DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2014

Nomor: 29
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Pedinan dan Non Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32741; Mengingat : 1.

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385U; b. 2.
4.Undang... 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun L999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2AO4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 86, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a4l2l; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a252l,; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AA3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tasrbahan kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377l.; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OAg tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2AO9 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$aafi 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12.Undang... L2. 13. t4. 18. 19. 16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 kntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44831; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a3l; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 6L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBaQ; Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a866); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indohesia Nomor a959);
17.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO9 tentang 20. Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2OO9 Nomor 14O; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63h Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reptblik Indon€sia Nomor a57811' Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1.65, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 15. 22. 2t.
23.Peraturan... 23. 24. 25. 26. 27. 24. 29. 30. 34. 31. 32. 33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8L6l; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2A06 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2AO7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Ped.oman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2Ot2 tentang Petunjuk Teknis PenSrusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 L IM-DAG/ PER/ L2 / 2OLg tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Angka Pengenal Importir Kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Republik Indonesia Nomor OI/DAGLU /PEP./ I 1201,4 tentang Pehrnjuk Teknis Dalam Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Angka Pengenal Importir Oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOg Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
35.Peraturan... 35. 36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol3 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13); Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2OLl tentang Uraian T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG, JENIS PERIJINAN, DAN NON PERIJINAN

Pasal 2

(1)BPPTSU diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, Bidang Jenis Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (21 Kewenangan penandatanganan dokumen bidang, jenis perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Jenis Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan BPPTSU mengelola semua jenis Perijinan dan Non Perijinan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
(4)Jenis Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini ditandatangani oleh Gubernur, narmln proses perijinannya dilaksanakan oleh BPPTSU. (51 BPPTSU wqiib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 3

(U Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Kepala BPPTSU berkewajiban untuk :

a.menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cegtat, transparan dan bermutu;
b.menerapkan mekanisme Perijinan dan Non Perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perijinan dan Non Perijinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
c.menyampaikan tembusan Perijinan dan Non Perijinan kepada SKPD teknis terkait;
d.menyampaikan laporan pelayanan Perijinan dan Non Perijinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya. (21 Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatcra Utara yang memuat jenis Perijinan dan Non Perijinan yang menjadi kewenangan llrovinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

(3)Dalam...
(3)Dalam Pengelolaan Perijinan dan Non Perdinan, BPPTSU juga menerapkan pelayanan secara on line.

Pasal 4

Kepala Badan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikanl mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

(1)BPPTSU memungut Retribusi/Pendapatan dari setiap Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan pertrndang-undangan. {21 Apabila pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan telah dilimpahkan selumhnya kepada BPPTSU maka target retribusi Perijinan dan Non Perijinan menjadi target penerimaan BPPTSU.
(3)Mekanisme penerimaan pemungutan Retribusi dari setiap Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan oleh BPPTSU sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundangan- undangan.
(4)Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(3)oleh pemohon Perijinan dan Non Perijinan disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sumut dan tembusan Surat Tanda Setoran tersebut disampaikan kepada BPPTSU.
(5)BPPTSU wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi atas Perijinan d.an Non Perijinan setiap bulan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 6

(1)Perijinan dan Non Perijinan diterbitkan BPPTSU, setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait. (21 Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan penandatanganan dokumen pemberian atau penolakan Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang semula berada pada berbagai SKPD Teknis Terkait di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 20ll tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OlL Nomor 37l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 28 Agustus 2O14 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 1 September 2Ol4 SEKREf,ARIS DAERAH PROVTNSI SUMATERA UTARA, ttd. NURDIN LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI4 NOMOR 29 Pembina U (IV/c) NrP. 19590227 198003 1 004 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2074 KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIJINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA NO BIDANG, JENIS PERIJINAN 1 2 I. BIDANG PERKEBUNAN PERIJINAN :

