DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2018

Nomor: 32
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan Tupoksi sesuai dengan kewenangan Provinsi, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dievaluasi;
c.bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061111O68/OTDA tanggal 28 Desember 2017 perihal Persetujuan Pembentukan UPTD dan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, telah ditetapkan pembentukan 1 (satu) UPTD dan 7 (tujuh) Cabang Dinas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, maka Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2OL7 tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas Dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9$;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor l\al;
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas a.dalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Srrmatera LJta.ra. Cabang Dinas adalah Unsur kerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral dengan wilayah kerja tertentu. 1O. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis. ll.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan geologi mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan geologi mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.penyelenggaraarl administrasi geologi mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
(3)Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin lingkup Dinas;
2. b.menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas dinas;
3. c.menyelenggarakan penJrusunan program keda dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
4. d.menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah; c, b' h.
5. e.menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan f. penyelenggaraan program mineral dan batubara, geologi dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan; menyelenggarakan saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai pertambangan dan energi sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah; menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansillembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas; menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, mineral dan batubara, geologi dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan; menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral; menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga energi dan sumber daya mineral lintas kabupaten/kota dan pemerintah; menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina unit pelaksana teknis pemetaan dan laboratorium; menyelenggarakan koordinasi dengan seluruh cabang Dinas Energi Sumber Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara; menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya; menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan. J. k. 1. m. n. o. p. 6 (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {21dan ayat
(3), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Mineral dan Batubara;
3. c.Bidang Geologi dan Air Tanah;
4. d.Bidang Energi;
5. e.Bidang Ketenagalistrikan;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. g.Cabang Dinas terdiri dari:
  1. 1.Cabang Dinas Wilayah I Deli Serdang;
  2. 2.Cabang Dinas Wilayah II Humbang Hasundutan;
  3. 3.Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar;
  4. 4.Cabang Dinas Wilayah IV Labuhan Batu;
  5. 5.Cabang Dinas Wilayah V Tapanuli Tengah;
  6. 6.Cabang Dinas Wilayah VI Mandailing Natal;
  7. 7.Cabang Dinas Wilayah VII Gunung Sitoli;
8. h.Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 3

Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang urusan umum, keuangan dan program. Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada Dinas;
b.penyelenggaraan koordinasi kegiatan pada Dinas;
c.penyelenggaraan koordinasi dan pen5rusunan rencana, program dan anggaran pada Dinas;
d.penyelenggaraan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan dokumentasi Dinas;

(1)(2t
1. e.penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
2. f.penyelenggaraan Koordinasi dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaannya;
3. g.penyelenggaraall Pengelolaan barang dan layanan pengadaan barang dan jasa Dinas;
4. h.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pen1rusunan koordinasi rencana program kerja Dinas;
2. b.menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
3. c.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan; d.menyelenggarakan pengkajian dan pengendalian anggaran belanja;
4. e.menyelenggarakan pengkoordinasian, pen5rusunan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban TLKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas;
5. f.menyelenggarakan pengelolaan informasi energi dan sumber daya mineral;
6. g.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
7. h.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;
8. i.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
9. j.meyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan lperalatan kantor; k.menyelenggarakan pen1rusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang- undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  1. 1.menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
10. m.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan j abatan fungsional; n.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
11. o.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
12. p.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
13. q.menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal dinas;
14. r.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. s.menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah setiap akhir tahun.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3), Sekretaris dinas dibantu:
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

Pasal 4

(1)Kepala Sub gngian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan penJrusunan perencanaan/program kerja Sub Bagian Umum;
3. c.melaksanaka-rr pen5rusunan dan pengolahan data kepegawaian;
4. d.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinanlstruktural, fungsional dan teknis;
5. e.melaksanakan penJrusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
7. g.melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas;
9. i.melaksanakan pen5rusunan bahan rancangan dan pe ndokumentasian pe raturan pe rudan g-undan gan ;
10. j.melaksanakan administrasi / penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
11. k.melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
  1. 1.melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
12. m.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaanf perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
13. n.melaksanakan pen5rusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum;
14. o.melaksanakan penJrusunarr bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 10
15. p.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dinas;
16. q.melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas;
17. r.melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
18. s.melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
19. t.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; u.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pen)rusunan perencanaan/program Kerja Sekretariat;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
3. c.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
4. d.melaksanakan penJrusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
5. e.melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan teknis adminstrasi keuangan;
7. g.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
8. h.melaksanakan verifikasi keuangan;
9. i.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
10. j.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungiawaban keuangan sesuai standar yar:g ditetapkan;
11. k.melaksanakan koordinasi pen5rusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
  1. 1.melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai; 11
12. m.melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
13. n.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
14. o.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
15. p.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
16. q.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya;
17. r.melaksanakan pen5rusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah setiap akhir tahun- {3) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
18. a.melaksanakan pengumpulan datalbahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; b.melaksanakan pen1rusunan perencanaan program kerja Sekretariat;
19. c.melaksanakan koordinasi pen5rusunan perencan aan f program kerja Sekretariat;
20. d.melaksanakan pen5rusunan bahan rencana strategis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {LPPD) dinas;
21. e.melaksanakan pen5rusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
22. f.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral;
23. g.melaksanakan pen5rusunan, pengelolaan data untuk pen5rusunan program energi dan sumber daya mineral;
24. h.melaksanakan pengelolaan informasi energi dan sumber daya mineral; L2
25. i.melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
26. j.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; k.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

