DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017

Nomor: 32
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunbakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kententuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata Kerja dan Ketentuan Umum

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\:gas, Fungsi, Uraian TUgas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Mengingat 4. 5. 6. Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita baerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2OL7 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. Menetapkan
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakayat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
8.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas danlatau Badan selanjutnya disingkat UPT.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atauf dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika. (21 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.penyelenggaraan pelaksanaan administrasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas:
6. a.menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;
7. b.menyelenggarakan penetapan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, program Sub Bagian Keuangan, prograrn kerja Sub Bagian Akuntabilitas dan Informasi Publik dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
8. c.menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
9. d.menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika; (s)
10. e.menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Pengelolaan Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan e-Government, Layanan Pengadaan Secara Elektoronik, Penyiaran Daerah dan Keterbukaan Informasi Publik;
11. f.menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai komunikasi dan informasi sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
12. g.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
13. h.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2) dan ayat (3), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dibantu:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Pengelolaan Informasi Publik;
3. c.Bidang Pengelola Komunikasi Publik;
4. d.Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. e.Bidang Layanan e-Government;
6. f.UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. g.UPT Penyiaran Daerah;
8. h.UPT Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, keuangan, Program dan Akuntabilitas.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan administrasi umum;
2. b.penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
3. c.penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. d.penyelenggaraan perlengkapan;
5. e.penyelenggaraan urusan rumah tangga;
6. f.penyelenggaraan koordinasi pen3rusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
7. g.penyelenggaraar. koordinasi tugas bidang;
8. h.penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dinas;
9. i.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
10. j.penyelengggaraan pengelolaan anggaran dinas;
11. k.penyelengggaraan tugas administrasi umum dinas;
  1. 1.penyelengggaraan koordinasi program kegiatan dinas;
12. m.penyelengggaraan verifikasi hasil audit komunikasi publik;
13. n.penyelengggaraan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pembinaan profesi komunikasi publik;
14. o.penyelengggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pengkoordinasian rencana program kerja Sekretariat, Bidang-Bidang dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
2. b.menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program dinas;
3. c.menyelenggarakan pengkajian perencanaan program kesekretariatan;
4. d.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
5. e.menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
6. f.menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
7. g.menyelenggarakan pengeloaan administrasi kepegawaian;
8. h.menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia lingkungan dinas;
9. i.menyelenggarakan pengkoordinasian pen5,'Llsunan Rencana Strategis (Renstra), RKA/DPA, Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Dinas;
10. j.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
11. k.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
  1. 1.menyelenggarakan pengadaan, pemelTharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan f per alatan kantor;
12. m.menyelenggarakan penJrusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
13. n.menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
14. o.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
15. p.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang di lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
16. q.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
17. r.menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
18. s.menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas;
19. t.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu:
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program dan Akuntabilitas;