1.Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
2.Ijin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
3.Ijin Usaha Perkebunan (IUP)
4.Ijin Perubahan Luas Lahan
5.Ijin Pembahan Jenis Tanaman
6.Ijin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan
7.Ijin Diversifikasi Usaha U BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIJINAN :
1.Surat Ijin Pembudidayaan Ikan (SIPB) di Laut dan Perairan Umum Lintas Kabupaten/Kota m BIDANG KEHUTANAN PERIJINAN :
1.Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) Dengan Kapasitas Produksi di atas 2.000 m3 s.d 6.000 mg
2.Perluasan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Produksi 2.OOO ms s.d 6.000 m3 per tahun
3.Ijin Usaha Pemanfaatan Serta Rehabilitasi di Taman Hutan Raya Skala Provinsi
4.Surat Ijin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Hutan Raya ry. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PERIJINAN :
1.Ijin Lingkungan V. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERIJINAN :
1.Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) Yang Skala Investasinya di atas Rp. 1O Milyar Tidak Termasuk Tanah Bangunan dan Tempat Usaha {masih berlangsung}
2.Penerbitan Ijin Kawasan Industri yang lokasinya Lintas Kabupaten/Kota
3.Perubahan Alamat dan Penanggung jawab Industri.
4.Ijin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip
5.Iiin Perluasan Usaha Industri NO BIDANG, JENIS PEzuJINAN 1 2

u.BIDANG KESEHATAN PERIJINAN:
1. 1.Pemberian Ijin Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah Maupun Swasta: A. Penetapan Ijin Mendirikan B. Penetapan Ijin Operasional
2. 2.Surat Ijin Pendirian Rumah Sakit KelaS B Non Pendidikan
3. 3.Surat Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan
4. 4.Surat Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Kelas B Non Pendidikan VII. BIDANG BINA MARGA PERIJINAN :
5. 1.Ijin Pemakaian Bahu Jalan Atas Pemasangan Papan Reklame, Neon Box Yang Terkena Jalan Provinsi
6. 2.Ijin Pemnkaian Kain Rentang/Spanduk
7. 3.Ijin Pemakaian Tanah Untuk Warung, Depot dan Bangunan Tidak Permanen
8. 4.Ijin Pemakaian Tanah Untuk Pertanian VIII. BIDANG PERHUBUNGAN PERIJINAN :
9. 1.Darat A. Ijin Trayek 1) Angkutan Pemadu Moda 2l Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Antar Jemput 3) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan 4l Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Permukiman B. Ijin Insidentil Untuk Trayek Antar Kota Antar Provinsi C. Ijin Operasi : 1) Angkutan Taksi ke dan dari Bandara serta antar Kota dalam Propinsi 2) Angkutan Sewa
10. 2.Udara A. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
11. 3.Laut A. Surat Ijin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUP EMKL) B. Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Bagr Pemsahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Kabupate n / Kota dalam Wilavah Provinsi Setempat NO BIDANG, JENIS PERIJINAN I 2 C. Ijin Usaha Pelayaran Ralryat BaSl Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan antan Provinsi dan Internasional (Lintas Batas) D. Ijin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Feralatan Penunjang Angkutan Laut E. Surat Ijin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas F. Surat Ijin Usaha Tally Mandiri (SIUTM) G. Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPR) Ix. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERIJINAN :
12. 1.Surat Ijin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang
13. 2.Surat Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio
14. 3.Surat Ijin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator
15. 4.Surat Ijin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi
x.BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PERIJINAN :
1. 1.Ijin Tehaga Technical Senrice (TS) Pada Peiusahaan Peternakan dan Distributor Obat Hewan
2. 2.Ijin Peredaran Bahan AsaI Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan di Pasar Non ?radisional (Plaza/ Supermarket)
3. 3.Ijin Distribusi Obat Hewan
4. 4.Ijin Distribusi Pakan Ternak
5. 5.Ijin Distribusi Mesin Peternakan
x.BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI PERIJINAN :
1. 1.Penetapan Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Unruk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya Lintas Kabupaten/Kota Penetapan Ijin operasional Pembangkit Listrik yang Fasilitas Instalasinya Mencakup Lintas Kabupaten / Kota Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang menjual Tenaga Listrik dan/ atau menyewakan Jaringan Tenaga Listrik kepada Badan usaha yang Ijinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Penetapan Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Ijin operasi yang Ijinnya Ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Penetapan Ijin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Iiin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi 2. 3. 4. 5. NO BIDANG, JENIS PERIJINAN 1 2
2. 6.Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral dan Batubara yang Lintas Kabupaten/ Kota
3. 7.Pembenan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral dan Batubara
4. 8.Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik meliputi ljin Usaha Jasa Penunjang Listrik dan Ijin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik
5. 9.Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Panas Bumi XII. BIDANG PENGELOI,AAN SUMBER DAYA AIR PERIJINAN :
6. 1.Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP) di Provinsi Sumatera Utara meliputi :
a.Pemanfaatan Air Danau
b.Pemanfaatan Air Sungai c.Pemanfaatan Air Laut yang berada di darat yang mengatur perlindungan kuantitas dan kualitas air permukaan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi
1. 2.Ijin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah
2. 3.Ijin Usaha Pemanflaatan Jasa Lingkungan Air
a.Ijin Peningkatan Jaringan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air
1. 5.Ijin Peningkatan Jaringan Irigasi oleh Badan Usaha, Badan Sosial atau Perorangan
2. 6.Ijin Pembangun€Ln Jaringan Irigasi
3. 7.Ijin Pemanfaatan Jaringan Irigasi
4. 8.Ijin Pengubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi XIII. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIJINAN :
5. 1.Ijin Penelitian yang dilakukan Individu atau Perusahaan yang Bersifat Komersil NO BIDANG, JENIS NON PERIJINAN 1 2 I. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
6. 1.Surat Rekomendasi Kelayakan Pengolahan {SKP) il. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
7. 1.Surat Rekomendasi Pembuangan Air Limbah Ke Laut il. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8. 1.Rekomendasi terhadap permohonan ian JASTIP untuk kantor pusat (Ijin dari Dirjen Postel)
9. 2.Rekomendasi terhadap permohonxt izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) (Ijin dari Dirjen Postel)
10. 3.Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan tzin penyelenggaraan Televisi (Ijinnya dari Menteri)
11. 4.Rekomendasi penempatan terhadap permohonan izin pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, bersama dengan Dinas Perhubungan (Rekomendasi KKOP), Dinas Tarukim (Rekomendasi Konstruksi), BPN (Rekomendasi Lokasi) dan Pemerintah Kab/Ko (izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi bersama) (Ijinnya dari Bupati) IV. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN
12. 1.Angka Pengenal Importir PERDAGANGAN GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Aslinya UM, Pembina UtalMMuda (IVl c) NIP. 19590227 198003 1 004 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2014 BIDANG, JENIS PERIJINAN YANG TIDAK DILIMPAHKAN KEWENANGAN PENANDATANGANANI{YA KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU YANG DITANDATANGANI OLEH GUBERNUR NO BIDANG. JENIS PEzuJINAN 1 2 I. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
13. 1.Ijin Usaha Pertambanga:r Lintas KabupatenlKota
14. 2.Ijin Usaha Kelistrikan Lintas Kabupaten/Kota menggunakan alat berat atau bahan Peledak Lintas Kabupaten/Kota GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Aslinya M, Pembina Utada Muda (IV/c) NIP. 19590227 198003 1 004