(1)Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang mineral dan batubara.
(2)Bidang Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan staf pada lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
2. b.penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
3. c.penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
4. d.penyelenggaraan pen5rusunan program kegiatan lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
5. e.penyelenggaraan pelaksanaan dan pengkoordinasian wilayah pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan mineral dan batubara serta konservasi mineral dan batubara;
6. f.penyelenggaraan evaluasi wilayah pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan mineral dan batubara dan konservasi mineral dan batubara;
7. g.penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara serta pengusahaan sistem informasi geografi s wilayah kerj a pertambangan ;
8. h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya; 13
9. i.penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. j.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Mineral dan Batubara, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang mineral dan batubara;
2. b.menyelenggarakan koordinasi penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara;
3. c.menyelenggarakan koordinasi pemberian rekomendasi lzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Operasi Produksi mineral dan batubara;
4. d.menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan konservasi mineral dan batubara;
5. e.menyelenggarakan koordinasi penetapan serta Neraca Sumber Daya dan cadangan mineral dan batubara;
6. f.menyelenggarakan koordinasi pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) yang diangkat oleh perusahaan mineral dan batubara;
7. g.menyelenggarakan koordinasi evaluasi rencana dan pemantauan pengelolaan lingkungan mineral dan batubara;
8. h.menyelenggarakan koordinasi proses pemberian Kartu Izin Meledak (KIM);
9. i.menyelenggarakan kordinasi proses perizinan gudang bahan peledak untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
10. j.menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengusahaan program pelayanan wilayah pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan
(1)(2t t4 mineral dan batubara, konservasi mineral dan batubara;
1. k.menyelenggarakan koordinasi perhitungan, penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pengusahaan mineral dan batubara;
2. l.menyelenggarakan koordinasi perumusan, pengusulan dan pelaksanaan kerja sarna dengan pemangku kepentingan di bidang pengelolaan mineral dan batubara;
3. m.menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program pelayanan wilayah pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan mineral dan batubara, konservasi mineral dan batubara; n.menyelenggarakan koordinasi, pengumpulan data dan men)rusun neraca sumber daya dan sistem informasi mineral dan batubara;
4. o.menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang mineral dan batubara.

Pasal 6

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang Geologi dan Air Tanah. Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pelaksanaan tugas pengembangan Geologi, Pengusahaan Air Tanah dan Konservasi Air Tanah;
b.penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemantauan survey/penyelidikan Geologi, Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan; penyempurnaan standar 15
c.penyelengaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
d.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

(3)Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan kordinasi pembinaan staf pada lingkup bidang geologi dan air tanah;
2. b.menyelenggarakan koordinasi pen5rusunan rencana program keda bidang geologi dan air tanah;
3. c.menyelenggarakan koordinasi pengkajian dan koordinasi perencanaan program kerja bidang geologi dan air tanah dengan bidang lain;
4. d.menyelenggarakan koordinasi pengkajian perencanaan pembuatan peraturan daerah di bidang geologi dan air tanah;
5. e.menyelenggarakan koordinasi penyusunan data, pemberian informasi dan sosialisasi pengembangan geologi, pengelolaan dan pelestarian air tanah;
6. f.menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air, pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah di Provinsi Sumatera Utara;
7. g.menyelenggarakan koordinasi pengkajian penetapan wilayah konservasi air tanah di Provinsi Sumatera Utara;
8. h.menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data, pemberian informasi dan geologi dan air tanah;
  1. 1.menyelenggarakan koordinasi penetapan potensi air tanah, neraca sumber daya mineral di wilayah Provinsi Sumatera Utara; J. menyelenggarakan koordinasi penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah di Provinsi Sumatera Utara; 16
(1){21
1. k.menyelenggarakan koordinasi pengkajian inventarisasi geologi dan sumber daya mineral dan air tanah pada wilayah Provinsi Sumatera Utara;
  1. 1.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi; m.menyelenggarakan koordinasi penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi di Provinsi Sumatera Utara;
2. n.menyelenggarakan koordinasi inventarisasi dan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana geologi dan kawasan lingkungan geologi di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
3. o.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Provinsi Sumatera Utara;
4. p.menyelenggarakan koordinasi pengembangan Potensi Geodiversity di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

