Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2014
- Nomor
- 29
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Pedinan dan Non Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32741; Mengingat : 1.
b. 2.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun L999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2AO4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 86, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a4l2l; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a252l,; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AA3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tasrbahan kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377l.; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OAg tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2AO9 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$aafi 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
L2. 13. t4. 18. 19. 16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 kntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44831; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a3l; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 6L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBaQ; Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a866); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indohesia Nomor a959);
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2OO9 Nomor 14O; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63h Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reptblik Indon€sia Nomor a57811' Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1.65, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 15. 22. 2t.
23. 24. 25. 26. 27. 24. 29. 30. 34. 31. 32. 33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8L6l; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2A06 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2AO7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Ped.oman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2Ot2 tentang Petunjuk Teknis PenSrusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 L IM-DAG/ PER/ L2 / 2OLg tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Angka Pengenal Importir Kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Republik Indonesia Nomor OI/DAGLU /PEP./ I 1201,4 tentang Pehrnjuk Teknis Dalam Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Angka Pengenal Importir Oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOg Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
35. 36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol3 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13); Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2OLl tentang Uraian T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);
BAB II
(21 Kewenangan penandatanganan dokumen bidang, jenis perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(51 BPPTSU wqiib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.
(U Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Kepala BPPTSU berkewajiban untuk :
(21 Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatcra Utara yang memuat jenis Perijinan dan Non Perijinan yang menjadi kewenangan llrovinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.
Kepala Badan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikanl mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
{21 Apabila pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan telah dilimpahkan selumhnya kepada BPPTSU maka target retribusi Perijinan dan Non Perijinan menjadi target penerimaan BPPTSU.
(21 Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut bidang dan jenisnya masing-masing. KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan penandatanganan dokumen pemberian atau penolakan Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang semula berada pada berbagai SKPD Teknis Terkait di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB IV... KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 20ll tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OlL Nomor 37l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 28 Agustus 2O14 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 1 September 2Ol4 SEKREf,ARIS DAERAH PROVTNSI SUMATERA UTARA, ttd. NURDIN LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI4 NOMOR 29 Pembina U (IV/c) NrP. 19590227 198003 1 004 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2074 KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIJINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA NO BIDANG, JENIS PERIJINAN 1 2 I. BIDANG PERKEBUNAN PERIJINAN :
A. Penetapan Ijin Mendirikan B. Penetapan Ijin Operasional
1) Angkutan Pemadu Moda 2l Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Antar Jemput 3) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan 4l Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Permukiman B. Ijin Insidentil Untuk Trayek Antar Kota Antar Provinsi C. Ijin Operasi : 1) Angkutan Taksi ke dan dari Bandara serta antar Kota dalam Propinsi 2) Angkutan Sewa
3. 4. 5. NO BIDANG, JENIS PERIJINAN 1 2
GATOT PUJO NUGROHO Aslinya UM, Pembina UtalMMuda (IVl c) NIP. 19590227 198003 1 004 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2014 BIDANG, JENIS PERIJINAN YANG TIDAK DILIMPAHKAN KEWENANGAN PENANDATANGANANI{YA KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU YANG DITANDATANGANI OLEH GUBERNUR NO BIDANG. JENIS PEzuJINAN 1 2 I. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
GATOT PUJO NUGROHO Aslinya M, Pembina Utada Muda (IV/c) NIP. 19590227 198003 1 004
Membuka PDF…