DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2018

Nomor: 29
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Indeks "K" dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra Di Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (krnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 1O5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa22): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a781; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun t999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 131, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); Menimbang Mengingat 1. a. b" 2. 3.
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AM tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAV tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2AL4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembarrgan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Transmigrasi; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140 19 I 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A73 Nomor 118O); Peraturan Menteri Pertanian Nomor I I IPERMENTAN / OT. AA / 3 / 2AI5 Tahun 20 1 5 tentang Sistem Sertifikat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor a32l; Instruksi Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR; Instruksi Menteri Pertanian Nomor 3O Tahun 1984 tentang Peningkatan Produksi Perkebunan; Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2ALA tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas- dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6); 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MEMUTUSKAN: Vlenetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDEKS "K" DAN PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelengg:araar: urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralryat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.
6.Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi SumateraUtara.
7.Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak rnencapai skala tertentu.
8.Pekebun Swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan.
9.Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kecamatan yang membentuk kelembagaall yang diketahui Dinas Kabupaten/Kota. yang membidangi perkebunan
10.Perusahaan Perkebunan adalah badan usahayang berbadan hukum yang memiliki PKS, dan mengelola usaha perkebunan dengan komoditi sejenis.
11.Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun mitra plasmalswadaya.
12.Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS, adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun mitra yang diterima Pabrik Kelapa Sawit yang seianjutnya disingkat PKS tidak lebih dari 24 jam sesudah panen.
13.Crude Palm Oil yang selanjutnya CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
74.Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
15.Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK dan cangkang (she11).
16.Rendemen CPO, PK dan sisa cangkang adalah berat CPO, PK dan sisa cangkang yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 1OO%.
17.Indeks "K" adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
18.Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Tim Provinsi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk membantu menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun.
19.Assosiasi Pekebun adalah lembaga yang mewakili pekebun. 2A. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
21.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah lzin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
22.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industi pengolahan hasil perkebunan.
23.Izin Usaha Perkeburlan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN INDEKS "K'

Pasal 2

(1)Penetapan Indeks 'tKt' bulan berjalan, menggunakan data pendukung 1 (satu) bulan sebelumnya. {2} Semua PI(S yang mengolah TBS mitra wajib memasukkan Indeks "K" setiap bulan.

Pasal 3

(l) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat {1} dilaksanakan berdasarkan komponen biaya :

a.pengolahan;
b.pemasaran;
c.pengangkutan ke pelabuhan;
d.pen5rusutan pabrik;
e.biaya operasional tidak langsung (BOTL).

(2)Komponen dan cara perhitungan besarnya indeks ilKtt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data aktual.

Pasal 4

(1)Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) menggunakan Rumus sebagai berikut : Kp-r, = --------- -11-T-: ----- x1o0% (HCPOp-11 xRCPOgt ersy)+(HPK p-r; xRPK(ert exsy) dengan pengertian : HTBSIe-I1 = Nilai TBS di Pabrik; HCPOIe-ry = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih); HPKp-r1 = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit RCPOlem ms1 = Rendemen minyak sawit kasar aktual di PKS RPKott pxst = Rendemen inti sawit aktual di PKS {21 Komponen penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (u {21
(3)Pasa] 5 Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Provinsi. Usulan data pendukung Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat penetapan Indeks "K" setiap awal bulan. Hal-hal yang wajib dipatuhi dalam proses penetapan Indeks "K" sebagai berikut:
1. a.Harga CPO dan PK {Free On Board} yang disampaikan perusahaarl merupakan harga penjualan CPO dan PK (Free On Board) Sumatera Utara termasuk PPn yang dilengkapi dengan bukti jual beli dan invoice CPO dan PK pada periode 1 (satu) minggu sebelumnya;
2. b.Apabila harga CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b) terjadi deviasi 2,5olo {dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Provinsi TBS kelapa sawit pekebun maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan. Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan maka harga CPO dan atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik badan usaha negara;
3. c.Perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK harus melaporka-n secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Tim Provinsi dan Perusahaan ini wajib menghadiri rapat Tim Provinsi;
4. d.Apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan verilikasi data.
5. e.Apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan indeks "K" dengan menggunakan indeks "K" rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan;
6. f.Apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan/atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarilikasi data, yang biaya Tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
7. g.Perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitra plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan indeks "K" dan duduk sebgai anggota Tim;
8. h.Petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan indeks "K' haru$ memp\rnyai kewenangan atas nama perusahaan yang bersangkutan; Apabila terdapat usulan Indeks "Ktt perusahaan yang meragukan, maka Tim Provinsi melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila hasil klari{ikasi dapat diterima, maka Tim Provinsi tetap menyertakan indeks 'rKtr perusahaan tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang indeks "K" provinsi jika tidak memenuhi maka menggunakan data rata-rata indeks "K" Tim Provinsi.

