DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2014

Nomor: 31
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Wilayah Perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a2\; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$aal; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OQ4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44441; Undang-Undang Nomor 22 Tahwn 20O9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (I.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527l.; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupatenl Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82- Tambahan Lembaran Nesara Republik 4. 5. 6. 7. 8. 9. t2. 10. 11. 14- 15. L6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor a833); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2}ll tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 52211; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lt Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5229); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OL2 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 12O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5317); Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 35 Tahun 2OO3 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2Al2 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 6): 13_ t7.
18.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN: MenetapKAn : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN DI WILAYAH PERKOTAAN MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Angkutan Umum Massal di Wilayah Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang yang selanjutnya disebut BRT Trarts Mebidang adalah sistem angkutan massal khusus berbasis jalan dengan sistem pembelian pelayanarr (bug tlrc seruicel diwilayah Medan, Binjai, Deli Serdang (Mebidang) dengan menggunakan bus pada trayek/jalur yang telah ditetapkan. Gubernur yang selanjutnya disebut Gubsu adalah Gubernur Sumatera Utara. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Operator utama adalah lembaga atau badan hukum sebagai operator yang mengoperasikan sarana, prasarana dan sistem operasional Trans Mebidang dan bertanggung jawab kepada Dinas Perhubungan. Pihak Ketiga adalah pihak-pihak selain Dinas Perhubungan. Agen T\rnggal Pemegang Merk yang selanjutnya disingkat ATPM adalah Perusahaan danlatau lembagalbadan hukum lain yang memiliki hak usaha penyaluran/pendistribusian, perawatan dan perawatan terhadap suatu merk dagang kendara.an beserta kelengkapan/ suku cadangnya. Bengkel resmi adalah Bengkel kendaraan yang ditunjuk oleh ATPM untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan merk tertentu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.Inspektur kendaraan adalah orang yang bertugas untuk memeriksa bus Trans Mebidang, yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan.
9.Petugas Mekanik adalah orang yang direkrut dan diangkat oleh operator utama dan bertugas untuk memelihara rutin dan melaksanakan perbaikan terhadap gangguan teknik kendaraan yang terjadi sewaktu operasi.
10.Petugas lapangan adalah orang yang direkrut dan diangkat oleh Dinas Perhubungan dan bertugas untuk mengatasi dan mengendalikan time table dan ?rcadwag bus serta mengawasi dan mengendalikan pengoperasiannya. ll.Pengemudi adalah orang yang direkrut dan diangkat oleh Operator Utama bertugas untuk mengemudikan kendaraan bus'
12.Ruang kendali utama adalah tempat berupa ruanglkantor khusus Dinas Perhubungan yang bertanggUngjawab penuh untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh operasi Trans Mebidang sesuai Standar Prosedur Operasi (SPO).
13.Terminal adalah tempat henti/persinggahan yang merupakan simpul pelayanan angkutan umum dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
14.Pool adalah tempat penampungan kendaraan (bus) yang dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan fasilitas perawatan kendaraan, fasilitas pengisian bahan bakar, kantor operator dan fasilitas penunjang lainnya.
15.Lokasi pemberangkatan adalah titik lokasi pertama yang dilalui Bus setelah memasuki trayek Trans Mebidang untuk selanjutnya beroperasi di trayek tersebut.
16.Lokasi pemulangan adalah titik lokasi terakhir setelah Bus keluar dari trayek jalur Trans Mebidang untuk selanjutnya kembali ke Pool bus Trans Mebidang.
17.Halte adalah tempat henti yang dilengkapi bangunan rumah-rumah, guna persinggahan bus Trans Mebidang yang terletak disepanjang trayek Trans Mebidang dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
18.Trayek adalah rute lintasan dari asal, persinggahan hingga tujuan yang ditetapkan dalam pelayanan angkutan umum
19.Trayek Trans Mebidang adalah Trayek yang telah ditetapkan untuk dilayani oleh bus Trans Mebidang.
20.Rencana operasi adalah pengoperasian bus Trans Mebidang yang ditetapkan sebelum operasional, yang disusun oleh Dinas Perhubungan dengan memperhatikan:

a.aspek sarana yaitu penyiapan bus yang laik jalan, laik operasi dan laik pandang;
b.aspek kehandalan yaitu menjamin kepastian pelayanan angkutan;
c.aspek operasional yaitu penetapan jadwal perjalanan (time table) dan jarak antara (headway);
d.aspek permintaan yaitu menetapkan sistem tarik-ulur (split-system)jumlah armada operasi yang disesuaikan fluktuasi permintaan angkutan pada waktu padat (peak) dan waktu tidak padat (off-peak);
e.aspek keamanan yaitu mewujudkan kenyamanan penumpang/pelanggan melalui prioritas pelayanan dengan indikator load faktor (faktor muat) 70%
f.aspek rasio pengemudi kendaraan yaitu Menetapkan dan mengendalikan jumlah kebutuhan pengemudi dangan rasio/perbandingan 1 bus ; 2 pengemudi.
1. 20.Rencana pemeliharan dan perawatan adalah Pola pemeliharaan dan perawatan bus Trans Mebidang yang terencana di Bengkel Resmi, berdasarkan standar yang berlaku di ATPM. 2 1. Standar pelayanan adalah Parameter yang digunakan Trans Mebidang dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dari aspek sarana, operasional/waktu, kehandalan/ketersediaan, permintaan/kenyamanan dan keselamatan/ keamanan. 23.Pelayanan khusus adalah Pengoperasian bus untuk melayani pengguna jasa kategori VIP (Very Important Person), yaitu Rombongan, Tamu Pemerintah Daerah.
2. 24.Speksifikasi kendaraan adalah Dokumen spesifikasi dan desain/rancang bangun kendaraan bus yang telah ditetapkan sebagai Bus Trans Mebidang oleh Dinas Perhubungan. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi Lampiran I Standar Operasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan.
3. 25.Bus adalah Kendaraan angkutan orang dengan speksifikasi yang telah ditentukan.
4. 26.Bus laik jalan adalah bus yang telah memenuhi persyaratan laik jalan dan dinyatakan dengan bukti lulus uji berupa buku uji kendaraan. 27.Flus operasi adalah bus yang dioperasikan pada trayek bus Trans Mebidang.
5. 28.Bus siap operasi adalah bus yang dipersiapkan untuk beroperasi pada trayek bus Trans Mebidang (belum operasi/cadangan).
6. 29.Operasi bus adalah Pengoperasian bus untuk mengangkut penumpang di trayek Trans Mebidang. 3A. Time Table adalah jadwal operasi bus yang diatur waktu pemberangkatannya sejak lokasi pemberangkatan awal, lokasi pemberangkatan akhir dan persinggahan selama beroperasi dalam trayek. 3L. Round trip adalah perjalanan bus pergi dan pulang yang dihitung dari lokasi pemberangkatan awal hingga kembali ke Lokasi Pemberangkatan awal.
7. 32.Headwag (H) adalah jarak antara kendaraan satu terhadap kendaraan berikutnya yang diatur pada Terminal, dalam hal ini digunakan satuan Menit.
8. 33.Kapasitas (C) adalah daya angkut kendaraan yang dihitung berdasaran jumlah tempat duduk penumpang, digunakan satuan Orang.
9. 34.Kapasitas maksimal (C max) adalah daya angkut terbanyak kendaraan yang dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk penumpang dan jumlah penumpang berdiri, digunakan satuan Orang.
10. 35.Kecepatan Maksimal [V max) adalah batas tertinggi kecepatan kendaraan (bus) Trans Mebidang yang diperbolehkan pada trayek Trans Mebidang.
11. 36.Kilometer tempuh adalah jumlah jarak tempuh produksi (isi) ditambah jumlah jarak tempuh empty (kosong), digunakan satuan Km.
12. 37.Kilometer Kosong/Km emptg adalah jarak tempuh kendaraan bus Trans Mebidang sebelum beroperasi yang diperoleh melalui rumusan : 3o/o x jumlah kilometer produksi (km-load)
13. 38.Kilometer produksilKm-load adalah jarak tempuh isi kendaraan (bus) yang dihitung dari jumlah jarak tempuh saat melayani jalur yaitu sejak Lokasi Awal Pemberangkatan hingga Lokasi Akhir Pemberangkatan dan sebaliknya pada periode waktu tertentu digunakan satuan Km-load
14. 39.Lalulintas normal adalah kondisi lalulintas didalam dan diluar trayek Trans Mebidang berpengaruh langsung terhadap operasi bus Trans Mebidang yang sesrrai karakteristik umum lalulintas disuatu wilavah.
15. 40.Waktu operasi adalah waktu Kegiatan pelayanan yaitu waktu sejak pukul 06. OO WIB (pemberangkatan awal) sampai dengan 19.OO WIB (pemberangkatan akhir) .
16. 41.Waktu istirahat adalah waktu diantara waktu operasi yang dibebaskan dari kegiatan pelayanan. 42.Keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana situasi dan kondisi force major pada wilayah, trayek maupun kendaraan sedemikian rupa, sehingga atas pertimbangan keamanan dan keselamatan oleh Gubernur Sumatera lJtara, dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan tidak memungkinkan untuk dioperasikannya bus Trans Mebidang seperti huru-hara, bencana a1am, demonstrasi, dan lain-lain.
17. 43.Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang diakibatkan oleh ketidaksengajaan (1alai) dengan melibatkan pemakai jalan danf atau tanpa pemakai jalan yang mengakibatkan meninggal dunia atau luka dan kerugian material. 44.Pelanggaran adalah suatu tindakan operator atau Pengemudi tertentu baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar SPO, yang dikategorikan dalam pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.
18. 45.Pelanggaran ringan adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau Pengemudi yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Pertama (SP-l) dan Surat Peringatan Kedua (SP-2).
19. 46.Pelanggaran sedang adalah suatu Pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau Pengemudi yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Ketiga (SP-3) berupa Pembebasan T\rgas Sementara/ Skors). 47.Pelanggaran berat adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau Pengemudi yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Pemberhentian dengan Tidak Hormat.

