DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020

Nomor: 29
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tbgas, FUngsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11031;;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 2 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah.
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasar.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur yang mempunyai tugas memberikan telahaan mengenai masalah Pemerintahan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.
10.Penggantian Antar Waktu yang selanjutnya disingkat PAW.
11.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara.
13.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara. 4
14.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Ranperda.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Sumatera Utara.
17.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Provinsi Sumatera Utara.
18.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah Rencana Kerja Provinsi Sumatera Utara.
19.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
21.Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
22.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah.
23.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat LPPD.
24.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban di Lingkungan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat LKPJ.
25.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat LKPD.
26.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
27.Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK.
28.Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA. 5
29.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPPA.
30.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar Operasional Prosedur Provinsi Sumatera Utara.
31.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara.
32.Indikator Kinerja Kunci, yang selanjutnya disingkat IKK.
33.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP.
34.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP.
35.Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU.
36.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU.
37.Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Langsung, yang selanjutnya disingkat LS.
38.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya SPD.
39.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya SPP.
40.Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM.
41.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D.
42.Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ.
43.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA.
44.Prioritas Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS.
45.Kebijakan Umum Perubahan APBD, yang selanjutnya disingkat KUPA.
46.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NHPD.
47.Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Utara.
48.Kepala Daerah berkedudukan sebagai Pemilik Modal selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala 6 kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
49.APPSI adalah singkatan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.
50.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan dan pembinaan tugas penyelenggaraan urusan hukum, kelembagaan Perangkat Daerah, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, perekonomian, pembangunan, perencanaan, kesejahteraan sosial, aset serta memberikan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, Kerja Sama kepada seluruh Perangkat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Inspektorat Daerah.
(2)Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat Daerah serta Staf Ahli Gubernur;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. d.pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. e.pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya; 7
6. f.pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur, sesuai standar yang ditetapkan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas :
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Biro;
3. c.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada Staf Alhi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah; dan
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi 8 kependudukan, pencatatan sipil, penanggulangan bencana, dan kesatuan bangsa dan politik.
(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, penanggulangan bencana, dan kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
5. e.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang:
  1. 1.Inspektorat;
  2. 2.Sekretariat DPRD;
  3. 3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  7. 7.Dinas Pendidikan;
  8. 8.Dinas Kesehatan; 9
  9. 9.Dinas Sosial;
  10. 10.Dinas Pemuda dan Olahraga;
  11. 11.Dinas Tenaga Kerja;
  12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  13. 13.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  14. 14.Satuan Polisi Pamong Praja.
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
7. g.memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
8. h.melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah, sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan.
(4)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro dan Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas ke Biro dan Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. d.melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Biro dan Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 10
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu:
1. a.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. b.Biro Kesejahteraan Rakyat;
3. c.Biro Hukum.

Pasal 4

(1)Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.
(2)Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)Asisten Perekonomian dan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa; 11
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
5. e.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas;
  1. 1.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  2. 2.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
  3. 3.Dinas Perkebunan;
  4. 4.Dinas Kehutanan;
  5. 5.Dinas Kelautan dan Perikanan;
  6. 6.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  7. 7.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  8. 8.Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi;
  9. 9.Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
  10. 10.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  11. 11.Dinas Lingkungan Hidup;
  12. 12.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  13. 13.Dinas Perhubungan;
  14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
  15. 15.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya;
7. g.memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
8. h.melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah, sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan.
(4)Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro dan Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan; 12
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas ke Biro dan Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan;
4. d.melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Biro dan Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu:
1. a.Biro Perekonomian;
2. b.Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
3. c.Biro Administrasi Pembangunan.

Pasal 5

(1)Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi umum.
(2)Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 13 administrasi umum, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)Asisten Administrasi Umum, menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan administrasi pimpinan;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Biro dan Perangkat Daerah di bidang administrasi umum;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, administrasi umum dan administrasi pimpinan;
5. e.mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
  1. 1.Badan Kepegawaian Daerah;
  2. 2.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  4. 4.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  5. 5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  6. 6.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  7. 7.Badan Penghubung Provinsi;
  8. 8.Dinas Perpustakaan dan Arsip; dan
  9. 9.Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. f.melaksanakan rapat internal pada lingkup unit kerja di lingkungan Asisten;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;
8. h.memberikan masukan yang perlu kepada Sekdaprovsu, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
9. i.melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekdaprovsu, sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan.
(4)Asisten Administrasi Umum mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro dan Perangkat Daerah di bidang Administrasi Umum;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, 14 dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Administrasi Umum;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas ke Biro dan Perangkat Daerah di bidang Administrasi Umum;
4. d.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Biro dan Perangkat Daerah di bidang Administrasi Umum;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Asisten Administrasi Umum; dan
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Administrasi Umum.
(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Asisten Administrasi Umum dibantu:
1. a.Biro Organisasi;
2. b.Biro Umum;
3. c.Biro Administrasi Pimpinan.

