DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020

Nomor: 34
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Protokol Kesehatan; Partisipasi masyarakat; Penerapan Sanksi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubennur tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid-l9) di Provinsi Sumatera Utara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. C. Mengingat 1.

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
15.Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 34); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas– luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Bupati/ Wali Kota adalah Bupati/ Wali Kota di Provinsi Sumatera Utara.
6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
8.Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
b.memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19;
c.meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19;

BAB II

PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk :

1.Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan :

a.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (face shield) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
b.membersihkan tangan pakai sabun secara teratur;
c.pembatasan interaksi fisik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
d.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
1. 2.Perlindungan kesehatan masyarakat melalui :
a.sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b.penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
c.upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
d.upaya pengaturan jaga jarak;
e.pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
f.penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
g.fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 5

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada :

a.perorangan;
b.pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

a.perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c.tempat ibadah;
d.stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
e.transportasi umum;
f.kendaraan pribadi;
g.toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
h.apotek dan toko obat;
i.warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
j.pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
k.perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
l.tempat pariwisata;
m.fasilitas pelayanan kesehatan;
n.area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
o.tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

Pasal 8

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

a.membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
b.bagian area publik atau tempat umum yang harus dibersihkan antara lain, yaitu :
a.lantai;
b.permukaan pegangan tangga/eskalator;
c.pegangan pintu;
d.mesin ATM;
e.mesin kasir;
f.alat pembayaran elektronik;
g.kaca etalase;
h.area bermain anak;
i.musholla; atau
j.toilet dan fasilitas umum lainnya.
c.menyediakan sarana sarana Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir dan menyediakan hand sanitizer disetiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses.
d.tidak menyediakan dispenser di area yang banyak dilewati pengunjung.
e.memasang pesan-pesan kesehatan (flyer) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk.
f.mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (face shield).
g.mewajibkan pengunjung menjaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya.
h.melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung disetiap pintu masuk.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah mengikut sertakan masyarakat, organisasi profesi kesehatan, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BUMD, BUMN dan unsur masyarakat lainnya agar berperan aktif mensosialisasikan dan memberikan edukasi dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI

Pasal 10

(1)Penerapan sanksi diselenggarakan dengan memperhatikan :
1. a.mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku hidup lebih sehat
2. b.perlindungan kesehatan masyarakat;
3. c.sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik;
4. d.nondiskriminatif;
5. e.kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan;dan
6. f.ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.
(2)Setiap orang dan/atau masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi.
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.teguran lisan
2. b.teguran tertulis
3. c.kerja sosial
4. d.denda administratif
5. e.penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Komando Daerah Militer I Bukit Barisan dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
(3)Gubernur rnendeiegasikan pembinaan dan pengawasan seh,agaima,na Cimaksucl pada ayat (1i kepada Satr-ran Polisi Parnong Praja.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…