DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KERJA SAMA BAB III MITRA BAB IV TATA CARA KERJA SAMA BAB V TKKSRS BAB VI HASIL KERJA SAMA BAB VII EVALUASI BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS MATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut UPTD RS Khusus Mata adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan.
8.Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata yang selanjutnya disebut BLUD UPTD RS Khusus Mata adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
10.Pemimpin adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara dan bertanggung jawab atas kinerja operasional UPTD.
11.Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab atas kinerja operasional dan keuangan BLUD.
12.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13.Kerja sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pimpinan BLUD dengan pihak lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi Rumah sakit yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
14.Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
15.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
17.Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan aset milik BLUD dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLUD, melalui kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
18.Barang Milik Daerah yang selanjutkan disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19.Mitra kerja sama selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLUD dalam rangka KSO atau Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
20.Tim koordinasi Kerja sama Rumah Sakit selanjutnya disingkat TKKSRS adalah tim dibentuk oleh pimpinan BLUD dalam mempersiapkan kerja sama BLUD.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD RS Khusus Mata untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme KSO dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama;
b.meningkatkan layanan BLUD UPTD RS Khusus Mata;
c.meningkatkan pendapatan BLUD UPTD RS Khusus Mata; dan
d.meningkatkan perekonomian masyarakat.

BAB II

KERJA SAMA

Pasal 4

(1)BLUD UPTD RS Khusus Mata dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.ekonomis; dan
4. d.saling menguntungkan.
(3)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 5

(1)Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.KSO; dan
2. b.pemanfaatan barang milik daerah.
(2)KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
(3)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD RS Khusus Mata.
(4)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pasal 6

(1)KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain :
1. a.pelayanan bersama;
2. b.pelayanan antar daerah provinsi/kabupaten/kota;
3. c.pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
4. d.pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan; dan/atau
5. e.pertukaran layanan.
(2)KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.KSO terhadap aset pihak lain yang berwujud meliputi tanah, gedung/bangunan dan/atau peralatan atau mesin;
2. b.KSO terhadap aset pihak lain yang tidak berwujud meliputi :
  1. 1.perangkat lunak komputer (software);
  2. 2.lisensi dan franchise;
  3. 3.hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
  4. 4.hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
  5. 5.merk dagang;
  6. 6.karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
  7. 7.aset tak berwujud lainnya.
(3)KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendayagunakan aset milik pihak lain sebagai mitra kerja sama, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum BLUD UPTD RS Khusus Mata sesuai jangka waktu yang disepakati.
(4)KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dilakukan berdasarkan keputusan Pemimpin;
2. b.jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam;
3. c.jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian; dan
4. d.apabila jangka waktu KSO telah berakhir, dapat dilakukan perpanjangan waktu berdasarkan hasil evaluasi dan persetujuan Pemimpin.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), selain mendapatkan kompensasi tetap, Pemimpin dapat mengenakan imbal hasil kepada mitra kerja sama.
(2)Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan:
1. a.omzet;
2. b.keuntungan; atau
3. c.biaya operasional.
(3)Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan yang dicantumkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
(4)Besaran imbal hasil ditetapkan oleh Pemimpin.

Pasal 8

(1)KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap objek KSO berupa peralatan dan mesin milik Mitra.
(2)KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara BLUD UPTD RS Khusus Mata mendayagunakan aset milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum BLUD UPTD RS Khusus Mata sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati.
(3)KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD RS Khusus Mata.
(4)BLUD UPTD RS Khusus Mata mendapatkan imbal hasil dari pelaksanaan KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat peralatan dan mesin.

Pasal 9

(1)Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD RS Khusus Mata.
(2)Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.

BAB III

MITRA

Pasal 10

Mitra terdiri dari:

a.pemerintah daerah;
b.Badan Usaha Milik Negara;
c.Badan Usaha Milik Daerah;
d.Badan Layanan Umum;
e.BLUD;
f.perusahaan swasta;
g.yayasan;
h.koperasi; dan/atau
i.perorangan.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 11

(1)Tahapan tata cara kerja sama BLUD dilakukan sebagai berikut :
1. a.persiapan;
2. b.penawaran;
3. c.penyusunan perjanjian kerja sama;
4. d.penandatanganan perjanjian kerja sama;
5. e.pelaksanaan;
6. f.penatausahaan; dan
7. g.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kerja sama terkait objek kerja sama;
2. b.menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
3. c.menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
4. d.menentukan prioritas objek kerja sama.
(3)Tahap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat penawaran tentang:
1. a.objek kerja sama;
2. b.manfaat kerja sama;
3. c.bentuk kerja sama; dan
4. d.jangka waktu kerja sama.
(4)Tahap penyusunan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang kurangnya memuat:
1. a.para pihak dalam perjanjian;
2. b.objek kerja sama;
3. c.ruang lingkup kerja sama;
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.jangka waktu kerja sama;
6. f.memaksa/force majure;
7. g.penyelesaian perselisihan; dan
8. h.pengakhiran kerja sama.
(5)Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.
(6)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian kerja sama serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan barang milik daerah.
(7)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan.
(8)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan oleh Pemimpin BLUD UPTD RS Khusus Mata setiap semester kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah pembina BLUD.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…