Pasal 6

(1)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, data wilayah, toponimi dan rupa bumi, standar pelayanan minimal, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fasilitasi pertanahan, fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan DPRD, penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serta administrasi perjalanan dinas luar negeri, penataan urusan kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 15 kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan Daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, pertanahan, data wilayah, toponimi, rupa bumi, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan standar pelayanan minimal;
2. b.fasilitasi pemekaran Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.fasilitasi pertanahan, pemberhentian, pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, urusan pemerintahan daerah;
4. d.fasilitasi pertanahan, pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian, pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;
5. e.pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan rekomendasi dalam rangka persyaratan pengangkatan seorang camat pada Daerah Kabupaten/Kota;
6. f.pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pada penyelengaraan dana kelurahan;
7. g.pelaksanaan administrasi perjalanan dinas luar negeri Kepala Daerah, DPRD, ASN dan pihak lain yang dibiayai APBD;
8. h.penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD;
9. i.pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan/atau antara pemerintah dengan badan usaha/swasta dalam dan luar negeri;
10. j.pembinaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, ketertiban, ketenteraman dan linmas, dukcapil, kesbangpol dan penanggulangan bencana;
11. k.fasilitasi penyelesaian NPHD dalam penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah; 16
12. l.fasilitasi penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan tugas urusan pemerintahan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta antar Kabupaten/Kota, terkait dengan perbatasan, urusan pertanahan, urusan pemilihan umum Kepala Daerah, urusan aset;
13. m.penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, IKU, SPIP, SOP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
14. n.penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
15. o.pengelolaan kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
16. p.pengelolaan keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
17. q.pengelolaan barang/aset Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
18. r.penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
(3)Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian;
3. c.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas ke Bagian pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja satuan pelaksana dan jajaran sumber daya manusia Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 17
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

(1)Bagian Pemerintahan merupakan satuan pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam perumusan kebijakan umum, pengembangan wilayah, kesatuan bangsa dan politik, ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, kebencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, tugas pertanahan, toponimi dan rupa bumi, dan administrasi biro.
(2)Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum, pengembangan wilayah, kesatuan bangsa dan politik, ketertiban, ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat, kebencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, tugas pertanahan, toponimi dan rupa bumi, dan administrasi biro yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
(3)Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, pemekaran dan penataan batas wilayah kecamatan, kelurahan, kesatuan bangsa dan politik, ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, kebencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan administrasi kecamatan (PATEN), pemberdayaan 18 masyarakat dan desa, pertanahan, toponimi dan rupa bumi;
2. b.penyajian dan melaporkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, pemekaran dan penataan batas wilayah kecamatan, kelurahan, kesatuan bangsa dan politik, ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, kebencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan administrasi kecamatan (PATEN), pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, toponimi dan rupa bumi;
3. c.pelaksanaan pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan, pemekaran dan penataan wilayah kecamatan, kelurahan, kesatuan bangsa dan politik, ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, kebencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pelayanan administrasi kecamatan (PATEN), pertanahan, toponimi dan rupa bumi;
4. d.penyajian, pelaporan dan pemberian rekomendasi sesuai dengan hasil pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan, pemekaran dan penataan batas wilayah kecamatan, kelurahan, kesatuan bangsa dan politik, ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, kebencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, toponimi dan rupa bumi;
5. e.pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
6. f.penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
7. g.pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
8. h.menyusun dan menyajikan laporan umum pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 19
9. i.pelaksanaan penyelesaian status aset peninggalan orang asing;
10. j.pelaksanaan perundingan, penetapan, penegasan dan pembangunan pilar batas Kabupaten/Kota;
11. k.pelaksanaan perundingan, pembahasan, penetapan penegasan batas wilayah Kabupaten/Kota;
12. l.pelaksanaan pengumpulan bahan potensi permasalahan pertanahan;
13. m.pelaksanaan penyusunan peta permasalahan pertanahan;
14. n.pelaksanaan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan;
15. o.pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
16. p.pelaksanaan penilaian dalam rangka penetapan kecamatan/kelurahan terbaik;
17. q.pelaksanaan fungsi kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
18. r.penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, IKU, SPIP, SOP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
19. s.pelaksanaan tugas PPID;
20. t.penyusunan laporan keuangan dan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
21. u.penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
(4)Kepala Bagian Pemerintahan, mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas kepada Subbagian; 20
4. d.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Subbagian;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan; dan
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan.
(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bagian Pemerintahan dibantu:
1. a.Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
2. b.Subbagian Pemerintahan Umum;
3. c.Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