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385U; b. 2.
4.Undang... 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun L999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2AO4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 86, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a4l2l; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a252l,; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AA3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tasrbahan kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377l.; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OAg tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2AO9 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$aafi 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12.Undang... L2. 13. t4. 18. 19. 16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 kntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44831; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a3l; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 6L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBaQ; Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a866); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indohesia Nomor a959);
17.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO9 tentang 20. Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2OO9 Nomor 14O; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63h Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reptblik Indon€sia Nomor a57811' Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1.65, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 15. 22. 2t.
23.Peraturan... 23. 24. 25. 26. 27. 24. 29. 30. 34. 31. 32. 33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8L6l; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2A06 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2AO7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Ped.oman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2Ot2 tentang Petunjuk Teknis PenSrusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 L IM-DAG/ PER/ L2 / 2OLg tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Angka Pengenal Importir Kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Republik Indonesia Nomor OI/DAGLU /PEP./ I 1201,4 tentang Pehrnjuk Teknis Dalam Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Angka Pengenal Importir Oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOg Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
35.Peraturan... 35. 36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol3 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13); Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2OLl tentang Uraian T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG, JENIS PERIJINAN, DAN NON PERIJINAN

Pasal 2

(1)BPPTSU diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, Bidang Jenis Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (21 Kewenangan penandatanganan dokumen bidang, jenis perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Jenis Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan BPPTSU mengelola semua jenis Perijinan dan Non Perijinan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
(4)Jenis Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini ditandatangani oleh Gubernur, narmln proses perijinannya dilaksanakan oleh BPPTSU. (51 BPPTSU wqiib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 3

(U Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Kepala BPPTSU berkewajiban untuk :

a.menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cegtat, transparan dan bermutu;
b.menerapkan mekanisme Perijinan dan Non Perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perijinan dan Non Perijinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
c.menyampaikan tembusan Perijinan dan Non Perijinan kepada SKPD teknis terkait;
d.menyampaikan laporan pelayanan Perijinan dan Non Perijinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya. (21 Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatcra Utara yang memuat jenis Perijinan dan Non Perijinan yang menjadi kewenangan llrovinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

(3)Dalam...
(3)Dalam Pengelolaan Perijinan dan Non Perdinan, BPPTSU juga menerapkan pelayanan secara on line.

