DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2017

Nomor: 31
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Praja Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang di gunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata kerja dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan 3. 3 luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara.

8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urLlsan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang penegakan peraturan perundang- undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan. 4. 5. 6. 7. 4
(2)satuan Polisi Pamong praja menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan ketentraman dan ketertiban u.mum, bencana kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum, bencana kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum, bencana, kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.penyelenggaraan administrasi ketentraman dan ketertiban umum, bencana, kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
(3)Kepala Satuan Polisi Pamong praja mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin lingkup Satuan;
2. b.menyelenggarakan dan memimpin, membina, mensinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi Satuan;
3. c.menyelenggarakan penetapan beban kerja dan rencana kegiatan Satuan sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
4. d.menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindun gan masyarakat ;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan;
6. f.menyelenggarakan pengkoordinasian pen5rusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan 5 ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masYarakat;
7. g.menyelenggarakan koord'inasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang kesekretariatan,penegakan peraturan perundang- undanganDaerah,ketertibanumumdanketentraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masYarakat;
8. h.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernursesuaidengantugasdanfungsinya;
9. i.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada GubernurmelaluiSekretarisDaerahsesuaistandar yang ditetaPkan'
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Penegakan Perundang-undangan;
3. c.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman MasYarakat;
4. d.Bidang Sumber DaYa AParatur;
5. e.Bidang Perlindungan Masyarakat;
6. f.KelomPok Jabatan Fungsional'

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan di bidang urus€tlL umu'm dan kepegawaian' keuangan dan asetsertaprogram,akuntabilitasdaninformasipublik.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat;
2. b.penyelen ggaraan arahart, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat' umum dan 6 kepegawaian, keuangan dan aset serta program, akuntabilitas dan informasi publilk;
3. c.penyelenggaraan pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
4. d.penyelenggaraan penJrusunan program kegiatan lingkup Sekretariat;
5. e.penyelenggaraan penlrusunan dan penyempurnaan Standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
6. f.penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, rrmrJm, kepegawaian dan pelayanan umum sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
7. g.penyelenggaraan pengkoordinasian, pen5rusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Satuan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
8. h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
9. i.penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
10. j.penyelenggaran pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Satuan sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pen5rusun€Ln, pengkoordinasian rencana program kerja Sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan;
2. b.menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program kesekretariatan;
3. c.menyelenggarakan pengkqjian dan perencanaan program ke sekretariatan ;
4. d.menyelenggarakan pengkoordinasian pengkajian anggarEln belanja;
5. e.menyelenggarakan pengendalian administrasi a.nggaran belanja; 7
6. f.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan dan penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. g.menyelenggarakan pengkoordinasian penJrusunan Rencana Strategis (Renstra), [.a,poran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Satuan;
8. h.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
9. i.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan pertelekomunikasian dan persandian;
10. j.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
11. k.menyelenggarakan pengadaan, p€freliharaan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peraJatan kantor;
  1. 1.menyelenggarakan pen5rusunanbahan rancangan perdokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
12. m.menyelenggarakan fasilitas dan pengaturan keamanan kantor;
13. n.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
14. o.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Satuan;
15. p.menyelenggarakan telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakaan;
16. q.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
17. r.menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal Satuan;
18. s.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya; 8
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan penyiapan dan penJrusunarl bahan perencanaan/program kerja Sekretariat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan kepegawaian;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkaladan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan / struktural, fungsional dan teknis ;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Satuan;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan pen1rusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan administrasi/penatausahaan, penerimaan, j. k. 9 pendistribusian, penggandaan surat-surat, naskah dinas dan arsip; melaksanakan penyiapan bahan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat internal, rapat koordinasi Satpol PP se*Sumatera Utara; melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat; melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaarrf perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahaan dan layanan kantor; melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; melaksanakan pendataan anggota, sarana dan prasarana Satpol PP KabupatenlKota se Sumatera Utara dan pelapor€Ln ke Kemendagri; melaksanakan kegiatan registrasi dan proses penerimaan/rekrutmen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprovsu sebagai personil Satpol pp Provsu; melaksanakan rekrutmen personil Non ASN untuk membantu Satpol PP Provsu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai kebutuhan;
10. q.melaksanakan rekrutmen personil satuan pengamanan melalui jasa pihak ketiga untuk membantu pengamanan aset/gedung/kantor SKPD Pemprovsu yang belum memiliki personil satuan pengamanan; melaksanakan penyiapan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Satuan; melaksanakan penyiapan bahan penyerasian ketikan surat dinas; m. o. p. r. S. 10
11. u.melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian pada Satuan;
12. v.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kearsipan Satrran;
13. w.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.