(1)Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah merupakan satuan pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penataan batas wilayah kecamatan dan kelurahan, penyelesaian batas wilayah, penyelesaian konflik/permasalahan pertanahan, pembinaan dan pemilihan kecamatan/kelurahan terbaik;
(2)Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penataan batas wilayah kecamatan dan kelurahan/desa, penyelesaian batas wilayah, pembinaan dan penilaian kecamatan/ kelurahan terbaik, data wilayah dan toponimi, dan pembinaan Penyelengaaran Administarsi Terpadu Kecamatan (PATEN), dan fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
(3)Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah melaksanakan uraian tugas : 21
1. a.menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penataan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa, penyelesaian batas wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. b.menyajikan dan melaporkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penataan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa, penyelesaian batas wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan/Kelurahan/Desa;
3. c.menyajikan dan melaporkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pemekaran/ penggabungan kecamatan;
4. d.melaksanakan perundingan penetapan dan penegasan pilar batas wilayah Kabupaten/Kota serta Kecamatan/ Kelurahan/Desa;
5. e.melaksanakan perundingan, pembahasan, penyelesaian penegasan batas wilayah dan pembangunan pilar batas wilayah provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
6. f.melaksanakan penilaian dalam rangka penetapan kecamatan terbaik;
7. g.melaksanakan pembinaan dan monitoring dalam rangka penyelenggaraan dana kelurahan;
8. h.melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
9. i.melaksanakan pembinaan, pengkajian dan memberikan rekomendasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka persyaratan pengangkatan seorang camat;
10. j.melaksanakan pemuktahiran dan penyusunan data wilayah, rupabumi dan toponimi dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
11. k.menyiapkan bahan penyusunan dan pemutahiran pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah; 22
12. l.melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan batas wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
13. m.melaksanakan penyusunan bahan kajian dan memberikan rekomendasi dalam rangka pembentukan, pemecahan, pengabunggan dan penghapusan serta pemekaran wilayah kecamatan, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota;
14. n.menghimpun bahan potensi permasalahan pertanahan;
15. o.menyusun peta potensi permasalahan pertanahan;
16. p.melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan;
17. q.melaksanakan kajian dan memberikan rekomendasi dalam rangka penetapan lokasi pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
18. r.memfasilitasi tim persiapan pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
19. s.melakukan penelitian dalam rangka pemberian rekomendasi daftar nominatif lahan eks hak guna usaha dan hak guna usaha bagi mayarakat dan pihak lain;
20. t.menyelesaikan status aset peninggalan orang asing;
21. u.menyelenggarakan administrasi Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
22. v.menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah.
(4)Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Bagian Pemerintahan dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Subbagian 23 Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
4. d.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah.

Pasal 9

(1)Subbagian Pemerintahan Umum merupakan satuan pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam perumusan Kebijakan Pemerintahan Umum, kesbangpol, trantib linmas, kebencanaan, dukcapil, pertanahan, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
(2)Subbagian Pemerintahan Umum, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan umum, kesbangpol, trantib linmas, kebencanaan, dukcapil, pertanahan, pemerintahan kecamatan dan kelurahan fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
(3)Subbagian Pemerintahan Umum melaksanakan uraian tugas:
1. a.menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penataan wilayah Kecamatan dan Kelurahan, penyelesaian batas wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. b.menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pembinaan forkopimda, penataan 24 kawasan, dan penyelesaian konflik pertanahan, bencana serta gangguan ketenteraman dan ketertiban;
3. c.menyajikan dan melaporkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penataan wilayah kecamatan dan kelurahan, penyelesaian batas wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. d.menyajikan dan melaporkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pembinaan forkopimda, penataan kawasan, dan penyelesaian konflik pertanahan, bencana serta gangguan ketenteraman dan ketertiban;
5. e.menghimpun bahan potensi permasalahan pertanahan bencana serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
6. f.melaksanakan rapat koordinasi forkopimda;
7. g.melaksanakan pembinaan dan monitoring bencana dan gangguan ketentraman dan ketertiban
8. h.melaksanakan perundingan, penetapan dan peneguhan tapal batas wilayah Kabupaten/Kota;
9. i.melaksanakan perundingan, pembahasan, penetapan/ peneguhan dan pembangunan tapal batas wilayah Provinsi;
10. j.melaksanakan penilaian dalam rangka penetapan kecamatan terbaik;
11. k.menghimpun bahan potensi permasalahan pertanahan bencana serta gangguan ketenteraman dan ketertiban;
12. l.menyusun peta potensi permasalahan pertanahan;
13. m.melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan, bencana serta gangguan ketenteraman dan ketertiban;
14. n.melaksanakan kajian dan memberikan rekomendasi dalam rangka penetapan lokasi pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
15. o.memfasilitasi tim persiapan pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 25
16. p.melakukan penelitian dan kajian dalam rangka pemberian rekomendasi daftar nominatif lahan eks hak guna usaha dan hak guna usaha bagi mayarakat dan pihak lain;
17. q.menyelesaikan status aset peninggalan orang asing;
18. r.menyelenggarakan administrasi Subbagian Pemerintahan Umum; dan
19. s.menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Pemerintahan Umum.
(4)Kepala Subbagian Pemerintahan Umum, mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Pemerintahan Umum;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Bagian Pemerintahan dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Subbagian Pemerintahan Umum;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
4. d.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Pemerintahan Umum; dan
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Pemerintahan Umum.

