DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2014

Nomor: 35
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dan untuk memberikan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta mengendalikan penyelenggaraan kesehatan yang terpadu dan paripurna, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang terstruktur, berjenjang dan berkesinambungan, melalui sistem rujukan pelayanan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara; Mengingat 1. Undang-undang Nomor 24 Takliln 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi sumatera utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa56l;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20OS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor L44, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50721;
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50721;
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OlI tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2otl Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupatenl Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2OL2 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 264,Tambahan Lembaran kepaNegara Republik indonesia Nomor 53721;
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ot3 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29l. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2O13 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2OOT tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74LIMENKES/PER /Wl 2OO9, tentang SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/ 2OtO, tentang Klasilikasi Rumah Sakit;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OOl Tahun 2Ol2 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
14.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922lMenkes/SK/X /2OO8 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota;
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN: MCNCtapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7.Rujukan adalah pelimpahan wewen€ng dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
8.Sistem rujukan adalah sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, atau dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
9.Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
10.Rujukan kasus adalah pengiriman pasien yang dilakukan oleh unit pelayanan kesehatan yang kurang mampu kepada unit pelayanan kesehatan yang lebih marnpu, sebaliknya unit pelayanan kesehatan yang lebih marnpu akan mengembalikan pasien ke unit yang mengirim untuk pengawasan dan melanjutkan pengobatan dan tindakan yang diperlukan. 1 1. Rujukan spesimen adalah pengiriman bahan laboratorium, dari laboratorium yang kurang mampu ke laboratorium yang lebih mampu dan lengkap.
12.Rujukan vertikal adalah rujukan dari atau ke unit yang lebih mampu menangani.
13.Rujukan horizontal adalah rujukan antar unit-unit yang setingkat kemampu€mnya.
14.Rujuk balik adalah rujukan ke tempat pelayanan kesehatan pengirim atau terdekat.
15.Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agat peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
16.Yang termasuk dalam Jaminan Kesehatan adalah Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Komersial.
17.Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggarazrn jaminan sosial.
18.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial. 1.9. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memproleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan. 2O. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
21.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. 22.Wilayah Cakupan Rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
23.Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat I yang selanjutnya disingkat PPK 1 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar. 24.Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat II yang selanjutnya disingkat PPK 2 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.
25.Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat III yang selanjutnya disingkat PPK 3 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan subspesialistik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah dan mengatasi permasalahan yang timbul akibat letak geografis, keterbatasan sarana, tenaga medis, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta operasional pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara upaya kesehatan secara berjenjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, meliputi:

a.jenjang rujukan medis;
b.wilayah cakupan rujukan;
c.alur rujukan;
d.syarat rujukan;
e.kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
f.penanggungiawab sistem rujukan;
g.informasi dan komunikasi;
h.ketenagaan;
i.pembinaan; dan
j.pengawasan.

BAB III

SISTEM RUJUKAN

Pasal 5

(1)Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK 1). {2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua (PPK 2l hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
(3)Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (PPK 3) hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua. (a) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan kepada dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3) dan ayat (41 dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis.
(1)(2t

Pasal 6

Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan. Sistem rujukan bagi peserta asuransi kesehatan komersial dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam polis asuransi, dengan pelayanan kesehatan bedenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat mengikuti sistem rujukan.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

BAB IV

JENJANG RUJUKAN MEDIS

Pasal 8

Jenjang rujukan pelayanan kesehatan, meliputi:

a.tingkat pertama;
b.tingkat kedua;
c.tingkat ketiga; Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK 1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a.poskesdes;
b.polindes;
c.praktik perawat;
d.praktik bidan;
e.praktik dokter;
f.praktik dokter gigi;
g.puskesmas keliling;
h.klinik bersalin;
i.klinik pratama;

(3)
(1)(21
1. j.laboratorium klinik pratama;
2. k.puskesmas pembantu;
  1. 1.puskesmas.
(3)Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat kedua (PPK 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.rumah sakit umum daerah;
2. b.rumah sakit swasta;
3. c.rumah sakit pemerintah non kementerian kesehatan;
4. d.balai kesehatan indera masyarakat;
5. e.rumah sakit khusus daerah;
6. f.balai penunjang pelayanan kesehatan provinsi;
7. g.klinik utama;
8. h.laboratorium klinik utama pemerintah, pemerintah daerah atau swasta;
9. i.laboratorium patologi anatomi utama pemerintah, pemerintah daerah atau swasta. (a) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat ketiga (PPK 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Rumah Sakit Kelas A.

