DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2019

Nomor: 30
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pengorganisasian Kelitbangan; Hasil Kelitbangan; SDM Kelitbangan; Penyelenggaraan Kelitbangan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kelitbangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2AO2 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4219); Undang-Undang Nomor 5 Tahun zAH tentang Aparatur Sipii Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Zolq Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Mengingat : 1. b. c. ) - \J. Indonesia Nomor 5494);

4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
8.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1667);
10.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7)
11.Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 41); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN KELITBANGAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, serta berkesinambungan. Untuk itu dalam mencapai pelaksanaan kelitbangan yang profesional dan pengelolaan sumberdaya yang optimal, diperlukan Pedoman Penelitian dan Pengembangan yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami, sehingga mampu menghasilkan berbagai keluaran kelitbangan yang berkualitas.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara
5.Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
6.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7.Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan dan pemerintahan daerah.
8.Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9.Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10.Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11.Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12.Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13.Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14.Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.
15.Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
16.Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19.Sistem aplikasi kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan.
20.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
21.Pemangku Kepentingan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang Kementrian, Dewan Riset Daerah, swasta dan masyarakat

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengarahkan penyelenggaraaan program dan kegiatan Kelitbangan pada paradigma Kelitbangan kreatif dan inovatif yang didasarkan pada kebutuhan Pemangku Kepentingan sebagai solusi percepatan pembangunan, peningkatan daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah :

a.memberikan arahan atau acuan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Kelitbangan di Provinsi Sumatera Utara;
b.menghasilkan Kelitbangan yang dapat digunakan oleh Pemangku Kepentingan bagi perencanaan dan penetapan arah kebijakan pembangunan di Sumatera Utara; dan
c.meningkatkan pemanfaatan hasil Kelitbangan oleh perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota dan pelaku Kelitbangan lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

a.penyelenggaraan Kelitbangan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Perangkat Daerah Provinsi, dan kerjasama yang meliputi: perencanaan Kelitbangan, pelaksanaan Kelitbangan, pemanfaatan hasil Kelitbangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan,
b.pengorganisasian Kelitbangan, meliputi: Kewenangan Kelitbangan, Sumberdaya Manusia Kelitbangan, Basis Data, Pendanaan, dan Pembinaan.

BAB II

PELAKU KELITBANGAN 2.1. Majelis Pertimbangan (MP) MP bertugas untuk:

Pasal 5

(1)Kelitbangan terdiri dari :
1. a.Kelitbangan Utama; dan
2. b.Kelitbangan Pendukung.
(2)Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan;
4. d.evaluasi; dan
5. e.pelaporan. Paragraf Kesatu Kelitbangan Utama

Pasal 6

(1)Kelitbangan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.penelitian;
2. b.pengkajian;
3. c.pengembangan;
4. d.perekayasaan;
5. e.penerapan;
6. f.pengoperasian; dan
7. g.evaluasi kebijakan.
(2)Kelitbangan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi daerah dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 7

Tahapan, tata cara penyusunan, dan jenis laporan kelitbangan utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Paragraf Kedua Kelitbangan Pendukung

Pasal 8

Kelitbangan Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain melalui:

a.peningkatan kapasitas kelembagaan;
b.penguatan ketatalaksanaan;
c.peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
d.peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
e.fasilitasi inovasi daerah;
f.pengembangan basis data kelitbangan;
g.penguatan kerjasama kelitbangan; dan
h.pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. Paragraf Ketiga Kegiatan Penunjang

Pasal 9

(1)Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperlukan kegiatan penunjang.
(2)Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
1. a.fasilitasi;
2. b.advokasi;
3. c.asistensi;
4. d.supervisi; dan
5. e.edukasi.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
1. a.konsultasi;
2. b.koordinasi; dan
3. c.desiminasi.
(4)Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
1. a.forum pakar/tenaga ahli; dan
2. b.pendampingan.
(5)Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
1. a.lokakarya
2. b.kolaborasi; dan
3. c.penyuluhan;
(6)Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
1. a.pengarahan;
2. b.pembimbingan; dan
3. c.pengendalian.
(7)Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
1. a.bimbingan teknis;
2. b.adopsi; dan
3. c.modifikasi.

Pasal 10

(1)Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara menyusun Rencana Kerja Kelitbangan.
(2)Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
2. b.Rencana Kerja Tahunan.
(3)Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
1. a.kebijakan dan program terkait;
2. b.metode;
3. c.waktu;
4. d.lokasi;
5. e.kelembagaan;
6. f.sumberdaya manusia aparatur;
7. g.sarana prasarana;
8. h.fasilitas pendukung; dan
9. i.pembiayaan.
(4)Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan arahan Majelis Pertimbangan dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.

Pasal 11

(1)Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, disusun paling lambat bulan Februari untuk dimasukkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.
(2)Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) berpedoman pada RPJMD, Rencana Induk Kelitbangan Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…