Pasal 10

(1)Subbagian Tata Usaha merupakan satuan pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam pelaksanaan tugas Ketatausahaan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
(2)Subbagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset, surat- menyurat, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan serta pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang 26 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
(3)Subbagian Tata Usaha melaksanakan uraian tugas:
1. a.menghimpun bahan penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, RKT, RKA, DPA dan Anggaran Kas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. b.menghimpun bahan, menyusun dan menyajikan formasi kebutuhan pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. c.menghimpun, mengelola, dan menyajikan dokumen kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
4. d.melaksanakan urusan kesejahteraan, pengembangan karier dan pendayagunaan pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
5. e.melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi, kinerja dan disiplin pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
6. f.mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran pembantu dan pengurus barang pembantu;
7. g.menghimpun bahan, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan dan aset Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
8. h.menghimpun bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah serta rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
9. i.mengajukan pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
10. j.melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan penyimpanan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi persediaan barang, prasarana dan sarana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
11. k.melaksanakan urusan kerumahtanggaan seperti kebersihan, keindahan, keprotokolan dan upacara Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 27
12. l.mengurus ruang rapat dan tempat ibadah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
13. m.mengurus perlengkapan bangunan gedung (listrik, air, dan telepon);
14. n.mengurus kendaraan dinas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
15. o.menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan laporan aset/barang Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
16. p.menerima, mencatat, membukukan, mengendalikan, dan memonitor surat masuk Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
17. q.mencatat, membukukan, dan mendokumentasikan/ mengarsipkan, mengirim, memonitor dan melaporkan surat keluar Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
18. r.melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
19. s.menghimpun bahan, mengelola dan menyajikan informasi ke website Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
20. t.menyelenggarakan administrasi pimpinan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
21. u.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Pemerintahan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
22. v.menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan Perjanjian Kinerja, Peta Proses Bisnis, SOP, LKPJ, LPPD, SPIP dan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
(4)Kepala Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Tata Usaha;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan satuan pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan/atau satuan pelayanan lainnya dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana; 28
4. d.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Tata Usaha; dan
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1)Bagian Otonomi Daerah merupakan satuan pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang administrasi kepala daerah, DPRD, pengembangan otonomi daerah, penataan urusan dan standar pelayanan minimal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah, fasilitasi pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah, penyelenggaraan peringatan hari Otonomi Daerah, hari jadi Provinsi, fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten/Kota, orientasi tugas anggota DPRD, evaluasi tata tertib DPRD Kabupaten/Kota, pemekaran dan penggabungan daerah, serta fasilitasi Asosiasi Pemerintah Provinsi.
(2)Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan otonomi daerah, penataan urusan dan Standar Pelayanan Minimal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, fasilitasi pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan peringatan hari Otonomi Daerah, hari jadi Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 29
(3)Bagian Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan otonomi daerah di bidang pengembangan otonomi daerah, penataan urusan dan standar pelayanan minimal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, penyelenggaraan peringatan hari otonomi daerah, hari jadi Provinsi dan fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten/Kota;
2. b.pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan otonomi daerah di bidang pengembangan otonomi daerah, penataan urusan dan standar pelayanan minimal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, penyelenggaraan peringatan hari Otonomi Daerah, hari jadi Provinsi;
3. c.pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di bidang pengembangan otonomi daerah, penataan urusan dan standar pelayanan minimal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah;
4. d.fasilitasi pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten/Kota;
5. e.penyelenggaraan peringatan hari otonomi daerah, dan hari jadi Provinsi;
6. f.penyiapan administrasi pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. g.penyiapan administrasi pengangkatan dan pemberhentian serta pensiun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. h.pelaksanaan evaluasi tata tertib DPRD Kabupaten/Kota;
9. i.pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah serta serah terima jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 30
10. j.pelaksanaan administrasi SK pengangkatan dan pemberhentian anggota dan Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk Penggantian Antar Waktu;
11. k.penyiapan administrasi penunjukan Penjabat, Pelaksanaan Tugas serta Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
12. l.pelaksanaan pelantikan Penjabat Kepala Daerah, Penjabat, Pelaksana Tugas serta Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
13. m.fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. n.penyelenggaraan penataan urusan pemerintahan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. o.pemetaan urusan pemerintahan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. p.pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. q.pelaksanaan monitoring dan evaluasi penataan urusan pemerintahan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. r.penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
19. s.pengelolaan kepegawaian Bagian Otonomi Daerah;
20. t.pengelolaan keuangan Bagian Otonomi Daerah;
21. u.pengelolaan barang/aset Bagian Otonomi Daerah; dan
22. v.penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
(4)Kepala Bagian Otonomi Daerah, mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Otonomi Daerah;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian pada Bagian Otonomi Daerah;
3. c.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar 31 dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Otonomi Daerah;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada Subbagian;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan tugas dan fungsi Bagian Otonomi Daerah; dan
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Otonomi Daerah.
(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bagian Otonomi Daerah dibantu:
1. a.Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
2. b.Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan;
3. c.Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tbgas, FUngsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11031;;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 2 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah.
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasar.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur yang mempunyai tugas memberikan telahaan mengenai masalah Pemerintahan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.
10.Penggantian Antar Waktu yang selanjutnya disingkat PAW.
11.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara.
13.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara. 4
14.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Ranperda.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Sumatera Utara.
17.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Provinsi Sumatera Utara.
18.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah Rencana Kerja Provinsi Sumatera Utara.
19.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
21.Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
22.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah.
23.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat LPPD.
24.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban di Lingkungan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat LKPJ.
25.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat LKPD.
26.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
27.Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK.
28.Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA. 5
29.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPPA.
30.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar Operasional Prosedur Provinsi Sumatera Utara.
31.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara.
32.Indikator Kinerja Kunci, yang selanjutnya disingkat IKK.
33.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP.
34.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP.
35.Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU.
36.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU.
37.Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Langsung, yang selanjutnya disingkat LS.
38.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya SPD.
39.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya SPP.
40.Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM.
41.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D.
42.Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ.
43.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA.
44.Prioritas Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS.
45.Kebijakan Umum Perubahan APBD, yang selanjutnya disingkat KUPA.
46.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NHPD.
47.Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Utara.
48.Kepala Daerah berkedudukan sebagai Pemilik Modal selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala 6 kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
49.APPSI adalah singkatan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.
50.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan dan pembinaan tugas penyelenggaraan urusan hukum, kelembagaan Perangkat Daerah, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, perekonomian, pembangunan, perencanaan, kesejahteraan sosial, aset serta memberikan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, Kerja Sama kepada seluruh Perangkat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Inspektorat Daerah.
(2)Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat Daerah serta Staf Ahli Gubernur;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. d.pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. e.pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya; 7
6. f.pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur, sesuai standar yang ditetapkan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas :
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Biro;
3. c.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada Staf Alhi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah; dan
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi 8 kependudukan, pencatatan sipil, penanggulangan bencana, dan kesatuan bangsa dan politik.
(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, penanggulangan bencana, dan kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
5. e.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang:
  1. 1.Inspektorat;
  2. 2.Sekretariat DPRD;
  3. 3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  7. 7.Dinas Pendidikan;
  8. 8.Dinas Kesehatan; 9
  9. 9.Dinas Sosial;
  10. 10.Dinas Pemuda dan Olahraga;
  11. 11.Dinas Tenaga Kerja;
  12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  13. 13.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  14. 14.Satuan Polisi Pamong Praja.
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
7. g.memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
8. h.melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah, sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan.
(4)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro dan Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas ke Biro dan Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. d.melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Biro dan Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 10
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu:
1. a.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. b.Biro Kesejahteraan Rakyat;
3. c.Biro Hukum.

