DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2020

Nomor: 31
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 40) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubeneur Nomor 46 Tahun 2AL8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2Ot6 tentang Susunan Organisasi Badan , Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Al8 Nomor 471, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurld a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tb.gas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Utara.
10.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Utara.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasar.
12.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Sumatera Utara.
13.Pejabat Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Utara yang diangkat pada Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
14.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Utara yang diangkat pada Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan.
15.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Provinsi Sumatera Utara.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan PPPK Provinsi Sumatera Utara.
17.Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah Rencana Strategis BKD.
18.Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja BKD.
19.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
20.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja Anggaran BKD.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD.
22.Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BKD.
23.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan BKD.
24.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKD.
25.Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LK adalah Laporan Kinerja BKD.
26.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari BKD.
27.Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah BKD.
28.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar Operasional Prosedur di BKD.
29.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara.
30.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dari BKD.
31.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah Indikator Kinerja Utama BKD.
32.Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK.
33.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP.
34.Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU.
35.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU.
36.Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Langsung yang selanjutnya disingkat LS.
37.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD.
38.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP.
39.Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM.
40.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D.
41.Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ.
42.Anggaran Kas adalah yang selanjutnya disingkat Anggaran Kas BKD.
43.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional keahlian dan keterampilan pada Perangkat Daerah dan BKD.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)BKD mempunyai tugas melaksanakan manajemen ASN.
(2)BKD menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
2. b.pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
3. c.perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
4. d.penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas BKD;
5. e.penyusunan dan pengajuan penetapan kebutuhan CPNS;
6. f.penyusunan dan pengajuan pengadaan CPNS;
7. g.pengurusan penetapan dan kenaikan pangkat dan jabatan ASN;
8. h.pelaksanaan pengembangan karier ASN;
9. i.penyusunan pola karier ASN;
10. j.penyusunan dan pengajuan promosi, mutasi dan pemberhentian ASN;
11. k.penyelenggaraan penilaian kinerja CPNS dan ASN;
12. l.penyusunan dan pengajuan gaji dan tunjangan CPNS dan ASN;
13. m.pengurusan pemberian penghargaan kepada CPNS dan ASN;
14. n.pengembangan, pembinaan dan pengendalian disiplin CPNS dan ASN;
15. o.pengurusan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN;
16. p.fasilitasi perlindungan kepada CPNS dan ASN;
17. q.pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
18. r.penyusunan dan penyajian laporan seperti LK, LPPD, SAKIP, LKPJ, LKPD dan SPIP;
19. s.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
20. t.penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.
(3)Dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala BKD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
(4)Kepala BKD mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKD;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang;
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BKD;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada Kepala Bidang;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Kepala Bidang;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsi BKD;
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, kepegawaian, prasarana, sarana, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, informasi publik dan arsip BKD.
(2)Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
2. b.pengoordinasian pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
3. c.pengoordinasian perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
4. d.pengoordinasian dan penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA, dan Anggaran Kas BKD;
5. e.penyelenggaraan surat menyurat BKD;
6. f.pengelolaan kepegawaian BKD;
7. g.pengelolaan keuangan BKD;
8. h.pengelolaan informasi publik BKD;
9. i.pengelolaan prasarana, sarana dan perlengkapan BKD;
10. j.penyelenggaraan kerumahtanggaan BKD;
11. k.pengelolaan arsip BKD;
12. l.pengoordinasian dan penyusunan laporan BKD seperti LK, LPPD, LKPJ, LKPD, SAKIP dan SPIP;
13. m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat BKD; dan
14. n.penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BKD;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian pada Sekretariat BKD;
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Bidang BKD dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BKD;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada Kepala Subbagian pada Sekretariat BKD;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Kepala Subbagian pada Sekretariat BKD;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKD terkait tugas dan fungsi Sekretariat BKD;
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BKD.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu:
1. a.Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. b.Sub bagian keuangan;
3. c.Sub bagian perencanaan.