BAB III

PENEIAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

Pasal 6

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra adalah :

a.kontrak penjualan CPO dan PK periode 1 (satu) minggu sebelumnya dan harus diperlihatkan kepada Tim Provinsi;
b.daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satui minggu sebelumnya;
c.rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
d.rendemen CPO dan PK bagi TBS pekebun swadaya diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan hasil pengujian rendemen CPO dan PK pekebun swadaya oleh PPKS;
e.rendemen sisa cangkang ditetapkan 1,0 o/o - 2,A a/o;
f.apabila diantara beberapa PKS tidak menyerahkan data huruf a dan huruf b, maka Tim Penetapan Harga TBS menetapkan harga CPO dan PK dengan mengacu pada Harga Tender CPO dan PK yang bersumber dari kantor pemasaran bersama milik badan usaha negara.

Pasal 7

(1)Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra dilakukan pada hari rabu setiap minggu. (21 Penetapan harga TBS menggunakan rumus : H TBS = K (H msx R ms + H isx R is) dengan pengertian : H TBS : Harga TBS kelapa sawit yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg K Hms His Ris Rms Harga penjualan sisa cangkang perusahaan diperhitungkan berdasarkan invoice setiap minggu disertai dengan tonase penjualan. Nilai penjualan cangkalg akan diperhitungkan sebagai tambahan pada harga TBS pekebun mitra. Nilai penjualan cangkang yang diterima oleh pekebun berdasarkan pada rasio antara TBS mitra dengan TBS inti dengan memperhitungkan biaya handling. Indek proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam %o. Harga rata-rata minyak sawit (CPOI tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode hari Selasa sebelum penetapan harga satu minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/KS Rendemen minyak sawit CPO, dinyatakan dalam persentase {%} berasal dari rendemen tabel untuk Mitra Plasma dan rendemen perjanjian untuk Mitra Swadaya Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada hari Selasa periode satu minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari rendemen tabel untuk Mitra Plasma dan rendemen perjanjian untuk Mitra Swadaya
(3)t4)
(5)

BAB IV

KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN HARGA TBS KELAPA SAWI? PRODUKSI PEKEBUN MITRA (r) (z)

Pasal 8

Pekebun Swadaya membentuk kelembagaan seperti kelompok atau koperasi yang merupakan wakil pekebun yang bermitra dengan pemsahaan perkebunan pemilik PKS dalam bentuk Mitra Swadaya. Pekebun Mitra Inti Plasma dan Mitra Swadaya wajib menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. (g) Perjanjian Kerjasama Mitra swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harr.s secara tertulis diketahui oleh Gubernur yang memuat antara lain:

