DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2020

Nomor: 32
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2L;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Mengingat : Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor ffi, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor LO4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442L1; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nornor 244, Taxtbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAH tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2. 3. 4. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8L7|; Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 63221; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2AL7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raneangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perabangunan Jangka Paqiang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Reneana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2O2O tentang Pedoman Pen5rusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2O2l; Peratrrr"a:r Daerah Nornor 11 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara PenSrusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2OO8 Nomor 11, Tambahan lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2OO8 Nomor 11); Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Par{ang Daerah (RPJPD) Provinsi Sunratera Utara Tahun 2AO5-2A25 {Lembaran Daera}r Provinsi Sumatera Utara tahun 2OO8 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12); 5. 6. 7. 8. 9.
10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun zAfi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sunnatera Utara Tahun 2Ol7 Nornor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); 1 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OL9 tentang Rencana Pernbangr..man Jangka Menengah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2AL9-2A23 (kmbaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2OLg Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5O);
12.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2AL6 tentang Sr.lsunan Organisasi Badan dan Inspektorat Daerah Provinsi Surnatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gr:bernur Nomor trS Tahun 2O2O tentang Perubahan Keem.pat. Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2A Nomor 15); MEMUTUSKAN : : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KER.IA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 202L. Pasal L Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'
3.Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gr.lbernur surnatera utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsuf pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dafam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapaurrgan berusaha, akses terhadap pengarnbilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunall manusia.
7.Perenca:raan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pen5ru$unan tahapan-tahapan kegiatan yang metribatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamaya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah datram jaragka waktu tertentu.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaalr untuk periode 2O (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atanr disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 11. 12. 13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun/rencana kerja tahunan. Anggaran Pendapataa dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD yang selanjutr,rya disebut KUA adalah dokuneen yang menruat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penJrusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rerlca.na belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penJrusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahr.ln 2O2L rnerupakan penjabaran dari sa.saran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL9 - 2023, yang memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program pernbangunan daerah, rencana kerja dan pendanaarl yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan laagsung oleh Pemerintah Daerah rnalrpun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 14. 15. (21 RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2L bertujuan untuk menciptakan sinerjisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan elisiensi alokasi sumberdaya datam pembangunan daerah.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {2), berfungsi sslngai:
1. a.pedoman didatam pen3rusunan dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. b.pedoman pen5rusunan KUA dan PPAS dalam rangka pergrusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2O2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Provinsi Surnatera Utara Tahun 2021, untuk :

a.menJrusun Rancangan Renja Perangkat Daerah;
b.sebagai bahan untuk pen5rusunan RKA Perangkat Daerah

Pasal 4

(1)Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah untuk memastikan rancarlgan Renja Perangkat Daerah Provinsi telah sesuai dengan prioritas dan arah kebijakan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2L, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (21 Kepala Bappeda menyampaikan rancangarl Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah sesuai dengan RKPD Provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 5

Kaidah - kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Surnatera Utara Tahun 2O2L adalah sebagai berikut :

a.dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b.Kepala Bappeda menghirnpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
c.Kepala Perangkat Daerah rnelakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
d.hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AZl sebagaimana tercanturn dalam larnpiran sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur in: diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 22 Juli 2O2O GUBERNUR SUMATERA UTARA, trd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 22 J:uli 2O2O SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd R.SABRINA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 33 Salinan Sesuai Dengan Aslinya PIT.KEPALA BIRO HUKUM, Pembina Tingkat I (IV/b) NrP.19690421 199003 2 003 APRI L\I/A'I TT. SI NBCEN Pencapaian prioritas pembangunan dapat dilihat dari pencapaian sasaran, indicator dan target pembangunan, maka untuk mencapai target- target ini disusun stategi dan arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program kegiatan prioritas yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi hasil pembangunan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dengan tersusunnya RKPD ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang Rancangan Kerangka Ekonomi, Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sunnatera Utara Tahun 2A21, selain itu RKPD digunakan sebagai pedoman Pen5rusunan Kebljakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2O, Pen3rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Surnatera Utara 2A2A; Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah. Pada akhirnya, komitmen selumh peraangku kepentingan dalam mengawal, rnelaksanakan dan mewqiudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2l ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Provinsi rnengajak semua pemangku kepntingan untuk bersama-sarna rnewujudkan kemantapan perrbanguaan Surnatera Utara secara menyeluruh. Salinan Sesuai Dengan Aslinya PIt.KEPALA BIRO HUKUM GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd NrP.1969042t 199003 2 003 r (rv/b) Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 EDY RAHMAYADI vilt-1 E; * f j !"' in p (,l or i J r iu p gl or s t-' ta Ul iL; 3, fj c!t'l nivlo drn 8: 6* !G- t"i E lY s' 6{ *.9 3b !0 i n) U fi:$ =uEE HEh rn? EqE sEs i, .l !:l d\lJ !:i> e6a :.rtlE EZA ,e g t-l tt suq !l 5 o fr t') ! ry i{ ?1 u l]j $ o H & tr!? Hf, $g eS $,fl TF oifi Ilp {'o baO FH !Q fI Or. i+ ll fln Et)'r $ d H tu G a G t o- s E!iq d*4, 0lqp t?(,ir tr !oyii cit {i sr- !' F 5!D o'r:Q s& .. :! EO L: G T o:, si- dto vri BiD x.? @9, 6*. A !'v dW. :t n' ID fD gr "Yrli irt ii l( rt !i l;'. ?* ia ii ir H* F5 6{H p.:1. EiN !!d *ts E"i ?T E TA 0! sE! 0r A. n, 3 o .: g 16 $ {: tr s ",p fi" t! B i\i a r* !r tJ !D Pl xt "s gq (? dq 0) n0'l

