DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MERUPAKAN PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERDA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN BAIK MELALUI PROSES LITIGASI MANUPUN NON LITIGASI UNTUK PERKARA PERDATA, PIDANA SERTA TATA USAHA NEGARA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Frovinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hutarm Untuk Masyarakat Miskin;

1.Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Srrmatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Mengingat 2
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a28811'
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2O0g tentang Kekuasaan Kehakiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 157, Tambahan Lembara:r Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2}fi tenta-ng Bantuan Hukum {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}rua 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52+81;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum da:r Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL3 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a2\;
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1O Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2}rc tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nnmor 63 Tahun 2OL6 tentang Perubaha:r atas Peratura:r Menteri Hukum dan Hak Asaoi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peratltran Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nomor 98); 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O1S tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2096) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O1B tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 1 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2A2l tentang Standar Layanan Bantuan Hukum {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 97);
12.Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2AZ2 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daeratr Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 58); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEhITELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daeratr adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan rrrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uru$an pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 6, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. B. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi.
9.Penerima bantuan hukum adalah warga miskin Provinsi Sumatera Utara baik secara individu maupun kelompok.
10.Masyarakat adalah masyarakat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
11.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atam kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Sumatera Utara yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa. L2" Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum. 13" Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
14.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Non Litigasi adalah proses penang€Lnan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16.Kerja sarna adalah kerja sama pemberian bantuan hukum antara Pemerintah Daerah dengan pemberi bantuan hukum yar:.g dituangkan di dalam perjanjian. L7. Dana bantuan hukum adalah anggaran yang disediakan untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada APBD Provinsi Sumatera Utara.
18.Pelaksana Bantuan Hukum adalah advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau paralegal, dosen, mahasiwa fakultas hukum yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
19.Hari adalah hari kerja.

BAB II

STANDAR BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Standar Bantuan Hukum meliputi :

a.standar bantuan hukum iitigasi ;
b.standar bantuan hukum non litigasi;
a.pidana:
b.perdata:
c.tata usaha negara.

Pasal 3

litigasi meliputi standar bantuan

Pasal 4

(1)Penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
1. a.tersangka; b'. terdakwa; atau
2. c.terpidana yang mengajukan upaya hukum luar biasa.
(2)Pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum untuk perkara pidana dapat dimulai dari tahapan:
1. a.penyidikan;
2. b.pemeriksaan di sidang pengadilan;
3. c.upaya hukum biasa, dan/atau luar biasa. {3} Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat .21 meliputi :
4. a.membuat surat kuasa;
5. b.memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
6. c.melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan danf atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
7. d.membuat pledoi danf ata:a eksepsi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
8. e.menghadirkan saksi dan/atau ahli;
9. f.melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembaii sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum;
10. g.membuat tindakan hukum lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas :

a.penggugat/pemohon; atau
b.tergugat/termohon.

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat seLragaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meiiputi : a, membuat surat kuasa;
1. b.membuat surat gugatan/surat permohonan;
2. c.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
3. d.mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan;
4. e.mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
5. f.mendampingi dan meurakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
6. g.membuat replik;
7. h.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti;
8. i.membuat kesimpulan;
9. j.menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi atau memori peninj auan kembaii / kontra memori peninj auan kembali ;
10. k.rnenyi*pkeln tiredak.n h,k,rn lain sesuai ketentuan peraturan perund ang-undangan; t2l Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergSrgat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi:
11. a.membuat surat kuasa;
12. b.memeriksa seluruh kelengkapan clokumen yang berkenaan dengan proses persidangan ;
13. c.mendampingi dan mewakili penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan ;
14. d.mendampingi dan mewakiii penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
15. e.membuat surat jawaban atas gugatan, duplik;
16. f.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti;
17. g.membuat kesimpulan;
  1. 1.menyiapkan memori banding/kontra banding, memori kasasilkontra memori kasasi atau memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
18. h.menyiapkan tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara adalah :

a.penggugat;
b.tergugat. Pasal B Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara kepada Penggugat sebagaimana dimaksud daram pasal T huruf a meliputi:
a.membuat surat kuasa;
b.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
c.membuat surat gugatan;
d.mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha Negara;
e.mendampingi dan f atau mewakili proses dismissal, mediasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha Negara;
f.menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi danfatau ahli;
g.membuat replik dan kesimpulan;
h.menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi atau memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali; dan
i.menyi.apkan tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meiiputi:

a.membuat surat kuasa; t,. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
c.membuat surat jawaban;
d.mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha Negara;
e.mendampingi dan lataw mewakili proses dismissa.l, mediasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha Negara;
f.menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi danf atau ahli;
g.membuat surat duplik dan kesimpulan;
h.menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi atau memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali; dan
i.menyiapkan tindakan hr- kum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

il) Bantuan hukum non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, danf atau mahasiswa fakultas hukum vans terdaftar pada pemberi bantuan hukum. {2) Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud. pada ayat (1), meliputi :

a.konsultasi hukum;
b.mediasi;
c.negosiasi;
d.penl'uluhan hukum.

Pasal 11

(1)Bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk bantuan hukum litigasi terhadap kasus atau penerima bantuan hukum yang sama.
(2)Dalam hal kegiatan bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beralih menjadi kegiatan bantuan hukum litigasi, pencairan dana bantuan hukum hanya diberikan terhadap bantuan hukum litigasi.

Pasal 12

{1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan secara langsung dengan penerima bantuan hukum untuk 1 (satu) masalah hukum.

(2)Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi. {3) Format laporan peiaksanaan kegiatan konsultasi hukum sebagai.mana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)(21
(3)t4)

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…