DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2017

Nomor: 28
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\.rgas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (kmbaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor I 1a); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2OLO tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 39) sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2OL7 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 14); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVTNSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yaurrg dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ssfagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. 5. 6.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sekrertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Setdaprovsu. Dinas Daerah adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Unit Pelaksana Teknis Adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut UPT. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Daerah dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, Bidang Perkeretapian,serta Pengembangan Lingkungan Perhubungan dan tugas pembantuan.
(2)Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lalu lintas jalan, meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; J +. 5. 6. 7. 8. 9.
1. b.penyelenggaraan urusan pemerintaha.n dan pelayanan umum dibidang angkutan jalan, meliputi pelaksanaan angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang serta penyelenggaraan terminal; penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayaran, meliputi kepelabuhanan, pembinaan badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran serta pembinaan angkutan ralrlrat, sungai, danau dan penyeberangan; penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian dan pengembangan, meliputi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian provinsi, koordinasi perencanaan lingkungan kerja prasarana perhubungan serta pemaduan moda dan teknologi perhubungan; penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal; penyelenggaraan tugas perhubungan; penyelenggaraa.n tugas lain pembantuan dibidang yang diberikan oleh c. d. e. o b' Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas :
1. a.menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan, mensinkronisasikan, mengendalikan T\rgas dan F\tngsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
3. c.menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. d.menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan;
(4)
1. e.menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran dan perkeretaapian serta pengembarlgan lingkungan dan usaha di bidang pelayanan perhubungan;
2. f.menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah.
3. g.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan;
4. h.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
5. i.menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas- tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, lingkungan perhubungan dan pengembangan usaha pelayanan perhubungan;
6. j.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang perhubungan;
7. k.menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga perhubungan lintas Kab/ Kota;
  1. 1.menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. m.menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja lain;
9. n.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan T\rgas dan Fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan dibantu :
10. a.Sekretariat;
11. b.Bidang Lalu Lintas Jalan;
12. c.Bidang Angkutan Jalan
13. d.Bidang Pelayaran;
14. e.Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan
15. f.Unit Pelaksana Teknis terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. UPT Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan di Medan, dengan wilayah operasional Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat; UPT Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan di Tebing Tinggi, dengan wilayah operasi meliputi Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggr; UPT Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan di Kisaran, dengan wilayah operasional Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai; UPT Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan di Rantau Prapat, dengan wilayah operasional Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan;
  1. 5.UPT Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan di Gunung T\ra, dengan wilayah operasional Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Tapanuli Selatan; UPT Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan di Padangsidempuan, dengan wilayah operasional Kota Padangsidempuan, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah, UPT Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan di Tarutung, dengan wilayah operasional Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir dan Humbang Hasundutan; UPT Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan di Pematang Siantar, dengan wilayah operasional Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir dan Kota Pematang Siantar; UPT Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan di Kabanjahe, dengan wilayah operasional Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat; 9. 6
  2. 10.UPT Pengawasan dan Perhubungan di Gunung Pengendalian Dinas Sitoli, dengan wilaYah (21 operasional Kabupaten Nias' Nias Utara' Nias Selatan' Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli; 1 1. UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan di Parapat' dengan wilayah operasional kawasan danau toba'
16. g.KelomPok Jabatan Fungsional;