BAB V

WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 9

(1)Wilayah cakupan rujukan meliputi:
1. a.pusat rujukan (vertikal);
2. b.rujukan regional provinsi; dan
3. c.rujukan regional kabupaten /kota.
(2)Pusat rujukan (vertikal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah RSUP H. Adam Malik yaitu rumah sakit vertikal yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI.
(3)Rujukan Regional Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas 2 (dua) rumah sakit yaitu:
1. a.Rujukan Regional Provinsi 1 (satu) yaitu RSU. Haji Medan Provinsi Sumatera Utara berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD dr. H. Kumpulan Pane (KotaTebingTinggi);
  2. 2.RSUD dr. Djasamen Saragih (Kota Pematangsiantar);
  3. 3.RSUD Rantauprapat (Kabupaten Labuhan Batu);
  4. 4.RSUD Deli Serdang (Kabupaten Deli Serdang);
  5. 5.RSUD Sultan Sulaiman (Kabupaten Serdang Bedagai).
2. b.Rujukan Regional Frovinsi 2 (dua) yaitu RSUD dr. Pirngadi berlokasi di Kota Medan, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD Kabanjahe (Kabupaten Karo);
  2. 2.RSUD Padangsidimpuan (Kota Padangsidimpuan);
  3. 3.RSUD dr. F. L. Tobing (Kota sibolga);
  4. 4.RSUD Gunung Sitoli (Kabupaten Nias);
  5. 5.RSUD dr. RM. Djoelham (Kota Binjai);
  6. 6.RSUD Tanjung Pura (Kabupaten Langkat). (a) Rujukan Regional Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 7 (tujuh) RSUD sebagai berikut:
3. a.rujukan regional kabupaten/kota I (satu) yaitu RSUD dr. H. Kumpulan Pane berlokasi di Kota Tebing Tinggi, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD Batu Bara (Kabupaten Batu Bara);
  2. 2.RSUD H. Abdul Manan Simatupang (Kabupaten Asahan);
  3. 3.RSUD dr. T. Mans5rur (Kota Tanjung Balai).
4. b.rqjukan regional kabupatenlkota 2 (dua) yaitu RSUD dr. Djasamen Saragih berlokasi di Kota Pematangsiantar, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD Tarutung (Kabupaten Tapanuli Utara);
  2. 2.RSUD Porsea (Kabupaten Toba Samosir);
  3. 3.RSUD Parapat (Kabupaten Simalungun);
  4. 4.RSUD Ttran Rondahaim (Kabupaten Simalungun);
  5. 5.RSUD Pardagangan (Kabupaten Simalungun). (s)
5. c.rujukan regional kabupaten/kota 3 (tiga) yaitu RSUD Rantauprapat berlokasi di Kabupaten Labuhan Batu, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD Kota Pinang (Kabupaten Labuhan Batu Selatan)
  2. 2.RSUD Aek Kanopan (Kabupaten Labuhan Batu Utara).
6. d.rujukan regional kabupaten/kota. 4 (empat) yaitu RSUD Kabanjahe berlokasi di Kabupaten Karo, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD Doloksanggul (Kabupaten Humbanghasundutan);
  2. 2.RSUD dr. Hadrianus Sinaga (Kabupaten Samosir);
  3. 3.RSUD Salak (Kabupaten Pakpak Bharat);
  4. 4.RSUD Sidikalang (Kabupaten Dairi).
7. e.rujukan regional kabupaten/kota 5 (lima) yaitu RSUD Padangsidimpuan berlokasi di Kota Padangsidimpuan, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD Natal (Kabupaten Mandailing Natal);
  2. 2.RSUD Mandailing Natal (Kabupaten Mandailing Natal) ;
  3. 3.RSUD Sibuhuan (Kabupaten Padang Lawas);
  4. 4.RSUD Gunung Tua (Kabupaten Padang Lawas Utara);
  5. 5.RSUD Kabupaten Tapanuli Selatan (Kabupaten Tapanuli Selatan).
8. f.rujukan regional kabupaten/kota 6 (enam) yaitu RSUD dr. F. L. Tobing yang berlokasi di Kota Sibolga, dengan wilayah cakupannya adalah RSUD Pandan (Kabupaten Tapanuli Tengah).
9. g.rujukan regional kabupaten/kota 7 (tduh) yaitu RSUD Gunung Sitoli berlokasi di Kabupaten Nias, dengan wilayah cakupannya adalah RSUD Lukas Hilisimaetano (Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat,Kota Gunung Sitoli. Pusat Rujukan (Vertikal) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi seluruh cakupan Rujukan Regional Provinsi dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya:
1. a.rumah sakit pemerintah atau swasta kelas A; dan
2. b.laboratorium klinik utama pemerintah atau swasta.
(6){71
(8)Rujukan Regional Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi seluruh cakupan Rujukan Regional Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya:
1. a.rumah sakit pemerintah atau swasta minimal kelas B; dan
2. b.laboratorium klinik utama. Rujukan Regional Kabupaten/Kota yang terdiri dari Rujukan Regional Kabupaten/Kota 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) meliputi rumah sakit di Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya;
3. a.rumah sakit pemerintah atau swasta minimal kelas C;
4. b.laboratorium klinik madia. Rumah Sakit di Kabupaten/Kota meliputi seluruh cakupan rujukan di kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya;
5. a.rumah sakit pemerintah atau swasta minimal kelas D; dan
6. b.laboratorium klinik pratama.

