerah Nomor L2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OA5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Frovinsi Sumatera Utara Nomor 12);
9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol9 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLg Nomor 5O) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perahrran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2Ol9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
11.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspelrtorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 4Ol sebagaimana telah diubah beberapa kali teraHrir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2O2L tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun ?OZL Nomor 31);
12.Peraturan Gubefitur Nomor 12 Tahun 2O2L tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2l Nomor L2); MEMUTUSKAN MenetApKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urus€rn pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan adalah Badan Perencanaan Pembaagunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Kepala tsadan adalah Kepala Radan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.PembangJunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek penclapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9.Perencanaan Pernbangunan Daerah adalah suatu proses penJrusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di daiamnya, guna pemanfaatan dan pengaiokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosiai dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 1O. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang setranjutnya disebut RPJPD adaiah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puiuh) tahun. 1 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan prograrn Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daeral: yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disingkat dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Kebijakan umurn APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokr.rmen yarlg memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penJrusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
17.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana trelanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasa,r penyusunan APBD.
18.Perubahan Rencana Kerja Pernerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Perubaharr RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A22 adalah dokumen perencanaan daerah tahunan setelah dilakukal perubahan untuk periode tahun 2A22.
19.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah setelah dilakukan perubahan untuk periode tahun 2022.

BAB II

PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

{1} Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah berdasarkan hasil evaluasi semester I terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2A22. {2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi : a- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun arlggaran sebelumnya harts digunakan untuk tahun berjalan;
c.perbaikan terhadap target dan indikator kinerja yang akan dicapai; dan
d.penambahan/pengurangan kegiatan, perubahan rincian beianja dan rincian objek belanja.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2A22 merupakan penjabaran dari Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol9- 2023, dengan memperhatikan capaian target dan sasaran yang disesuaikan dengan kondisi terkini dalam upaya perbaikan disegala bidang pembangunan.
(2)Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A22 dijadikan sebagai :
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam men3rusun Perubahan Renja;
2. b.acnan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukr.rng capaian target dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. c.dedoman daiam men)rusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022; -B-
4. d.perangkat daerah mempergunakan perubahan RKPD Tahun 2022 dalam men3rusun prioritas program dan kegiatan yang sifatnya strategis.

Pasal 4

{1} Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja triwr.rlanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana keqa dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan capaian indikator kinerja masing-masing program. (21 Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun selanjutnya yarig diajukan oleh Perangkat Daerah. {3} Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Badan melakukan telaahan terhadap kesesuaian antara usulan prioritas perubahan, tambahan program dan kegiatan serta anggaran Perangkat Daerah Tahun 2A2Z berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Uraian lebih ianjut mengenai dokumen Perubahan RKPD Provinsi sumatera utara Tahun 2022 sebagairnana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 28 Juli 2022 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd, EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 28 Juli 2022 PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd AFIFI LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 27 Salinan Sesuai dengan Aslinya BIRO PEMBINA UTAMA MUDA NrP. 19710413 199603 1 002

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…