a.jenis dan umur tanaman pada (Perbandingan Tenera dan Dura); setiap hamparan
b.rendemen CPO dan PK untuk setiap hamparan (a), berdasarkan hasil survey Perusahaan Mitra dengan Dinas yang membidangi perkebunan, dan atau institusi independen yang ditunjuk oleh pemerintah;
c.sistem penetapan rendemen menggunakan berdasarkan umur tanaman pada areal dengan tahun tanam yang sama atau menggunakan berat tandan pada areal yang tahun tanam berbeda;
d.persyaratan mutu TBS, seperti buah mentah, persentase brondolan, gagang panjang, buah busuk, buah kotor dan sebagainya, yang harus dipenuhi oleh Mitra Swadaya;
e.mutu TBS yang tidak memenuhi syarat bahan baku pabrik sebagaimana yang dimaksud (d) dikenakan penalty dan TBS yang memenuhi seluruh persyaratan akan diberi insentif sebesar 4,O o/o. (+) Gubernur dalam melaksanakan Pedanjian Ke{asama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas. (S) Setiap kemitraan kewenangan yang terbentuk antara perusahaan dan pekebun mitra harus diketahui oleh Dinas dan menyampaikan kepada Tim Provinsi. (e) Bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(D semua PKS yang bermitra di wilayah Provinsi sumatera utara wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit Mitra plasma dan Mitra Swadaya melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oletr Gubernur. Q) Pembelian TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan secara langsung oleh PKS, tidak boleh melalui pedagang perantara. (g) Pekebun swadaya yang belum bermitra, perlu didorong untuk membentuk lembaga yang mewakili mereka untuk bermitra d.engan pemilik PKS. (+) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Gubernur, melalui Dinas. (D (z) (f) Kemitraan yang akan dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas olah PKS, sehingga tidak terjadi over capacifr. (e) Bahan baku PKS yang sudah mencapai kapasitas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS pekebun kelapa sawit mitra dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan.

Pasal 10

perusahaan dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul. Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah berkoordinasi dan diketahui oleh Kepda Dinas.

Pasal 11

Luas lahan Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya berkisar 20 - 50 Ha dan terdapat dalam satu kecamatan. Lembaga atau kelompok tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil pekebun lainnya baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra. Pedanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {21 dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungiawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.

Pasal 12

(1)Kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya mempunyai kewajiban:
1. a.mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang mempunyai PKS, tembusan permohonan disampaikan kepada Dinas;
2. b.membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima PKS sesuai isi perjanjian kerjasama mitra swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang dituangkan dalam surat perjanjian yang diketahui oleh Dinas.
(1)(21
(3)10
1. c.melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetqjuan. (21 Untuk kelancaran operasional kelembagaan kelompok, semua anggota lembaga wajib mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap bulan yang besarnya maksimal lo/o (sesuai dengan kemampuan lembaga) dari nilai TBS yang dihasilkan masing-masing anggota dan pengurus yang ada.
(3)Dana operasional kelembagaan yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibukukan, dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan kelompok serta dilaporkan setiap akhir tahun kepada semua anggota oleh ketua kelompok.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 131, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); Menimbang Mengingat 1. a. b" 2. 3.
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AM tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAV tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2AL4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembarrgan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Transmigrasi; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140 19 I 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A73 Nomor 118O); Peraturan Menteri Pertanian Nomor I I IPERMENTAN / OT. AA / 3 / 2AI5 Tahun 20 1 5 tentang Sistem Sertifikat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor a32l; Instruksi Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR; Instruksi Menteri Pertanian Nomor 3O Tahun 1984 tentang Peningkatan Produksi Perkebunan; Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2ALA tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas- dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6); 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MEMUTUSKAN: Vlenetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDEKS "K" DAN PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelengg:araar: urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralryat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.
6.Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi SumateraUtara.
7.Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak rnencapai skala tertentu.
8.Pekebun Swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan.
9.Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kecamatan yang membentuk kelembagaall yang diketahui Dinas Kabupaten/Kota. yang membidangi perkebunan
10.Perusahaan Perkebunan adalah badan usahayang berbadan hukum yang memiliki PKS, dan mengelola usaha perkebunan dengan komoditi sejenis.
11.Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun mitra plasmalswadaya.
12.Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS, adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun mitra yang diterima Pabrik Kelapa Sawit yang seianjutnya disingkat PKS tidak lebih dari 24 jam sesudah panen.
13.Crude Palm Oil yang selanjutnya CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
74.Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
15.Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK dan cangkang (she11).
16.Rendemen CPO, PK dan sisa cangkang adalah berat CPO, PK dan sisa cangkang yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 1OO%.
17.Indeks "K" adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
18.Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Tim Provinsi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk membantu menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun.
19.Assosiasi Pekebun adalah lembaga yang mewakili pekebun. 2A. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
21.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah lzin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
22.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industi pengolahan hasil perkebunan.
23.Izin Usaha Perkeburlan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN INDEKS "K'

