DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2019

Nomor: 32
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); Pelaksanaan PPDB; Persyaratan Calon Peserta Didik; Seleksi Calon Peserta Didik SMA; Seleksi Calon Peserta Didik SMK.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Surnatera Utara; Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara RepLrblik Indonesia Tahun 1956 Nornor ffi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2AO2 Nomor 1O9, Tambahan Lemharan Negara Nomor +2351 sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang*IJndang Nomor 23 Tahun 2A02 tentang Perlindungan Anak {Lembaran Negara Tahun 2AL4 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nornor 56O6);
3.Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OOB tentang Sistem Pendidikan Nasionatr (Lembaran Negara Tahun 2OO3 Nor,nor 78, Tambahan Lernbaran Negara Nomor a3O1);
4.Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2AL4 Noraor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasio*al Pendidikan (kmbaran Negara Tahun 2OOS Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44961 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6.Pera.turan Pemerintah Nornor t7 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara Tahun 2O1O Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan Perryelenggaraarl Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor L1,2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2Ol7 tentang Inovasi Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 22 Tahun 2ALO tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 955); Menetapkan :
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun zOtG tentang Komite Sekolah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 2ll7l;
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor L4 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6OSh
11.Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2O1B tentang Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018, Tambahan I"embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);
12.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2O16 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2C16 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
13.Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2OLg tentang T\-rgas, Fungsi, Uraian Tfrgas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol9 Nomor 3); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
6.Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera I Tfe rq
7.Kepala Cabang Dinas adalah Bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu
8.Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Laboran, Pustakawan, Tenaga Tata Usaha.
9.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara; 1O. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada sekoiah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
11.Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
12.Satuan Pendidikan adaiah kelompok layanan pendidikan yang rnenyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan forrnal dan pendidikan non formal dan jenis pendidikan.
13.Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta yang terdiri atas: Sekolah Menengah Pertama; Madrasah Tsa*awiyah; $ekolah Menengah Atas Negeri; Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; Program Paket B dan Prograrn Paket C.
14.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah $alah satu bentuk satuan pendidikan ferrnal yarlg menyelenggarakan pendidikan u.mum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui saflta atau setara SD atau &II.
15.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuar pendidikan formal dalarn binaan Kementerian Agama yaftg menyelenggarakan pendidikan unlum dengan kekhasa* agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara SD atau MI. 16- Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejurrra.n.
17.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelen pendidikan r.tmum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau k{Ts.
18.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah sa"tu bentuk satuan pendidikan forma-l yang rnenyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jedang pendidikan menengah sebagai lanjuta* dari SMP, MTs, atau ber*tuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil bel4iar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19.Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur peadidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalarn kelornpok belajar atau kursus yang memherikan pendidikan yang setara dengan SMP. 2O. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yaag diseleaggarakan dalam kelompok belqiar atau kursus yang mer$berikan pendidikan yang setara dengan SMA.
21.Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifrkan {bermakna) mengalami kelainan/penyirnpangan {{isik, mental-intelektual, sosial, erfiosional) dalam pro$es pertumbuhan/perkenrbangan*3ra diba*dingk*c deng*n al"lak* anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
22.Peserta didik berkebutuhan khusLrs yang selanjutnya disingkat PDBK adalah peserta didik yeng memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
23.PDBK dalam penyelenggaraan Pendidikan Inknusif dalarr PPDB adalah siswa berkebutuhan khusus. 24" Rombongan Belqiar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah sama dengan kelas yarrg kapasitasnya antara 2O sarrpai dengan 36 murid.
25.Nilai Ujia* Nasi+na1 yang selanjutnya disirtgkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan SMP/M?s, Paket ts. 26" Sertifikat Hasil Uiian Nasional Yang selanjutnSra disiagkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tiagkat capaian standar kcmpetensi lulusan pada mata pelqiaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori. 27.1i*za}. adalah surat pernyataan resn:i dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus rnemenuhi UN dan US pada tingkat satuan pendidikan"
28.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

Sistem PPDB terdiri dari jalur zonasi, jaiur prestasi dan jalur perpindahan orangtua f tvali, sedangkan SMK tidak menggunakan sistem zonasi jarak.

Pasal 4

(1)Pendaftaran PPDB dilakukan secara online atau dalam jarinagan (daring) dengan mengisi format yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan pada sekolah pilihan pertama;
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah/Madrasah asal atau dapat dilakukan secara perorangan; {3) Calon peserta didik yang berasal. dari luar Provinsi, pendaftarannya dilakukan langsung ke sekolah pilihan pertama.

Pasal 5

{l}Jalur PPDB pada jenjang SMAN terdiri dari jalur zonasi meliprrti zonasi j**k, zorrasi keltlarga. ekonomi tidak mampu, zonasi anak guru, zonasi disabilitas, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali. {2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1O {sepuluh} SMKN, dengan rnempertimbangkan nilai UN.