Pasal 3

(1)Sekretariat berfungsi mempunyai tugas membantu Kepala DinasdibidangUrusanUmumdanKepegawaian' Keuarrgarr,danProgram,AkuntabilitasdanlnformasiPublik. SekretariatDinas,menyelenggxakanfungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan bimbingan dan pegawai Pada lingkuP Sekretariat;
2. b.penyelen ggararrrl arahan dan bimbingan kepada Struktur pada lingkup Sekretaria!
3. c.penyelen ggataar- Instruksi pelaksanaan tugas Sekretariat;
4. d.penyelen ggataarL pen5nrsunan program kegiatan lingkup Sekretariat;
5. e.penyelen gpataarl Penyusunan dan penyempurnaan StandarpelaksanaanAdministrasiperencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian serta pelayanan Umum;
6. f.penyelen ggaraarl Administrasi perencanaan' Keuangan' Umum, Kepegawaian dan pelayanan umum' sesuai ketentuan peraturan penrndang-undangan dan standar Yang ditetaPkan;
7. g.penyelenggaraan pengkoordinasian' penJrusunan rencalla pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan stand'ar Yang ditetaPkan;
8. h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas' sesuai bidang tugas dan fungsinYa; 7 arahan pejabat lingkuP
9. i.penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang T\rgas dan fungsinya;
10. j.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan;
(3)Sekretaris Dinas mempunyai tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
2. b.menyelenggarakan bimbingan dan arahan kepada pejabat Struktural pada lingkup Sekretariat;
3. c.menyelenggarakan pen5rusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat,Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis;
4. d.menyelenggarakan pengkqjian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
5. e.menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
6. f.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
7. g.menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
8. h.menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
9. i.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
10. j.menyelenggarakan pen5rusunan rencErna strategis, rencana kerja, penetapan kinerja (PK), laporan kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Dinas;
11. k.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  1. 1.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah Dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian ;
12. m.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
13. n.menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan, dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / per alatan kantor;
14. o.menyelenggarakan penyusunan bahan ra.ncangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
15. p.menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
16. q.menyelenggarakan administrasi kepegawaian di bidang kesej ahte raarl, kepangkatan pegawai;
17. r.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
18. s.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan unit pelaksana teknis Dinas;
19. t.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
20. u.menyelenggarakan koordinasi unit kerja terkait;
21. v.menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal Dinas;
22. w.menyelenggarakan perencanaan, pengkoordinasi penJrusunan proses pengadaan barang dan jasa serta pembuatan;
23. x.menyelenggarakan pen5rusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
24. y.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) Sekretaris Dinas dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. b.Sub Bagian Keuangan ;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.melaksanakan pengumpulan datalbahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
3. c.melaksanakan pen5rusunan perencanaanf program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. d.melaksanakan pen5rusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
5. e.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ rjin belajar, pendidikan dan pelatihan kepimimpinan/stmktural, fungsional dan teknis;
6. f.melaksanakan pen5rusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan pengemb€mgan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
8. h.melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningakatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan dinas;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksnaan kepada unit dilingkungan dinas;
10. j.melaksanakan penJrusunan bahan rancanga.n dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan ;
11. k.melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
12. l.melaksanakan pengadaan naskah dinas;
13. m.melaksanakan urusan keprotokalan dan menyiapkan rapat- rapat;
14. n.melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan lrmurn, pelayanan minimal dan 10 pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak.
15. o.melaksanakan penJrusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rrmah tangga, pemeliharaanf perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
16. p.melaksanakan penjrusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
17. q.melaksanakan pen]rusunan bahan teraahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; r- melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dinas;
18. s.melaksanakan penyerasian ketikan tata naskah dinas;
19. t.melaksanakan pengkoordiansian administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada unit pelaksana teknik dinas;
20. u.melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan unit pelaksanaan teknis dinas;
21. v.melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
22. w.melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya;
23. x.melaksanakan pen5rusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, sesuai standar yang ditetapkan.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai lingkup Sub Bagian Keuangan;
2. b.melaksanakan pengumpulan d,ata/ bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat serta Bagian Keuangan;
3. c.melaksanakan penyusuna,n perencanaanf program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
4. d.melaksanakan pen5rusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
5. e.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas; l1 f- melaksanakan pen]rusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
6. g.melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
7. h.melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
8. i.melaksanakan pembayaran gqii pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
9. j.melaksanakan verilikasi keuangan;
10. k.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas dan Unit pelaksan Teknis;
  1. 1.melaksanakan sistem Akuntansi Instansi (sAI) dan penyiapan bahan pertanggungiawaban keuangan sesuai standar yang ditetapkan;
11. m.melaksanakan koordinasi penJrusunall bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
12. n.melaksanakan pengendalian administrasi pedalanan dinas pegawai;
13. o.melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
14. p.melaksanakan pen]rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
15. q.melaksanakan pen5rusunan laporan, evaluasi dan monitor kegiatan Sub Bagian Umum;
16. r.melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja Terkait;
17. s.melaksanakan tugas lain, yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya;
18. t.melaksanakan pen5rusunan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas, sesuai standar yang ditetapkan;
(3)Kepala sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan data / batran dan refrensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; 12
2. b.melaksanakan penJrusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
3. c.melaksanakan Koordinasi penJrusunan perencanaan/ program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik yang meliputi pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
4. d.melaksanakan pen5rusunan penetapan kinerja (PK) Dinas;
5. e.melaksanakan penJrusunan rencana kerja anggaran dan rencana kerja anggaran perubahan;
6. f.melaksanakan pen5rusunan pembuatan rencana strategis Dinas;
7. g.melaksanakan pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
8. h.melaksanakan pen5rusunan KUA dan PPAS Dinas;
9. i.melaksanakan pen5rusunan LKPJ, LPPD, Dinas;
10. j.melaksanakan penJrusunan laporan Kerja (LK) Dinas;
11. k.melaksanakan pen5rusunan Update Website;
  1. 1.melaksanakan penyusunan evaluasi dan monitoring kegiatan Dinas;
12. m.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi publik Dinas;
13. n.melaksanakan penJrusunan pengelolaan dan data Dinas;
14. o.melaksanakan penJrusunan peraturan Dinas;
15. p.melaksanakan penJrusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
16. q.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
17. r.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya;