Pasal 2

(1)Penetapan Indeks 'tKt' bulan berjalan, menggunakan data pendukung 1 (satu) bulan sebelumnya. {2} Semua PI(S yang mengolah TBS mitra wajib memasukkan Indeks "K" setiap bulan.

Pasal 3

(l) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat {1} dilaksanakan berdasarkan komponen biaya :

a.pengolahan;
b.pemasaran;
c.pengangkutan ke pelabuhan;
d.pen5rusutan pabrik;
e.biaya operasional tidak langsung (BOTL).

(2)Komponen dan cara perhitungan besarnya indeks ilKtt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data aktual.

Pasal 4

(1)Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) menggunakan Rumus sebagai berikut : Kp-r, = --------- -11-T-: ----- x1o0% (HCPOp-11 xRCPOgt ersy)+(HPK p-r; xRPK(ert exsy) dengan pengertian : HTBSIe-I1 = Nilai TBS di Pabrik; HCPOIe-ry = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih); HPKp-r1 = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit RCPOlem ms1 = Rendemen minyak sawit kasar aktual di PKS RPKott pxst = Rendemen inti sawit aktual di PKS {21 Komponen penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (u {21
(3)Pasa] 5 Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Provinsi. Usulan data pendukung Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat penetapan Indeks "K" setiap awal bulan. Hal-hal yang wajib dipatuhi dalam proses penetapan Indeks "K" sebagai berikut:
1. a.Harga CPO dan PK {Free On Board} yang disampaikan perusahaarl merupakan harga penjualan CPO dan PK (Free On Board) Sumatera Utara termasuk PPn yang dilengkapi dengan bukti jual beli dan invoice CPO dan PK pada periode 1 (satu) minggu sebelumnya;
2. b.Apabila harga CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b) terjadi deviasi 2,5olo {dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Provinsi TBS kelapa sawit pekebun maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan. Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan maka harga CPO dan atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik badan usaha negara;
3. c.Perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK harus melaporka-n secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Tim Provinsi dan Perusahaan ini wajib menghadiri rapat Tim Provinsi;
4. d.Apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan verilikasi data.
5. e.Apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan indeks "K" dengan menggunakan indeks "K" rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan;
6. f.Apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan/atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarilikasi data, yang biaya Tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
7. g.Perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitra plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan indeks "K" dan duduk sebgai anggota Tim;
8. h.Petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan indeks "K' haru$ memp\rnyai kewenangan atas nama perusahaan yang bersangkutan; Apabila terdapat usulan Indeks "Ktt perusahaan yang meragukan, maka Tim Provinsi melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila hasil klari{ikasi dapat diterima, maka Tim Provinsi tetap menyertakan indeks 'rKtr perusahaan tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang indeks "K" provinsi jika tidak memenuhi maka menggunakan data rata-rata indeks "K" Tim Provinsi.