(2)Kepala Sub Bagran Keuangan, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan data,/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagran Keuangan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan penyiapan anggaran Satuan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Satuan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan keuangan ;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan pembayaran g4ii pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan verilikasi keuangan;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Satuan;
11. k.melaksanakan penyiapan bahan Sistem Akutansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
12. l.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusuna"n bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
13. m.melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administarasi perjalanan dinas pegawai;
14. n.melaksanakan penyiapan bahan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan; 11
15. o.melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan evaluasi data tindak lanjut atas temuan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
16. p.melaksanakan penyiapan bahan pen)rusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
17. q.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
18. r.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan informasi Publik,mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan pen)rusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pen5rusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan pen1rusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), laporan kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Satuan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan monitoring pembangunan Satuan;
6. f.melaksanakan penyiapan dan pen5rusunan bahan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi Satuan;
7. g.melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data untuk pen5rusunan program, pen5rusunan statistik dan informasi mengenai Satuan;
8. h.melaksanakan penyiapan bahanldata sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas penerapan Standart pengumpulan dan pengolahan data;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan/data untuk dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan Satuan;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan untuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi untuk t2 pen5rusunan rencana pemb€rngunan jangka menengah dan tahunan di bidang Satuan dan peningkatan pelayanan data internal dan eksternasl;
11. k.melaksanakan penyiapan/pengumpulan bahan/data untuk pengolahan dan penyajian bahan/data dalam rangka pen5rusunan rencarla rfmum, rencana menengah dan tahunan Satuan;
12. l.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk evaluasi dan pelaporan rencana jangka menengah dan tahunan;
13. m.melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan serta sosialisasi dan pembinaan penerapan Standar evaluasi dan pelapora.n;
14. n.melaksanakan pengumpulan bahan/data dan penJrusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan serta pertanggungiawaban dan akuntabilitas kinerja Satuan;
15. o.melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
16. p.melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait;
17. q.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya. Bagran Ketiga Bidang Penegakan Perundang-undangan

Pasal 5

(1)Bidang Penegakan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan u.rusan pemerintahan bidang penegakanperaturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
(2)Bidang Penegakan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 13
2. b.penyelengg€rraan koordinasi dan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
3. c.penyelenggaraan pembinaan dan/atau sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
(3)Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan ;
2. b.menyelenggarakanpengumpulan data, keterangan dan informasi peraturan perundang-undangan Daerah yang dilanggar dalam rangka pen5rusunan rencana kegiatan;
3. c.menyelenggarakankoordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait guna menentukan skala prioritas penegakan peraturan perundang-undangan Daerah baik tindakan preventif non 5rustisi maupun tindakan yustisi;
4. d.menyelenggarakanrencana wakttr dan kegiatan bersama instansi terkait untuk penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
5. e.menyelenggarakan pengawasan,pembinaan dan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. f.menyelenggarakan koordinasi, pendataan, monitod.g, evaluasi, pemberdayaan dan pembinaanPenyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. g.menyelenggarakan telaahan staf, evaluasi dan laporankegiatan Bidang Penegakan Perundang- undangan;
8. h.menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat
(3), Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan dibantu oleh:
1. a.Seksi Pembinaandan Penyuluhan;
2. b.Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; l4
3. c.Seksi Pengawasan dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan/data kebijakan teknis dan pembinaan serta pen5ruluhan dalam penegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
2. b.pelaksa.naan pembinaan secara administrasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. a.melaksanakan pen5rusunan program kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
4. b.melaksanakan penJrusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
5. c.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan dan informasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilanggar;
6. d.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan rencana waktu dan kegiatan Pembinaan dan Pen5ruluhan;
7. e.melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. f.melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penJrusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. g.melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pen5rusunan program kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
(3)15
1. c.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan keterangan(penyelidikan) pelanggaran Perda dan Perkada;
2. d.melaksanakan tindakan yustisi, proses pemberkasan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. e.melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. f.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, badan hukum dan perorang€rn untuk penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara non 5rustisi dan secara yustisi;