Pasal 4

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana BKD dalam pelaksanaan surat menyurat, prasarana, sarana, perlengkapan kerumahtanggaan dan kepegawaian BKD.
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, prasarana, sarana, perlengkapan kerumahtanggaan dan kepegawaian BKD, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKD.
(3)Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. a.menerima, mencatat, membukukan, mengendalikan dan mendistribusikan surat masuk BKD;
2. b.menerima, mencatat, mentakligan, membukukan, mengendalikan, mendistribusikan dan mengarsipkan surat keluar dari BKD;
3. c.mengoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan perlengkapan kerja/kantor BKD;
4. d.melaksanakan penyediaan prasarana, sarana dan perlengkapan kerja/kantor BKD;
5. e.melaksanakan pemeliharaan prasarana, sarana dan perlengkapan kerja/kantor BKD;
6. f.melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada BKD;
7. g.melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kehumasan dan keprotokolan BKD;
8. h.melaksanakan pengurusan dan pengaturan penggunaan ruang rapat BKD;
9. i.mengoordinasikan dan menyusun kebutuhan CPNS dan ASN BKD;
10. j.mengajukan pemenuhan kebutuhan CPNS dan ASN BKD;
11. k.menyusun dan mengajukan pengembangan karier ASN BKD;
12. l.mengurus kesejahteraan CPNS dan ASN seperti gaji, tunjangan dan pensiun BKD;
13. m.melaksanakan kegiatan pengembangan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan disiplin CPNS dan ASN BKD;
14. n.melaksanakan pengelolaan dokumen kepegawaian CPNS dan ASN BKD;
15. o.melaksanakan pengelolaan informasi publik BKD;
16. p.melaksanakan tugas kehumasan BKD;
17. q.memandu pelaksanaan upacara BKD;
18. r.melaksanakan pengelolaan arsip BKD;
19. s.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BKD sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
20. t.melaksanakan pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
21. u.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Sekretariat dan/atau pihak lain dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
22. v.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
23. w.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian;
24. x.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

(1)Subbagian Keuangan merupakan satuan pelaksana BKD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BKD.
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BKD, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKD.
(3)Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.mengoordinasikan dan mengajukan UP, GU, TU, SPM, SPP dan SP2D;
2. b.melaksanakan penatausahaan keuangan BKD;
3. c.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran BKD;
4. d.menerima dan meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran belanja BKD;
5. e.melakukan pengesahan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BKD;
6. f.menghimpun dan menyusun laporan keuangan (laporan operasional, realisasi anggaran, perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan) BKD;
7. g.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BKD;
8. h.mengelola dokumen keuangan BKD;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Keuangan;
10. j.melaksanakan pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
11. k.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Sekretariat BKD dan/atau pihak lain dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja tugas Kepala Subbagian Keuangan BKD;
12. l.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
13. m.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana Subbagian Keuangan BKD;
14. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BKD sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Keuangan.

Pasal 6

(1)Subbagian Perencanaan merupakan satuan pelaksana BKD dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan BKD.
(2)Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan BKD, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKD.
(3)Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan dokumen perencanaan BKD;
2. b.mengolah dan menyajikan rancangan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas BKD;
3. c.melaksanakan kegiatan pembahasan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas BKD;
4. d.menyusun dan mengajukan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas BKD;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja BKD;
6. f.menghimpun bahan penyusunan laporan LK, LPPD, LKPJ, LKPD, SAKIP dan SPIP BKD;
7. g.mengoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja BKD;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BKD sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Perencanaan;
9. i.melaksanakan pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan;
10. j.memimpin pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Perencanaan BKD;
11. k.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas pelaksana;
12. l.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Sekretariat BKD dan/atau pihak lain dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan BKD;
13. m.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
14. n.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana Subbagian Perencanaan BKD;
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BKD terkait tugas dan uraian tugas Subbagian Perencanaan BKD.

