DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2019

Nomor: 34
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Sumber Insentif; Penerima Insentif; Pembayaran Insentif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Al91' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 bntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5a941; e. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 3

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahu* 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambaha:: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516U;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun zAfi bntang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O37);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahurt 2OL1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1O. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2A1O tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); ll.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Nomor 44); Menetapkan : PERATURAN 4
12.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran zOLg (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A18 Nornor 1O); l3.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 201,6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL6 Nomor 4O) sslegaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2OL8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Surnatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);
14.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2OL9 tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Tbgas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A19 Nomor 5) MEMUTUSKAN : GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusarl pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 5
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaima dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6.Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Peiak dan Retribusi Daerah Proviasi Sumatera Utara;
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pengelolaan Pqiak dan Retribusi Daerah Frovinsi Sumatera Utara yang tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemungutan p4iak;
9.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara; 10.Pihak Lain adalah Kepolisian Daerah untuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
11.Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pqiak yang ditetapkan dalam Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan datam Peraturan Gubernur;
12.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagr sebesar-besafilya kemakmuran rakyat; 6 13.T\rnjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan strukfurallfungsional, dan/ atau tunjangan beras;
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib P4iak hingga pada pengawasan penyetoran; l5.Insentif Pemungutan Pqiak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian Insentif dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, rnotivasi kerja pejabat dan pegawai, pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
1. a.memberikan kepastian hukum terhadap pemberian Insentif;
2. b.mewqiudkan Pejabat dan Pegawai yarrg bersih, jujur dan bertanggung jawab;
3. c.meningkatkan kesejahteraan Pejabat dan Pegawai; dan
4. d.mewqiudkan tertib administrasi.
(3)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, yaitu mengatur pemberian Insentif kepada Penerima Insentif.

Pasal 3

(1)Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan sesuai dengan asas-asas sebagai berikut :
1. a.asas kepatutan, yaitu pemberian dan pemanfaatan Insentif harus sesuai dan/ata:u memenuhi kelayakan antana Insentif yang diterima dengan kinerja Instansi 7 Pelaksana Pemungut Pqiak Daerah;
2. b.asas kewqiaran, yaitu pemberian dan pemanfaatan Insentif harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.asas rasionalitas, yaitu pemberian dan pemanfaatan Insentif harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Selain berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian dan pemanfaatan Insentif perlu disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II

INSENTIF Bagran Kesatu Sumber Insentif

Pasal 4

Untuk kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan Insentif yang bersumber dari pendapatan pajak daerah.

Pasal 5

(L) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 3o/o (tiga persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah;

(2)Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; {3} Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar la/o (tiga persen) dari rencana penerimaan dalam tahun berkenaan untrrk tiap jenis pajak daerah.
(1)(21

Pasal 6

Besaran insentif berpedoman pada penetapan target penerimaan pajak daerah yakni diantara Rp. 2.5O0.OOO.OO0.OO0,OO (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.5OO.0OO.0OO.O0O,OO (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), maka besaran insentif pajak daerah tertinggi adalah I (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Bagran Kedua Penerima Insentif

Pasal 7

Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pdak daerah. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (U, secara proporsional diberikan kepada :

a.Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungutan pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
b.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung-jawab pengelolaan keuangan daerah;
c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
d.Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah. Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya ditetapkan dengan perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat didasarkan dari pembuat daftar gaii yang ditetapkan. Penetapan perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)adalah memperhatikan faktor jabatan struktural, fungsional dan beban kerja objektif penerima insentif yang bersangkutan didasarkan kepada pengangkatan jabatan dan penugasannya yang ditetapkan pejabat
(3)
(4)
(1)
(2)9 berwenang sesuai dengan perundang-undangan. ketentuan peraturan