5. g.melaksanakan pen5rusunan telaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
6. h.melaksanakan tindakan administratif dan yustisi terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
7. i.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan memfasilitasi penegakan pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara yustisi;
8. j.melaksanakan pemberian bantuan dalam pengamanan/penertiban aset SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
9. k.melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunan telaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan ;
10. l.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Seksi Pengawasan dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil, mempunyai uraian tugas :
11. a.melaksanakan pen5rusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. b.melaksanakan pen5rusuna.n bahan kebijakan teknis SeksiPengawasan dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil; t6
13. c.melaksanakan monitoring dan pendataan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. d.melaksanakankoordinasi dengan instansi terkait kegiatan pelatihan terbatas peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. e.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan peran sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. f.melaksanakanpendataan, mutasi, pengangkatan, pemberhentian, penerbitan dan perpanjangan kartu anggota dan kartu tanda pengenal penyidik pegawai Negeri Sipil;
17. g.melaksanakan koordinasi, sinkronisasi danadministrasi pengusulan calon peserta diklat PPNS ke instansi terkait;
18. h.melaksanakan pengawastrn tentang ketentuan, prosedur dan administrasi pinjam pakai senjata api, sangkur, aTat komunikasi serta alat perlengkapan lainnya sesuai standar yang ditentukan;
19. i.melaksanakan pengawasan terhadap perlengkapan perorangan harian dan lapangan anggota Satpol pp dan anggota tenaga bantu Satpol PP;
20. j.melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan pen5rusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan ;
21. k.melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Bidang Ketertiban Umum danKetentraman masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. t7
(2)Bidang Ketertiban umum danKetentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a- penyelenggaraan penJrusunarl program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
1. b.penyelenggaraankoordinasi dan fasilitasi pada unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum d.an ketentraman masyarakat;
2. c.penyelenggaraan pen]rusunan teknis operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran sesuai standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong praja;
3. d.penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait dan fasilitasi penanganan unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan yang ditetapkan;
4. e.penyelenggara€rn koordinasi dengan instansi terkait pembinaan tertib pemerintahan, tertib lingkungan dan tertib sosial;
5. f.penyelenggaraan koordinasi pengama.na"n dan pengawalan Gubernur, wakil Gubernur, sekretaris Daerah dan membantu pengamzm€Ln, pengawalan tamu vIP, wIP termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
6. g.penyelenggaraan koordinasi dan pemberian bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/gedung/aset/rumah dinas Gubsu/wagubsu dan sekdaprovsu serta kunjungan pejabat penting sesuai Standar Operasional prosedur (SOp);
7. h.penyelenggaraan evaluasi dan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. i.penyelenggaraan koordinasi dengan sKpD provinsi dan satuan Polisi Pamong praja Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 18
9. j.penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis, supenrisi, asistensi/pembekalan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Preia kabupaten/kota se Sumatera Utara;
10. k.penyelenggaraan monitoring, patroli dan deteksi dini sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang ditetapkan;
11. l.penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait dalam rangka penegakan tata tertib dan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
12. m.penyelenggaraan upacara hari kesadara.n nasional dan upacara hari besar Nasional dan upacara lainnya serta koordinasi pelaksanaan apel gabungan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
(3)Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat;
2. b.menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pada unit kerja, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. c.menyelenggarakan teknis operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran sesuai standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Prqia;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait dan fasilitasi penanganan unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan yang ditetapkan;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pembinaan tertib pemerintahan, tertib lingkungan dan tertib sosial; t9
6. f.menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan membantu pengamanatl, pengawalan tamu VIP, WIp termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi dan pemberian bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/gedung/aset/rumah dinas Gubsu/Wagubsu dan Sekdaprovsu serta kunjungan pejabat penting sesuai standar operasional prosedur (SOP);
8. h.menyelenggarakan evaluasi dan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD Provinsi lainnya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10. j.menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis, supervisi, asistensi/pembekalan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupatenlkota, se Sumatera Utara;
11. k.menyelenggarakan monitodrg, patroli dan deteksi dini sesuai dengan standart operasional prosedur dan ketentuan yang ditetapkan;
  1. 1.menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD dan unit kerja terkait dalam rangka penegakan tata tertib dan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi sumatera utara;
12. m.membantu penyelenggaraErn upacara hari kesadaran nasional dan upacara hari besar Nasional dan upacara lainnya serta koordinasi pelaksanaan apel gabungan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat
(3), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dibantu oleh :
1. a.Seksi Operasi dan Pengendalian; 2A
2. b.Seksi Monitor dan pengawalan; dan
3. c.Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan.

