DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2024

Nomor: 31
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 163

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; POLA TATA KELOLA; RENCANA STRATEGIS; STANDAR PELAYANAN MINIMAL; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan G rbernur tentang Poia Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muham rrad lldrem;

1.Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dr"sar Negara Republik Indonesia Tahun 7945;
2.Undang- Undang Nomor L7 Taliun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negarr Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahrn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3.Undang-Undang Nomor I Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara r Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, lambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
19.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF.DR.MUHAMMAD ILDREM.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II KONDISI UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF.DR.MUHAMMAD ILDREM PROVINSI SUMATERA UTARA BAB III VISI, MISI, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V PROYEKSI KEUANGAN; DAN BAB VI PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
8.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan.
10.Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bersifat khusus dengan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat UPTD Khusus RSJ M. Ildrem.
12.Kepala Rumah Sakit adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara.
13.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
19.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
20.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
22.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
24.Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
25.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai dengan kontrak kerja baik tenaga medis maupun non medis, yang menduduki jabatan struktural maupun fingsional tertentu di lingkungan BLUD UPTD Khusus RSJ M.Ildrem.
26.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
27.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
28.Direktur adalah Pemimpin PPK-BLUD sekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, yang karena jabatannya mempunyai tugas mengelola serta memimpin UPTD ke dalam maupun keluar.
29.Direktur UPTD Khusus yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD.
30.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
31.Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
32.Pelayanan BLUD UPTD Khusus RSJ M.Ildrem adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Khusus RSJ M.Ildrem kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.
33.Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Khusus RSJ M.Ildrem kepada masyarakat.
34.Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, radiologi, laboratorium, fisioterapi, dan lain- lain.
35.Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk Instalasi, unit, dan lain-lain.
36.Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
37.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
38.Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedis, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain.
39.Tenaga medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh.
40.Dokter tamu adalah Dokter yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan izin melaksanakan pelayanan medis sesuai kewenangannya (Clinical Privilege).
41.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
42.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
43.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
44.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
45.Pegawai BLUD adalah pegawai yang mempunyai hubungan kerja dan diangkat melalui keputusan Direktur UPTD Khusus RSJ M. Ildrem.
46.Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (Clinical Governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
47.Kewenangan Klinis (Clinical Privilage) adalah hak khusus seorang Staf Medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (Clinical Appointment).
48.Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan Direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
49.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis (Clinical Privilege) tersebut.
50.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (Clinical Privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
51.Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dalam bentuk uang kepada pegawai untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan meliputi gaji pokok, insentif dan tunjangan lainnya.
52.Gaji Pokok adalah imbalan berupa uang yang besarnya ditentukan dari tabel gaji pokok yang telah ditentukan.
53.Insentif adalah imbalan yang diberikan berdasarkan variabel tetap dan variabel tidak tetap antara lain hari masuk datang lambat, pulang cepat, alpa, apel, pendidikan, pangkat golongan, kompetensi, jabatan fungsi, tunjang khusus.
54.Tunjangan lainnya adalah tunjangan yang diberikan selain gaji pokok dan insentif.
55.Jaminan adalah berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kecelakaan Kerja di luar Jam Kerja.
56.Standar dan prosedur adalah ketentuan mengatur tentang hubungan antara UPTD Khusus RSJ M. Ildrem dengan pegawai di bidang ketenagakerjaan.
57.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan UPTD yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kerja, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
58.Kerja On-call adalah pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja yang bersifat sewaktu-waktu/darurat.
59.Masa kerja adalah lamanya pegawai tersebut bekerja di UPTD Khusus RSJ M. Ildrem terhitung dari pertama awal masuk.
60.Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIM RS.
61.Satuan Pengawasan Internal Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SPI.
62.Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD.
63.Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF.
64.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan kepada masyarakat.
65.Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
66.Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.
67.Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
68.Indikator Kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
69.Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
70.Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
71.Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
72.Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
73.Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
74.Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
75.Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PPK BLUD di UPTD Khusus RSJ M. Ildrem.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar UPTD Khusus RSJ M. Ildrem memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. b.mendorong pengelolaan UPTD Khusus RSJ M. Ildrem secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
3. c.mendorong agar pengelolaan UPTD Khusus RSJ M. Ildrem dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholders;
4. d.meningkatkan kontribusi UPTD Khusus RSJ M. Ildrem dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan bidang kesehatan.
5. e.memberikan pedoman rencana tahunan dan anggaran serta penyusunan evaluasi kinerja.
(3)Tata kelola merupakan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) yang terdiri dari Tata Kelola Korporasi (Corporate by Laws) dan Tata Kelola Staf Medis (Medical Staf by Laws) yang didalamnya memuat :
1. a.kelembagaan;
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi; dan
4. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(4)Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi.
(5)Pola tata kelola UPTD berlaku bagi pejabat, semua pegawai baik ASN, pegawai BLUD, dan Dewan Pengawas UPTD Khusus RSJ M. Ildrem.