Pasal 4

(1)Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.
(2)Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)Asisten Perekonomian dan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa; 11
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
5. e.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas;
  1. 1.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  2. 2.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
  3. 3.Dinas Perkebunan;
  4. 4.Dinas Kehutanan;
  5. 5.Dinas Kelautan dan Perikanan;
  6. 6.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  7. 7.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  8. 8.Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi;
  9. 9.Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
  10. 10.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  11. 11.Dinas Lingkungan Hidup;
  12. 12.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  13. 13.Dinas Perhubungan;
  14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
  15. 15.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya;
7. g.memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
8. h.melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah, sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan.
(4)Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro dan Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan; 12
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas ke Biro dan Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan;
4. d.melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Biro dan Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu:
1. a.Biro Perekonomian;
2. b.Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
3. c.Biro Administrasi Pembangunan.

Pasal 5

(1)Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi umum.
(2)Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 13 administrasi umum, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)Asisten Administrasi Umum, menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan administrasi pimpinan;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Biro dan Perangkat Daerah di bidang administrasi umum;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, administrasi umum dan administrasi pimpinan;
5. e.mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
  1. 1.Badan Kepegawaian Daerah;
  2. 2.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  4. 4.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  5. 5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  6. 6.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  7. 7.Badan Penghubung Provinsi;
  8. 8.Dinas Perpustakaan dan Arsip; dan
  9. 9.Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. f.melaksanakan rapat internal pada lingkup unit kerja di lingkungan Asisten;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;
8. h.memberikan masukan yang perlu kepada Sekdaprovsu, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
9. i.melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekdaprovsu, sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan.
(4)Asisten Administrasi Umum mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro dan Perangkat Daerah di bidang Administrasi Umum;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, 14 dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Administrasi Umum;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas ke Biro dan Perangkat Daerah di bidang Administrasi Umum;
4. d.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Biro dan Perangkat Daerah di bidang Administrasi Umum;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Asisten Administrasi Umum; dan
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Administrasi Umum.
(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Asisten Administrasi Umum dibantu:
1. a.Biro Organisasi;
2. b.Biro Umum;
3. c.Biro Administrasi Pimpinan.