Pasal 8

Alokasi besaran Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu 9Oo/o (sembilan puluh persen) untuk Badan Pengelolaan P4iak dan Retribusi Daerah dan 10% (sepuluh persen) untuk Pihak l,ain, yaitu Kepolisian Daerah; Alokasi besaran insentif Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor {PBBKB) yaitu 9O% (sembilan puluh persen) untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan l8/o untuk pihak lain yaitu produsen danlatau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya; Untuk penyedia Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 pemberian insentif pajaknya diperhitungkan dari realisasi pembayaran setoran Pqiak Batran Bakar Kendaraan Bermotor setiap bulannya dari produsen deurr/atau penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Alokasi besaran Insentif Pemungutan Peiak Air Permukaan (APU) dan Insentif Pemungutan Pajak Rokok, lo0o/o (seratus persen) untuk Badan Pengelolaan Pqiak dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk penerima insentif ditetapkan sebagai berikut :

a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungiawab pengelolaan keuangan daerah, masing-masing mqnerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gqii pokok dan

(3)(41 b. c. 10 tunjangan yang melekat; Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah menerima setinggi-tingginya I (delapan) kali gqii pokok dan tunjangan yang melekat; Pejabat dan Pegawai Badan sebagai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1.Kepala Badan, menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2.Bendahara Umum Daerah (BUD), Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UPT, masing-masing menerima setinggi- tingginya 7 (tqjuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3.Kepala Subbidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Kuasa Bendahara Urnurn Daerah (Kuasa BUD), masing-masing menerima setinggi*tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
4.Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pemb€mtu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang Pembantu, Koordinator Fungsional, Koordinator Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru dan Sentra Pelayanan Lainnya), Admin Komputer, Korektor Pa,iak, Koordinator Jaringan IT, Operator IT, menerima setinggi-tingginya 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
5.Pembantu Pengurus Barang, Petugas Samsat Keliling, masing-masing menerima setinggi-tinggrnya 4 (empat) kali gqii pokok dan tunjangan yang melekat;
6.Staf masing-masing menerima setinggi-tingginya 3 (tiga) kali gqii pokok dan tunjangan yang melekat.

(1)LL

7.Khusus untuk jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5, pengangkatan dan penugasannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan. Bagran Keempat Pembayaran Insentif

Pasal 10

Pembayaran Insentif didasarkan pada pencapaian Target Kinerja Pemungutan Per-Jenis Pajak Daerah yang ditetapkan sebagai berikut :

a.Sampai dengan Triwulan I = 157o (lima belas persen);
b.Sampai dengan Triwulan II = 4Ao/o (empat puluh persen);
c.Sampai dengan Triwulan lll * 75o/o ttr$uh puluh lima persen);
d.Sampai dengan Triwulan IV = 10O% (seratus persen) Mekanisme Penetapan Insentif berdasarkan Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat tl) adalah sebagai berikut :
a.Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapan l1a/o (lima belas persen) atau lebih, Insentif Triwulan I diberikan pada awal Triwulan II;
b.Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif untuk Triwulan I tidak diberikan;
c.Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 4Aa/o (empat puluh persen) atau lebih, Insentif Triwulan II diberikan pada awal Triwulan III;
d.Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 4A% (empat puluh persen), Insentif Triwulan II tidak diberikan;
e.Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapat TSo/o (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif Triwulan III diberikan pada awal Triwulan IV; (21 t2

(3)
1. f.Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 75o/o (tqiuh puluh lima persen), Insentif untuk Triwulan III tidak diberikan;
2. g.Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai LOAo/o (seratus persen) atau lebih, Insentif Triwulan IV diberikan pada awal Triwulan I tahun berikutnya.
3. h.Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari LAAo/o (seratus persen), Insentif untuk Triwulan IV tidak diberikan. Target Kinerja Pemungutan per-Jenis pdak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Dalam hal target penerimaan Pajak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai pada akhir tahun anggaran, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 11

(1)Dalam hal target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat {1} tercapai, pembayaran Insentif dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukan rekapitulasi absensi Pejabat dan Pegawai yang diperoleh dari aplikasi e-absensi serta menyampaikan data absensi kepada Subbagian Keuangan;
2. b.Subbagian Keuangan melakukan penyesuaian penghitungan pemberian Insentif berdasarkan daftar kehadiran dan potongan-potongan lain yang sah kemudian dilakukan pencetakan listing Insentif;
(4)13
1. c.Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
2. d.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan; dan
3. e.Bendahara Pengeluaran pada Badan setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar Insentif ke rekening masing-masing Penerima Insentif termasuk ke rekening Pihak Lain. l2l Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas besanlya pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O, dibebankan kepada Penerima Insentif.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…