DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2019

Nomor: 31
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gutrernur Nomor 39 Tahun 2O16 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daeral: Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tclah diubah beberapa kaii terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2Al8 tentang Perub,ahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penangguiangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Uta.ra. : L Undang-LJndang Nornor 24 'l'ahun 1956 tentang Pembentukan Saerah Otonqm Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lernbaga Negara Mengingat 2 Republik Ind,onesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai.mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1J4);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32]';
6.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun ZOLO Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol8 Nomor 47); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATtrRA UTARA. Menetapkan: 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalat: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Sekrertaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsiona-l yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. {2) 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagran Kesatu Badan

Pasal 2

(1)Badan mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administratif dan operasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pra bencana, pasca bencana, restrukturisasi, penanggulangan serta hubungan antar lembaga. Badan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. b.penyelenggaraar: koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. c.penyelenggaraan pemantauan dan mengevaluasi pe nyelen ggar aarr penan ggulan gan bencana daerah ;
4. d.penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal; Kepala Badan mempunyai uraian tugas:
5. a.menyelenggarakan pembinaan bimbingan ara}:'an dan penetapan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. b.menyelenggarakan penyajian data/bahan di bidang penanggulangan bencana;
7. c.menyelenggarakan penetapan perencanaan dal program kegiatan penanggulangan bencana di bidang ketatausaha- an/kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pra bencana, pasca bencana, restrukturisasi penanggulangan bencana serta hubungan antara lembaga, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
(3)5
1. d.menyelenggarakan penetapan standar, norma prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
2. e.menyelenggarakan pengoordinasian penetapan tim teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. f.menyelenggarakan pengawasan dan mengendalikan penyelenggaraar: penanggulangan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. g.menyelenggarakan pembinaan, monitonnglpernantauan dan sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan, tanggap darr.rrat, pra bencana;
5. h.menyelenggarakan fasilitasi dan jaringan kerjasama di bidang hubungan antar lembaga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
6. i.menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga, rekonstruksi penanggulangan serta hubungan antar lembaga;
7. j.menyelenggarakan pemberian izin dan rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. k.menyelenggarakan pengoordinasian dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. 1.menyelenggarakan penetapan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. m.menyelenggarakan fasilitasi dan kerjasama dengan tim pengarah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
10. n.menyelenggarakan fasilitas dan pemberian tim teknis serta kelompok jabatan fungsional, sesuai ketentuan perundang-undangan;
11. o.menyelenggarakan penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai standar yang ditetapkan;
12. p.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya; 5
13. q.menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai tugas dal fungsinya;
14. r.menyelenggarakan penetapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimatra dtmaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu: Sekretariat; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Bidang Penanganan Damrat, Peralatan dan Logistik; Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Bidang Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi; Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang urusan umum, kepegawaian, keuangan dan program. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkungan Sekretariat;
b.penyelenggaraan aral:,an, pembinaan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
c.penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
d.penyelenggaraan pen5rusunan program kegiatan Sekretariat;
e.penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan;
f.penyelenggaraar' pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, hukum dan ketentuan peraturan Perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, a. b. C. d. e. f.

(1)(2\ 7 peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
1. g.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
2. h.penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
3. i.penyelenggaraan koordinasi dalam penJrusunan laporan penanggulangan bencana. t3) Sekretaris mempunyai uraian tugas:
4. a.menyelenggarakan pen5rusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program;
5. b.menyelenggarakan pen1rusunan bahan perLrmusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;
6. c.menyelenggarakan pen5rusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
7. d.menyelenggxakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Sekretaris dibantu:
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan dan mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan dan data untuk penyusunan dan penyempurrLaarl penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan baranglperjalanan dinas dan pengelolaart masalah kepegawaian; 8
2. b.melaksanakan urusan kesekretariatan, administrasi umum dan baranglperlengkapan, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi Llrusan tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi;
4. d.melaksanakan urusan rumah tangga, protokol, ketertiban dan keamarrar';
5. e.melaksanakan urus€Ln peralatan kerja, perlengkapan, pemeliharaan gedung, kendaraan dan barang inventaris kantor;
6. f.melaksanakan administrasi kepegawaian, penegakan disiplin dalam kesejahteraan pegawai, penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai serta pengembangan pegawai;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
8. h.melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penggunaanf pengeluaran dan penerimaan serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang proses dan pertanggungiawabannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping maupun dana masyarakat;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi untuk anggararl yang proses dan pertanggungjawabannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) maupun tidak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dan pendampingan serta dana masyarakat; c, mslaksanakan penyiapan bahan vErifikapi arlggaran; 9
3. d.melaksanakan penyiapan bahan akuntansi dan bahan penyusunan laporan keuangan;
4. e.melaksanakan pengoordinasianlpenggunaarl/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengolahan APBN, APBD, maupun dana lainnya yang sah tidak mengikat;
5. f.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi/penggunaanf pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengolahan anggarEln Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara berupa APBN, APBD, maupun dana lainnya yang sah tidak mengikat;
6. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
7. h.melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepata Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pen1rusunan program, akuntabilitas dan informasi publik kedalam anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penJrusunan program akuntabilitas dan informasi publik kedalam anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan-bahan monitoring, eva-luasi dan laporan pelaksanaan program, akuntabilitas dan informasi publik serta kegiatan anggaran;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rencana dan pelaksanaa.n pengelolaan sistem jaringan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rencana dan pelaksanaan di bidang media elektronik;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunarr rencana dan pelaksanaan di bidang media cetak;
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
8. h.melaksanakan pertanggunglawaban pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 10