BAB VI

ALUR RUJUKAN

Pasal 10

(1)Alur pertama pasien dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang berada pada wilayah cakupan rujukan di Kecamatan.
(2)Alur rujukan dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
(3)Alur rujukan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, dimulai dari PPKI.
(4)Ketentuan ayat (3) dikecualikan dalam hal:
1. a.kegawatdaruratan; dan
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Pasal 1 1 Rujukan vertikal dilakukan dalam hal:
3. a.pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesifik atau subspesialistik; dan
4. b.perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dan untuk memberikan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta mengendalikan penyelenggaraan kesehatan yang terpadu dan paripurna, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang terstruktur, berjenjang dan berkesinambungan, melalui sistem rujukan pelayanan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa56l;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20OS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor L44, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50721;
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50721;
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OlI tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2otl Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupatenl Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2OL2 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 264,Tambahan Lembaran kepaNegara Republik indonesia Nomor 53721;
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ot3 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29l. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2O13 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2OOT tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74LIMENKES/PER /Wl 2OO9, tentang SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/ 2OtO, tentang Klasilikasi Rumah Sakit;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor OOl Tahun 2Ol2 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
14.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922lMenkes/SK/X /2OO8 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota;
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN: MCNCtapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7.Rujukan adalah pelimpahan wewen€ng dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
8.Sistem rujukan adalah sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, atau dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
9.Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
10.Rujukan kasus adalah pengiriman pasien yang dilakukan oleh unit pelayanan kesehatan yang kurang mampu kepada unit pelayanan kesehatan yang lebih marnpu, sebaliknya unit pelayanan kesehatan yang lebih marnpu akan mengembalikan pasien ke unit yang mengirim untuk pengawasan dan melanjutkan pengobatan dan tindakan yang diperlukan. 1 1. Rujukan spesimen adalah pengiriman bahan laboratorium, dari laboratorium yang kurang mampu ke laboratorium yang lebih mampu dan lengkap.
12.Rujukan vertikal adalah rujukan dari atau ke unit yang lebih mampu menangani.
13.Rujukan horizontal adalah rujukan antar unit-unit yang setingkat kemampu€mnya.
14.Rujuk balik adalah rujukan ke tempat pelayanan kesehatan pengirim atau terdekat.
15.Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agat peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
16.Yang termasuk dalam Jaminan Kesehatan adalah Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Komersial.
17.Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggarazrn jaminan sosial.
18.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial. 1.9. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memproleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan. 2O. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
21.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. 22.Wilayah Cakupan Rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
23.Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat I yang selanjutnya disingkat PPK 1 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar. 24.Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat II yang selanjutnya disingkat PPK 2 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.
25.Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat III yang selanjutnya disingkat PPK 3 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan subspesialistik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, meliputi:

a.jenjang rujukan medis;
b.wilayah cakupan rujukan;
c.alur rujukan;
d.syarat rujukan;
e.kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
f.penanggungiawab sistem rujukan;
g.informasi dan komunikasi;
h.ketenagaan;
i.pembinaan; dan
j.pengawasan.

BAB III

SISTEM RUJUKAN

Pasal 5

(1)Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK 1). {2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua (PPK 2l hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
(3)Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (PPK 3) hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua. (a) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan kepada dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3) dan ayat (41 dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis.
(1)(2t

Pasal 6

(1), dapat mengikuti sistem rujukan.

Pasal 7

BAB IV

JENJANG RUJUKAN MEDIS

Pasal 8

Jenjang rujukan pelayanan kesehatan, meliputi:

a.tingkat pertama;
b.tingkat kedua;
c.tingkat ketiga; Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK 1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a.poskesdes;
b.polindes;
c.praktik perawat;
d.praktik bidan;
e.praktik dokter;
f.praktik dokter gigi;
g.puskesmas keliling;
h.klinik bersalin;
i.klinik pratama;

(3)
(1)(21
1. j.laboratorium klinik pratama;
2. k.puskesmas pembantu;
  1. 1.puskesmas.
(3)Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat kedua (PPK 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.rumah sakit umum daerah;
2. b.rumah sakit swasta;
3. c.rumah sakit pemerintah non kementerian kesehatan;
4. d.balai kesehatan indera masyarakat;
5. e.rumah sakit khusus daerah;
6. f.balai penunjang pelayanan kesehatan provinsi;
7. g.klinik utama;
8. h.laboratorium klinik utama pemerintah, pemerintah daerah atau swasta;
9. i.laboratorium patologi anatomi utama pemerintah, pemerintah daerah atau swasta. (a) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat ketiga (PPK 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Rumah Sakit Kelas A.