(3)Selain rnempertim nilai UN sebagairnana dimaksud pada ayat {2}, proses seleksi dilakukan dengan rnempertimbangkar-r:
1. a.Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian )rang dipilihnya dengan 1ytengg*tlakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
2. b.Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akader,nik rnaupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupatenl kota.
3. c.Dalam hal hasil UN dan hasil seleksi seb+gaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sarna, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atanl kabupatenlkota yang sanna dengan SMK yang bersangkutan.
4. d.Dalam hal terjadi juntlah total nilai hasil UN yang sa.ma, maka memakai kriteria urutan nilai UN Mata Pelajaran yang terdiri dari:
  1. 1.Bahasa Indonesia,
  2. 2.Bahasa Inggri$,
  3. 3.Matematika,
  4. 4.IPA. {a} Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik SMAN dan SMKN dengan Sekolah sailla, rnaka yaftg diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal. {5} Bagi Kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri rnaka diberikan kewenangan kepada cabang dinas melalui surat keputusan untuk n:enetapkan jalur zonasi kepada kecamatan terdekat yang memiliki SMA Negeri dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung. {6} Bagi daera}r kabupaten yang memiliki sekolah yang berdekatam dengarr rarilayah Kabrrpaterr terdekat rna.ka dilakukan kesepakatan tertulis antara cabang dinas yang terkait. Ba# daerah Provinsi yang merniliki sekolah yang berdekatan dengan provinsi terdekat maka diatur dalam kesepakatan tertulis berbatasan dengan Provinsi terkait.
(7)Jalur zonasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), rnemiliki kuota atau daya tampung minirnal *ff/e dan terbagi menjadi 4 {empat}:
1. a.7-anasi Jarak Tempat Tinggal Ke Sek<llah, Jeajang SMA Negeri adalah proses PPDts dengan menggunakan Jalur Zonasi, Kriteria utamanya berupa total jumlah skor jarak tempat tinggal ke sekolah {60%} ditambah skor total nilai hasil Ujian Nasional {4O%). Apabila terjadi jumlah total nilai yang sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal dan kriteria urutan nilai UN Mata Pelqiaran yang terdiri dari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA. Kriteria utama bobot sebagairrana dimaksud pada huruf a, total jurnlah +kor jarak tempat tinggal ke sekolah dan skor total nilai hasil UN ditetapkan lebih laajut dengan Petunjuk Teknis oleh Dinas.
2. b.Zonasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu, ditujukan bagi calon peserta yang rnemiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan program penanganan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penarlganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Dinas Pendidikan atau Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial. Bagr calon peserta didik jenjang pendidikan SMA memakai zonasi (iarak tempat tinggal ke sekolah yang ditqiu), sedangkan bagi calon peserta didik jenjang pendidikan SMK mengguna.kan total skor nilai hasil Ujian Nasional. Kuota zonasi keluarga ekonorni tidak mampu sebesar 2A%. Apabila pendaftar progr€rm penanganan keluarga tidak mampu melebihi kuota, maka akan dilakukan prose$ seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil lJjian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, rnaka rnernakai kriteria urutan nilai Ujian Nasionai Mata Pelajaran yang terdiri dari:
  1. 1.Bahasa Indonesia,
  2. 2.Bahasa Inggris,
  3. 3.Matematika,
  4. 4.IPA.
3. c.Zonasi Anak Guru, ditujukan bagi calon peserta didik yang merupakan anak Guru ASN, yang mengajar di SMA Negeri yang dituju dibuktikan dengan Surat Keterangan Orang Tua/WaJi Murid yang terdaftar di Kartu Keluarga. Zonasi ini hanya dapat memilih satu pilihan sekolah.
4. d.Zonasi Penyandang Disabilitas pada Sekolah yang Menyelenggarakan Layanan Inklusif, Zonasi Penyandang Disabilitas pada Sekolah yang Menyelenggarakan Laya-nan Inklusif ini adalah untuk anak berkebutuhan khusus herdasarkan hasil verifikasi dan validasi pihak yang berkompeten dalarn pendidikan inklusif serta rekomendasi dari Kepala Sekolah pada jenjang sebelumaya.
5. e.7-anasi Kebakatan Olahraga dan Prestasi Khusus, ditujukan hagi calon peserta didik hasil seleksi di Pusat Pendidikan La"tihan Pelajar (PPLP) UPT Kebakatan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Frovinsi Sumatera Utara dan Prestasi Tertentu yang bekerja sama dengan Suatu Lembaga, Dunia Usaha atau Dunia Industri Lainnya dibuktikan dengan Sertilikat/ Surat Keputusan yang berwenang. {8} Jalur Prestasi sebagairnana diaaaksud pada ayat {U memiliki Linrota maksimal 57o, yang terdiri dari:
6. a.Jalur Prestasi, ditujukan bagi calon peserta didik tingkat SMA dan SMK, yans memiliki prestasi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Kabupaten/Kota, juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi, juara L, 2, dan 3 Tingkat Nasional, serta juara L, 2, dan 3 Tingkat Internasional dari kejuaraan atau perlombaan yarlg diselenggarakan oleh Dinas, dan/atau tingkat kabupatenfkata, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Surnatera Utara, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Komite Olahraga Nasional (KONI) yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan dari lembaga organisasi penyelenggara. Kejuaraan atau perlombaan berupa prestasi dalarn bidang IPTEK, Seni Budaya, Olahraga, Kreatilitas, Keagamaan, atau bidang lainnya yang diutamakan pada prestasi kejuaraan berjenjang (tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga tingkat internasi+nal) dan disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan. Jika merniliki lebih dari satu prestasi maka prestasi tertinggi yang diamhil.
7. b.Dalam hat jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zona,si.
(9)Ja1ur Perpindahan Dornisili Orangtual\Vali, memiliki kuota Maksimal 5o/o, yang ditujukan bag calon peserta diakibatkan perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik untuk menunaikan kewajiban atau Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, karrtor, atau perusahaan yang mempekerjakan diterbitkan paling singkat 6 {enam} bulan sebelum pelaksanaan PPDB:
1. a.Apabila pendaftar jalur perpindahan dorraisili orangtual wali melebihi kuota" makp akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil UN. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil UN yang sarna, maka mernakai kriteria urutan nilai UN Mata Pelajaran yaag terdiri dari:
  1. 1.Bahasa Indonesia, 2.Bahasa Inggris, 3.Matematika,
  2. 4.IPA. -L2-
2. b.Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tualurali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasijarak. {1O} Testing, sebagai bagian dari Jalur prestasi ditujukan bagi calon peserta didik tingkat SMA. SMA sebagai unit pelaksana yang menyelenggarakan testing adalah yang memiliki daya tampung minimal 1O rombongan belajar, memiliki akreditasi A, memiliki guru dan sarana prasarEura yang cukup. Peserta didik yang mengikuti testing adalah pe$erta yang memiliki nilai UN minimal rata-rata 70. Sekolah yang mengadakan Testing tidak membuka Jalur Perpindahan Orangtua/Wali dan Frestasi. Kuota Testing diambil dari Kuota Jalur Perpindahan Orangtua/Wali dan Prestasi. Dalam hal Testing tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi jarak. Daftar SMA Negeri penyelenggara Testing terdapat dalam Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN dan SMKN di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 6