8.i.fi Fb" P { o o E o + o b o 'c) (: Ur lr .& ',O & b o-1 (n o e R fs Ei ^F d xrr \, ir= -Ftl !-o i.,i- Bqi! co- t ,.; ('- *a Ha a llJ F:+ \J ttt e (-< q{, 4,. ;tt I'o Xa qr -' { tn c {! t tr F i, .uo 'tt) A ii, ca5 p r '6 o i r €t o 6 5 -,{*s J 5. r'-$ il5 * \jq $ !f .!t 0 H ,p w- r! ! o t, * >t !). p h' o N -P- Fl J gl n o N }J -i ln a O I a o A a o o o ! s o I <) {) X o I, t rL g E'; -=!rtsE i0 t) 0q s a p :0) Eb dU) #3 -d >6 EU= fra n5 -de HL CiJ X> t4 A =5' 4d LV io !3 FJ oi 6p O *-l AH. t9d =D \o .+ \o- Q< ('^J -\ Ng: C^) n t- E O - H \AJ FC n z (1 'N a d14 ;+ *) t-,/ H A) C -.1 fr F H \-., n H 'Jr \J a fr Erl O ru

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2L;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Mengingat : Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor ffi, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor LO4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442L1; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nornor 244, Taxtbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAH tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2. 3. 4. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8L7|; Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 63221; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2AL7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raneangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perabangunan Jangka Paqiang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Reneana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2O2O tentang Pedoman Pen5rusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2O2l; Peratrrr"a:r Daerah Nornor 11 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara PenSrusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2OO8 Nomor 11, Tambahan lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2OO8 Nomor 11); Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Par{ang Daerah (RPJPD) Provinsi Sunratera Utara Tahun 2AO5-2A25 {Lembaran Daera}r Provinsi Sumatera Utara tahun 2OO8 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12); 5. 6. 7. 8. 9.
10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun zAfi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sunnatera Utara Tahun 2Ol7 Nornor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); 1 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OL9 tentang Rencana Pernbangr..man Jangka Menengah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2AL9-2A23 (kmbaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2OLg Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5O);
12.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2AL6 tentang Sr.lsunan Organisasi Badan dan Inspektorat Daerah Provinsi Surnatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gr:bernur Nomor trS Tahun 2O2O tentang Perubahan Keem.pat. Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2A Nomor 15); MEMUTUSKAN : : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KER.IA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 202L. Pasal L Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'
3.Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gr.lbernur surnatera utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsuf pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dafam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapaurrgan berusaha, akses terhadap pengarnbilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunall manusia.
7.Perenca:raan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pen5ru$unan tahapan-tahapan kegiatan yang metribatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamaya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah datram jaragka waktu tertentu.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaalr untuk periode 2O (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atanr disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 11. 12. 13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun/rencana kerja tahunan. Anggaran Pendapataa dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD yang selanjutr,rya disebut KUA adalah dokuneen yang menruat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penJrusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rerlca.na belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penJrusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahr.ln 2O2L rnerupakan penjabaran dari sa.saran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL9 - 2023, yang memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program pernbangunan daerah, rencana kerja dan pendanaarl yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan laagsung oleh Pemerintah Daerah rnalrpun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 14. 15. (21 RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2L bertujuan untuk menciptakan sinerjisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan elisiensi alokasi sumberdaya datam pembangunan daerah.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {2), berfungsi sslngai:
1. a.pedoman didatam pen3rusunan dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. b.pedoman pen5rusunan KUA dan PPAS dalam rangka pergrusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2O2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Provinsi Surnatera Utara Tahun 2021, untuk :

a.menJrusun Rancangan Renja Perangkat Daerah;
b.sebagai bahan untuk pen5rusunan RKA Perangkat Daerah

Pasal 4

(1)Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah untuk memastikan rancarlgan Renja Perangkat Daerah Provinsi telah sesuai dengan prioritas dan arah kebijakan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2L, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (21 Kepala Bappeda menyampaikan rancangarl Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah sesuai dengan RKPD Provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 5

Kaidah - kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Surnatera Utara Tahun 2O2L adalah sebagai berikut :

a.dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b.Kepala Bappeda menghirnpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
c.Kepala Perangkat Daerah rnelakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
d.hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AZl sebagaimana tercanturn dalam larnpiran sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

8.i.fi Fb" P { o o E o + o b o 'c) (: Ur lr .& ',O & b o-1 (n o e R fs Ei ^F d xrr \, ir= -Ftl !-o i.,i- Bqi! co- t ,.; ('- *a Ha a llJ F:+ \J ttt e (-< q{, 4,. ;tt I'o Xa qr -' { tn c {! t tr F i, .uo 'tt) A ii, ca5 p r '6 o i r €t o 6 5 -,{*s J 5. r'-$ il5 * \jq $ !f .!t 0 H ,p w- r! ! o t, * >t !). p h' o N -P- Fl J gl n o N }J -i ln a O I a o A a o o o ! s o I <) {) X o I, t rL g E'; -=!rtsE i0 t) 0q s a p :0) Eb dU) #3 -d >6 EU= fra n5 -de HL CiJ X> t4 A =5' 4d LV io !3 FJ oi 6p O *-l AH. t9d =D \o .+ \o- Q< ('^J -\ Ng: C^) n t- E O - H \AJ FC n z (1 'N a d14 ;+ *) t-,/ H A) C -.1 fr F H \-., n H 'Jr \J a fr Erl O ru