Pasal 6

(1)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, data wilayah, toponimi dan rupa bumi, standar pelayanan minimal, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fasilitasi pertanahan, fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan DPRD, penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serta administrasi perjalanan dinas luar negeri, penataan urusan kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 15 kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan Daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, pertanahan, data wilayah, toponimi, rupa bumi, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan standar pelayanan minimal;
2. b.fasilitasi pemekaran Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.fasilitasi pertanahan, pemberhentian, pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, urusan pemerintahan daerah;
4. d.fasilitasi pertanahan, pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian, pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;
5. e.pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan rekomendasi dalam rangka persyaratan pengangkatan seorang camat pada Daerah Kabupaten/Kota;
6. f.pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pada penyelengaraan dana kelurahan;
7. g.pelaksanaan administrasi perjalanan dinas luar negeri Kepala Daerah, DPRD, ASN dan pihak lain yang dibiayai APBD;
8. h.penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD;
9. i.pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan/atau antara pemerintah dengan badan usaha/swasta dalam dan luar negeri;
10. j.pembinaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, ketertiban, ketenteraman dan linmas, dukcapil, kesbangpol dan penanggulangan bencana;
11. k.fasilitasi penyelesaian NPHD dalam penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah; 16
12. l.fasilitasi penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan tugas urusan pemerintahan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta antar Kabupaten/Kota, terkait dengan perbatasan, urusan pertanahan, urusan pemilihan umum Kepala Daerah, urusan aset;
13. m.penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, IKU, SPIP, SOP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
14. n.penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
15. o.pengelolaan kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
16. p.pengelolaan keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
17. q.pengelolaan barang/aset Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
18. r.penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
(3)Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian;
3. c.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas ke Bagian pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja satuan pelaksana dan jajaran sumber daya manusia Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 17
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

(1)Bagian Pemerintahan merupakan satuan pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam perumusan kebijakan umum, pengembangan wilayah, kesatuan bangsa dan politik, ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, kebencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, tugas pertanahan, toponimi dan rupa bumi, dan administrasi biro.
(2)Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum, pengembangan wilayah, kesatuan bangsa dan politik, ketertiban, ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat, kebencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, tugas pertanahan, toponimi dan rupa bumi, dan administrasi biro yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
(3)Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, pemekaran dan penataan batas wilayah kecamatan, kelurahan, kesatuan bangsa dan politik, ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, kebencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan administrasi kecamatan (PATEN), pemberdayaan 18 masyarakat dan desa, pertanahan, toponimi dan rupa bumi;
2. b.penyajian dan melaporkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, pemekaran dan penataan batas wilayah kecamatan, kelurahan, kesatuan bangsa dan politik, ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, kebencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan administrasi kecamatan (PATEN), pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, toponimi dan rupa bumi;
3. c.pelaksanaan pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan, pemekaran dan penataan wilayah kecamatan, kelurahan, kesatuan bangsa dan politik, ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, kebencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pelayanan administrasi kecamatan (PATEN), pertanahan, toponimi dan rupa bumi;
4. d.penyajian, pelaporan dan pemberian rekomendasi sesuai dengan hasil pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan, pemekaran dan penataan batas wilayah kecamatan, kelurahan, kesatuan bangsa dan politik, ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, kebencanaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, toponimi dan rupa bumi;
5. e.pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
6. f.penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
7. g.pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
8. h.menyusun dan menyajikan laporan umum pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 19
9. i.pelaksanaan penyelesaian status aset peninggalan orang asing;
10. j.pelaksanaan perundingan, penetapan, penegasan dan pembangunan pilar batas Kabupaten/Kota;
11. k.pelaksanaan perundingan, pembahasan, penetapan penegasan batas wilayah Kabupaten/Kota;
12. l.pelaksanaan pengumpulan bahan potensi permasalahan pertanahan;
13. m.pelaksanaan penyusunan peta permasalahan pertanahan;
14. n.pelaksanaan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan;
15. o.pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
16. p.pelaksanaan penilaian dalam rangka penetapan kecamatan/kelurahan terbaik;
17. q.pelaksanaan fungsi kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
18. r.penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, IKU, SPIP, SOP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
19. s.pelaksanaan tugas PPID;
20. t.penyusunan laporan keuangan dan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
21. u.penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
(4)Kepala Bagian Pemerintahan, mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas kepada Subbagian; 20
4. d.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Subbagian;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan; dan
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan.
(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bagian Pemerintahan dibantu:
1. a.Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
2. b.Subbagian Pemerintahan Umum;
3. c.Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