Bidang Energi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Migas, Panas Bumi, Bioenergi, aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Bidang Energi menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan, pengusahaan, migas, energi baru terbarukan dan konservasi energi, pembangunan sarana, prasarana tertentu di bidang migas, panas bumi, bioenergi, energi baru, terbarukan dan konservasi energi; L7
b.penyelenggaraan pengawasan migas, energi baru terbarukan, konservasi energi, keselamatan kerja lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
c.penyelenggaraan pen)rusunan standar prosedur dan kriteria bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan pengusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
d.penyelenggaraan penetapan harga jual tenaga listrik dari sumber energi baru dan terbarukan;
e.penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
f.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan pengusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
g.penyelenggaraan tugas administrasi dan koordinasi bidang migas energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
h.penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas. {3) Kepala Bidang Energi dalam membantu Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
a.menyelenggarakan koordinasi rumusan kebijakan di bidang pengembangan pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan, pengusahaan, migas, energi baru terbarukan dan konservasi energi, pembangunan sarana, prasarana tertentu di bidang migas, panas bumi, bioenergi, energi baru, terbarukan dan konservasi energi; 18
b.menyelenggarakan koordinasi pengawasan, pengkoordinasian migas, energi baru terbarukan, konservasi energi, keselamatan kerja lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
c.menyelenggarakan koordinasi penyusunan standar prosedur dan kriteria bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan pengusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
d.menyelenggarakan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi bidang bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
e.menyelenggarakan koordinasi evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan pengusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
f.menyelenggarakan tugas adminstrasi dan koordinasi bidang migas, panas bumi, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
g.menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang ketenagalistrikan. 19
(2)Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang pengusahaan ketenagalistrikan;
2. b.penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
3. c.penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang pengendalian ketenagalistrikan;
4. d.penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
5. e.penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan koordinasi pen5rusunan Peraturan Daerah Provinsi di bidang ketenagalistrikan;
2. b.menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
3. c.menyelenggarakan koordinasi pembangunan pembangkit listrik dan jaringan listrik;
4. d.menyelenggarakan koordinasi pemberian rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap setiap perizinan ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Provinsi;
5. e.menyelenggarakan koordinasi pengawasan keteknikan terhadap kegiatan Badan Usaha Ketenagalistrikan yang perizinannya dikeluarkan oleh Provinsi;
6. f.menyelenggarakan koordinasi dan penyediaan listrik perdesaan di Provinsi Sumatera Utara; 20 (U
7. g.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 9

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral adalah unit pelaksana teknis dinas energi dan sumber daya mineral yang melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis laboratorium di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggara€rn penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral;
b.penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
c.penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai uraian tugas:
a.menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas;
b.menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas;
c.menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas;
d.menyelenggarakan penJrusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral; l2l

(3)2L
1. e.menyelenggarakan penerbitan peta di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral berbasis Sistem Informasi Geografis {SIG);
2. f.menyelenggarakan pengajuan permohonan penetapan Wilayah lzin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. g.menyelenggarakan pengajuan, revisi terhadap perubahan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan [WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ;
4. h.menyelenggarakan dan membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan lelang Wilayah lzin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara;
5. i.menyelenggarakan pengambilan sampel air bawah tanah, mineral, batubara dan jenis lainnya;
6. j.menyelenggarakan penyelidikan / penelitian, penerbitan hasil pemeriksaan sampel analisa air, mineral, batubara dan lainnya;
7. k.menyelenggarakan pemberian saran teknis terhadap hasil penyelidikan/penelitian pemeriksaan sampel analisa air dan atau mineral lainya;
  1. 1.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3), Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Pemetaan;
3. c.Seksi Laboratorium;

