DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2024

Nomor: 28
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN ASRAMA; SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS PENGELOLA ASRAMA; PENGHUNI ASRAMA; HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA; LARANGAN DAN SANKSI; PENGUNDURAN DIRI; PEMBAYARAN; PELAPORAN; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga,mana dimaksud dalam huruf er dan huruf b perlu menetapkar, Peratt-rran Gut:errnr tentang Pengeloiaan Asrama Mahas swa Bukit Barisan Yograkarta; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Disar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik h donesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Nega-a Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
9.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
10.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 72);
11.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
12.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA BUKIT BARISAN YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan asrama adalah aset daerah yang dikelola dan tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berfungsi sebagai tempat tinggal mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari Sumatera Utara yang melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7.Penghuni Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan penghuni asrama adalah mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penghubung.
8.Pembina Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan pembina asrama adalah Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
9.Penanggung jawab Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan penanggung jawab asrama adalah Kepala Subbidang Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara.
10.Koordinator Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan koordinator asrama adalah staf yang berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara yang ditetapkan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan asrama.
11.Pengurus Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan pengurus asrama adalah staf yang berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara atau pegawai non-aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara sebagai bapak asrama dan ibu asrama.
12.Bapak asrama adalah pegawai staf aparatur sipil negara atau non-aparatur sipil negara berjenis kelamin laki-laki yang bertugas mengelola, membina dan mengawasi asrama putra;
13.Ibu asrama adalah staf pegawai aparatur sipil negara atau non-aparatur sipil negara berjenis kelamin perempuan yang bertugas mengelola, membina dan mengawasi asrama putri;
14.Retribusi kamar adalah sewa kamar asrama Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta yang dipungut dari penghuni asrama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi daerah.

BAB II

KEDUDUKAN ASRAMA

Pasal 2

(1)Asrama berlokasi di Jalan Kaliurang Kilometer 5 Gang Sitisonya, Padukuhan Pogung Kidul, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2)Asrama terdiri dari:
1. a.asrama putra berjumlah 38 kamar; dan
2. b.asrama putri berjumlah 44 kamar.
(3)Fasilitas asrama terdiri dari:
1. a.kamar asrama lengkap yang meliputi tempat tidur, lemari, meja, kursi belajar dan kamar mandi di dalam kamar;
2. b.ruang rapat;
3. c.office/kantor;
4. d.dapur;
5. e.sambungan internet kabel dan/atau nirkabel (Wi-Fi);
6. f.kamera pengawas ruangan berupa closed-circuit television (CCTV);
7. g.ruang perpustakaan;
8. h.ruang doa; dan
9. i.keamanan 24 (dua puluh empat) jam.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS PENGELOLA ASRAMA

Pasal 3

Pengelola asrama mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan menyusun kebutuhan asrama, kebijakan teknis dan pembinaan terhadap penghuni asrama.

Pasal 4

(1)Dalam rangka melaksanakan pembinaan, bimbingan, koordinasi, pemeliharaan dan penertiban aset di asrama, dibentuk susunan pengelola asrama yang ditetapkan oleh pembina asrama.
(2)Susunan pengelola asrama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.pembina asrama;
2. b.penanggung jawab asrama;
3. c.koordinator asrama; dan
4. d.pengurus asrama.
(3)Susunan pengelola asrama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Pembina asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a dalam melaksanakan tugas pengelolaan asrama dibantu oleh penanggung jawab asrama, koordinator asrama dan pengurus asrama dengan uraian tugas:
1. a.melakukan penyelenggaraan kebijakan teknis, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan asrama; dan
2. b.menyampaikan laporan hasil pengelolaan asrama secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Penanggung jawab asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas pengelolaan asrama dibantu oleh koordinator asrama dan pengurus asrama dengan uraian tugas:
1. a.merumuskan dan menyusun perencanaan kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan asrama serta target pendapatan asrama;
2. b.melaksanakan, memantau, mengevaluasi pengelolaan dan pemeliharaan serta target pendapatan asrama; dan
3. c.menyampaikan laporan hasil pengelolaan dan penerimaan pendapatan asrama secara berkala kepada pembina asrama.
(3)Koordinator asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas pengelolaan asrama dibantu oleh pengurus asrama dengan uraian tugas:
1. a.mengusulkan dan menyusun rencana kebutuhan asrama, memantau serta mengevaluasi tugas pengurus asrama;
2. b.melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, kenyamanan, ketertiban dan keamanan asrama;
3. c.melaksanakan penerimaan, pengawasan dan pelaporan penerimaan pendapatan asrama; dan
4. d.menyampaikan laporan hasil pengelolaan dan penerimaan pendapatan asrama secara berkala kepada pembina asrama melalui penanggung jawab asrama.
(4)Pengurus asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf d terdiri dari bapak asrama dan ibu asrama dengan uraian tugas:
1. a.mempersiapkan dan melaksanakan administrasi penerimaan penghuni asrama;
2. b.melaksanakan penataan, penempatan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan penghuni asrama serta aset asrama;
3. c.memastikan pelaksanaan penegakan disiplin dan tata tertib asrama;
4. d.melakukan deteksi dini terhadap konflik, pelanggaran dan perbuatan asusila, paham radikalisme dan peredaran narkoba; dan
5. e.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada penanggung jawab asrama melalui koordinator asrama.