Pasal 7

(1)Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi merupakan unit kerja BKD dalam pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian daerah.
(2)Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKD.
(3)Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan usul kebutuhan CPNS dari perangkat daerah;
2. b.pengolahan dan penyajian usul kebutuhan CPNS dari perangkat daerah menjadi formasi kebutuhan CPNS;
3. c.pelaksanaan pengurusan proses pengajuan dan penetapan formasi kebutuhan CPNS;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan seleksi CPNS;
5. e.pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan seleksi CPNS Kabupaten/Kota;
6. f.fasilitasi dan penyelenggaraan seleksi CPNS;
7. g.proses pengumuman hasil seleksi CPNS;
8. h.penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan menjadi CPNS;
9. i.pengumpulan dokumen kepegawaian untuk proses pemberhentian CPNS dan ASN;
10. j.pengajuan proses penetapan pemberhentian CPNS dan ASN;
11. k.pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pemberhentian CPNS dan ASN;
12. l.penyampaian penetapan pemberhentian CPNS dan ASN;
13. m.pengumpulan bahan data dan informasi kepegawaian daerah;
14. n.pengolahan dan penyajian data dan informasi kepegawaian daerah;
15. o.pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan dokumen kepegawaian daerah baik secara manual dan/atau elektronik;
16. p.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kepegawaian, data, informasi dan dokumen kepegawaian daerah pada Perangkat Daerah;
17. q.pengembangan profesi ASN;
18. r.pengembangan etika dan kode etik ASN;
19. s.pelaksanaan pembinaan mental spiritual ASN;
20. t.fasilitasi perlindungan ASN;
21. u.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala BKD terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi; dan
22. v.penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.
(4)Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada Kepala Subbidang pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Subbidang pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKD terkait tugas dan fungsi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.
(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dibantu:
1. a.Subbidang pengadaan dan pemberhentian;
2. b.Subbidang data dan Informasi;
3. c.Subbidang organisasi profesi. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian

Pasal 8

(1)Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian merupakan satuan pelaksana BKD dalam pelaksanaan pengadaan dan pemberhentian CPNS dan ASN.
(2)Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pemberhentian CPNS dan ASN, yang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD.
(3)Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai uraian tugas:
1. a.mengumpulkan usul kebutuhan CPNS dari perangkat daerah;
2. b.mengolah, mengoordinasikan dan menyajikan usul kebutuhan CPNS dari perangkat daerah menjadi formasi kebutuhan CPNS daerah;
3. c.melaksanakan pengurusan proses pengajuan dan penetapan formasi kebutuhan CPNS daerah;
4. d.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan seleksi CPNS;
5. e.melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan seleksi CPNS Kabupaten/Kota;
6. f.fasilitasi dan penyelenggaraan seleksi CPNS;
7. g.proses pengumuman hasil seleksi CPNS;
8. h.penerbitan Surat Keputusan pengangkatan menjadi CPNS;
9. i.mengumpulkan dokumen kepegawaian untuk proses pemberhentian CPNS dan ASN;
10. j.mengajukan proses penetapan pemberhentian CPNS dan ASN;
11. k.melaksanakan koordinasi dalam rangka penetapan pemberhentian CPNS dan ASN;
12. l.menyampaikan penetapan pemberhentian CPNS dan ASN;
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian; dan
14. n.melaksanakan pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian.
(4)Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian melaksanakan uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas pelaksana;
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terkait tugas dan uraian tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian; dan
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian.

Pasal 9

(1)Subbidang Data dan Informasi merupakan satuan pelaksana BKD dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi ASN.
(2)Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi ASN, yang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.
(3)Kepala Subbidang Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
1. a.mengumpulkan bahan data dan informasi kepegawaian daerah;
2. b.mengolah dan menyajikan data statistik dan informasi kepegawaian daerah;
3. c.melaksanakan pengelolaan data, informasi dan dokumen kepegawaian daerah baik secara manual dan/atau elektronik;
4. d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kepegawaian, pengelolaan data, informasi dan dokumen kepegawaian daerah baik secara manual dan/atau elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbidang Data dan Informasi; dan
6. f.melaksanakan pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas Subbidang Data dan Informasi.
(4)Kepala Subbidang Data dan Informasi melaksanakan uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Data dan Informasi;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas pelaksana Subbidang Data dan Informasi;
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Data dan Informasi;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana Subbidang Data dan Informasi;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana Subbidang Data dan Informasi;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terkait tugas dan uraian tugas Subbidang Data dan Informasi;
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Data dan Informasi.