Pasal 5

(1)Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umrtm di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana.
(2)Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsia gaan;
2. b.penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
3. c.penyelenggaraaJ'r penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan bencana;
4. b.penyelengga.ra€Ln penyiapan bahan perumLrsan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kesiapsia gaar, bencana.
(3)Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan kegiatan pencegahan bencana;
2. b.menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana;
3. c.menyelenggarakan kegiatan standarisasi pengurangan risiko bencana;
4. d.menyelenggarakan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana;
5. e.menyelenggarakan kegiatan peningkatan peran potensi penanggulangan bencana;
6. f.menyelenggarakan kegiatan peningkatan peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
7. g.menyelenggarakan kegiatan peringatan dini bencana;
8. h.menyelenggarakan kegiatan perencanaan siaga bencana;
9. i.menyelenggarakan kegiatan penyiapan sumber daya penanggulangan bencana;
10. j.rnenyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 17
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dibantu:
1. a.Sub Bidang Kesiapsiagaan;
2. b.Sub Bidang Pengurangan Resiko Bencana;
3. c.Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

(1)Kepa-la Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan kegiatan pendataan potensi dan kejadian bencana untuk peringatan dini bencana;
2. b.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi bencana untuk peringatan dini bencana;
3. c.melaksanakan kegiatan pendataan kebutuhan dan potensi sumber daya untuk perencanaan siaga bencana;
4. d.melaksanakan kegiatan penerapan rencana siaga bencana;
5. e.melaksanakan kegiatan penyediaan dan penyiapan sumber daya penan ggulangan bencana;
6. f.melaksanakan kegi.atan pengendalian sumber daya penanggulangan bencana;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan laporan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peringatan dini;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan laporan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perencanaan siaga bencana;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan pen1rusunan laporan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyiapan sumber daya penanggulangan bencana; j melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaarr, sesuai dengan tugas dan fungsinya
(2)Kepala Sub Bidang Pengurangan Resiko Bencana mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan kegiatan pengkajian risiko bencana;
2. b.melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko bencana;
3. c.melaksanakan kegiatan mitigasi struktural;
4. d.melaksanakan kegiatan mitigasi non struktural; 12
5. e.melaksanakan kegiatan pen5rusunan prosedur standar operasional pengur ar'gar, risiko bencana;
6. f.melaksanakan kegiatan pen5rusunan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan pen1rusunan laporan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan bencana;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan laporan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang mitigasi bencana;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunarl laporan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang standarisasi pengurangan risiko bencana;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Sub Bidang Pemberdayaa.n Masyarakat, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. b.melaksanakan kegiatan peningkatan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
3. c.melaksanakan kegiatan peningkatan peran aparatur dalam pen€Lflggulangan bencana;
4. d.melaksanakan kegiatan peningkatan peran relawan dalam penanggulangan bencana;
5. e.melaksanakan kegiatan peningkatan peran dunia usaha Badan Usaha Milik Negara yang berada di Sumatera Utara dalam penanggulangan bencana;
6. f.melaksanakan kegiatan peningkatan perax dunia usaha Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam penanggulangan bencana;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan laporan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan laporan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peningkatan L3 peran aparatur dan peran relawan dalam penanggulangan bencana;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan laporan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peningkatan peran dunia usaha Badan Usaha Milik Negara/ Daerah/ Swasta dalam penanggulangan bencana;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaarl, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan ufllsan pemerintahan di Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik.
(2)Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatal dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang penanganan darurat, peralatan dan logistik;
2. b.penyelenggaraan asa}:an, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang penanganall darurat, peralatan dan logistik;
3. c.penyelenggaraan pen1rusunan bahan perurmusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelam alan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
4. d.penyelengga"raan pen5rusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana darurat;
5. e.penyelenggaraan penJrusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik;
6. f.penyelenggaraan pen5rusunan bahan per-umusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan peralatan.
(3)1,4 Kepala Bidang Penanganan Darurat, Pera-latan dan Logistik mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan koordinasi dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat/masa tanggap darurat;
2. b.menyelenggarakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. c.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik dibantu:
4. a.Sub Bidang Tanggap Darurat;
5. b.Sub Bidang Bantuan Darurat;
6. c.Sub Bidang Perbaikan Darurat.