(1)Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah merupakan satuan pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penataan batas wilayah kecamatan dan kelurahan, penyelesaian batas wilayah, penyelesaian konflik/permasalahan pertanahan, pembinaan dan pemilihan kecamatan/kelurahan terbaik;
(2)Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penataan batas wilayah kecamatan dan kelurahan/desa, penyelesaian batas wilayah, pembinaan dan penilaian kecamatan/ kelurahan terbaik, data wilayah dan toponimi, dan pembinaan Penyelengaaran Administarsi Terpadu Kecamatan (PATEN), dan fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
(3)Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah melaksanakan uraian tugas : 21
1. a.menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penataan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa, penyelesaian batas wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. b.menyajikan dan melaporkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penataan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa, penyelesaian batas wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan/Kelurahan/Desa;
3. c.menyajikan dan melaporkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pemekaran/ penggabungan kecamatan;
4. d.melaksanakan perundingan penetapan dan penegasan pilar batas wilayah Kabupaten/Kota serta Kecamatan/ Kelurahan/Desa;
5. e.melaksanakan perundingan, pembahasan, penyelesaian penegasan batas wilayah dan pembangunan pilar batas wilayah provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
6. f.melaksanakan penilaian dalam rangka penetapan kecamatan terbaik;
7. g.melaksanakan pembinaan dan monitoring dalam rangka penyelenggaraan dana kelurahan;
8. h.melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
9. i.melaksanakan pembinaan, pengkajian dan memberikan rekomendasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka persyaratan pengangkatan seorang camat;
10. j.melaksanakan pemuktahiran dan penyusunan data wilayah, rupabumi dan toponimi dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
11. k.menyiapkan bahan penyusunan dan pemutahiran pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah; 22
12. l.melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan batas wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
13. m.melaksanakan penyusunan bahan kajian dan memberikan rekomendasi dalam rangka pembentukan, pemecahan, pengabunggan dan penghapusan serta pemekaran wilayah kecamatan, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota;
14. n.menghimpun bahan potensi permasalahan pertanahan;
15. o.menyusun peta potensi permasalahan pertanahan;
16. p.melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan;
17. q.melaksanakan kajian dan memberikan rekomendasi dalam rangka penetapan lokasi pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
18. r.memfasilitasi tim persiapan pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
19. s.melakukan penelitian dalam rangka pemberian rekomendasi daftar nominatif lahan eks hak guna usaha dan hak guna usaha bagi mayarakat dan pihak lain;
20. t.menyelesaikan status aset peninggalan orang asing;
21. u.menyelenggarakan administrasi Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
22. v.menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah.
(4)Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Bagian Pemerintahan dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Subbagian 23 Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
4. d.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah.

Pasal 9

(1)Subbagian Pemerintahan Umum merupakan satuan pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam perumusan Kebijakan Pemerintahan Umum, kesbangpol, trantib linmas, kebencanaan, dukcapil, pertanahan, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
(2)Subbagian Pemerintahan Umum, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan umum, kesbangpol, trantib linmas, kebencanaan, dukcapil, pertanahan, pemerintahan kecamatan dan kelurahan fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
(3)Subbagian Pemerintahan Umum melaksanakan uraian tugas:
1. a.menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penataan wilayah Kecamatan dan Kelurahan, penyelesaian batas wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. b.menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pembinaan forkopimda, penataan 24 kawasan, dan penyelesaian konflik pertanahan, bencana serta gangguan ketenteraman dan ketertiban;
3. c.menyajikan dan melaporkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penataan wilayah kecamatan dan kelurahan, penyelesaian batas wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. d.menyajikan dan melaporkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pembinaan forkopimda, penataan kawasan, dan penyelesaian konflik pertanahan, bencana serta gangguan ketenteraman dan ketertiban;
5. e.menghimpun bahan potensi permasalahan pertanahan bencana serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
6. f.melaksanakan rapat koordinasi forkopimda;
7. g.melaksanakan pembinaan dan monitoring bencana dan gangguan ketentraman dan ketertiban
8. h.melaksanakan perundingan, penetapan dan peneguhan tapal batas wilayah Kabupaten/Kota;
9. i.melaksanakan perundingan, pembahasan, penetapan/ peneguhan dan pembangunan tapal batas wilayah Provinsi;
10. j.melaksanakan penilaian dalam rangka penetapan kecamatan terbaik;
11. k.menghimpun bahan potensi permasalahan pertanahan bencana serta gangguan ketenteraman dan ketertiban;
12. l.menyusun peta potensi permasalahan pertanahan;
13. m.melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan, bencana serta gangguan ketenteraman dan ketertiban;
14. n.melaksanakan kajian dan memberikan rekomendasi dalam rangka penetapan lokasi pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
15. o.memfasilitasi tim persiapan pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 25
16. p.melakukan penelitian dan kajian dalam rangka pemberian rekomendasi daftar nominatif lahan eks hak guna usaha dan hak guna usaha bagi mayarakat dan pihak lain;
17. q.menyelesaikan status aset peninggalan orang asing;
18. r.menyelenggarakan administrasi Subbagian Pemerintahan Umum; dan
19. s.menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Pemerintahan Umum.
(4)Kepala Subbagian Pemerintahan Umum, mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Pemerintahan Umum;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Bagian Pemerintahan dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Subbagian Pemerintahan Umum;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
4. d.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Pemerintahan Umum; dan
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Pemerintahan Umum.