Pasal 10

(1)Subbidang Organisasi Profesi merupakan satuan pelaksana BKD dalam pelaksanaan pengembangan dan pembinaan ASN.
(2)Subbidang Organisasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan ASN, yang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.
(3)Kepala Subbidang Organisasi Profesi mempunyai uraian tugas:
1. a.mengumpulkan bahan penyusunan kode etik ASN;
2. b.mengolah dan menyajikan bahan penyusunan kode etik ASN;
3. c.menyusun kode etik ASN;
4. d.melaksanakan pembinaan dan pengembangan penerapan kode etik ASN;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik ASN;
6. f.menyusun dan memberikan rekomendasi pelaksanaan kode etik ASN sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi;
7. g.melaksanakan pelayanan konsultasi penyelesaian permasalahan ASN;
8. h.melaksanakan pelayanan advokasi ASN;
9. i.memberikan fasilitasi perlindungan hukum kepada ASN;
10. j.menyusun dan menyampaikan pertimbangan hukum terhadap penyelesaian permasalahan ASN;
11. k.melaksanakan kegiatan solidaritas dan soliditas ASN;
12. l.melaksanakan pengembangan dan pembinaan jiwa korsa (esprit de corps) profesi ASN;
13. m.fasilitasi pemberian penghargaan kepada keluarga ASN;
14. n.melaksanakan pengembangan dan pembinaan organisasi profesi ASN;
15. o.melaksanakan pengembangan dan pembinaan etika dan kode etik ASN;
16. p.menyusun, menyajikan bahan/data kebutuhan mental spiritual ASN;
17. q.mengajukan kebutuhan pengembangan dan pembinaan mental spiritual ASN;
18. r.melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan mental spiritual ASN;
19. s.fasilitasi perlindungan ASN;
20. t.melaksanakan administrasi Subbidang Organisasi Profesi;
21. u.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbidang Organisasi Profesi; dan
22. v.melaksanakan pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas Subbidang Organisasi Profesi.
(4)Kepala Subbidang Organisasi Profesi melaksanakan uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Organisasi Profesi;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas pelaksana;
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Organisasi Profesi;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana Subbidang Organisasi Profesi;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terkait tugas dan uraian tugas Subbidang Organisasi Profesi.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 40) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubeneur Nomor 46 Tahun 2AL8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2Ot6 tentang Susunan Organisasi Badan , Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Al8 Nomor 471, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurld a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Utara.
10.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Utara.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasar.
12.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Sumatera Utara.
13.Pejabat Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Utara yang diangkat pada Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
14.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Utara yang diangkat pada Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan.
15.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Provinsi Sumatera Utara.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan PPPK Provinsi Sumatera Utara.
17.Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah Rencana Strategis BKD.
18.Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja BKD.
19.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
20.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja Anggaran BKD.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD.
22.Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BKD.
23.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan BKD.
24.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKD.
25.Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LK adalah Laporan Kinerja BKD.
26.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari BKD.
27.Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah BKD.
28.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar Operasional Prosedur di BKD.
29.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara.
30.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dari BKD.
31.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah Indikator Kinerja Utama BKD.
32.Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK.
33.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP.
34.Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU.
35.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU.
36.Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Langsung yang selanjutnya disingkat LS.
37.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD.
38.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP.
39.Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM.
40.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D.
41.Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ.
42.Anggaran Kas adalah yang selanjutnya disingkat Anggaran Kas BKD.
43.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional keahlian dan keterampilan pada Perangkat Daerah dan BKD.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)BKD mempunyai tugas melaksanakan manajemen ASN.
(2)BKD menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
2. b.pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
3. c.perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
4. d.penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas BKD;
5. e.penyusunan dan pengajuan penetapan kebutuhan CPNS;
6. f.penyusunan dan pengajuan pengadaan CPNS;
7. g.pengurusan penetapan dan kenaikan pangkat dan jabatan ASN;
8. h.pelaksanaan pengembangan karier ASN;
9. i.penyusunan pola karier ASN;
10. j.penyusunan dan pengajuan promosi, mutasi dan pemberhentian ASN;
11. k.penyelenggaraan penilaian kinerja CPNS dan ASN;
12. l.penyusunan dan pengajuan gaji dan tunjangan CPNS dan ASN;
13. m.pengurusan pemberian penghargaan kepada CPNS dan ASN;
14. n.pengembangan, pembinaan dan pengendalian disiplin CPNS dan ASN;
15. o.pengurusan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN;
16. p.fasilitasi perlindungan kepada CPNS dan ASN;
17. q.pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
18. r.penyusunan dan penyajian laporan seperti LK, LPPD, SAKIP, LKPJ, LKPD dan SPIP;
19. s.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
20. t.penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.
(3)Dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala BKD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
(4)Kepala BKD mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKD;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang;
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BKD;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada Kepala Bidang;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Kepala Bidang;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsi BKD;
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, kepegawaian, prasarana, sarana, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, informasi publik dan arsip BKD.
(2)Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
2. b.pengoordinasian pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
3. c.pengoordinasian perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
4. d.pengoordinasian dan penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA, dan Anggaran Kas BKD;
5. e.penyelenggaraan surat menyurat BKD;
6. f.pengelolaan kepegawaian BKD;
7. g.pengelolaan keuangan BKD;
8. h.pengelolaan informasi publik BKD;
9. i.pengelolaan prasarana, sarana dan perlengkapan BKD;
10. j.penyelenggaraan kerumahtanggaan BKD;
11. k.pengelolaan arsip BKD;
12. l.pengoordinasian dan penyusunan laporan BKD seperti LK, LPPD, LKPJ, LKPD, SAKIP dan SPIP;
13. m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat BKD; dan
14. n.penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BKD;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian pada Sekretariat BKD;
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Bidang BKD dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BKD;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada Kepala Subbagian pada Sekretariat BKD;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Kepala Subbagian pada Sekretariat BKD;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKD terkait tugas dan fungsi Sekretariat BKD;
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BKD.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu:
1. a.Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. b.Sub bagian keuangan;
3. c.Sub bagian perencanaan.