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
3. c.melaksanakan pen5rusunan dan pengolahan data kepegawaian, rencana kebutuhan pegawai I ASN;
4. d.melaksanakan urusan mutasi, penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, jabatan fungsional, kenaikan gaji berkala, pemberhentian/pension pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaanf tanda jasa, tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/Struktural, fungsional dan teknis;
5. e.melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, menganalisa jabatan, menganalisa beban kerja dan evaluasi kinerja pegawai/ASN;
6. f.melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karier pegawai di lingkup Dinas;
7. g.melaksanakan pembinaan pada pejabat fungsional umum/tertentu di lingkup Dinas;
8. h.melaksanakan pembinaan kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas;
9. i.melaksanakan pembinaan kearsipan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
10. j.melaksanakan penyiapan dan pendistribusian bahan- bahan berupa buku, produk-produk hukum, modu1, leaflet, brosur;
11. k.melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan evaluasi produk-produk hukum;
  1. 1.melaksanakan urlrsan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas; m' melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan di Hngkungan Dinas, kenderaan serta ketertiban, keindahan, keamanan danpelayanan Dinas;
12. n.melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal, keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dan indekskepuasan masyarakat;
13. o.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
14. p.melaksanakan evaluasi kelembagaan danketatalaksanaan;
15. q.melaksanakan telaahan dan penyiapan penJrusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang_undangan; r' meraksanakan penJrusunan bahan telaahan staf sebagaibahan pertimbangan pengambilan kebijakan; s' melaksanakan koordinasi dengan unit ke4a terkait;
16. t.melaksanakan penyusunan Iaporan danpendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum danKepegawaian; dan
17. u.melaksanakan tugas lair Dinas ..";;;;--^l_ ..-]rn vans diberikan oleh Sekretaris
(2)Kepala rrot'"t dengan tugasnYa' Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:a' meraksanakan penyiapan bahan penyusunan rencanaprogram, kegiatan dan angg A."^n..-_ "_ - . sesuai ketentua, p".rtr*'rggaran sub Bagian Keuangan
1. b.melaksanakan urusan Ln perundang-undangan; keuangan;-*" Lu'usan akutansi dan verifikasi c' ;:'*":"akan urusan saji pegawai dan tunjangan melaksanakan administrasi keuangan; melaksanakan penyusunan RI(A/DpA; melaksanakan penatausahaan belanja langsung danbelanja tidak langsung pada Di Teknis; --o"urr6 .,i*.,a lJlnas dan unit Pelaksana d. e. f.
2. g.melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan laporan inventarisasi barang dan mutasi barang;
3. h.melaksanakan pengelolaan pendokrrmentasian surat- surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
4. i.melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
5. j.melaksanakan penyiapan penJrusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan Dinas;
6. k.melaksanakan penyusunan laporan dan akutansi aset dan barang;
  1. 1.melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
7. m.melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan realisasi ar,ggarar-;
8. n.melaksanakan pen5rusunan Laporan Sistem Akutansi Instansi (SAI) dan laporan pertanggung jawaban keuangan;
9. o.melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan;
10. p.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan;
11. q.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
12. r.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
13. s.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan pelaksanaan Sub Bagian Program dan Akuntabilitas;
2. b.melaksanakan pen1rusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Sub Bagian Program dan Akuntabilitas; - 1l e. f.
3. c.melaksanakan koordinasi dan pen5rusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (APBD, DAK, Dekonsentrasi, Trrgas Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat);
4. d.melaksanakan pembinaan, sosialisasi peraturan/pedoman/petunjuk teknis/surat edaran sistem perencanaan, program, anggaran dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran; melaksanakan evaluasi pen5rusunan anggaran APBD, DAK, Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat; melaksanakan evaluasi tugas pembantuan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. g.melaksanakan pen5rusunan rencana kerja, penetapan kinerja dan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Renj a, Laporan Kinerja , LKPJ /LppD, pK);
6. h.melaksanaan pembinaan dan koordinasi pen5rusunan pelaporan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. i.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan pen3rusunan rencana, program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. j.melaksanakan penyiapan bahan pembantltan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. k.melaksanakan penyiapan bahan data dan informasi pelaksanaan rencana, program dan kegiatan anggaran pembangunarl;
  1. 1.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. m.melaksanakan penJrusunan dan pembinaan pelaporan Sustainable Development Goals (SDGs); -t2-
11. n.melaksanakan pembinaan dan penJrusunan perencanaan; dan
12. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