BAB IV

PENGHUNI ASRAMA

Pasal 6

(1)Asrama diperuntukkan bagi mahasiswa dan mahasiswi baru yang berasal dari Daerah yang melanjutkan pendidikan pada semester I (satu) dan semester II (dua) untuk jenjang diploma dan sarjana (strata I dan strata II) pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2)Calon penghuni asrama mengajukan permohonan secara online pada aplikasi yang disediakan Pemerintah Daerah dan mengunggah dokumen:
1. a.surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Gubernur;
2. b.ijazah SMA/sederajat dan atau surat keterangan lulus dari SMA/sederajat; dan
3. c.hasil pengumuman diterima di perguruan tinggi negeri/swasta.
(3)Calon penghuni asrama diprioritaskan kepada pendaftar tercepat pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kuota kamar yang tersedia.
(4)Untuk dapat menghuni asrama, calon penghuni asrama menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1. a.surat permohonan menjadi penghuni asrama;
2. b.surat pernyataan bersedia mematuhi tata tertib penghuni asrama (bermaterai);
3. c.surat pernyataan kesanggupan memelihara dan mengganti aset/barang milik Daerah (bermaterai);
4. d.surat keterangan lulus atau bukti penerimaan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. e.kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dalam lingkup Daerah; dan
6. f.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau instansi yang berwenang.
(5)Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Penghuni asrama wajib membayar Retribusi kamar sebelum mnulai menghuni asrama.
(7)Penghuni asrama yang telah habis masa tinggalnya, wajib melapor dan menyerahkan kunci kamar kepada pengurus asrama paling lambat 14 (empat belas) hari.
(8)Jika kuota kamar pada asrama tidak terpenuhi oleh calon penghuni asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka kuota kamar yang tersisa dapat diisi oleh mahasiswa dan mahasiswi tingkat lanjutan.
(9)Tata cara pengajuan permohonan menghuni asrama oleh mahasiswa dan mahasiswi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pengajuan permohonan menghuni asrama oleh mahasiswa dan mahasiswi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8).

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 7

Penghuni asrama memiliki hak:

a.menggunakan fasilitas asrama dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
b.mendapat perlakuan yang sama dengan penghuni lainnya.

Pasal 8

(1)Penghuni asrama memiliki kewajiban:
1. a.mematuhi tata tertib asrama;
2. b.berakhlak, jujur, bertanggung jawab, tolong-menolong, memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan serta membangun rasa kekeluargaan sesama penghuni asrama;
3. c.memelihara ketertiban dan menjaga nama baik Daerah;
4. d.penggunaan barang inventaris asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pengurus asrama; dan
5. e.memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan asrama.
(2)Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 9

Penghuni asrama dilarang:

a.pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada pihak lain tanpa izin pengurus asrama;
b.memindahkan, merusak dan menjual aset atau barang milik daerah yang terdapat di kamar dan lingkungan asrama;
c.menerima tamu di dalam kamar atau membawa keluarga untuk tinggal di asrama tanpa izin pengurus asrama;
d.melakukan perbuatan asusila, judi, membawa/mengkonsumsi/mengedarkan segala jenis minuman keras atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
e.merokok di dalam kamar dan area yang telah ditentukan;
f.terlibat dalam paham radikalisme, terorisme dan perbuatan perundungan sesama penghuni asrama;
g.menjadikan kamar atau asrama sebagai sekretariat organisasi;
h.membawa dan menggunakan air conditioner (AC), mesin cuci, kulkas, penanak nasi listrik (rice cooker), dispenser atau peralatan listrik yang bertegangan tinggi;
i.membuang sampah sembarangan termasuk ke dalam kloset kamar mandi; dan
j.meninggalkan asrama selama 30 hari kalender tanpa pemberitahuan kepada pengurus asrama.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…