Pasal 3

(1)Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
(3)Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4)huruf a, merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai Rumah Sakit. Rumah Sakit akan menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh stakeholders, sehingga pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan Rumah Sakit (kreditur, pemasok, investor, konsumen dan stakeholders lainnya) mengetahui risiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam melakukan transaksi dengan Rumah Sakit, sekaligus ikut serta dalam mekanisme pengawasan terhadap jalannya Rumah Sakit.
(2)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4)huruf b, kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Rumah Sakit terlaksana secara efektif. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi mekanisme sistem internal checks and balance yang mencakup praktik-praktik yang sehat. Pejabat Pengelola bertanggung jawab dalam kegiatan operasional sehari-hari dan Dewan Pengawas mewakili pemilik dalam pelaksanaan pengawasan atas jalannya Rumah Sakit.
(3)Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4)huruf c, merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan Rumah Sakit terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Rumah Sakit memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya pemeliharaan lingkungan hidup, pemenuhan hak-hak pasien, keselamatan dan kesehatan kerja, dan penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat. Rumah Sakit tidak hanya bertanggung jawab terhadap mereka yang berhubungan secara langsung dengan Rumah Sakit, tetapi juga pihak- pihak yang tidak berhubungan secara langsung dengan Rumah Sakit.
(4)Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4)huruf d, merupakan suatu keadaan dimana Rumah Sakit dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pejabat Pengelola dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan Rumah Sakit dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan peran pengawasan atas jalannya Rumah Sakit bebas dari tekanan ataupun intervensi dari pihak luar.

Pasal 5

(1)UPTD Khusus RSJ M. Ildrem dipimpin oleh seorang Pemimpin BLUD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Pertanggungjawaban Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek teknis fungsional kesehatan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai penerima kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.
(3)UPTD Khusus RSJ M. Ildrem mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang, pengobatan, pemulihan dan rehabilitasi Kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, promosi kesehatan dan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat.
(4)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPTD Khusus RSJ M. Ildrem mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis internal UPTD di bidang pengelolaan rumah sakit jiwa, pelayanan kesehatan jiwa, NAPZA, pelayanan kesehatan umum dan pelayanan kesehatan rujukan;
2. b.penyelenggaraan perumusan rencana strategis, kepemimpinan, pengorganisasian, indikator kinerja utama, rencana kerja, manajemen SDM dan kepegawaian, manajemen kinerja, manajemen pelayanan rumah sakit khusus jiwa, NAPZA, pelayanan kesehatan umum dan pelayanan kesehatan rujukan;
3. c.penyelenggaraan perumusan administrasi pelayanan kesehatan dan manajemen organisasi, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, profesional dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pelayanan kesehatan rumah sakit;
5. e.penyelenggaraan perumusan dan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan Norma Standar prosedur dan Kriteria (NSPK), pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, Standard Operating Procedure;
6. f.penyelenggaraan pemberian dukungan kepada Dinas atas penyelenggaraan pengelolaan rumah sakit jiwa, pelayanan kesehatan jiwa, NAPZA, pelayanan kesehatan umum dan pelayanan kesehatan rujukan;
7. g.penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan;
8. h.penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan operasional, serta rapat-rapat dengan internal dan atau eksternal rumah sakit;
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
10. j.penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. k.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)Nama Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem.
(2)UPTD Khusus RSJ M. Ildrem beralamat di Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting km 10/Jalan Tali Air Nomor 21 Medan.
(3)Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Daerah Kelas A.
(4)Pengelolaan keuangan UPTD Khusus RSJ M. Ildrem berbentuk PPK BLUD.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menunjukkan pelayanan yang optimal dan profesional, UPTD Khusus RSJ M. Ildrem menetapkan visi “Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi NAPZA Paripurna Secara Profesional Yang Terbaik di Sumatera”.
(2)Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Khusus RSJ M. Ildrem mempunyai misi untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan Rehabilitasi NAPZA secara paripurna bagi masyarakat;
2. b.meningkatkan pelayanan UPTD Khusus RSJ M. Ildrem dengan unit pelayanan serta instalasinya yang terpadu memenuhi kebutuhan masyarakat;
3. c.meningkatkan pemahaman masyarakat dan penanganan masalah tentang kesehatan jiwa dan Rehabilitasi NAPZA;
4. d.terwujudnya pelayanan aparatur serta tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional;
5. e.terwujudnya sistem administrasi yang baik dan sistem pelayanan kesehatan cepat, tepat, ramah, dan akuntabel.