Pasal 5

(1)Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelen urusan pemerintahan dibidang Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa 13 (2| Lalu Lintas dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. c.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
4. d.penyelenggaraan Kebijakan Nasional dan penetapan Kebijakan Provinsi mengenai rekayasa, manqjemen dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
6. f.penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas dan sesuai bidang tugas dan fungsinya; Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan uraian tugas:
7. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada Bidang Lalu Lintas;
8. b.menyelenggarakan bimbingan dan arahan kepada pejabat Struktural pada lingkup Bidang Lalu Lintas;
9. c.menyelenggarakan penJrusunan koordinasi rencana program kerja Bidang Lalu Lintas;
10. d.melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahanldata untuk penJrusunan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di Seksi Manqjemen Lalu dan Rekayasa serta Keselamatan Lintas Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
11. e.melaksanakan kajian penetapan kebijakan provinsi mengenai Manqjemen, Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
12. f.melaksanakan penyiapan dan pelaksa.naan kebijakan di t4
(3)bidang manqiemen, rekayasa lalu lintas, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
1. g.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Kebijakan Nasional dan Penetapan Kebijakan provinsi mengenai rekayasa, manajemen dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana yzlng dimaksud pada ayat (L), ayat {21 dan (3), Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dibantu oleh :
1. a.Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
2. b.Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
3. c.Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
2. b.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian baharrt/data untuk pen5rusunan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan dan analisis dampak lalu lintas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
3. c.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pen1rusunarl rencana jangka menengah dan tahunan di seksi Manqjemen Lalu Lintas Jalan dan analisis dampak lalu lintas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan penetapan kebijakan Provinsi mengenai Manajemen Lalu Lintas Jalan dan analisis dampak lalu 15 lintas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
5. e.menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan manajemen lalu lintas jalan dan analisis dampak lalu lintas dengan instansi terkait;
6. f.memberikan masukan terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi menajemen lalu lintas di jalan dan analisis dampak lalu lintas, termasuk pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka pelaksanaannya;
7. g.melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangr undangan;
8. h.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, sesuai bidang tugasnya.
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
(2)Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai uraian tugas: melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkunganseksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perlengkapan jalan di jalan provinsi; melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di jalan provinsi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan bidang terkait dan UPT Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing* masing; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaaan pengadaan pemasangarl perlengkapan jalan di jalan provinsi; merencanakan pemilihan teknologi informasi dan komunikasi serta pemasangan di jalan provinsi sesuai kebutuhan; 16 a. b. d. e.
1. f.mengumpulkan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pen5rusunan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
2. g.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pen1rusunErn rencana jangka menengah dan tahunan di seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
3. h.melaksalakan penetapan kebijakan Provinsi mengenai Rekayasa Lalu Lintas Jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
4. i.menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Rekayasa lalu lintas jalan dengan instansi terkait;
5. j.memberikan masukan terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi rekayasa lalu lintas di jalan;
6. k.melaksanakan pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  1. 1.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, sesuai bidang tugasnya;
7. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
(3)Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkunganseksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan perurmusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas dan manqjemen keselamatan di jalan provinsi; 17 melaksanakan kebijakan dibidang audit dan inspeksi keselamtan lalu lintas di jalan provinsi perlengkapan jalan di jalan provinsi; melaksanakan kebijakan laik fungsi jalan sarana dan prasarana; melaksanakan penyiapan fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi; melaksanakan pemberian fasilitas dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan termasuk kepada pengusaha angkutan umum dan fasilitasi kelaikan jalan; melaksanakan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; memberikan masukan terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi manajemen keselamatan lalu lintas di jalan; melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan Perundang- Undangan; melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, sesuai bidang tugasnya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.