Pasal 10

(1)Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan (2t 22 prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.melaksanakan pembagian tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.melaksanakan pemberian petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.melaksanakan penilaian prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
6. f.melaksanakan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis mauplrn lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
7. g.melaksanakan pengelolaan urusan umum; h.melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
8. i.melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan;
9. j.melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
10. k.melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas. Kepala Seksi Pemetaan mempunyai uraian tugas:
11. a.melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi Pemetaan;
12. b.melaksanakan arahan dan bimbingan kepada staf pada Seksi Pemetaan; 23
13. c.melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas Seksi Pemetaan;
14. d.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur {SOP);
15. e.melaksanakan dan men1rusun program kegiatan Seksi Pemetaan;
16. f.melaksanakan koordinasi, survey dan pengawasan yang berkaitan dengan Seksi Pemetaan;
17. g.melaksanakan dan mempersiapkan penerbitan Peta di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG); h.melaksanakan dan mempersiapkan pengajuan, revisi terhadap perubahan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Ralryat (WPR);
18. i.melaksanakan dan mempersiapkan pengajuan permohonan penetapan Wilayah lzin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. j.melaksanakan dan membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara;
20. k.melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral;
(3)Kepala Seksi Laboratorium mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi Laboratorium;
2. b.melaksanakan arahan dan bimbingan kepada staf pada Seksi Laboratorium;
3. c.melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas Seksi Laboratorium; d.melaksanakan penJrusunarl dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
4. e.melaksanakan dan menyusun program kegiatan Seksi Laboratorium; 24 melaksanakan koordinasi, survey, pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan Seksi Laboratorium; melaksanakan pengambilan sampel air bawah tanah, mineral, batubara dan jenis lainnya;
5. h.melaksanakan penerbitan hasil penyelidikan/penelitian, pemeriksaan sampel analisa air, mineral, batubara dan lainnya;
6. i.melaksanakan dan membantu pemberian saran teknis terhadap hasil penyelidikan/penelitian pemeriksaan sampel analisa air, mineral, batubara dan jenis lainnya;
7. j.melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis pemetaan dan Laboratorium;
8. k.melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral.
(1)Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya.
(2)Kepala Cabang Dinas Provinsi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya, dengan unit Organisasi Perangkat Daerah kabupatenlkota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah. 6 b. 25
(3)cabang Dinas Energi dan sumber Daya Mineral terdiri dari;

1.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I berkedudukan di Deli Serdang meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan;
2.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II berkedudukan di Humbang Hasundutan meliputi Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo; 3.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III berkedudukan di pematang Siantar meliputi Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara; 4.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV berkedudukan di Labuhan Batu meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai;
5.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V berkedudukan di Sibolga meliputi Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan;
6.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI berkedudukan di Mandailing Natal meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara; T.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII berkedudukan di Gunung Sitoli meliputi Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan; 26 (a) Dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsinya Cabang Dinas mempunyai uraian tugas:

a.menyelenggarakan pelaksanaan administrasi, pengkajian dan perencanaarl program kerja Dinas Energi dan Sumber daya Mineral di wilayah kerjanya;
b.menyelenggarakan pen5rusunan data, sosialisasi, informasi dan kebijakan dibidang mineral dan batubara, energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah di wilayah kerjanya;
c.menyelenggarakan proses pemberian rekomendasi lzin Usaha Pertambangan {IUP) Eksplorasi dan Operasi Produksi mineral dan batubara di wilayah kerjanya;
d.menyelenggarakan pemantauan, pengelolaan lingkungan, penetapan neraca sumber daya mineral di wilayah kerjanya;
e.menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, pengusahaan mineral dan batubara, konservasi, perhitungan pendapatan asli daerah dan penerimaan negara bukan pajak di bidang pengusahaan mineral dan batubara di wilayah kerjanya;
f.menyelenggarakan pengkajian penetapan wilayah konservasi air tanah, pengelolaan, pemberian, rekomendasi teknis untuk rzin pengeboran, izirr penggalian dan izin penurapan mata air, pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah di wilayah kerjanya;
g.menyelenggarakan pengembangan potensi geodiversity, inventarisasi dan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana geologi dan kawasan lingkungan geologi dan mitigasi bencana geologi di wilayah kerjanya; 27 h.menyelenggarakan rumusan kebijakan di bidang pengembangan pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan, pengusahaan, migas, energi baru terbarukan dan konservasi energi, pembangunan sarana prasarana tertentu dibidang migas, panas bumi, bioenergi, energi baru, terbarukan dan konservasi energi di wilayah kerjanya;
i.menyelenggarakan pengawasan, pengkoordinasian migas, energi baru terbarukan, konservasi energi, keselamatan kerja lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi di wilayah kerjanya;
j.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan pengusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi di wilayah kerjanya; k.menyelenggarakan proses pemberian rekomendasi teknis, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) serta pengawasan terhadap perrzinan Badan Usaha ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Provinsi di wilayah kerjanya;
1. 1.menyelenggarakan dan penyediaan listrik perdesaan di wilayah kerjanya; rrr. menyelenggarakan tanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pembinaan, pengawasan, pengarahan, serta petunjuk terhadap satuan organisasi di bawahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait; 28 rr.menyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3) dan ayat
(4), Kepala Cabang Dinas dibantu:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
3. c.Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan Tupoksi sesuai dengan kewenangan Provinsi, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dievaluasi;
c.bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061111O68/OTDA tanggal 28 Desember 2017 perihal Persetujuan Pembentukan UPTD dan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, telah ditetapkan pembentukan 1 (satu) UPTD dan 7 (tujuh) Cabang Dinas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, maka Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2OL7 tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9$;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor l\al;
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas a.dalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Srrmatera LJta.ra. Cabang Dinas adalah Unsur kerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral dengan wilayah kerja tertentu. 1O. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis. ll.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan geologi mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan geologi mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.penyelenggaraarl administrasi geologi mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
(3)Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin lingkup Dinas;
2. b.menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas dinas;
3. c.menyelenggarakan penJrusunan program keda dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
4. d.menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah; c, b' h.
5. e.menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan f. penyelenggaraan program mineral dan batubara, geologi dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan; menyelenggarakan saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai pertambangan dan energi sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah; menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansillembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas; menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, mineral dan batubara, geologi dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan; menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral; menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga energi dan sumber daya mineral lintas kabupaten/kota dan pemerintah; menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina unit pelaksana teknis pemetaan dan laboratorium; menyelenggarakan koordinasi dengan seluruh cabang Dinas Energi Sumber Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara; menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya; menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan. J. k. 1. m. n. o. p. 6 (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {21dan ayat
(3), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Mineral dan Batubara;
3. c.Bidang Geologi dan Air Tanah;
4. d.Bidang Energi;
5. e.Bidang Ketenagalistrikan;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. g.Cabang Dinas terdiri dari:
  1. 1.Cabang Dinas Wilayah I Deli Serdang;
  2. 2.Cabang Dinas Wilayah II Humbang Hasundutan;
  3. 3.Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar;
  4. 4.Cabang Dinas Wilayah IV Labuhan Batu;
  5. 5.Cabang Dinas Wilayah V Tapanuli Tengah;
  6. 6.Cabang Dinas Wilayah VI Mandailing Natal;
  7. 7.Cabang Dinas Wilayah VII Gunung Sitoli;
8. h.Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 3