Pasal 8

(1)Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, UPTD Khusus RSJ M. Ildrem menerapkan motto “HORAS” yaitu Harmonis, Objektif, Rapi, Aman, Sigap.
(2)Budaya Kerja UPTD Khusus RSJ M. Ildrem adalah “PRIMA” yaitu Profesionalisme, Inovatif, Manusiawi.
(3)Janji Layanan UPTD Khusus RSJ M. Ildrem adalah “Siap memberikan kesehatan Jiwa dan fisik setiap saat”.

Pasal 9

(1)Pemilik UPTD Khusus RSJ M. Ildrem adalah Pemerintah Daerah.
(2)Kepala Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum kesehatan yang didelegasikan kepada UPTD Khusus RSJ M. Ildrem.

Pasal 10

(1)Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertanggung jawab:
1. a.menetapkan peraturan tentang Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit;
2. b.mengawasi kegiatan operasional rumah sakit meliputi kepatuhan terhadap etika rumah sakit dan profesi serta peraturan perundang-undangan;
3. c.menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan pengelolaan rumah sakit dalam rangka pemenuhan visi, misi serta rencana strategis rumah sakit;
4. d.menunjuk dan menetapkan Pemimpin BLUD dan dewan pengawas rumah sakit;
5. e.melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja masing- masing individu dengan menggunakan proses dan kriteria yang tersedia dan ditetapkan;
6. f.memberikan arahan dan bimbingan tentang kebijakan rumah sakit;
7. g.menyetujui penetapan rencana strategis rumah sakit;
8. h.menilai dan menyetujui rencana anggaran rumah sakit.
(2)Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. a.menetapkan struktur organisasi rumah sakit;
2. b.mengangkat dan menetapkan pejabat pengelola, dewan pengawas, pegawai dan personil lain sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menetapkan, menurunkan dan mencabut status BLUD;
4. d.menetapkan tujuan, visi dan misi serta rencana strategis;
5. e.menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mengawasi mutu pelayanan;
6. f.menetapkan tarif pelayanan;
7. g.menetapkan remunerasi;
8. h.menyetujui atau menolak ketentuan pengadaan barang/jasa yang diajukan oleh Pemimpin BLUD;
9. i.meminta dan menerima laporan pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap dan penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terk ait layanan;
10. j.menyetujui atau menolak pengalihan tanah dan bangunan yang diajukan Pemimpin BLUD;
11. k.menetapkan peraturan tentang sistem akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi yang ditetapkan.

Pasal 11

(1)Susunan Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
1. a.pemimpin;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.

Isi peraturan

Teks163PDFHirarki

Memuat teks peraturan…