Pasal 4

Pasal 5

(1)BPPTSU memungut Retribusi/Pendapatan dari setiap Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan pertrndang-undangan. {21 Apabila pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan telah dilimpahkan selumhnya kepada BPPTSU maka target retribusi Perijinan dan Non Perijinan menjadi target penerimaan BPPTSU.
(3)Mekanisme penerimaan pemungutan Retribusi dari setiap Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan oleh BPPTSU sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundangan- undangan.
(4)Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(3)oleh pemohon Perijinan dan Non Perijinan disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sumut dan tembusan Surat Tanda Setoran tersebut disampaikan kepada BPPTSU.
(5)BPPTSU wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi atas Perijinan d.an Non Perijinan setiap bulan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 6

(1)Perijinan dan Non Perijinan diterbitkan BPPTSU, setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait. (21 Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

1.Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
2.Ijin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
3.Ijin Usaha Perkebunan (IUP)
4.Ijin Perubahan Luas Lahan
5.Ijin Pembahan Jenis Tanaman
6.Ijin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan
7.Ijin Diversifikasi Usaha U BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIJINAN :
1.Surat Ijin Pembudidayaan Ikan (SIPB) di Laut dan Perairan Umum Lintas Kabupaten/Kota m BIDANG KEHUTANAN PERIJINAN :
1.Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) Dengan Kapasitas Produksi di atas 2.000 m3 s.d 6.000 mg
2.Perluasan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Produksi 2.OOO ms s.d 6.000 m3 per tahun
3.Ijin Usaha Pemanfaatan Serta Rehabilitasi di Taman Hutan Raya Skala Provinsi
4.Surat Ijin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Hutan Raya ry. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PERIJINAN :
1.Ijin Lingkungan V. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERIJINAN :
1.Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) Yang Skala Investasinya di atas Rp. 1O Milyar Tidak Termasuk Tanah Bangunan dan Tempat Usaha {masih berlangsung}
2.Penerbitan Ijin Kawasan Industri yang lokasinya Lintas Kabupaten/Kota
3.Perubahan Alamat dan Penanggung jawab Industri.
4.Ijin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip
5.Iiin Perluasan Usaha Industri NO BIDANG, JENIS PEzuJINAN 1 2