a.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada Dinas;
b.penyelenggaraan koordinasi kegiatan pada Dinas;
c.penyelenggaraan koordinasi dan pen5rusunan rencana, program dan anggaran pada Dinas;
d.penyelenggaraan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan dokumentasi Dinas;

(1)(2t
1. e.penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
2. f.penyelenggaraan Koordinasi dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaannya;
3. g.penyelenggaraall Pengelolaan barang dan layanan pengadaan barang dan jasa Dinas;
4. h.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pen1rusunan koordinasi rencana program kerja Dinas;
2. b.menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
3. c.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan; d.menyelenggarakan pengkajian dan pengendalian anggaran belanja;
4. e.menyelenggarakan pengkoordinasian, pen5rusunan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban TLKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas;
5. f.menyelenggarakan pengelolaan informasi energi dan sumber daya mineral;
6. g.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
7. h.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;
8. i.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
9. j.meyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan lperalatan kantor; k.menyelenggarakan pen1rusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang- undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  1. 1.menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
10. m.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan j abatan fungsional; n.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
11. o.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
12. p.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
13. q.menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal dinas;
14. r.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. s.menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah setiap akhir tahun.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3), Sekretaris dinas dibantu:
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

Pasal 4

(1)Kepala Sub gngian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan penJrusunan perencanaan/program kerja Sub Bagian Umum;
3. c.melaksanaka-rr pen5rusunan dan pengolahan data kepegawaian;
4. d.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinanlstruktural, fungsional dan teknis;
5. e.melaksanakan penJrusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
7. g.melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas;
9. i.melaksanakan pen5rusunan bahan rancangan dan pe ndokumentasian pe raturan pe rudan g-undan gan ;
10. j.melaksanakan administrasi / penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
11. k.melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
  1. 1.melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
12. m.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaanf perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
13. n.melaksanakan pen5rusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum;
14. o.melaksanakan penJrusunarr bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 10
15. p.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dinas;
16. q.melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas;
17. r.melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
18. s.melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
19. t.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; u.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pen)rusunan perencanaan/program Kerja Sekretariat;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
3. c.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
4. d.melaksanakan penJrusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
5. e.melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan teknis adminstrasi keuangan;
7. g.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
8. h.melaksanakan verifikasi keuangan;
9. i.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
10. j.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungiawaban keuangan sesuai standar yar:g ditetapkan;
11. k.melaksanakan koordinasi pen5rusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
  1. 1.melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai; 11
12. m.melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
13. n.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
14. o.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
15. p.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
16. q.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya;
17. r.melaksanakan pen5rusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah setiap akhir tahun- {3) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
18. a.melaksanakan pengumpulan datalbahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; b.melaksanakan pen1rusunan perencanaan program kerja Sekretariat;
19. c.melaksanakan koordinasi pen5rusunan perencan aan f program kerja Sekretariat;
20. d.melaksanakan pen5rusunan bahan rencana strategis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {LPPD) dinas;
21. e.melaksanakan pen5rusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
22. f.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral;
23. g.melaksanakan pen5rusunan, pengelolaan data untuk pen5rusunan program energi dan sumber daya mineral;
24. h.melaksanakan pengelolaan informasi energi dan sumber daya mineral; L2
25. i.melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
26. j.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; k.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