BAB II

BRT TRANS MEBIDANG

Pasal 2

(1)BRT Trans Mebidang dilayani dengan memenuhi persyaratan:
1. a.mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
2. b.dilenokaoi densan fasilitas air conditioner:
(1)Penyediaan halte, perambuan dan fasilitas pendukungnya merupakan tanggung jawab dari daerah sesuai wilyahnya.
(2)Lajur khusus atau prioritas dapat berupa jalan terpisah atau bercampur, dibatasi dengan marka dan atau pemberian prioritas di daerah persimpangan yang diatur dengan alat pengendali lalu lintas.

Pasal 3

(1)Trayek BRT Trans Mebidang melayani rute pada wilayah yang meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan atau Kota Binjai.
(2)Pelayanan angkutan Kota Medan, Kota Binjai dan Perdesaan Kabupaten Deli Serdang dapat diintegrasikan sebagai angkutan pengumpan BRT Trans Mebidang.
(3)Penetapan trayek BRT Trans Mebidang melalui Keputusan Gubsu.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Trans Mebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
(2)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi penyelenggara Trans Mebidang dalam memberikan pelayanan kepada penggunajasa.
(3)Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.standar kendaraan;
2. b.standar operasi pelayanan;
3. c.standar keselamatan;
4. d.standar layanan pelanggan; dan
5. e.standar pelaporan.

Pasal 5

(1)Standar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk spesifikasi l'.erttleraen venc, riimlnakan dalarn oenvelenssaraan Anskutan massal Trans
(1)(2\
(2)Standar Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.exterior kendaraan;
2. b.interior kendaraan;
3. c.persyaratan teknis kendaraan; dan
4. d.perlengkapan kendaraan.

Pasal 6

Standar operasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam operasi pelayanan pengoperasian Trans Mebidang. Standar operasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.standar operasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi:
1. 1.rencana operasi;
2. 2.total armada operasi;
3. 3.pelayanan trayek;
4. 4.kecepatan tempuh;
5. 5.lokasi pemberangkatan;
6. 6.lokasi pemulangan;
7. 7.waktu berangkat;
8. 8.waktu pulang;
9. 9.penghentian operasi bus; dan
10. 10.tata cara penghentian bus operasi.
b.standar operasi pelayanan yang dilakukan oleh operator utama meliputi:
1. 1.pengendalian operasi;
2. 2.kebutuhan armada;
3. 3.jadwal perjalanan;
4. 4.pencatatan kilometer temPuh;
5. 5.waktu tempuh;
6. 6.waktu singgah;
7. 7.Lokasi pemberhentian;
8. 8.Perangkat suara; dan I nerrrantian trrsas-

Pasal 7

(1)Standar keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk menghindari resiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.
(2)Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.keselamatan dan kesehatan kerja;
2. b.perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. c.larangan; dan
4. d.penanganan kecelakaan.

