DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK DAN SIFAT BAB III JENIS KEGIATAN BAB IV PENERIMA MANFAAT BAB V PENYELENGGARAAN BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2019 telah ditetapkan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu pengaturan mengenai peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Rumah Layak Huni dan/atau Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DAN/ATAU PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Kabupaten/Kota adalah wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara
6.Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
8.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9.Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH, adalah bangunan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, kesehatan penghuni dan keharmonisan lingkungan.
10.Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH, adalah bangunan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, kesehatan penghuni dan keharmonisan lingkungan.
11.Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
12.Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan membangun rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
13.Pembangunan Rumah Layak Huni dan/atau Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH adalah bantuan pembangunan rumah dari Pemerintah Provinsi bagi masyarakat dalam pembangunan baru dan/atau peningkatan kualitas rumah.
14.Penerima Manfaat Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH yang selanjutnya disingkat PM adalah perseorangan yang termasuk peningkatan kualitas untuk masyarakat miskin dan pembangunan baru untuk masyarakat sangat miskin.
15.Calon Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat CPM adalah perseorangan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadi Penerima Manfaat.
16.Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah kelompok masyarakat yang sebagian/seluruh anggotanya merupakan Penerima Manfaat.
17.Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima Manfaat dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni /Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
18.Toko Bahan Bangunan adalah Pelaku Usaha yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
19.Usulan adalah permohonan Bupati/Wali Kota yang disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat bantuan dan/atau penerima manfaat Perbaikan/Rehabilitasi RTLH.
20.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program bidang tugas.
21.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH.
22.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH.
23.Petunjuk Teknis adalah pedoman pelaksanaan Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana teknis Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH dalam menyelenggarakan kegiatan.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan agar penyelenggaraan Pembangunan RLH / Perbaikan RTLH di Pemerintah Daerah berlangsung efektif, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.bentuk dan sifat;
b.jenis kegiatan;
c.penerima manfaat;
d.penyelenggaraan;
e.pengawasan dan pengendalian; dan
f.pembiayaan.

BAB II

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 4

(1)Bentuk Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH adalah bantuan barang dan/atau uang.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan bangunan untuk melaksanakan Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH.
(3)Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah pekerja untuk melaksanakan Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH.
(4)Bantuan berupa barang dan/atau uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

(1)Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH bersifat pemberdayaan.
(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif dan partisipatif dalam rangka menempati RLH.

BAB III

JENIS KEGIATAN

Pasal 6

(1)Jenis kegiatan bantuan Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH terdiri atas:
1. a.PK; dan/atau
2. b.PB.
(2)PK dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan RLH yang memenuhi persyaratan:
1. a.keselamatan bangunan, meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan;
2. b.kesehatan penghuni, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus; dan
3. c.kecukupan minimum luas bangunan, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.
(3)PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima Manfaat yang memiliki dan menempati satu- satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
(4)PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima Manfaat dengan persyaratan:
1. a.pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total; dan/atau
2. b.pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 7

(1)PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan bagi rumah yang berada di lokasi permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
(2)PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan bagi rumah yang berada di lokasi:
1. a.permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
2. b.permukiman yang terdampak bencana alam tingkat Provinsi.

BAB IV

PENERIMA MANFAAT

Pasal 8

(1)Penerima Manfaat Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara;
2. b.memiliki dan menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
3. c.memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
4. d.belum pernah memperoleh bantuan Pembangunan/ Perbaikan RTLH atau bantuan pemerintah sejenis lainnya;
5. e.berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
6. f.bersedia berswadaya.
(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak dalam status sengketa; dan
2. b.sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan bantuan Pembangunan RLH/Perbaikan RTLH meliputi tahapan:

a.pengusulan dan penetapan:
b.persiapan:
c.sosialisasi dan perencanaan: dan
d.tahap pelaksanaan:

Pasal 10

(1)Pengusulan dilakukan oleh Bupati/Wali Kota dan ditujukan kepada Gubernur.
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data:
1. a.daftar nama CPM beserta foto copy KTP, Kartu Keluarga dan bukti kepemilikan tanah; dan
2. b.usulan nama Pokmas.
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…