(1)Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang mineral dan batubara.
(2)Bidang Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan staf pada lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
2. b.penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
3. c.penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
4. d.penyelenggaraan pen5rusunan program kegiatan lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
5. e.penyelenggaraan pelaksanaan dan pengkoordinasian wilayah pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan mineral dan batubara serta konservasi mineral dan batubara;
6. f.penyelenggaraan evaluasi wilayah pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan mineral dan batubara dan konservasi mineral dan batubara;
7. g.penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara serta pengusahaan sistem informasi geografi s wilayah kerj a pertambangan ;
8. h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya; 13
9. i.penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. j.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Mineral dan Batubara, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang mineral dan batubara;
2. b.menyelenggarakan koordinasi penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara;
3. c.menyelenggarakan koordinasi pemberian rekomendasi lzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Operasi Produksi mineral dan batubara;
4. d.menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan konservasi mineral dan batubara;
5. e.menyelenggarakan koordinasi penetapan serta Neraca Sumber Daya dan cadangan mineral dan batubara;
6. f.menyelenggarakan koordinasi pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) yang diangkat oleh perusahaan mineral dan batubara;
7. g.menyelenggarakan koordinasi evaluasi rencana dan pemantauan pengelolaan lingkungan mineral dan batubara;
8. h.menyelenggarakan koordinasi proses pemberian Kartu Izin Meledak (KIM);
9. i.menyelenggarakan kordinasi proses perizinan gudang bahan peledak untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
10. j.menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengusahaan program pelayanan wilayah pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan
(1)(2t t4 mineral dan batubara, konservasi mineral dan batubara;
1. k.menyelenggarakan koordinasi perhitungan, penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pengusahaan mineral dan batubara;
2. l.menyelenggarakan koordinasi perumusan, pengusulan dan pelaksanaan kerja sarna dengan pemangku kepentingan di bidang pengelolaan mineral dan batubara;
3. m.menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program pelayanan wilayah pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan mineral dan batubara, konservasi mineral dan batubara; n.menyelenggarakan koordinasi, pengumpulan data dan men)rusun neraca sumber daya dan sistem informasi mineral dan batubara;
4. o.menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang mineral dan batubara.

Pasal 6

a.penyelenggaraan pelaksanaan tugas pengembangan Geologi, Pengusahaan Air Tanah dan Konservasi Air Tanah;
b.penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemantauan survey/penyelidikan Geologi, Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan; penyempurnaan standar 15
c.penyelengaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
d.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

(3)Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan kordinasi pembinaan staf pada lingkup bidang geologi dan air tanah;
2. b.menyelenggarakan koordinasi pen5rusunan rencana program keda bidang geologi dan air tanah;
3. c.menyelenggarakan koordinasi pengkajian dan koordinasi perencanaan program kerja bidang geologi dan air tanah dengan bidang lain;
4. d.menyelenggarakan koordinasi pengkajian perencanaan pembuatan peraturan daerah di bidang geologi dan air tanah;
5. e.menyelenggarakan koordinasi penyusunan data, pemberian informasi dan sosialisasi pengembangan geologi, pengelolaan dan pelestarian air tanah;
6. f.menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air, pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah di Provinsi Sumatera Utara;
7. g.menyelenggarakan koordinasi pengkajian penetapan wilayah konservasi air tanah di Provinsi Sumatera Utara;
8. h.menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data, pemberian informasi dan geologi dan air tanah;
  1. 1.menyelenggarakan koordinasi penetapan potensi air tanah, neraca sumber daya mineral di wilayah Provinsi Sumatera Utara; J. menyelenggarakan koordinasi penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah di Provinsi Sumatera Utara; 16
(1){21
1. k.menyelenggarakan koordinasi pengkajian inventarisasi geologi dan sumber daya mineral dan air tanah pada wilayah Provinsi Sumatera Utara;
  1. 1.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi; m.menyelenggarakan koordinasi penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi di Provinsi Sumatera Utara;
2. n.menyelenggarakan koordinasi inventarisasi dan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana geologi dan kawasan lingkungan geologi di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
3. o.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Provinsi Sumatera Utara;
4. p.menyelenggarakan koordinasi pengembangan Potensi Geodiversity di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