Pasal 8

(1)Standar layanan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin kepuasan pengguna jasa Trans Mebidang.
(2)Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pelayanan pelanggan; dan
2. b.pelayanan informasi

Pasal 9

(1)Standar pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan kinerja pengoperasian Trans Mebidang.
(2)Standar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.mekanisme pelaporan;
2. b.sistem manajemen armada; dan
3. c.sarana sistem manajemen armada.

Pasal 10

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. -t2-

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a2\; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$aal; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OQ4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44441; Undang-Undang Nomor 22 Tahwn 20O9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (I.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527l.; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupatenl Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82- Tambahan Lembaran Nesara Republik 4. 5. 6. 7. 8. 9. t2. 10. 11. 14- 15. L6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor a833); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2}ll tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 52211; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lt Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5229); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OL2 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 12O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5317); Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 35 Tahun 2OO3 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2Al2 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 6): 13_ t7.
18.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN: MenetapKAn : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN DI WILAYAH PERKOTAAN MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

8.Inspektur kendaraan adalah orang yang bertugas untuk memeriksa bus Trans Mebidang, yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan.
9.Petugas Mekanik adalah orang yang direkrut dan diangkat oleh operator utama dan bertugas untuk memelihara rutin dan melaksanakan perbaikan terhadap gangguan teknik kendaraan yang terjadi sewaktu operasi.
10.Petugas lapangan adalah orang yang direkrut dan diangkat oleh Dinas Perhubungan dan bertugas untuk mengatasi dan mengendalikan time table dan ?rcadwag bus serta mengawasi dan mengendalikan pengoperasiannya. ll.Pengemudi adalah orang yang direkrut dan diangkat oleh Operator Utama bertugas untuk mengemudikan kendaraan bus'
12.Ruang kendali utama adalah tempat berupa ruanglkantor khusus Dinas Perhubungan yang bertanggUngjawab penuh untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh operasi Trans Mebidang sesuai Standar Prosedur Operasi (SPO).
13.Terminal adalah tempat henti/persinggahan yang merupakan simpul pelayanan angkutan umum dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
14.Pool adalah tempat penampungan kendaraan (bus) yang dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan fasilitas perawatan kendaraan, fasilitas pengisian bahan bakar, kantor operator dan fasilitas penunjang lainnya.
15.Lokasi pemberangkatan adalah titik lokasi pertama yang dilalui Bus setelah memasuki trayek Trans Mebidang untuk selanjutnya beroperasi di trayek tersebut.
16.Lokasi pemulangan adalah titik lokasi terakhir setelah Bus keluar dari trayek jalur Trans Mebidang untuk selanjutnya kembali ke Pool bus Trans Mebidang.
17.Halte adalah tempat henti yang dilengkapi bangunan rumah-rumah, guna persinggahan bus Trans Mebidang yang terletak disepanjang trayek Trans Mebidang dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
18.Trayek adalah rute lintasan dari asal, persinggahan hingga tujuan yang ditetapkan dalam pelayanan angkutan umum
19.Trayek Trans Mebidang adalah Trayek yang telah ditetapkan untuk dilayani oleh bus Trans Mebidang.
20.Rencana operasi adalah pengoperasian bus Trans Mebidang yang ditetapkan sebelum operasional, yang disusun oleh Dinas Perhubungan dengan memperhatikan:

a.aspek sarana yaitu penyiapan bus yang laik jalan, laik operasi dan laik pandang;
b.aspek kehandalan yaitu menjamin kepastian pelayanan angkutan;
c.aspek operasional yaitu penetapan jadwal perjalanan (time table) dan jarak antara (headway);
d.aspek permintaan yaitu menetapkan sistem tarik-ulur (split-system)jumlah armada operasi yang disesuaikan fluktuasi permintaan angkutan pada waktu padat (peak) dan waktu tidak padat (off-peak);
e.aspek keamanan yaitu mewujudkan kenyamanan penumpang/pelanggan melalui prioritas pelayanan dengan indikator load faktor (faktor muat) 70%
f.aspek rasio pengemudi kendaraan yaitu Menetapkan dan mengendalikan jumlah kebutuhan pengemudi dangan rasio/perbandingan 1 bus ; 2 pengemudi.
1. 20.Rencana pemeliharan dan perawatan adalah Pola pemeliharaan dan perawatan bus Trans Mebidang yang terencana di Bengkel Resmi, berdasarkan standar yang berlaku di ATPM. 2 1. Standar pelayanan adalah Parameter yang digunakan Trans Mebidang dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dari aspek sarana, operasional/waktu, kehandalan/ketersediaan, permintaan/kenyamanan dan keselamatan/ keamanan. 23.Pelayanan khusus adalah Pengoperasian bus untuk melayani pengguna jasa kategori VIP (Very Important Person), yaitu Rombongan, Tamu Pemerintah Daerah.
2. 24.Speksifikasi kendaraan adalah Dokumen spesifikasi dan desain/rancang bangun kendaraan bus yang telah ditetapkan sebagai Bus Trans Mebidang oleh Dinas Perhubungan. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi Lampiran I Standar Operasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan.
3. 25.Bus adalah Kendaraan angkutan orang dengan speksifikasi yang telah ditentukan.
4. 26.Bus laik jalan adalah bus yang telah memenuhi persyaratan laik jalan dan dinyatakan dengan bukti lulus uji berupa buku uji kendaraan. 27.Flus operasi adalah bus yang dioperasikan pada trayek bus Trans Mebidang.
5. 28.Bus siap operasi adalah bus yang dipersiapkan untuk beroperasi pada trayek bus Trans Mebidang (belum operasi/cadangan).
6. 29.Operasi bus adalah Pengoperasian bus untuk mengangkut penumpang di trayek Trans Mebidang. 3A. Time Table adalah jadwal operasi bus yang diatur waktu pemberangkatannya sejak lokasi pemberangkatan awal, lokasi pemberangkatan akhir dan persinggahan selama beroperasi dalam trayek. 3L. Round trip adalah perjalanan bus pergi dan pulang yang dihitung dari lokasi pemberangkatan awal hingga kembali ke Lokasi Pemberangkatan awal.
7. 32.Headwag (H) adalah jarak antara kendaraan satu terhadap kendaraan berikutnya yang diatur pada Terminal, dalam hal ini digunakan satuan Menit.
8. 33.Kapasitas (C) adalah daya angkut kendaraan yang dihitung berdasaran jumlah tempat duduk penumpang, digunakan satuan Orang.
9. 34.Kapasitas maksimal (C max) adalah daya angkut terbanyak kendaraan yang dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk penumpang dan jumlah penumpang berdiri, digunakan satuan Orang.
10. 35.Kecepatan Maksimal [V max) adalah batas tertinggi kecepatan kendaraan (bus) Trans Mebidang yang diperbolehkan pada trayek Trans Mebidang.
11. 36.Kilometer tempuh adalah jumlah jarak tempuh produksi (isi) ditambah jumlah jarak tempuh empty (kosong), digunakan satuan Km.
12. 37.Kilometer Kosong/Km emptg adalah jarak tempuh kendaraan bus Trans Mebidang sebelum beroperasi yang diperoleh melalui rumusan : 3o/o x jumlah kilometer produksi (km-load)
13. 38.Kilometer produksilKm-load adalah jarak tempuh isi kendaraan (bus) yang dihitung dari jumlah jarak tempuh saat melayani jalur yaitu sejak Lokasi Awal Pemberangkatan hingga Lokasi Akhir Pemberangkatan dan sebaliknya pada periode waktu tertentu digunakan satuan Km-load
14. 39.Lalulintas normal adalah kondisi lalulintas didalam dan diluar trayek Trans Mebidang berpengaruh langsung terhadap operasi bus Trans Mebidang yang sesrrai karakteristik umum lalulintas disuatu wilavah.
15. 40.Waktu operasi adalah waktu Kegiatan pelayanan yaitu waktu sejak pukul 06. OO WIB (pemberangkatan awal) sampai dengan 19.OO WIB (pemberangkatan akhir) .
16. 41.Waktu istirahat adalah waktu diantara waktu operasi yang dibebaskan dari kegiatan pelayanan. 42.Keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana situasi dan kondisi force major pada wilayah, trayek maupun kendaraan sedemikian rupa, sehingga atas pertimbangan keamanan dan keselamatan oleh Gubernur Sumatera lJtara, dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan tidak memungkinkan untuk dioperasikannya bus Trans Mebidang seperti huru-hara, bencana a1am, demonstrasi, dan lain-lain.
17. 43.Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang diakibatkan oleh ketidaksengajaan (1alai) dengan melibatkan pemakai jalan danf atau tanpa pemakai jalan yang mengakibatkan meninggal dunia atau luka dan kerugian material. 44.Pelanggaran adalah suatu tindakan operator atau Pengemudi tertentu baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar SPO, yang dikategorikan dalam pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.
18. 45.Pelanggaran ringan adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau Pengemudi yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Pertama (SP-l) dan Surat Peringatan Kedua (SP-2).
19. 46.Pelanggaran sedang adalah suatu Pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau Pengemudi yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Ketiga (SP-3) berupa Pembebasan T\rgas Sementara/ Skors). 47.Pelanggaran berat adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau Pengemudi yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Pemberhentian dengan Tidak Hormat.