Pasal 4

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana BKD dalam pelaksanaan surat menyurat, prasarana, sarana, perlengkapan kerumahtanggaan dan kepegawaian BKD.
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, prasarana, sarana, perlengkapan kerumahtanggaan dan kepegawaian BKD, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKD.
(3)Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. a.menerima, mencatat, membukukan, mengendalikan dan mendistribusikan surat masuk BKD;
2. b.menerima, mencatat, mentakligan, membukukan, mengendalikan, mendistribusikan dan mengarsipkan surat keluar dari BKD;
3. c.mengoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan perlengkapan kerja/kantor BKD;
4. d.melaksanakan penyediaan prasarana, sarana dan perlengkapan kerja/kantor BKD;
5. e.melaksanakan pemeliharaan prasarana, sarana dan perlengkapan kerja/kantor BKD;
6. f.melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada BKD;
7. g.melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kehumasan dan keprotokolan BKD;
8. h.melaksanakan pengurusan dan pengaturan penggunaan ruang rapat BKD;
9. i.mengoordinasikan dan menyusun kebutuhan CPNS dan ASN BKD;
10. j.mengajukan pemenuhan kebutuhan CPNS dan ASN BKD;
11. k.menyusun dan mengajukan pengembangan karier ASN BKD;
12. l.mengurus kesejahteraan CPNS dan ASN seperti gaji, tunjangan dan pensiun BKD;
13. m.melaksanakan kegiatan pengembangan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan disiplin CPNS dan ASN BKD;
14. n.melaksanakan pengelolaan dokumen kepegawaian CPNS dan ASN BKD;
15. o.melaksanakan pengelolaan informasi publik BKD;
16. p.melaksanakan tugas kehumasan BKD;
17. q.memandu pelaksanaan upacara BKD;
18. r.melaksanakan pengelolaan arsip BKD;
19. s.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BKD sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
20. t.melaksanakan pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
21. u.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Sekretariat dan/atau pihak lain dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
22. v.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
23. w.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian;
24. x.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

(1)Subbagian Keuangan merupakan satuan pelaksana BKD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BKD.
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BKD, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKD.
(3)Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.mengoordinasikan dan mengajukan UP, GU, TU, SPM, SPP dan SP2D;
2. b.melaksanakan penatausahaan keuangan BKD;
3. c.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran BKD;
4. d.menerima dan meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran belanja BKD;
5. e.melakukan pengesahan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BKD;
6. f.menghimpun dan menyusun laporan keuangan (laporan operasional, realisasi anggaran, perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan) BKD;
7. g.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BKD;
8. h.mengelola dokumen keuangan BKD;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Keuangan;
10. j.melaksanakan pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
11. k.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Sekretariat BKD dan/atau pihak lain dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja tugas Kepala Subbagian Keuangan BKD;
12. l.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
13. m.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana Subbagian Keuangan BKD;
14. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BKD sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Keuangan.