Pasal 7

(1)Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Angkutan Orang Dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang serta penyelenggaran Terminal Jalan;
(2)Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumus€rn kebijakan di bidang angkutan or€ulg dalam trayek, angkutan orang tidak c. d. e. C' b. h. J. k. l8
(3)dalam trayek dan penyelenggaraan terminal angkutan jalan;
1. b.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan penyelenggaraan terminal angkutan jalan;
2. c.penyelenggaraErn Kebijakan Nasional dan penetapan Kebijakan Provinsi mengenai angkutan orang dalam trayek, angkutan orallg tidak dalam trayek dan penyelenggaraan terminal angkutan jalan;
3. d.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
4. e.penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas dan sesuai bidang tugas dan fungsinya; Kepala Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan uraian tugas:
5. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada Bidang Angkutan Jalan;
6. b.menyelenggarakan bimbingan dan arahan kepada pejabat Struktural pada lingkup Bidang Angkutan Jalan;
7. c.menyelenggarakan penJrusunan koordinasi rencana program kerja Bidang Angkutan Jalan;
8. d.melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pen5rusunan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di Seksi Angkutan Dalam Trayek, Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang serta Terminal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan ;
9. e.melaksanakan kajian penetapan kebijakan provinsi mengenai penyelenggaraa.n angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek, angkutan barang dan terminal, sesuai ketentuan peratura.n perundang*undangan dan standar yang ditetapkan;
10. f.melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek dan angkutan barang serta pengoperasian terminal;
11. g.melaksanakan koordinasi penyelenggaracm Kebijakan t9 Nasional dan Penetapan Kebijakan Provinsi mengenai angkutan orang, angkutan barang dan penyelenggaraan terminal penumpang dan barang;
12. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat
(3)Kepala Bidang Angkutan Jalan dibantu oleh :
1. a.Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
2. b.Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
3. c.Seksi Terminal.

Pasal 8

{1) Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek mempunyai uraian tugas :

a.melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
b.melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Angkutan Orang Dalam Trayek di Provinsi Sumatera Utara;
c.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Orang Dalam Trayek di Provinsi Sumatera Utara;
d.melaksanakan pemberian rekomendasi teknis menyangkut peru;inan Angkutan Orang Dalam Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Antar Kota Antar Provinsi;
e.melaksanakan penerbitan kartu pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek Antar Kota Dalam Provinsi lintas UPT;
f.melaksanakan penghitungan tarif kelas ekonomi Angkutan Orang Dalam Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
g.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penJrusun€rn rencana jangka 20 menengah dan tahunan, di Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek, sesuai ketentuan peraturan perundang undangandan standar yang ditetapkan;
h.melaksanakan perencanaan dan penetapan kebijakan Provinsi mengenai Angkutan Orang Dalam Trayek, sesuai ketentuan peraturan Perundang - undangan dan standar yang ditetapkan;
i.menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dengan instansi terkait;
j.memberi masukan terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi Angkutan Orang Dalam Trayek;
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan standar yang ditetapkan;
l.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang angkutan sesuai bidang tugasnya;
m.melaksanakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang angkutan, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2)Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang di Provinsi Sumatera Utara;
3. c.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang di Provinsi Sumatera Utara;
4. d.melaksanakan perizinxr Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dalam Provinsi;
5. e.melaksanakan pemberian Kartu Pengawas terhadap Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi; 2l i. o b' h. 1. m. n. o. p. q. melaksanakan pemberian rekomendasi perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi; melaksanakan evaluasi pemberlakuan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi; melaksanakan evaluasi ketersediaan jasa Angkutan Barang lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Provinsi; melaksanakan pengawasan terhadap angkutan barang melalui pengawasan, penetapan lintas muatan dan pemberian surat keterangan muatan angkutan barang; melaksanakan pengawasan dan rekomendasi teknis terhadap dimensi dan peruntukan angkutan; melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pen5rusunan rencana jangka menengah dan tahunan, di Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, sesuai ketentuan peratura.n perundang - undangan dan standar yang ditetapkan; melaksanakan penetapan kebijakan Provinsi mengenai Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan standar yang ditetapkan; menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraa.n Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan instansi terkait; memberi masukan terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang- Undangan dan standar yang ditetapkan; melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang angkutan sesuai bidang tugasnya; melaksanakan pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang angkutan, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- Undangan. i. k. 22
(3)Kepala Seksi Terminal mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkrngan Seksi Terminal;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pengoperasian TerminalTipe B di Provinsi Sumatera Utara, meliputi : rencana induk terminal, buku kerja ra.ncang bangun, rencana induk terminal, analisis dampak lalu lintas dan izin lingkungan serta pembangunannya;
3. c.melaksanakan penetapan kebijakan Provinsi mengenai Pengelolaan Terminal Tipe B, sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan standar yang ditetapkan;
4. d.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Operasional dan Pengelolaan TerminalTipe B di Provinsi Sumatera Utara;
5. e.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penJrusunan rencana jangka menengah dan tahunan, di Seksi Terminal, sesuai ketenttran peraturan perundang-Undangan dan standar yang ditetapkan;
6. f.menyiapkan bahan koordinasi penyelenggataan Pengelolaan Terminal Tipe B dengan instansi terkait;
7. g.melaksanakan pemberian fasilitas dan kemitraan di terminal Tipe B kepada pengusaha angkutan umum;
8. h.memberi masukan terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi Pengelolahan Terminal Tipe B;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan standar yang ditetapkan;
10. j.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang angkutan sesuai bidang tugasnya;
11. k.melaksanakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang angkutan, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- Undangan. 23 (21 Bagtan Kelima Bidang Pelayaran

Pasal 9

(1)Bidang Pelayaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepelabuhanan, Jasa dan Badan Usaha Terkait Angkutan Pelayaran dan angkutan pelayaran ralgrat, angkutan sungai, danau, serta penyeberangan; Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumus€ul kebijakan di bidang kepelabuhanan, badaa usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran ralgrat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran ralgrat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
3. c.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran ral<yrat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Pelayaran menyelenggarakan uraian tugas :
5. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada Bidang Pelayaran;
6. b.menyelenggarakan bimbingan dan arahan kepada pejabat Struktural pada lingkup Bidang Pelayaran;
7. c.menyelenggarakan pen5rusunan koordinasi rencana program ke{a Bidang Pelayaran;
8. d.melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di Seksi Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran dan Angkutan Rakyat, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
(3)
1. e.melaksanakan kajian penetapan kebijakan provinsi mengenai Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran dan Angkutan Rak5rat, Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan;
2. f.melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepelabuhanan, Badan usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran dan Angkutan Ralryat, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
3. g.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Kebijakan Nasional dan Penetapan Kebijakan provinsi mengenai Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran dan Angkutan Ralqyat, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
4. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kadis.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat {21dan ayat
(3), Kepala Bidang Pelayaran dibantu oleh :
1. a.SeksiKepelabuhanan;
2. b.Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan pelayaran;
3. c.Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat, dan Angkutan sungai, Danau, Penyeberangan.

Pasal 10

1) Kepala seksi Kepelabuhanan mempunyai uraian tugas;

a.menJrusun rencana kerja seksi;
b.melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penetapan lokasi, rencana induk, DLKr /DLKp, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan, terminal khusus dan TUKS;
c.melaksanakan penyiapan bahan pemberian izin penetapan lokasi, renca.na induk, DLKr/DLKp, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; 25 d. e. f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi rjin reklamasi dan pengerukan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan, terminal khusus dan TUKS; melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan terbuka bagr perdagangan luar negeri; melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penetapan lokasi, rencana induk, DLKr/DLKp, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; melaksanakan penyiapan bahan pemberian dan pengawasan teknis rjin reklamasi dan pengerukan pelabuhan umum lokal dan pelabuhan pengumpan lokal; melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraEm dan pengusahaan pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan yang dibangun atas prakarsa Provinsi dan/atau pelabuhan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
i.melaksanakan penyiapan bahan pemberian ijin/rekomendasi /pertimbangan teknis penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan; melaksanakan penyiapan bahan pemberian tjin mendirikan bangunan di atas air; melaksanakan penyiapan bahan penetapan pelayanan operasional pelabuhan pengumpan regional; melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepelabuhanan; melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan penJrusunan laporan pelaksanaan kegiatan; menginventarisasi pelabuhan regional di kawasan Provinsi Sumatera Utara; memonitoring dan melaporkan kegiatan operasional di Pelabuhan Regional; melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; 26 o b' h. J. k. m. n. o. p. (2t
q.melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran mempunyai uraian tugas :
a.melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran;
b.melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap izin usaha perusahaan angkutan laut Tally, bongkar muat barang dan dari ke kapal, usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarder), Depo Peti Kemas, Usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
c.melaksanakan penerbitan surat keterangan dan pengawasan pembukaan kantor cabang angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya bersifat lintas kabupate n I kota dalam satu propinsi;
d.melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan angkutan laut (freigth forwarder, bongkar muat barang dan ke kapal, angkutan laut antar kabupaten dalam satu propinsi);
e.mengumpulkan bahan/data kegiatan kunjungan kapal bongkar muat barang;
f.melaksanakan perencanaan pembangunan mendukung kegiatan jasa bongkar muat, freigth forwarder dan Jasa terkait angkutan pelayaran, serta pelaporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayaran sesuai bidang tugasnya Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Ralgrat, dan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan mempunyai uraian tugas : melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai dilingkungan Seksi Angkutan Pelayaran Ralqyat, dan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan; melaksanakan lzin usaha pelayaran ralryat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas

(3)a. b. 27 c. d. e. pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah propinsi setempat; melaksanakan izin usaha angkutan laut bagi perusahaan berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/ kota dalam wilayah propinsi setempat; menyelenggarakan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; menyelenggarakan pelaporan penempatan kapal dalam terayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tremper) bagi perusahaan pelayaran ralryat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah propinsi setempat, pelabuhan antar propinsi dan pelabuhan international (lintas batas); melaksanakan izin operasi kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tremper) bagi perusahaan pelayaran ralgrat, nasional dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah propinsi setempat, pelabuhan antar propinsi dan pelabuhan internasional (lintas batas); menyelenggarakan penetapan pelayanan operasional 24 jam angkutan pelayaran ralgrat, dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap pengoperasian angkutan pelayaran ralqrat, dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, nasional dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupatenlkota dalam wilayah propinsi setempat, pelabuhan antar propinsi dan pelabuhan internasional (lintas batas); melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayaran sesuai bidang tugasnya; h. 1. 28

Pasal 11

(1)Bidang Perkeretaapian dan Pengembanga.n mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi.
(2)Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perkeretaapian, lingkungan perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi perhubungan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian, lingkungan perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi perhubungan;
3. c.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian, lingkungan perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi perhubungan; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Perkeretaapiandan Pengembangan menyelenggarakan uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan;
2. b.menyelenggarakan bimbingan dan arahan kepada pejabat Struktural pada lingkup Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan;
3. c.menyelenggarakan pen5rusunan koordinasi rencana program kerja Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan;
4. d.melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penJrusunan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di Seksi Perkeretaapian 29 dan Pengemba.ngan, Lingkungan Perhubungan dan Pemaduan Modan dan Teknologi Perhubungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; melaksanakan kajian penetapan kebijakan Provinsi mengenai Perkeretaapian dan Pengembangan, Lingkungan Perhubungan danPemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebdakan di bidang Perkeretaapian dan Pengembangan, Lingln-rngan Perhubungan dan Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Kebijakan Nasional dan Penetapan Kebijakan Provinsi mengenai Perkeretaapian dan Pengembangan, Lingkungan Perhubungan dan Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana y€rng dimaksud pada ayat (1), ayat (21dan ayat
(3), Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan dibantu oleh :
1. a.Seksi Perkeretaapian;
2. b.Seksi Lingkungan Perhubungan;
3. c.Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…