BAB II

BRT TRANS MEBIDANG

Pasal 2

(1)BRT Trans Mebidang dilayani dengan memenuhi persyaratan:
1. a.mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
2. b.dilenokaoi densan fasilitas air conditioner:
(1)Penyediaan halte, perambuan dan fasilitas pendukungnya merupakan tanggung jawab dari daerah sesuai wilyahnya.
(2)Lajur khusus atau prioritas dapat berupa jalan terpisah atau bercampur, dibatasi dengan marka dan atau pemberian prioritas di daerah persimpangan yang diatur dengan alat pengendali lalu lintas.

Pasal 3

(1)Trayek BRT Trans Mebidang melayani rute pada wilayah yang meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan atau Kota Binjai.
(2)Pelayanan angkutan Kota Medan, Kota Binjai dan Perdesaan Kabupaten Deli Serdang dapat diintegrasikan sebagai angkutan pengumpan BRT Trans Mebidang.
(3)Penetapan trayek BRT Trans Mebidang melalui Keputusan Gubsu.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Trans Mebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
(2)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi penyelenggara Trans Mebidang dalam memberikan pelayanan kepada penggunajasa.
(3)Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.standar kendaraan;
2. b.standar operasi pelayanan;
3. c.standar keselamatan;
4. d.standar layanan pelanggan; dan
5. e.standar pelaporan.

Pasal 5

(1)Standar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk spesifikasi l'.erttleraen venc, riimlnakan dalarn oenvelenssaraan Anskutan massal Trans
(1)(2\
(2)Standar Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.exterior kendaraan;
2. b.interior kendaraan;
3. c.persyaratan teknis kendaraan; dan
4. d.perlengkapan kendaraan.

Pasal 6

a.standar operasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi:
1. 1.rencana operasi;
2. 2.total armada operasi;
3. 3.pelayanan trayek;
4. 4.kecepatan tempuh;
5. 5.lokasi pemberangkatan;
6. 6.lokasi pemulangan;
7. 7.waktu berangkat;
8. 8.waktu pulang;
9. 9.penghentian operasi bus; dan
10. 10.tata cara penghentian bus operasi.
b.standar operasi pelayanan yang dilakukan oleh operator utama meliputi:
1. 1.pengendalian operasi;
2. 2.kebutuhan armada;
3. 3.jadwal perjalanan;
4. 4.pencatatan kilometer temPuh;
5. 5.waktu tempuh;
6. 6.waktu singgah;
7. 7.Lokasi pemberhentian;
8. 8.Perangkat suara; dan I nerrrantian trrsas-

Pasal 7

(1)Standar keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk menghindari resiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.
(2)Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.keselamatan dan kesehatan kerja;
2. b.perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. c.larangan; dan
4. d.penanganan kecelakaan.

Pasal 8

(1)Standar layanan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin kepuasan pengguna jasa Trans Mebidang.
(2)Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pelayanan pelanggan; dan
2. b.pelayanan informasi

Pasal 9

(1)Standar pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan kinerja pengoperasian Trans Mebidang.
(2)Standar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.mekanisme pelaporan;
2. b.sistem manajemen armada; dan
3. c.sarana sistem manajemen armada.

Pasal 10

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. -t2-