Pasal 1

(1)Kepala seksi operasi dan pengendalian, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pen]rusunan program keda seksi Operasi dan Pengendalian;
2. b.melaksanakan pen]rusunan kebijakan teknis operasi dan pengendalian dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. c.melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. d.melaksanakan pengamanan dan pengawalan Gubernllr, Wakil Gubernur, Sekdaprovsu, pejabat dan tamu pejabatlVlP/WlP secara terbatas; e' melaksanakan pemberian bantuan pengamanan unjuk rasa di Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekdaprovsu;
5. f.melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap petugas pengamanan yang ada di jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
6. g.melaksanakan patroli, deteksi dini, operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
7. h.melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pejabat/SKPD terkait dalam rangka mediasi dan fasilitasi penanganan unjuk rasa sesuai dengan standar prosedur operasional;
8. i.melaksanakan tindakan penertiban non yustisi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan standar operasional prosedur;
9. j.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dan pemberian bantuan dalam upaya preventif 2t (pencegahan) dan penertiban terhadap sumber patologi sosial (penyakit sosial masyarakat);
10. k.melaksanakan pengamanarl tempatl aca:ra penting sesuai stand.ar operasional prosedur dan ketentuan yang ditetapkan;
  1. 1.melaksanakan deteksi dini dan analisa kasus-kasus yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
11. m.melaksanakan koordinasi penegakan tata tertib dan disiplin ASN, dan membantu pelaksana€rn upacara hari kesadaran nasional dan upacara hari besar nasional dan upacara lainnya;
12. n.melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penJrusunan telaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan ;
13. o.melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. l2l Kepala Seksi Monitor dan Pengawalan, mempunyai uraian tugas :
14. a.melaksanakan penJrusunan program kerja SeksiPatroli dan Pengawalan;
15. b.melaksanakan penJrusunan kebijakan teknis patroli dan pengawalan;
16. c.melaksanakan pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. d.melaksanakanpatroli wilayah, patroli lingkungan serta memberikan pembinaan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta hal-hal mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
18. e.melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah serta menampung saran yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah;
19. f.melaksanakan pengawalan terhadap para pejabat, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan membantu pengawalan tamu VIP/VUP secara terbatas. 22
20. g.melaksanakan pembinaan, pengecekan personil, sarana dan prasarana serta pengarahan terhadap petugas patroli agar memahami tugas yang diberikan;
21. h.melaksanakan patroli pengawasan yang bersifat inspeksi yang diselenggarakan sesuai kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. i.melaksanakan penindakan terhadap semua pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. j.melaksanakan tindak lanjut semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
24. k.melaksanakan penJrusun€rn rencana kegiataan monitor dan patroli meliputi rencana waktu, tempat yang dikunjungi, kekuataan personil dan sarana prasarana pendukung yang diperlukan serta cara yang digunakan;
  1. 1.melaksanakan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan membantu pengawalan tamu VIP/ VWP dengan kendaraan mobil bila diperlukan;
25. m.melaksanakan pembinaan, pengecekan personil, sarana dan prasarana serta pengarahan terhadap petugas pengav/alan agar memahami tugas yang diberikan;
26. n.melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan pen5rusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan ;
27. o.melaksanakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait kegiatan patroli dan pengawalan; dan
28. p.melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 23
(3)Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pen)rusunan program keda Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
2. b.melaksanakan penJrusunan kebijakan teknis Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
3. c.melaksanakan hubungan kemitraan dengan instansi terkait dan Satpol PP kab/kota dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP Provsu;