BAB III

PENEIAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

Pasal 6

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra adalah :

a.kontrak penjualan CPO dan PK periode 1 (satu) minggu sebelumnya dan harus diperlihatkan kepada Tim Provinsi;
b.daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satui minggu sebelumnya;
c.rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
d.rendemen CPO dan PK bagi TBS pekebun swadaya diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan hasil pengujian rendemen CPO dan PK pekebun swadaya oleh PPKS;
e.rendemen sisa cangkang ditetapkan 1,0 o/o - 2,A a/o;
f.apabila diantara beberapa PKS tidak menyerahkan data huruf a dan huruf b, maka Tim Penetapan Harga TBS menetapkan harga CPO dan PK dengan mengacu pada Harga Tender CPO dan PK yang bersumber dari kantor pemasaran bersama milik badan usaha negara.

Pasal 7

(1)Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra dilakukan pada hari rabu setiap minggu. (21 Penetapan harga TBS menggunakan rumus : H TBS = K (H msx R ms + H isx R is) dengan pengertian : H TBS : Harga TBS kelapa sawit yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg K Hms His Ris Rms Harga penjualan sisa cangkang perusahaan diperhitungkan berdasarkan invoice setiap minggu disertai dengan tonase penjualan. Nilai penjualan cangkalg akan diperhitungkan sebagai tambahan pada harga TBS pekebun mitra. Nilai penjualan cangkang yang diterima oleh pekebun berdasarkan pada rasio antara TBS mitra dengan TBS inti dengan memperhitungkan biaya handling. Indek proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam %o. Harga rata-rata minyak sawit (CPOI tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode hari Selasa sebelum penetapan harga satu minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/KS Rendemen minyak sawit CPO, dinyatakan dalam persentase {%} berasal dari rendemen tabel untuk Mitra Plasma dan rendemen perjanjian untuk Mitra Swadaya Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada hari Selasa periode satu minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari rendemen tabel untuk Mitra Plasma dan rendemen perjanjian untuk Mitra Swadaya
(3)t4)
(5)

BAB IV

KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN HARGA TBS KELAPA SAWI? PRODUKSI PEKEBUN MITRA (r) (z)

Pasal 8

a.jenis dan umur tanaman pada (Perbandingan Tenera dan Dura); setiap hamparan
b.rendemen CPO dan PK untuk setiap hamparan (a), berdasarkan hasil survey Perusahaan Mitra dengan Dinas yang membidangi perkebunan, dan atau institusi independen yang ditunjuk oleh pemerintah;
c.sistem penetapan rendemen menggunakan berdasarkan umur tanaman pada areal dengan tahun tanam yang sama atau menggunakan berat tandan pada areal yang tahun tanam berbeda;
d.persyaratan mutu TBS, seperti buah mentah, persentase brondolan, gagang panjang, buah busuk, buah kotor dan sebagainya, yang harus dipenuhi oleh Mitra Swadaya;
e.mutu TBS yang tidak memenuhi syarat bahan baku pabrik sebagaimana yang dimaksud (d) dikenakan penalty dan TBS yang memenuhi seluruh persyaratan akan diberi insentif sebesar 4,O o/o. (+) Gubernur dalam melaksanakan Pedanjian Ke{asama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas. (S) Setiap kemitraan kewenangan yang terbentuk antara perusahaan dan pekebun mitra harus diketahui oleh Dinas dan menyampaikan kepada Tim Provinsi. (e) Bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

(1)Kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya mempunyai kewajiban:
1. a.mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang mempunyai PKS, tembusan permohonan disampaikan kepada Dinas;
2. b.membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima PKS sesuai isi perjanjian kerjasama mitra swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang dituangkan dalam surat perjanjian yang diketahui oleh Dinas.
(1)(21
(3)10
1. c.melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetqjuan. (21 Untuk kelancaran operasional kelembagaan kelompok, semua anggota lembaga wajib mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap bulan yang besarnya maksimal lo/o (sesuai dengan kemampuan lembaga) dari nilai TBS yang dihasilkan masing-masing anggota dan pengurus yang ada.
(3)Dana operasional kelembagaan yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibukukan, dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan kelompok serta dilaporkan setiap akhir tahun kepada semua anggota oleh ketua kelompok.