Pasal 6

(1)Subbagian Perencanaan merupakan satuan pelaksana BKD dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan BKD.
(2)Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan BKD, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKD.
(3)Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan dokumen perencanaan BKD;
2. b.mengolah dan menyajikan rancangan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas BKD;
3. c.melaksanakan kegiatan pembahasan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas BKD;
4. d.menyusun dan mengajukan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas BKD;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja BKD;
6. f.menghimpun bahan penyusunan laporan LK, LPPD, LKPJ, LKPD, SAKIP dan SPIP BKD;
7. g.mengoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja BKD;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BKD sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbagian Perencanaan;
9. i.melaksanakan pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan;
10. j.memimpin pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Perencanaan BKD;
11. k.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas pelaksana;
12. l.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Sekretariat BKD dan/atau pihak lain dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan BKD;
13. m.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
14. n.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana Subbagian Perencanaan BKD;
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BKD terkait tugas dan uraian tugas Subbagian Perencanaan BKD.

Pasal 7

(1)Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi merupakan unit kerja BKD dalam pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian daerah.
(2)Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKD.
(3)Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan usul kebutuhan CPNS dari perangkat daerah;
2. b.pengolahan dan penyajian usul kebutuhan CPNS dari perangkat daerah menjadi formasi kebutuhan CPNS;
3. c.pelaksanaan pengurusan proses pengajuan dan penetapan formasi kebutuhan CPNS;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan seleksi CPNS;
5. e.pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan seleksi CPNS Kabupaten/Kota;
6. f.fasilitasi dan penyelenggaraan seleksi CPNS;
7. g.proses pengumuman hasil seleksi CPNS;
8. h.penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan menjadi CPNS;
9. i.pengumpulan dokumen kepegawaian untuk proses pemberhentian CPNS dan ASN;
10. j.pengajuan proses penetapan pemberhentian CPNS dan ASN;
11. k.pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pemberhentian CPNS dan ASN;
12. l.penyampaian penetapan pemberhentian CPNS dan ASN;
13. m.pengumpulan bahan data dan informasi kepegawaian daerah;
14. n.pengolahan dan penyajian data dan informasi kepegawaian daerah;
15. o.pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan dokumen kepegawaian daerah baik secara manual dan/atau elektronik;
16. p.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kepegawaian, data, informasi dan dokumen kepegawaian daerah pada Perangkat Daerah;
17. q.pengembangan profesi ASN;
18. r.pengembangan etika dan kode etik ASN;
19. s.pelaksanaan pembinaan mental spiritual ASN;
20. t.fasilitasi perlindungan ASN;
21. u.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala BKD terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi; dan
22. v.penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.
(4)Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada Kepala Subbidang pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Subbidang pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKD terkait tugas dan fungsi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.
(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dibantu:
1. a.Subbidang pengadaan dan pemberhentian;
2. b.Subbidang data dan Informasi;
3. c.Subbidang organisasi profesi. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian

Pasal 8

(1)Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian merupakan satuan pelaksana BKD dalam pelaksanaan pengadaan dan pemberhentian CPNS dan ASN.
(2)Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pemberhentian CPNS dan ASN, yang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD.
(3)Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai uraian tugas:
1. a.mengumpulkan usul kebutuhan CPNS dari perangkat daerah;
2. b.mengolah, mengoordinasikan dan menyajikan usul kebutuhan CPNS dari perangkat daerah menjadi formasi kebutuhan CPNS daerah;
3. c.melaksanakan pengurusan proses pengajuan dan penetapan formasi kebutuhan CPNS daerah;
4. d.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan seleksi CPNS;
5. e.melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan seleksi CPNS Kabupaten/Kota;
6. f.fasilitasi dan penyelenggaraan seleksi CPNS;
7. g.proses pengumuman hasil seleksi CPNS;
8. h.penerbitan Surat Keputusan pengangkatan menjadi CPNS;
9. i.mengumpulkan dokumen kepegawaian untuk proses pemberhentian CPNS dan ASN;
10. j.mengajukan proses penetapan pemberhentian CPNS dan ASN;
11. k.melaksanakan koordinasi dalam rangka penetapan pemberhentian CPNS dan ASN;
12. l.menyampaikan penetapan pemberhentian CPNS dan ASN;
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian; dan
14. n.melaksanakan pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian.
(4)Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian melaksanakan uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas pelaksana;
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terkait tugas dan uraian tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian; dan
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian.