4. d.melaksanakan komunikasi dan fasilitasi elemen masyarakat pada penyampaian aspirasi (demonstrasi/unjuk rasa) ke Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekdaprovsu sesuai standar operasional prosedur Satpol PP;
5. e.melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan Satpol PP kabupatenlkota dalam tugas-tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. f.melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara pemilu provinsi dan kab/kota dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
7. g.melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP kabupatenlkota se Sumatera Utara dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
8. h.melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP kabupaten/kota se sumatera utara dan instansi terkait dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
9. i.melaksanakan supervisi ke Satpol PP kabupaten/kota se sumatera utara dalam pelaksanaan tugas operasi bersama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 24
10. j.melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam penertiban APK (alat peraga kampanye)
11. k.melaksanakan pengawasan tertib pakaian dinas, lambang Satpol PP sesuai peraturan yang ditetapkan ;
  1. 1.melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan pen5rusunan telaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
12. m.melaksanakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait kegiatan Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan; dan
13. n.melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan pendayagunaan serta pengembangan sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, penyidik pegawai Negeri Sipil.
(2)Bidang Sumber Daya Aparatur, menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraa.n kebijakan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Satpol pp dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
2. b.penyelenggaraan pengkajian kebutuhan peserta Pendidikan dan Latihan Satpol pp, penyidik pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan pola pelaksanaan Pendidikan dan Latihan;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pada Kementerian Dalam Negeri dan institusi terkait lainnya dalam pelaksanaan pendayagunaan dan pengemba.ngan sumberdaya aparatur Satpol pp, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan memperhatikan pola Pendidikan dan Latihan; 25
4. d.penyelenggaraan koordinasi, asistensi, evaluasi, dan pelaporan Satpol PP kabupatenfkota' dalam upaya peningkatan kemampuan dan pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan memperhatikan pola Pendidikan dan Latihan.
(3)Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai uraian tugas: a.menyelenggarakan pen5rusunan pengkajian program kerja Bidang Sumber DaYa AParatur;
1. b.menyelenggarakan penyusunan pedoman dan supervisi pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta teknis fungsional lainnYa;
2. c.menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dan Satpol PP Kabupaten/Kota dalam rangka rencana dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; d.menyelenggarakan konsultasi, sinkronisasi, dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait lainnya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. e.menyelenggarakan pengkajian bahan pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP dan pelatihan fungsional dengan mempedomani pola pendidikan dan latihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. f.menyelenggarakan pembinaan, asistensi dan seleksi administrasi calon peserta pendidikan serta pendidikan fungsional dan pelatihan dasar Satpol PP, Satpol PP Kabupatenlkata;
5. g.menyelenggarakan monitoring, pendataan, pengkajian dan analisa kebutuhan pelatihan (dasar dan fungsional) 26 aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil provinsi, kabupaten/ kota;
6. h.menyelenggarakan telaahan staf, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur;
7. i.menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {21 dan ayat
(3), Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dibantu oleh:
1. a.Seksi Pelatihan Dasar;
2. b.Seksi Pelatihan Teknis Fungsional; dan
3. c.Seksi Data dan Pengembangan.

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Pelatihan Dasar, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pen5rusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program kerja Seksi Pelatihan Dasar.
2. b.melaksanakan penyiapan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP sesuai kewenangan provinsi.
3. c.melaksanakan pengusulan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP dan pendidikan pelatihan dasar PPNS sesuai kewenangan Kementerian Dalam Negeri;
4. d.melaksanakan koordinasi dengan instansilunit kerja terkait dan Satpol PP KabupatenlKota dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
5. e.melaksanakan kegiatan pelatihan dasar dan mempersiapkan rencana kerja kegiatan antara lain tempat kegiatan, waktu, jumlah peserta, tenaga pendukung, sarana dan Prasarana;
6. f.melaksanakan kegiatan program kerja serta membuat tahapan kegiatan pelatihan dasar sumberdaya aparatur Satpol PP;
7. g.melaksanakan pendataan kebutuhan pelatihan dasar Satpol PP, Provinsi dan KabupatenlKota; 27
8. h.melaksanakan koordinasi dengan unit keda terkait untuk peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan dasar;
9. i.melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan pen)rusunan telaahan staf, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar;
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
(2)Kepala Seksi Pelatihan Teknis Fungsional, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pen5rusunarl program keda Seksi Pelatihan Teknis Fungsional;
2. b.melaksanakan kebijakan pemerintah pusat utamanya menjaring calon peserta pendidikan Pelatihan teknis fungsional baik pada Satpol PP Provinsi maupun Satpol PP Kabupaten/Kota;
3. c.melaksanakan seleksi persyaratan untuk mengikuti pendidikan Pelatihan teknis fungsional;
4. d.melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan tugas.
5. e.melaksanakan inventarisasi data Satpol Pp provinsi/kabupaten/kota dan menyampaikan usul pada Kementerian Dalam Negeridan instansi terkait untuk mengikuti pendidikan teknis fungsional;
6. f.melaksanakan bimbingan teknis fungsional aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi/ Kabupaten / Kota;
7. g.melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan dalam satuan bagr aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi;
8. h.melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan bagi aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil provinsil kabupaten/ kota;
9. i.melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan pen5rusunan telaahan staf, 28 evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Teknis Fungsional;
10. i.melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dan Satpol PP Kabupatenf Kota tentang rencana dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional; dan
11. j.melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Seksi Data dan Pengembangan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pen5rusunan program kerja Seksi Data dan Pengembangan;
2. b.melaksanakan penyusunan data dan informasi aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi/ kabupaten / kota;
3. c.melaksanakan pengkajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi/ kabupate n I kota;
4. d.melaksanakan inventarisasi, pendataan, klasilikasi aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provin si / Kabupate n / kota;
5. e.melaksanakan pemetaan kekuatan bagi aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsil kabupatenl kota;
6. f.melaksanakan penJrusunan dan pengolahan data sumber daya aparatur sebagai bahan laporan dan kajian pengembangan peningkatan kapasitas Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi/ kabupatenlkota;
7. g.melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data baik kepada Kemendagri, Satpol PP Provsu, Satpol PP kabupaten/kota maupun sebagai masukan penyusunan telaahan staf, evaluasi dan pelaporan Seksi data dan pengembangan;
8. h.melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dan Satpol PP Kabupaten/Kota tentang rencana dan pelaksanaan tugas seksi data dan pengembangan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 29
(1)Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala satuan dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
(2)Bidang Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggara€rn kebijakan, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana, pemeliharaan keamanan, ketertiban, ketenteraman, kegiatan sosial kemasyarakatan dan penyelamatan kebakaran dan penyelenggaraan Pemilu ;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia satuan perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan penyelenggaraan Pemilu ;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, komunikasi, fasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, pemeliharaan keamanan, ketertiban, ketenteraman, kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelamatan kebakaran dan penyelenggaraan pemilu;
4. d.penyelenggaraan fungsi pembinaan teknis operasional Perlindungan Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, pemeliharaan keamanan, ketertiban, ketenteraman, kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelamatan kebakaran dan penyelenggaraan Pemilu.
(3)Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pen5rusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat; 30
2. b.menyelenggarakan kebdakan,koordinasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat degan Satpol pp kabupatenlkota meliputi peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesiagaan dalampenanggulangan bencana;
3. c.menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, penyelamatan kebakaran,keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
4. d.menyelenggarakan pengkajian program dan kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. e.menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten / Kota;
6. f.menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumberdaya, peningkatan sumberdaya manusiadan kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraa.n Pemilu;
7. g.menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumberdaya, peningkatan sumberdaya manusia dan kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu upaya pertahanan Negara dan penyelam atart kebakaran;
8. h.menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data terhadap personil, sarana dan prasar€rna dalam rangka perenc€rnaan teknis pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat di kab/kota;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dan penyelamat kebakaran; 31
10. j.menyelenggarakan telahaan staf, pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan penyelamatan kebakaran;
11. k.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi nya. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat
(3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dibantu oleh:
1. a.Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. b.Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
3. c.Seksi Bina Penyelamatan dan Kebakaran.

Pasal 12

(1)Kepala Seksi Satuan mempunyai uraian tugas : Perlindungan Masyarakat
1. a.melaksanakan pen5rusunan program kerja Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. b.melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitasSatuan Perlindungan Masyarakatyang terampil dalam rangka penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, pena.ng€man ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu dan upaya pertahanan Negara;
3. c.melaksanakan pembinaan (asistensi dan konsultasi) dalam peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat provinsi/ kabupaten / kota;
4. d.melaksanakan fungsi pembinaan teknis operasional Perlindungan Masyarakat pada Kabupaten / kota; melaksanakanpengumpulan data dan keterangan untuk pen5rusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat; melaksanakan kebijakan dan koordinasi, komunikasi serta fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat; e. 32
5. g.melaksanakan pen)rusunan pedoman, petunjuk, peraturan, ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dan kerjasama dalam rangka peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
6. h.melaksanakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakatdeng€rn instansi terkait;
7. i.melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan pen5rusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
8. j.melaksanakan inventarisasi daerah rawan bencana;
9. k.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. {2) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai uraian tugas :
10. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
11. b.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional bina potensi masyarakat;
12. c.melaksanakan pengumpulan bahan /data, keterangan, sarana prasarana dan jumlah kekuatan personil Perlindungan Masy arakat di Kabup aten / Kot a;
13. d.melaksanakan pengelolaan data hasil bina potensi masyarakat, menerima laporan jumlah kekuatan personil baik penambahan maupun penyusutan jumlah kekuatan personil Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota;
14. e.melaksanakanpen5rusunan bahan kebijakan teknis bina potensi masyarakat; dan
15. f.melaksanakan penJrusunan dan pengolahan data serta fasilitasi bina potensi masyarakat.
16. g.melaksanakan pengelolaan data hasil bina potensi masyarakat; JJ
17. h.melaksanakan pembinaan potensi masyarakat untuk meningkatkan animo pada perlindungan masyarakat;
18. i.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait tentang bina potensi masyarakat;
19. j.melaksanakanpemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan pen5rusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
20. k.melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Seksi Bina Penyelamatan dan Kebakaran, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pen5rusunan program kerja Seksi Bina Penyelamatan dan Kebakaran;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional Seksi bina penyelamatan dan kebakaran;
3. c.melaksanakan pembinaandan koordinasi kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dengan instansi terkait; d.melaksanakan penghimpunan pengelolaan informasi tentang laporan kejadian bencana kebakaran;
4. e.melaksanakan pemetaan terhadap daerah raruran bencana kebakaran bekerjasama dengan instansi terkait.
5. f.melaksanakan penyusunan rencana, petunjuk, pedoman dan ketentuan penyelenggaraan penyelamatan kebakaran ;
6. g.melaksanakan pembinaan dan koordinasi kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana kebakaran dengan instansi terkait;
7. h.melaksanaan pengumpulan pengelolaan data tentang laporan kejadian bencana kebakaran;
8. i.melaksanakan pemetaan dan pendataan terhadap daerah rawan bencana kebakaran bekerjasama dengan instansi terkait.
9. j.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait tentang penyelamatan kebakaran;
(1)
(2)
(3)(u (21 34
1. k.melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan pen5rusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan Seksi Bina penyelamatan dan kebakaran; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian masing- masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keda.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…