(1)Bidang Pengelolaan Informasi publik, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi pubtik dan media publik.
(2)Bidang Pengelolaan Informasi publik menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan informasi publik;
3. c.penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan informasi publik;
4. d.penyelenggaraan pengolahan hasil aduan masyarakat dengan instansi terkait;
5. e.penyelenggaraan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
6. f.penyelenggaraan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
7. g.penyelenggaraan pembuatan konten daerah;
8. h.penyelenggaraan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
9. i.penyelenggaraan perumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik;
10. j.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi informasi publik;
11. k.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan program bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
2. b.menyelenggarakan pengkoordinasian perencanaan pengembangan bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
3. c.menyelenggarakan pengumpulan bahan bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
4. d.menyelenggarakan pengkoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
5. e.menyelenggarakan pengkoordinasian pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
6. f.menyelenggarakan verifikasi hasil pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
7. g.menyelenggarakan verifikasi hasil pembuatan konten daerah;
8. h.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
9. i.menyelenggarakan pengkoordinasian pendokumentasian kegiatan pemprovsu;
10. j.menyelenggarakan perumusan pola pembinaan pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
11. k.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
  1. 1.menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
(4)Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2), ayat (3), Bidang Pengelolaan Informasi Publik dibantu:
1. a.Seksi Opini Publik;
2. b.Seksi Informasi Publik;
3. c.Seksi Media Publik.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Opini Publik, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang monitoring dan analisis isu publik;
2. b.melaksanakan pen]rusunan hasil kajian isu pubrik di media;
3. c.melaksanakan analisa data informasi komunikasi publik;
4. d.melaksanakan penyelenggaraan pencitraan pemerintah daerah;
5. e.melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral;
6. f.melaksanakan monitoring isu publik di media massa dan media sosial;
7. g.melaksanakanpengelolaan aduan masyarakat;
8. h.melaksanakan masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
9. i.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oreh Kepala Dinas.
(2)Kepala Seksi Informasi Publik, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan perencanaan kebijakan pengelolaan informasi publik;
2. b.melaksanakan penyiapan konsep pengolahan informasi/ kebijakan nasional dan daerah;
3. c.melaksanakan konsep pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat;
4. d.melaksanakan penyiapan konsep pembuatan konten daerah sesuai isu publik;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan desain format dan media dalam rangka penyebarluasan informasi;
6. f.melaksanakan pendokumentasian kegiatan pemprovsu;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan konten website dalam rangka penyebarluasan informasi ;
8. h.melaksanakan evaluasi pengelolaan informasi;
9. i.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; _15_
10. j.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Seksi Seksi Media Publik, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan perencanaan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah; b- melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan kebijakan pengembangan media publik;
2. c.melaksanakan pen)rusunan advertorial pemerintah;
3. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan media publik;
4. e.melaksanakan penyiapan konsep pengelolaan saluran komunikasi/ media internal;
5. f.melaksanakan penyiapan strategi komunikasi melalui media pemerintah dan non pemerintah daerah;
6. h.melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang media publik;
7. i.melaksankaan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
8. j.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Bidang Pengelola Komunikasi Publik mempunyai tugas men]rusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
(2)untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelola Komunikasi publik mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik;
2. b.penyelenggaraan perumusan kebijakan statistik sektoral;
3. c.penyelenggaraan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik;
4. d.penyelenggaraan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi komunikasi publik;
5. e.penyelenggaraan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
6. f.penyelenggaraan perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
7. g.penyelenggaraan koordinasi di bidang pemberdayaan sumber daya dan lembaga komunikasi publik;
8. h.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi komunikasi publik;
9. i.pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;dan
10. j.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Bidang Pengelola Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program bidang pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektora dan kemitraan komunikasi publik;
3. c.menyelenggarakan perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi;
4. d.menyelenggarakan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi di bidang layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
5. e.menyelenggarakan pembinaan di bidang pemberdayaan sumber daya bidang layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
6. f.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
7. g.menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; _17 _
8. h.menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) Kepala Bidang Pengelola Komunikasi publik dibantu oleh:
1. a.Seksi Layanan Informasi Publik;
2. b.Seksi Statistik Sektoral;
3. c.Seksi Kemitraan Komunikasi publik.

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Layanan Informasi publik mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan perencanaan pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan konsep pelayanan informasi publik;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan informasi publik;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan provinsi dan kabupatenlkota sebagai bahan sajian layanan informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama pengelolaan informasi publik melalui ppID;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan untuk penyebarruasan informasi publik melalui media on-line dan website;
7. g.melaksanakan kegiatan pelayanan keterbukaan informasi melalui media center;
8. h.melakasanakan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik;
9. i.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
10. j.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)Kepala Seksi Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan statistik;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan statistik;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan statistik;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan statistik;
5. e.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan statistik;
6. f.melaksanakan rancangan persiapan survei bidang ketahanan sosial;
7. g.melaksanakan rancangan persiapan survei bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
8. h.melaksanakan rancangan persiapan survei bidang ke sej ahte r aan r aL<y at;
9. i.melaksanakan rancanangan persiapan survei bidang katahanan sosial bidang industri dan perdagangan;
10. j.melaksanakan rancangan persiapan survei bidang politik;
11. k.melaksanakan rancangan persiapan survei bidang hukum dan HAM;
  1. 1.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik;
12. m.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
13. n.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penguatan kehumasan dan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaar, hubungan kelembagaan lintas sektoral;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media; _19_
5. e.melaksanakan pengembangan kehumasan dan kemitraan komunikasi publik;
6. f.melaksanakan pelayanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
7. g.melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (bnefing notes, press release, backgrounders);
8. h.melaksanakan penyediaan fasilitasi juru bicara pemerintah daerah;
9. i.melaksanakan jumpa pers;
10. j.melaksanakan dan memfasilitasi operasional Bakohumas;
11. k.melaksanakan pertemuan Bakohumas;
  1. 1.melaksanakan forum dialog dengan pemerintah kabupaten lkota;
12. m.melaksanakan fasilitasi penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
13. n.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;dan
14. o.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan infrastruktur, pengolahan data, sandi telekomunikasi dan keamanan informasi; {2) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikas mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaran perumusan kebijakan urusan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
2. b.penyelenggaraan program kegiatan urusan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
3. c.penyelenggaraan perumusan kebijakan dan mengendalikan persandian dan keamanan informasi;
4. d.penyelenggaraan perumusan kebijakan dan mengendalikan pengolahan data;
5. e.penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evalusi di bidang pengolahan data;
6. f.penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
7. g.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
2. b.menyelenggarakan perLrmusan kebijakan urusan di bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
3. c.menyelenggarakan program kegiatan urusan di bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
4. d.menyelenggarakan kebijakan dan mengendalikan pengembangan infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
5. e.menyelenggarakan dan menyediakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evalusi di bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
6. f.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi; dan
7. g.menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh:
1. a.Seksi Infrastuktur;
2. b.Seksi Pengolahan Data;
3. c.Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi.

