Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2019
- Nomor
- 34
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
Ringkasan
Sumber Insentif; Penerima Insentif; Pembayaran Insentif.
Sumber Insentif; Penerima Insentif; Pembayaran Insentif.
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Al91' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 bntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5a941; e. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 3
1O. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2A1O tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); ll.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Nomor 44); Menetapkan : PERATURAN 4
l3.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 201,6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL6 Nomor 4O) sslegaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2OL8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Surnatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);
MEMUTUSKAN : GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
5
10.Pihak Lain adalah Kepolisian Daerah untuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
6 13.T\rnjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan strukfurallfungsional, dan/ atau tunjangan beras;
l5.Insentif Pemungutan Pqiak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
BAB II INSENTIF Bagran Kesatu Sumber Insentif
BAB II
Untuk kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan Insentif yang bersumber dari pendapatan pajak daerah.
(L) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 3o/o (tiga persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah;
{3} Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar la/o (tiga persen) dari rencana penerimaan dalam tahun berkenaan untrrk tiap jenis pajak daerah.
Besaran insentif berpedoman pada penetapan target penerimaan pajak daerah yakni diantara Rp. 2.5O0.OOO.OO0.OO0,OO (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.5OO.0OO.0OO.O0O,OO (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), maka besaran insentif pajak daerah tertinggi adalah I (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Bagran Kedua Penerima Insentif
Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pdak daerah. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (U, secara proporsional diberikan kepada :
Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya ditetapkan dengan perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat didasarkan dari pembuat daftar gaii yang ditetapkan. Penetapan perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) (4) (1)
ketentuan peraturan Bagian Ketiga Alokasi
Alokasi besaran Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu 9Oo/o (sembilan puluh persen) untuk Badan Pengelolaan P4iak dan Retribusi Daerah dan 10% (sepuluh persen) untuk Pihak l,ain, yaitu Kepolisian Daerah; Alokasi besaran insentif Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor {PBBKB) yaitu 9O% (sembilan puluh persen) untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan l8/o untuk pihak lain yaitu produsen danlatau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya; Untuk penyedia Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 pemberian insentif pajaknya diperhitungkan dari realisasi pembayaran setoran Pqiak Batran Bakar Kendaraan Bermotor setiap bulannya dari produsen deurr/atau penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Alokasi besaran Insentif Pemungutan Peiak Air Permukaan (APU) dan Insentif Pemungutan Pajak Rokok, lo0o/o (seratus persen) untuk Badan Pengelolaan Pqiak dan Retribusi Daerah.
Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk penerima insentif ditetapkan sebagai berikut :
c. 10 tunjangan yang melekat; Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah menerima setinggi-tingginya I (delapan) kali gqii pokok dan tunjangan yang melekat; Pejabat dan Pegawai Badan sebagai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:
Bagran Keempat Pembayaran Insentif
Pembayaran Insentif didasarkan pada pencapaian Target Kinerja Pemungutan Per-Jenis Pajak Daerah yang ditetapkan sebagai berikut :
(21 t2 (3)
Target Kinerja Pemungutan per-Jenis pdak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Dalam hal target penerimaan Pajak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai pada akhir tahun anggaran, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. Bagian Kelima Mekanisme Pembayaran
l2l Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas besanlya pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O, dibebankan kepada Penerima Insentif. BAB III PENGECUALIAN DAN PEMOTONGAN INSENTIF SERTA PENYALAHGUNAAN KEBIJAKAN INSENTIF Bagran Kesatu Pengecualian Pemberian Insentif
Membuka PDF…