a.penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan, pengusahaan, migas, energi baru terbarukan dan konservasi energi, pembangunan sarana, prasarana tertentu di bidang migas, panas bumi, bioenergi, energi baru, terbarukan dan konservasi energi; L7
b.penyelenggaraan pengawasan migas, energi baru terbarukan, konservasi energi, keselamatan kerja lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
c.penyelenggaraan pen)rusunan standar prosedur dan kriteria bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan pengusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
d.penyelenggaraan penetapan harga jual tenaga listrik dari sumber energi baru dan terbarukan;
e.penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
f.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan pengusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
g.penyelenggaraan tugas administrasi dan koordinasi bidang migas energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
h.penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas. {3) Kepala Bidang Energi dalam membantu Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
a.menyelenggarakan koordinasi rumusan kebijakan di bidang pengembangan pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan, pengusahaan, migas, energi baru terbarukan dan konservasi energi, pembangunan sarana, prasarana tertentu di bidang migas, panas bumi, bioenergi, energi baru, terbarukan dan konservasi energi; 18
b.menyelenggarakan koordinasi pengawasan, pengkoordinasian migas, energi baru terbarukan, konservasi energi, keselamatan kerja lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
c.menyelenggarakan koordinasi penyusunan standar prosedur dan kriteria bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan pengusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
d.menyelenggarakan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi bidang bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
e.menyelenggarakan koordinasi evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan pengusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
f.menyelenggarakan tugas adminstrasi dan koordinasi bidang migas, panas bumi, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
g.menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang ketenagalistrikan. 19
(2)Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang pengusahaan ketenagalistrikan;
2. b.penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
3. c.penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang pengendalian ketenagalistrikan;
4. d.penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
5. e.penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan koordinasi pen5rusunan Peraturan Daerah Provinsi di bidang ketenagalistrikan;
2. b.menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
3. c.menyelenggarakan koordinasi pembangunan pembangkit listrik dan jaringan listrik;
4. d.menyelenggarakan koordinasi pemberian rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap setiap perizinan ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Provinsi;
5. e.menyelenggarakan koordinasi pengawasan keteknikan terhadap kegiatan Badan Usaha Ketenagalistrikan yang perizinannya dikeluarkan oleh Provinsi;
6. f.menyelenggarakan koordinasi dan penyediaan listrik perdesaan di Provinsi Sumatera Utara; 20 (U
7. g.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 9

a.penyelenggara€rn penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral;
b.penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
c.penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai uraian tugas:
a.menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas;
b.menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas;
c.menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas;
d.menyelenggarakan penJrusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral; l2l

(3)2L
1. e.menyelenggarakan penerbitan peta di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral berbasis Sistem Informasi Geografis {SIG);
2. f.menyelenggarakan pengajuan permohonan penetapan Wilayah lzin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. g.menyelenggarakan pengajuan, revisi terhadap perubahan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan [WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ;
4. h.menyelenggarakan dan membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan lelang Wilayah lzin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara;
5. i.menyelenggarakan pengambilan sampel air bawah tanah, mineral, batubara dan jenis lainnya;
6. j.menyelenggarakan penyelidikan / penelitian, penerbitan hasil pemeriksaan sampel analisa air, mineral, batubara dan lainnya;
7. k.menyelenggarakan pemberian saran teknis terhadap hasil penyelidikan/penelitian pemeriksaan sampel analisa air dan atau mineral lainya;
  1. 1.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3), Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Pemetaan;
3. c.Seksi Laboratorium;

