DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2024

Nomor: 33
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; POLA TATA KELOLA; REBCANA STRATEGIS; STANDAR PELAYANAN MINIMAL; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Grrbernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Stand r Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D:rsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2AO3 Nomor 47 , Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3.Undang-Undang Nomor I Tah -rn 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, '-ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a35.i);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, lambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
17.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II KONDISI UPT RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PROVINSI SUMATERA UTARA BAB III VISI, MISI, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V PROYEKSI KEUANGAN BAB VI PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD.
8.Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
11.Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
15.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
19.Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
20.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
21.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
22.Direktur adalah Pimpinan PPK-BLUD sekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, yang karena jabatannya mempunyai tugas mengelola serta memimpin UPTD ke dalam maupun keluar.
23.Direktur UPTD yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD.
24.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pimpinan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25.Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
26.Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, radiologi, laboratorium, fisioterapi, dan lain- lain.
27.Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk Instalasi, unit, dan lain-lain.
28.Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
29.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan di UPTD.
30.Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedis, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain.
31.Tenaga medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan UPTD.
32.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
34.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
35.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
36.Pegawai BLUD adalah pegawai yang mempunyai hubungan kerja dan diangkat melalui Keputusan Direktur.
37.Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (Clinical Governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
38.Kewenangan Klinis (Clinical Privilage) adalah hak khusus seorang Staf Medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (Clinical Appointment).
39.Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan Direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
40.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis (Clinical Privilege) tersebut.
41.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (Clinical Privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
42.Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dalam bentuk uang dari UPTD kepada pegawai untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan meliputi Gaji Pokok, Insentif dan Tunjangan lainnya.
43.Gaji Pokok adalah imbalan berupa uang yang besarnya ditentukan dari tabel gaji pokok yang telah ditentukan.
44.Insentif adalah imbalan yang diberikan oleh UPTD yang pemberiannya berdasarkan variabel tetap dan variabel tidak tetap antara lain hari masuk, datang lambat, pulang cepat, alpa, apel, pendidikan, pangkat golongan, kompetensi, jabatan fungsional, tunjangan khusus.
45.Tunjangan lainnya adalah tunjangan yang diberikan selain gaji pokok dan insentif.
46.Jaminan adalah berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kecelakaan Kerja di luar Jam Kerja.
47.Standar dan Prosedur adalah ketentuan mengatur tentang hubungan antara UPTD dengan pegawai di bidang ketenagakerjaan.
48.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan UPTD yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kerja, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
49.Kerja On-call adalah pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja yang bersifat sewaktu-waktu/darurat.
50.Masa kerja adalah lamanya pegawai tersebut bekerja di UPTD terhitung dari pertama awal masuk.
51.Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit pada UPTD yang selanjutnya disingkat SIM RS.
52.Satuan Pengawasan Internal Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SPI.
53.Instalasi Gawat Darurat pada UPTD yang selanjutnya disingkat IGD.
54.Staf Medis Fungsional pada UPTD yang selanjutnya disingkat SMF.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 2

(1)Pola tata kelola ini dimaksudkan untuk merumuskan kewenangan, tanggung jawab, tugas, kewajiban, hak pegawai dan Dewan Pengawas dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sebagai pedoman/norma panduan dalam interaksi antar organ- organ UPTD maupun dengan stakeholders lainnya.
(2)Tujuan penerapan tata kelola pada UPTD adalah :
1. a.memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar UPTD memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. b.mendorong pengelolaan UPTD secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
3. c.mendorong agar pengelolaan UPTD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholders; dan
4. d.meningkatkan kontribusi UPTD dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan bidang kesehatan.
(3)Tata kelola merupakan peraturan internal rumah sakit (hospital by laws) yang terdiri dari tata kelola korporasi (corporate by laws) dan tata kelola staf medis (medical staf by laws) yang didalamnya memuat :
1. a.kelembagaan;
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi; dan
4. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(4)Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi.
(5)Pola tata kelola UPTD berlaku bagi pejabat, semua pegawai baik ASN, pegawai BLUD, dan Dewan Pengawas UPTD.

Pasal 3

(1)Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
(3)Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai rumah sakit. Rumah sakit akan menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh stakeholders, sehingga pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan rumah sakit (kreditur, pemasok, investor, konsumen dan stakeholders lainnya) mengetahui risiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam melakukan transaksi dengan rumah sakit, sekaligus ikut serta dalam mekanisme pengawasan terhadap jalannya rumah sakit.
(2)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan rumah sakit terlaksana secara efektif. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi mekanisme sistem internal checks and balance yang mencakup praktik-praktik yang sehat. Pejabat Pengelola bertanggung jawab dalam kegiatan operasional sehari-hari dan Dewan Pengawas mewakili Pemilik dalam pelaksanaan pengawasan atas jalannya rumah sakit.
(3)Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4)huruf c, merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan rumah sakit terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. rumah sakit memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya pemeliharaan lingkungan hidup, pemenuhan hak-hak pasien, keselamatan dan kesehatan kerja, dan penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat. Rumah Sakit tidak hanya bertanggung jawab terhadap mereka yang berhubungan secara langsung dengan rumah sakit, tetapi juga pihak- pihak yang tidak berhubungan secara langsung dengan rumah sakit.
(4)Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, merupakan suatu keadaan dimana rumah sakit dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pejabat Pengelola dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan rumah sakit dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan peran pengawasan atas jalannya rumah sakit bebas dari tekanan ataupun intervensi dari pihak luar.

Pasal 5

(1)UPTD dipimpin oleh seorang Pemimpin BLUD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Pertanggungjawaban Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek teknis fungsional kesehatan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai penerima kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.
(3)UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang; pengobatan, pemulihan dan rehabilitasi kesehatan; pencegahan dan pengendalian penyakit; promosi kesehatan dan peningkatan kesehatan mata masyarakat.
(4)UPTD mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis internal di bidang pengelolaan Rumah Sakit Khusus Mata dan kesehatan mata masyarakat;
2. b.penyelenggaraan perumusan dan penyusunan rencana strategis, rencana jangka menengah dan rencana kerja tahunan; program kerja, kegiatan, dan anggaran; cascading sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja program dan indikator kinerja individu; target kinerja UPTD; serta sinkronisasi perencanaan program pelayanan kesehatan mata Kabupaten/Kota terhadap perencanaan program pelayanan kesehatan mata tingkat provinsi;
3. c.penyelenggaraan dan pelaksanaan rencana strategis, tahapan rencana jangka menengah, rencana kerja tahunan dan bulanan program kerja, kegiatan, dan anggaran serta upaya peningkatan capaian indikator kinerja UPTD;
4. d.penyelenggaraan pelayanan kesehatan khusus mata, pelayanan kesehatan umum, dan pelayanan kesehatan lain;
5. e.penyelenggaraan perumusan pemantauan, pengukuran, penilaian, review dan evaluasi kinerja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UPTD;
6. f.penyelenggaraan perumusan penyusunan dan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, Standard Operating Procedure dalam ruang lingkup UPTD;
7. g.penyelenggaraan analisis kebijakan, pemetaan, penelitian, kajian-kajian, inovasi dan studi ilmiah tentang kesehatan mata, rekomendasi pengembangan dalam ruang lingkup UPTD;
8. h.penyelenggaraan kepemimpinan, reformasi birokrasi, manajemen organisasi, tata laksana, tata hubungan kerja, penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi, disposisi dan pendelegasian tugas-tugas, manajemen kepegawaian/Sumber Daya Manusia, manajemen kinerja, manajemen talenta, dan manajemen penghargaan dalam ruang lingkup UPTD;
9. i.penyelenggaraan penataan sistem informasi dan digitalisasi dalam ruang lingkup urusan UPTD dengan menggunakan teknologi informasi;
10. j.penyelenggaraan pemberian dukungan kepada Dinas Kesehatan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
11. k.penyelenggaraan rapat-rapat dengan internal dan atau eksternal dalam urusan UPTD;
12. l.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD;
13. m.penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD;
14. n.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)Nama rumah sakit adalah UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara.
(2)UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Kapten Sumarsono Nomor 1 Medan.
(3)Kelas Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B.
(4)Pengelolaan keuangan UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk PPK BLUD.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menunjukan pelayanan yang optimal dan profesional, UPTD menetapkan visi “Mewujudkan pusat pelayanan kesehatan mata yang maju dan bermartabat”.
(2)Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai misi untuk :
1. a.mewujudkan pelayanan kesehatan mata yang prima, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. b.mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.
3. c.mewujudkan masyarakat yang terdidik dan peduli tentang kesehatan mata.
4. d.mewujudkan sarana, prasarana dan alat kesehatan mata yang mutakhir.
5. e.mewujudkan lingkungan rumah sakit yang aman, ramah, bersih, asri dan indah.

Pasal 8

(1)Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, UPTD menerapkan Motto “PRIMA” yaitu Profesional, Responsif, Inovatif, Maksimal dan Andal.
(2)Janji Layanan UPTD adalah “Cepat, Empati, Ramah, Ikhlas dan Aman”.

Pasal 9

(1)Pemilik UPTD adalah Pemerintah Daerah.
(2)Kepala Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum kesehatan yang didelegasikan kepada UPTD.

Pasal 10

(1)Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertanggung jawab:
1. a.menetapkan peraturan tentang Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), pedoman penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit;
2. b.mengawasi kegiatan operasional rumah sakit meliputi kepatuhan terhadap etika rumah sakit dan profesi serta peraturan perundang-undangan;
3. c.menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan pengelolaan rumah sakit dalam rangka pemenuhan visi, misi serta rencana strategis rumah sakit;
4. d.menunjuk dan menetapkan Pemimpin BLUD dan Dewan Pengawas rumah sakit;
5. e.melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja masing- masing individu dengan menggunakan proses dan kriteria yang tersedia dan ditetapkan;
6. f.memberikan arahan dan bimbingan tentang kebijakan rumah sakit;
7. g.menyetujui penetapan rencana strategis rumah sakit;
8. h.menilai dan menyetujui rencana anggaran rumah sakit.
(2)Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. a.menetapkan struktur organisasi rumah sakit;
2. b.mengangkat dan menetapkan pejabat pengelola, Dewan Pengawas, pegawai dan personil lain sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menetapkan, menurunkan dan mencabut status BLUD;
4. d.menetapkan tujuan, visi dan misi serta rencana strategis;
5. e.menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mengawasi mutu pelayanan;
6. f.menetapkan tarif pelayanan;
7. g.menetapkan remunerasi;
8. h.menyetujui atau menolak ketentuan pengadaan barang/jasa yang diajukan oleh Pemimpin BLUD;
9. i.meminta dan menerima laporan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap dan penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait layanan;
10. j.menyetujui atau menolak pengalihan tanah dan bangunan yang diajukan Pemimpin BLUD;
11. k.menetapkan peraturan tentang sistem akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 11

(1)Pejabat pengelola BLUD terdiri dari :
1. a.pemimpin;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Sebutan Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur UPTD.
(3)Sebutan Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Bagian Tata Usaha UPTD.
(4)Sebutan Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, terdiri dari:
1. a.Kepala Bidang Pelayanan; dan
2. b.Kepala Bidang Penunjang.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…