BAB V

WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 9

(1)Wilayah cakupan rujukan meliputi:
1. a.pusat rujukan (vertikal);
2. b.rujukan regional provinsi; dan
3. c.rujukan regional kabupaten /kota.
(2)Pusat rujukan (vertikal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah RSUP H. Adam Malik yaitu rumah sakit vertikal yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI.
(3)Rujukan Regional Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas 2 (dua) rumah sakit yaitu:
1. a.Rujukan Regional Provinsi 1 (satu) yaitu RSU. Haji Medan Provinsi Sumatera Utara berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD dr. H. Kumpulan Pane (KotaTebingTinggi);
  2. 2.RSUD dr. Djasamen Saragih (Kota Pematangsiantar);
  3. 3.RSUD Rantauprapat (Kabupaten Labuhan Batu);
  4. 4.RSUD Deli Serdang (Kabupaten Deli Serdang);
  5. 5.RSUD Sultan Sulaiman (Kabupaten Serdang Bedagai).
2. b.Rujukan Regional Frovinsi 2 (dua) yaitu RSUD dr. Pirngadi berlokasi di Kota Medan, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD Kabanjahe (Kabupaten Karo);
  2. 2.RSUD Padangsidimpuan (Kota Padangsidimpuan);
  3. 3.RSUD dr. F. L. Tobing (Kota sibolga);
  4. 4.RSUD Gunung Sitoli (Kabupaten Nias);
  5. 5.RSUD dr. RM. Djoelham (Kota Binjai);
  6. 6.RSUD Tanjung Pura (Kabupaten Langkat). (a) Rujukan Regional Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 7 (tujuh) RSUD sebagai berikut:
3. a.rujukan regional kabupaten/kota I (satu) yaitu RSUD dr. H. Kumpulan Pane berlokasi di Kota Tebing Tinggi, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD Batu Bara (Kabupaten Batu Bara);
  2. 2.RSUD H. Abdul Manan Simatupang (Kabupaten Asahan);
  3. 3.RSUD dr. T. Mans5rur (Kota Tanjung Balai).
4. b.rqjukan regional kabupatenlkota 2 (dua) yaitu RSUD dr. Djasamen Saragih berlokasi di Kota Pematangsiantar, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD Tarutung (Kabupaten Tapanuli Utara);
  2. 2.RSUD Porsea (Kabupaten Toba Samosir);
  3. 3.RSUD Parapat (Kabupaten Simalungun);
  4. 4.RSUD Ttran Rondahaim (Kabupaten Simalungun);
  5. 5.RSUD Pardagangan (Kabupaten Simalungun). (s)
5. c.rujukan regional kabupaten/kota 3 (tiga) yaitu RSUD Rantauprapat berlokasi di Kabupaten Labuhan Batu, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD Kota Pinang (Kabupaten Labuhan Batu Selatan)
  2. 2.RSUD Aek Kanopan (Kabupaten Labuhan Batu Utara).
6. d.rujukan regional kabupaten/kota. 4 (empat) yaitu RSUD Kabanjahe berlokasi di Kabupaten Karo, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD Doloksanggul (Kabupaten Humbanghasundutan);
  2. 2.RSUD dr. Hadrianus Sinaga (Kabupaten Samosir);
  3. 3.RSUD Salak (Kabupaten Pakpak Bharat);
  4. 4.RSUD Sidikalang (Kabupaten Dairi).
7. e.rujukan regional kabupaten/kota 5 (lima) yaitu RSUD Padangsidimpuan berlokasi di Kota Padangsidimpuan, dengan wilayah cakupannya adalah:
  1. 1.RSUD Natal (Kabupaten Mandailing Natal);
  2. 2.RSUD Mandailing Natal (Kabupaten Mandailing Natal) ;
  3. 3.RSUD Sibuhuan (Kabupaten Padang Lawas);
  4. 4.RSUD Gunung Tua (Kabupaten Padang Lawas Utara);
  5. 5.RSUD Kabupaten Tapanuli Selatan (Kabupaten Tapanuli Selatan).
8. f.rujukan regional kabupaten/kota 6 (enam) yaitu RSUD dr. F. L. Tobing yang berlokasi di Kota Sibolga, dengan wilayah cakupannya adalah RSUD Pandan (Kabupaten Tapanuli Tengah).
9. g.rujukan regional kabupaten/kota 7 (tduh) yaitu RSUD Gunung Sitoli berlokasi di Kabupaten Nias, dengan wilayah cakupannya adalah RSUD Lukas Hilisimaetano (Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat,Kota Gunung Sitoli. Pusat Rujukan (Vertikal) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi seluruh cakupan Rujukan Regional Provinsi dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya:
1. a.rumah sakit pemerintah atau swasta kelas A; dan
2. b.laboratorium klinik utama pemerintah atau swasta.
(6){71
(8)Rujukan Regional Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi seluruh cakupan Rujukan Regional Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya:
1. a.rumah sakit pemerintah atau swasta minimal kelas B; dan
2. b.laboratorium klinik utama. Rujukan Regional Kabupaten/Kota yang terdiri dari Rujukan Regional Kabupaten/Kota 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) meliputi rumah sakit di Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya;
3. a.rumah sakit pemerintah atau swasta minimal kelas C;
4. b.laboratorium klinik madia. Rumah Sakit di Kabupaten/Kota meliputi seluruh cakupan rujukan di kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya;
5. a.rumah sakit pemerintah atau swasta minimal kelas D; dan
6. b.laboratorium klinik pratama.

BAB VI

ALUR RUJUKAN

Pasal 10

(1)Alur pertama pasien dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang berada pada wilayah cakupan rujukan di Kecamatan.
(2)Alur rujukan dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
(3)Alur rujukan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, dimulai dari PPKI.
(4)Ketentuan ayat (3) dikecualikan dalam hal:
1. a.kegawatdaruratan; dan
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Pasal 1 1 Rujukan vertikal dilakukan dalam hal:
3. a.pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesifik atau subspesialistik; dan
4. b.perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan.