DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2020

Nomor: 28
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Insentif, TTP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, Pengecualian Pemberian TTP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.1

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perahrran Gubernur tentangTata Cara Peneta.pan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara; Pasal L8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ?ahun 1945; b. c. Mengingat : 1. 2. 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Pmpinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5a9al; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang*undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah pembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5i67e\; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun ZOLT tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOLT Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6A371; Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zAI1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 44); Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 4O) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Surnatera Utara Nomor 39 Tahul 2OL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47); Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2Ol9 tentang T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLg Nomor 5). 8. 9. 10. 11. L2, 4 MEMUTUSKAN MenetaPKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARI{YA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Da.erah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaao urusafl pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaima dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara" Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpqjakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemungutan pajak. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 5 Badan Pengelolaan Pqiak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Frovinsi Sumatera Utara. Pihak Lain adalah Kepolisian Daerah unhrk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Penyedia Bahan Bakar dalam pemungutan Pqiak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor. Kineda Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pqiak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Gubernur. P4iak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wqjib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagr sebesar-besarnya kemakmuran ralryat. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, trrnjangan anak, tunjangan jabatan strukturallfungsional, dan/atau tunjangan beras. Pemungutal adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunarr data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak hingga pada pengawasan penyetora:r. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya. 13 L4. 15. 16, 6
17.TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah Insentif Pemungutan P4iak Daerah yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur dari Tambahan Penghasilan PNS.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungiawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bertujuan untuk meningkatkan:

a.kinerja Instansi;
b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
c.pendapatan daerah; dan
d.pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

INSENTIF

Pasal 4

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada :

a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.
b.Pihak Lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut pqiak daerah. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1)(21

Pasal 5

Pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, adalah:

a.Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dalam pemungutan PKB dan BBNKB; dan
b.Penyedia Bahan Bakar, dalam pemungutan PBBKB.

BAB III

TTP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJ EKTIF I,AINNYA

Pasal 6

(U TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pejabat dan ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah. {2) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} secara proporsional diberikan kepada:

a.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
b.Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

(3)TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENGECUALIAN PEMBERI.AN TTP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OB"IEKTIF I,AINI{YA

Pasal 7

Pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud datam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dikecualikan dalam hal yang bersangkutan : EL, mengambil Masa Persiapan Pensiun;

b.berstatus Penerima Uang Tunggu; i. j. k. 1. 8
c.berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
d.berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
e.berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
f.berstatusterpidana;
g.mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
h.mengambil cuti persalinan keempat dan seterusnya sejak menjadi CPNS; diberhentikan sementara; melaksanakan tugas belajar; diperbantukan di luar Pemerintah Daerah; cuti sakit.

BAB V

PENGANGGARAN, PEI,AKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagran Kesatu Penganggaran

Pasal 8

Kepala Badan melaksanakan penyusunan penganggaran Insentif dan TTP berdasarkan peftimbangan objektif lainnya yang bersumber dari pendapatan pqiak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adala-tr:

a.Insentif, dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek belaqia Insentif Pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek Belanja Pajak Daerah.
b.TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan

(1)(21
(1)(21 9 Pertimbangan Objektif Lainnya serta rincian objek Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 9

Besaran Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun €Lnggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak. Besaran Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan.

Pasal 10

Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat tzt untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan realisasi di atas Rp. 2.5OO.00O.OO0.0OO,OO {dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.5OO.OO0.000.OOO,OO (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Bagran Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

Besarnya pembayaran Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan sebagai berikut :

a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungiawab pengelolaan keuangan daerah, masing-masing menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali Saji pokok dan tunjangan yang melekat; b. c. 10 Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; Pejabat dan Pegawai Badan sebagai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Kepala Badan, menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. 2.Bendahara Umum Daerah (BUD), Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UPT, masing-masing menerima setinggi- tingginya 7 (tqiuh) kali gqii pokok dan tunjangan yang melekat;
3. 3.Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepa1a Seksi, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), masing- masing menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
4. 4.Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang Pembantu, Koordinator Fungsional, Koordinator Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru dan Sentra Pelayanan Lainnya), Admin, Korektor Pqiak, Koordinator Jaringan IT, Operator IT, menerima setinggi-tinggrnya 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
5. 5.Pembantu Pengurus Barang, Petugas Samsat Keliling, masing-masing menerima setinggi-tingginya 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
6. 6.Staf, masing-masing menerima setinggi-tingginya 3 {tiga} kali gqii pokok dan tunjangan yang melekat.
7. 7.Khusus untuk jabatan-jabatan dan fungsi'fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5, pengangkatan dan penugasannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan. LL Pasal L2 Besarnya pembayaran Insentif untuk Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:
a.Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara diberikan Insentif sebesar LAo/o {sepuluh persen} dari ketentuan Pasal 9 ayat (11 yang bersumber dari PKB dan BBNKB.
b.Penyedia Bahan Bakar diberikan Insentif sebesar lO% (sepuluh persen) dari ketentuan Pasal I ayat (U yang bersumber dari PBBKB.
c.Insentif untuk Penyedia Bahan Bakar sebagaimana dimaksud huruf b diperhitungkan dari realisasi pembayaran atau setoran PBBKB setiap bulannya dari Produsen dan/atau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…