(1)PPDB menggullakan sistem secara onliae.
(2)Sistem PPDB secara online sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diselenggarakan oleh Dinas.
(3)Dalam ha1 pelaksanaan ppDB, Dinas yang memerlukan fasilitas terlentu, penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. {4} Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalrri zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas crang tua/wali dikecualikan untuk:
1. a.Sekolah yang diselenggarakan oleh rna.syarakat;
2. b.SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.Sekolah Kerja Sama;
4. d.Sekolah Indonesia di luar negeri;
5. e.Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
6. f.Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
7. g.Sekolah berasrama;
8. h.Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
9. i.Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat meraenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 {satu) Rombongan Bel4iar.
10. j.T,or:rasi Kebakatan Olahraga dan Prestasi Khusus
(5)Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jurnlah pe*duduk usia Sekotrah tidak dapat memenuhi kuota yang ditetapkan dan jumlah peserta didik dalam I (satu) Rornbongan Belajar, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan&ya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah. Bagran Ketiga Pelaksanaan PPDB

Pasal 7

(1)PPDB dilaksanakan rnelalui mekanisme dalam jejaring {daring/ar*irwl dengan mernperhatikan kalender pendidikan- {2} Pelaksana€rn PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diselenggarakan pada tanggal t 0 sampai dengan 2g Juni 2019.
(3)Pelaksanaan dan informasi PPDB diumurnkan $ecara terbuka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
(4)Pengumuman pelaksanaan PPDB sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat inforrnasi:
1. a.daya tampung;
2. b.jadwal dan waktu pendaftaran;
3. c.syarat pendaftaran;
4. d.tempat pendaftaran;
5. e.petugas pendaftaran; dan/atau
6. f.sistem seleksi. - L4-

Pasal 8

(1)Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:
1. a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, siswa SMP/sederajat tamatan tahun 2016 I 2017, 2017 12018, dan 2OL8 I 2019.
2. b.memiiiki fazahlsTTB SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat;
3. c.memiliki SHUN SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
(2)Khusus SMK Persyaratan calon peserta didik bagi Bidang KeahlianlProgram Keahlian/Kompetensi keahlian dan paket keahlian yang memiliki kerjasama dengan dunia usaha /dunia industri dapat menetapkan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
(3)Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sekolah masing-masing sesuai kebutuhan bidang/Program dan paket keahlian.
(4)Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun-rf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta. didik.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 1O (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan Surat Keterangan dari Direktur Jenderal yang menangarli Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah. Pasal 1 1 Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur ini tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…