Pasal 9

(1)Subbidang Data dan Informasi merupakan satuan pelaksana BKD dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi ASN.
(2)Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi ASN, yang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.
(3)Kepala Subbidang Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
1. a.mengumpulkan bahan data dan informasi kepegawaian daerah;
2. b.mengolah dan menyajikan data statistik dan informasi kepegawaian daerah;
3. c.melaksanakan pengelolaan data, informasi dan dokumen kepegawaian daerah baik secara manual dan/atau elektronik;
4. d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kepegawaian, pengelolaan data, informasi dan dokumen kepegawaian daerah baik secara manual dan/atau elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah;
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbidang Data dan Informasi; dan
6. f.melaksanakan pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas Subbidang Data dan Informasi.
(4)Kepala Subbidang Data dan Informasi melaksanakan uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Data dan Informasi;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas pelaksana Subbidang Data dan Informasi;
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Data dan Informasi;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana Subbidang Data dan Informasi;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana Subbidang Data dan Informasi;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terkait tugas dan uraian tugas Subbidang Data dan Informasi;
7. g.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Data dan Informasi.

Pasal 10

(1)Subbidang Organisasi Profesi merupakan satuan pelaksana BKD dalam pelaksanaan pengembangan dan pembinaan ASN.
(2)Subbidang Organisasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan ASN, yang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.
(3)Kepala Subbidang Organisasi Profesi mempunyai uraian tugas:
1. a.mengumpulkan bahan penyusunan kode etik ASN;
2. b.mengolah dan menyajikan bahan penyusunan kode etik ASN;
3. c.menyusun kode etik ASN;
4. d.melaksanakan pembinaan dan pengembangan penerapan kode etik ASN;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik ASN;
6. f.menyusun dan memberikan rekomendasi pelaksanaan kode etik ASN sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi;
7. g.melaksanakan pelayanan konsultasi penyelesaian permasalahan ASN;
8. h.melaksanakan pelayanan advokasi ASN;
9. i.memberikan fasilitasi perlindungan hukum kepada ASN;
10. j.menyusun dan menyampaikan pertimbangan hukum terhadap penyelesaian permasalahan ASN;
11. k.melaksanakan kegiatan solidaritas dan soliditas ASN;
12. l.melaksanakan pengembangan dan pembinaan jiwa korsa (esprit de corps) profesi ASN;
13. m.fasilitasi pemberian penghargaan kepada keluarga ASN;
14. n.melaksanakan pengembangan dan pembinaan organisasi profesi ASN;
15. o.melaksanakan pengembangan dan pembinaan etika dan kode etik ASN;
16. p.menyusun, menyajikan bahan/data kebutuhan mental spiritual ASN;
17. q.mengajukan kebutuhan pengembangan dan pembinaan mental spiritual ASN;
18. r.melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan mental spiritual ASN;
19. s.fasilitasi perlindungan ASN;
20. t.melaksanakan administrasi Subbidang Organisasi Profesi;
21. u.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi sesuai dengan tugas dan uraian tugas Subbidang Organisasi Profesi; dan
22. v.melaksanakan pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan tugas Subbidang Organisasi Profesi.
(4)Kepala Subbidang Organisasi Profesi melaksanakan uraian tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Organisasi Profesi;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas pelaksana;
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerja sama, kemitraan dengan jajaran Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dan/atau pihak lain terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbidang Organisasi Profesi;
4. d.melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
5. e.melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana Subbidang Organisasi Profesi;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terkait tugas dan uraian tugas Subbidang Organisasi Profesi.