u.BIDANG KESEHATAN PERIJINAN:
1. 1.Pemberian Ijin Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah Maupun Swasta: A. Penetapan Ijin Mendirikan B. Penetapan Ijin Operasional
2. 2.Surat Ijin Pendirian Rumah Sakit KelaS B Non Pendidikan
3. 3.Surat Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan
4. 4.Surat Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Kelas B Non Pendidikan VII. BIDANG BINA MARGA PERIJINAN :
5. 1.Ijin Pemakaian Bahu Jalan Atas Pemasangan Papan Reklame, Neon Box Yang Terkena Jalan Provinsi
6. 2.Ijin Pemnkaian Kain Rentang/Spanduk
7. 3.Ijin Pemakaian Tanah Untuk Warung, Depot dan Bangunan Tidak Permanen
8. 4.Ijin Pemakaian Tanah Untuk Pertanian VIII. BIDANG PERHUBUNGAN PERIJINAN :
9. 1.Darat A. Ijin Trayek 1) Angkutan Pemadu Moda 2l Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Antar Jemput 3) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan 4l Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Permukiman B. Ijin Insidentil Untuk Trayek Antar Kota Antar Provinsi C. Ijin Operasi : 1) Angkutan Taksi ke dan dari Bandara serta antar Kota dalam Propinsi 2) Angkutan Sewa
10. 2.Udara A. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
11. 3.Laut A. Surat Ijin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUP EMKL) B. Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Bagr Pemsahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Kabupate n / Kota dalam Wilavah Provinsi Setempat NO BIDANG, JENIS PERIJINAN I 2 C. Ijin Usaha Pelayaran Ralryat BaSl Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan antan Provinsi dan Internasional (Lintas Batas) D. Ijin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Feralatan Penunjang Angkutan Laut E. Surat Ijin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas F. Surat Ijin Usaha Tally Mandiri (SIUTM) G. Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPR) Ix. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERIJINAN :
12. 1.Surat Ijin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang
13. 2.Surat Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio
14. 3.Surat Ijin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator
15. 4.Surat Ijin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi
x.BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PERIJINAN :
1. 1.Ijin Tehaga Technical Senrice (TS) Pada Peiusahaan Peternakan dan Distributor Obat Hewan
2. 2.Ijin Peredaran Bahan AsaI Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan di Pasar Non ?radisional (Plaza/ Supermarket)
3. 3.Ijin Distribusi Obat Hewan
4. 4.Ijin Distribusi Pakan Ternak
5. 5.Ijin Distribusi Mesin Peternakan
x.BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI PERIJINAN :
1. 1.Penetapan Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Unruk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya Lintas Kabupaten/Kota Penetapan Ijin operasional Pembangkit Listrik yang Fasilitas Instalasinya Mencakup Lintas Kabupaten / Kota Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang menjual Tenaga Listrik dan/ atau menyewakan Jaringan Tenaga Listrik kepada Badan usaha yang Ijinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Penetapan Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Ijin operasi yang Ijinnya Ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Penetapan Ijin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Iiin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi 2. 3. 4. 5. NO BIDANG, JENIS PERIJINAN 1 2
2. 6.Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral dan Batubara yang Lintas Kabupaten/ Kota
3. 7.Pembenan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral dan Batubara
4. 8.Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik meliputi ljin Usaha Jasa Penunjang Listrik dan Ijin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik
5. 9.Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Panas Bumi XII. BIDANG PENGELOI,AAN SUMBER DAYA AIR PERIJINAN :
6. 1.Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP) di Provinsi Sumatera Utara meliputi :
a.Pemanfaatan Air Danau
b.Pemanfaatan Air Sungai c.Pemanfaatan Air Laut yang berada di darat yang mengatur perlindungan kuantitas dan kualitas air permukaan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi
1. 2.Ijin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah
2. 3.Ijin Usaha Pemanflaatan Jasa Lingkungan Air
a.Ijin Peningkatan Jaringan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air
1. 5.Ijin Peningkatan Jaringan Irigasi oleh Badan Usaha, Badan Sosial atau Perorangan
2. 6.Ijin Pembangun€Ln Jaringan Irigasi
3. 7.Ijin Pemanfaatan Jaringan Irigasi
4. 8.Ijin Pengubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi XIII. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIJINAN :
5. 1.Ijin Penelitian yang dilakukan Individu atau Perusahaan yang Bersifat Komersil NO BIDANG, JENIS NON PERIJINAN 1 2 I. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
6. 1.Surat Rekomendasi Kelayakan Pengolahan {SKP) il. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
7. 1.Surat Rekomendasi Pembuangan Air Limbah Ke Laut il. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8. 1.Rekomendasi terhadap permohonan ian JASTIP untuk kantor pusat (Ijin dari Dirjen Postel)
9. 2.Rekomendasi terhadap permohonxt izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) (Ijin dari Dirjen Postel)
10. 3.Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan tzin penyelenggaraan Televisi (Ijinnya dari Menteri)
11. 4.Rekomendasi penempatan terhadap permohonan izin pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, bersama dengan Dinas Perhubungan (Rekomendasi KKOP), Dinas Tarukim (Rekomendasi Konstruksi), BPN (Rekomendasi Lokasi) dan Pemerintah Kab/Ko (izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi bersama) (Ijinnya dari Bupati) IV. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN
12. 1.Angka Pengenal Importir PERDAGANGAN GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Aslinya UM, Pembina UtalMMuda (IVl c) NIP. 19590227 198003 1 004 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2014 BIDANG, JENIS PERIJINAN YANG TIDAK DILIMPAHKAN KEWENANGAN PENANDATANGANANI{YA KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU YANG DITANDATANGANI OLEH GUBERNUR NO BIDANG. JENIS PEzuJINAN 1 2 I. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
13. 1.Ijin Usaha Pertambanga:r Lintas KabupatenlKota
14. 2.Ijin Usaha Kelistrikan Lintas Kabupaten/Kota menggunakan alat berat atau bahan Peledak Lintas Kabupaten/Kota GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Aslinya M, Pembina Utada Muda (IV/c) NIP. 19590227 198003 1 004