DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023

Nomor: 35
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BAB III SISTEMATIKA BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
8.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 3 (tiga) tahunan yang berisi tujuan, sasaran, prioritas serta program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disingkat dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
16.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran program RPJMD yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 serta kaidah pelaksanaannya.

Pasal 3

(1)Penetapan RKPD Tahun 2024 sebagai pedoman dalam:
1. a.Penyusunan Renja-PD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024; dan
2. b.Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.
(2)Penetapan RKPD Tahun 2024 mempunyai tujuan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)Sistematika RKPD Tahun 2024 meliputi :
1. a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, permasalahan Pembangunan daerah dan isu Strategis Pembangunan;
3. c.BAB III : KERANGKA EK0NOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, Arah kebijakan ekonomi daerah, serta Arah kebijakan keuangan daerah;
4. d.BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024;
5. e.BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota.
6. f.BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPD Provsu Tahun 2024-2026. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta dukungan program prioritas terhadap Indikator kinerja pembangunan;
7. g.BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2024;
8. h.BAB VIII : PENUTUP. Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
(2)Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUi'

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan GuLrernur ini dengan penempaLa.nnya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Metlan pada tanggal 27 ,tuni 2A23 GUBERNUR SUM q.TERA UTARA EDY RAHMAYADI Diundangkan d"i Medan pada tanggal 27 Juni2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ARIEF S. TRINUGROHO BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 36 Salinan Sesuai dengan Asiinya ttd ttd ffi*' DWI ARIES SUDARTO PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 197104i3 199603 1 002 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 35 TAHUN 2023 TANGGAL 27 JUNI 2023 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…