Pasal 10

(1)Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan (2t 22 prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.melaksanakan pembagian tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.melaksanakan pemberian petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.melaksanakan penilaian prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
6. f.melaksanakan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis mauplrn lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
7. g.melaksanakan pengelolaan urusan umum; h.melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
8. i.melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan;
9. j.melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
10. k.melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas. Kepala Seksi Pemetaan mempunyai uraian tugas:
11. a.melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi Pemetaan;
12. b.melaksanakan arahan dan bimbingan kepada staf pada Seksi Pemetaan; 23
13. c.melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas Seksi Pemetaan;
14. d.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur {SOP);
15. e.melaksanakan dan men1rusun program kegiatan Seksi Pemetaan;
16. f.melaksanakan koordinasi, survey dan pengawasan yang berkaitan dengan Seksi Pemetaan;
17. g.melaksanakan dan mempersiapkan penerbitan Peta di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG); h.melaksanakan dan mempersiapkan pengajuan, revisi terhadap perubahan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Ralryat (WPR);
18. i.melaksanakan dan mempersiapkan pengajuan permohonan penetapan Wilayah lzin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. j.melaksanakan dan membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara;
20. k.melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral;
(3)Kepala Seksi Laboratorium mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi Laboratorium;
2. b.melaksanakan arahan dan bimbingan kepada staf pada Seksi Laboratorium;
3. c.melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas Seksi Laboratorium; d.melaksanakan penJrusunarl dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
4. e.melaksanakan dan menyusun program kegiatan Seksi Laboratorium; 24 melaksanakan koordinasi, survey, pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan Seksi Laboratorium; melaksanakan pengambilan sampel air bawah tanah, mineral, batubara dan jenis lainnya;
5. h.melaksanakan penerbitan hasil penyelidikan/penelitian, pemeriksaan sampel analisa air, mineral, batubara dan lainnya;
6. i.melaksanakan dan membantu pemberian saran teknis terhadap hasil penyelidikan/penelitian pemeriksaan sampel analisa air, mineral, batubara dan jenis lainnya;
7. j.melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis pemetaan dan Laboratorium;
8. k.melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral.
(1)Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya.
(2)Kepala Cabang Dinas Provinsi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya, dengan unit Organisasi Perangkat Daerah kabupatenlkota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah. 6 b. 25
(3)cabang Dinas Energi dan sumber Daya Mineral terdiri dari;

1.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I berkedudukan di Deli Serdang meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan;
2.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II berkedudukan di Humbang Hasundutan meliputi Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo; 3.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III berkedudukan di pematang Siantar meliputi Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara; 4.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV berkedudukan di Labuhan Batu meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai;
5.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V berkedudukan di Sibolga meliputi Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan;
6.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI berkedudukan di Mandailing Natal meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara; T.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII berkedudukan di Gunung Sitoli meliputi Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan; 26 (a) Dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsinya Cabang Dinas mempunyai uraian tugas:

a.menyelenggarakan pelaksanaan administrasi, pengkajian dan perencanaarl program kerja Dinas Energi dan Sumber daya Mineral di wilayah kerjanya;
b.menyelenggarakan pen5rusunan data, sosialisasi, informasi dan kebijakan dibidang mineral dan batubara, energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah di wilayah kerjanya;
c.menyelenggarakan proses pemberian rekomendasi lzin Usaha Pertambangan {IUP) Eksplorasi dan Operasi Produksi mineral dan batubara di wilayah kerjanya;
d.menyelenggarakan pemantauan, pengelolaan lingkungan, penetapan neraca sumber daya mineral di wilayah kerjanya;
e.menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, pengusahaan mineral dan batubara, konservasi, perhitungan pendapatan asli daerah dan penerimaan negara bukan pajak di bidang pengusahaan mineral dan batubara di wilayah kerjanya;
f.menyelenggarakan pengkajian penetapan wilayah konservasi air tanah, pengelolaan, pemberian, rekomendasi teknis untuk rzin pengeboran, izirr penggalian dan izin penurapan mata air, pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah di wilayah kerjanya;
g.menyelenggarakan pengembangan potensi geodiversity, inventarisasi dan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana geologi dan kawasan lingkungan geologi dan mitigasi bencana geologi di wilayah kerjanya; 27 h.menyelenggarakan rumusan kebijakan di bidang pengembangan pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan, pengusahaan, migas, energi baru terbarukan dan konservasi energi, pembangunan sarana prasarana tertentu dibidang migas, panas bumi, bioenergi, energi baru, terbarukan dan konservasi energi di wilayah kerjanya;
i.menyelenggarakan pengawasan, pengkoordinasian migas, energi baru terbarukan, konservasi energi, keselamatan kerja lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi di wilayah kerjanya;
j.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan pengusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi di wilayah kerjanya; k.menyelenggarakan proses pemberian rekomendasi teknis, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) serta pengawasan terhadap perrzinan Badan Usaha ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Provinsi di wilayah kerjanya;
1. 1.menyelenggarakan dan penyediaan listrik perdesaan di wilayah kerjanya; rrr. menyelenggarakan tanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pembinaan, pengawasan, pengarahan, serta petunjuk terhadap satuan organisasi di bawahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait; 28 rr.menyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(5)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3) dan ayat
(4), Kepala Cabang Dinas dibantu:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
3. c.Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;