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Infrastruktur, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan perencanaan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
2. b.melaksanakan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka peningkatan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
4. d.melaksanakan penyiapan analisas kebutuhan bandwith;
5. e.melaksanakan pengelolaan bandwith janngan teknologi informasi dan komunikasi;
6. f.melaksanakan pengendaliart bandwith (pitalebar);
7. g.melaksanakan pemeliharaa.n infrastmktur teknologi informasi dan komunikasi;
8. h.melaksanakan fasilitasi lastirq dart collocation;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
10. j.melaksanakan sosialisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
11. k.melaksanakan pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
12. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
13. m.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
14. n.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)Kepala Seksi Pengolahan Data mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan bidang pengolahan data;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan pengolahan data;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan pengolahan data;
4. d.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan pengolahan data;
5. e.melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kompilasi produk administrasi bidang ekonomi;
6. f.melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kompilasi produk administrasi bidang politik, hukum dan HAM;
7. g.melaksanakan pendokumentasian data statistik dari seluruh bidang;
8. h.monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data;
9. i.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
10. j.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.;
(3)Kepala Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
3. c.melaksanakan penatausahaan meliputi urusan pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita serta kearsipan sandi dan telekomunikasi daerah;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan sandi telekornunikasi dan keamanan informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan analisa sistem keamanan dalam upaya penguatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi daerah; -z)-
6. f.melaksanakan penanganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi daerah; penanganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi daerah;
7. g.melaksanakan DRC {Disaster Recouery Center) dan BCP (Business Continuitg Planl ;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
9. i.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
10. j.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(1)Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e- Government dan tata kelola e-Government;
(2)Bidang Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumus€rr pedoman/kebijakan di bidang layanan e-Government;
2. b.penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan di bidang layanan e-Government;
3. c.penyelenggaraan program kegiatan urusan di bidang layanan e-Government;
4. d.penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan di bidang layanan e- Government;
5. e.penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang layanan e-Government;
6. f.penyelenggaraan audit pengembangan aplikasi;
7. g.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam implementasi e-Government; dan
8. h.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
(3)Kepala Bidang Layanan e-Government, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan pedoman/kebijakan pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan urusan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
3. c.menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pengembangan aplikasi, ekosistem e- Government dan tata kelola e-Government;
4. d.menyelenggarakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan dalam pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e- Government;
5. e.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
6. f.menyelenggarakan audit pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
7. g.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government; dan
8. h.menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3), Kepala Bidang Layanan e-Government, dibantu oleh:
9. a.Seksi Pengembangan Aplikasi;
10. b.Seksi Perlindungan Khusus Anak;
11. c.Seksi Tata Kelola e-Government.
(4)

Pasal 12

(1)Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan perLrmusan kebijakan, pen1rusunan norma standar prosedur dan kriteria pen gemb ar,gar. aplikasi ;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan aplikasi dan kebutuhan perangkat keras;
3. c.melaksanakan bahan koordinasi, sinkronisasi dan falisitasi dengan instansi/lembaga terkait da-lam rangka pengembangan aplikasi;
4. d.melaksanakan pengembangan Basiness Process Reenginering pada sistem yang berjalan;
5. e.melaksanakan integrasi aplikasi pada layanan publik;
6. f.melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi;
8. h.melaksanakan masukan yang perlu kepada pimpinan;
9. i.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
(2)Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pen1rusunan norma standar prosedur dan kriteria pengembangan ekosistem e-Government;
2. b.melaksanakan pengelolaan sistem e-Government;
3. c.melaksanakan penyiapan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian e- Government;
4. d.melaksanakan penyiapan fasilitas layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
5. e.melaksanakan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah provinsi, kabup aten f kota;
6. f.melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembang€rn aplikasi; dan
8. h.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
9. i.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pen5nrsunan norrna standar prosedur dan kriteria tata kelola e-Government;
2. b.melaksanakan penyelenggaraan Gouemmer$ ChW Information Offiw (GCtOl ;
3. c.melaksanakan kegiatan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government kabupaten/kota;
4. d.melaksanakan kegiatan integrasi pengelolaan e- Government dengan pemerintah kabupaten / kota;
5. e.melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi;
6. f.melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government;
7. g.melaksanakan kegiatan implementasi dan promosi pemanfaatan layanan e-Government;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tata kelola e-Government;
9. i.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
10. j.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. a1 - /-I -

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…