Pasal 8

(1)Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan perLrmusarl kebijakan umum di bidang penanganan darurat pada saat tanggap darurat;
2. b.melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanganan darurat pada saat tanggap darurat;
3. c.melaksanakan hubungan kerja di bidang penanganan darurat pada saat tanggap darurat;
4. d.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan ana-lisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanganan darurat pada saat tanggap damrat;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)15
(2)Kepala Sub Bidang Bantuan Darurat, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan perumusan kebdakan umum di Sub Bidang Bantuan Darurat;
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum bantuan peralatan dan logistik;
3. c.melaksanakan penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang bantuan darurat logistik dan peralatan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan darurat logistik dan peralatan;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Sub Bidang Perbaikan Darurat, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan perumusan kebijakan umum di bidang perbaikan darurat;
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum di bidang perbaikan darurat;
3. c.melaksanakan penyiapan renca11a, dan pelaksanaan di bidang perbaikan darurat;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pemaltauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang peningkatafi Iisik dan sosial ekonomi, penallganan pengungsi dan penilaian kerr.rsakan. 15
(2)Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. b.penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
3. c.penyelenggaraan pen1rusunan bahan perurmusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
4. d.penyelenggaraan pen5rusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penanganan pengungsi;
5. e.penyelenggaraan pen1rusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penilaian kerusakan;
6. f.penyelenggaraan pen5rusunan bahan perumLrsan dan kebijakan sarana teknis, pembinaan dan pemulihan peningkatan fisik dan sosia-l ekonomi;
7. g.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. b.menyelenggarakan koordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
3. c.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu:
1. a.Sub Bidang Pemulihan, Peningkatan Fisik dan Sosial Ekonomi;
2. b.Sub Bidang Penanganan Pengungsi; c, Sub Bidang Penilaian Kerusakan; 17

Pasal 10

(1)Kepala Sub Bidang Pemulihan, Peningkatan Fisik dan Sosial Ekonomi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja di Sub Bidang Pemulihan, Peningkatan Fisik dan Sosial Ekonomi; melaksanakan penyiapan pen1rusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan dan peningkatan fisik; melaksanakan penyiapan pen5rusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang sosial ekonomi; melaksanakan penyiapan pen1rusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan layanan publik, peningkatan kesehatan dan lingkungan; melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan di bidang pemulihan peningkatan fisik dan sosial ekonomi; melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bidang Penanganan Pengungsi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan Llmum dan hubungan kerja di Sub Bidang Penanganan Pengungsi;
2. b.melaksanakan penyiapan pen5rusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan, penempatan dan pemberd ay aar, pengungsi ;
3. c.melaksanakan penyiapan pen5rusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penempatan dan relokasi pengungsi;
4. d.melaksanakan penyiapan pen5rusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengtrngsi; b. C. d. e. 18
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Sub Bidang Penilaian Kerusakan, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan koordinasi pelaksar,.aar: kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. b.melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja di Sub Bidang Penilaian Kerusakan;
3. c.melaksanakan penyiapan pen5rusunan perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi kerusakan pasca bencana;
4. d.melaksanakan penyiapan penJrusunan perencanaan dan pelaksanaan estimasi pemb iay aan:'
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penilaian kerusakan;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…