Pasal 10

(1)Subbagian Tata Usaha merupakan satuan pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam pelaksanaan tugas Ketatausahaan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
(2)Subbagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset, surat- menyurat, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan serta pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang 26 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
(3)Subbagian Tata Usaha melaksanakan uraian tugas:
1. a.menghimpun bahan penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, RKT, RKA, DPA dan Anggaran Kas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. b.menghimpun bahan, menyusun dan menyajikan formasi kebutuhan pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. c.menghimpun, mengelola, dan menyajikan dokumen kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
4. d.melaksanakan urusan kesejahteraan, pengembangan karier dan pendayagunaan pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
5. e.melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi, kinerja dan disiplin pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
6. f.mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran pembantu dan pengurus barang pembantu;
7. g.menghimpun bahan, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan dan aset Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
8. h.menghimpun bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah serta rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
9. i.mengajukan pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
10. j.melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan penyimpanan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi persediaan barang, prasarana dan sarana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
11. k.melaksanakan urusan kerumahtanggaan seperti kebersihan, keindahan, keprotokolan dan upacara Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 27
12. l.mengurus ruang rapat dan tempat ibadah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
13. m.mengurus perlengkapan bangunan gedung (listrik, air, dan telepon);
14. n.mengurus kendaraan dinas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
15. o.menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan laporan aset/barang Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
16. p.menerima, mencatat, membukukan, mengendalikan, dan memonitor surat masuk Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
17. q.mencatat, membukukan, dan mendokumentasikan/ mengarsipkan, mengirim, memonitor dan melaporkan surat keluar Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
18. r.melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
19. s.menghimpun bahan, mengelola dan menyajikan informasi ke website Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
20. t.menyelenggarakan administrasi pimpinan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
21. u.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Pemerintahan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
22. v.menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan Perjanjian Kinerja, Peta Proses Bisnis, SOP, LKPJ, LPPD, SPIP dan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
(4)Kepala Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Tata Usaha;
2. b.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan satuan pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan/atau satuan pelayanan lainnya dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha;
3. c.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana; 28
4. d.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Tata Usaha; dan
6. f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1)Bagian Otonomi Daerah merupakan satuan pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang administrasi kepala daerah, DPRD, pengembangan otonomi daerah, penataan urusan dan standar pelayanan minimal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah, fasilitasi pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah, penyelenggaraan peringatan hari Otonomi Daerah, hari jadi Provinsi, fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten/Kota, orientasi tugas anggota DPRD, evaluasi tata tertib DPRD Kabupaten/Kota, pemekaran dan penggabungan daerah, serta fasilitasi Asosiasi Pemerintah Provinsi.
(2)Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan otonomi daerah, penataan urusan dan Standar Pelayanan Minimal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, fasilitasi pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan peringatan hari Otonomi Daerah, hari jadi Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 29
(3)Bagian Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan otonomi daerah di bidang pengembangan otonomi daerah, penataan urusan dan standar pelayanan minimal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, penyelenggaraan peringatan hari otonomi daerah, hari jadi Provinsi dan fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten/Kota;
2. b.pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan otonomi daerah di bidang pengembangan otonomi daerah, penataan urusan dan standar pelayanan minimal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, penyelenggaraan peringatan hari Otonomi Daerah, hari jadi Provinsi;
3. c.pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di bidang pengembangan otonomi daerah, penataan urusan dan standar pelayanan minimal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah;
4. d.fasilitasi pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten/Kota;
5. e.penyelenggaraan peringatan hari otonomi daerah, dan hari jadi Provinsi;
6. f.penyiapan administrasi pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. g.penyiapan administrasi pengangkatan dan pemberhentian serta pensiun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. h.pelaksanaan evaluasi tata tertib DPRD Kabupaten/Kota;
9. i.pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah serta serah terima jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 30
10. j.pelaksanaan administrasi SK pengangkatan dan pemberhentian anggota dan Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk Penggantian Antar Waktu;
11. k.penyiapan administrasi penunjukan Penjabat, Pelaksanaan Tugas serta Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
12. l.pelaksanaan pelantikan Penjabat Kepala Daerah, Penjabat, Pelaksana Tugas serta Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
13. m.fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. n.penyelenggaraan penataan urusan pemerintahan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. o.pemetaan urusan pemerintahan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. p.pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. q.pelaksanaan monitoring dan evaluasi penataan urusan pemerintahan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. r.penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
19. s.pengelolaan kepegawaian Bagian Otonomi Daerah;
20. t.pengelolaan keuangan Bagian Otonomi Daerah;
21. u.pengelolaan barang/aset Bagian Otonomi Daerah; dan
22. v.penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
(4)Kepala Bagian Otonomi Daerah, mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Otonomi Daerah;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian pada Bagian Otonomi Daerah;
3. c.melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar 31 dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Otonomi Daerah;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada Subbagian;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan tugas dan fungsi Bagian Otonomi Daerah; dan
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Otonomi Daerah.
(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bagian Otonomi Daerah dibantu:
1. a.Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
2. b.Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan;
3. c.Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.