DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2014

Nomor: 36
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 diatur dengan peraturan gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri";
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a561;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$a4l;
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5A7/;
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5A721;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2O13 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 1 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a281;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2OO7 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34O / MENKES / PER I III I 20 lO , tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 1O. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OI4 Tentang Keanggotaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
11.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai un sur penyelen ggar a pemerintahan daerah -
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7.Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
8.Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada dinas kesehatan provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural pada dinas kesehatan provinsi yang bertanggungiawab kepada gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh gubernur apabila jumlah Rumah Sakit di provinsi tersebut paling sedikit 1O (sepuluh) Rumah Sakit.

Pasal 3

BPRS Provinsi bertugas:

a.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Provinsi Sumatera Utara;
b.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Provinsi Sumatera Utara;
c.mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
d.melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;

(1){2)
1. e.melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
2. f.menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPRS Provinsi mempunyai wewenang:

a.melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara;
b.meminta informasi mengenai hal-hal yatrg berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara kepada semua pihak yang terkait;
c.meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;
d.memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
e.menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
f.memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1)Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan oleh gubernur.
(2)Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
(3)Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.
(1)

Pasal 6

(1)Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.asosiasi perumahsakitan;
3. c.organisasi profesi bidang kesehatan; dan
4. d.tokoh masyarakat.
(2)Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Wilayah Sumatera Utara.
(3)Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Utara.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BpRS Provinsi, setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia;
b.sehat fisik dan mental;
c.tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
d.cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan pemmahsakitan;
e.berusia paling rendah 4O (empat puluh) tahun;
f.melepaskan jabatan pemerintahan struktural danlatau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
g.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (2t

(3)
1. a.mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
2. b.bukan tenaga kesehatan. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil akrif.

Pasal 8

Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 2 {dua) orang dari tiap-tiap unsur. Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dilakukan oleh pimpinan dari masing- masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur- Pasa,l 9

(1)Usulan Calon Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan keterangan mengenai:
1. a.data diri yang bersangkutan antara lain:
  1. 1.daftar riwayat hidup;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  3. 3.Surat keterangan sehat dari dokter yan:g memiliki Surat Izin Praktik.
2. b.surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS Provinsi; dan
3. c.surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.
(2)Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur.
(1)(21 (U (21 (S)Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 10

Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

(1)Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
(3)Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 diatur dengan peraturan gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri";
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a561;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$a4l;
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5A7/;
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5A721;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2O13 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 1 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a281;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2OO7 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34O / MENKES / PER I III I 20 lO , tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 1O. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OI4 Tentang Keanggotaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
11.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai un sur penyelen ggar a pemerintahan daerah -
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7.Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
8.Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada dinas kesehatan provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pasal 3

BPRS Provinsi bertugas:

a.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Provinsi Sumatera Utara;
b.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Provinsi Sumatera Utara;
c.mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
d.melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;

(1){2)
1. e.melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
2. f.menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPRS Provinsi mempunyai wewenang:

a.melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara;
b.meminta informasi mengenai hal-hal yatrg berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara kepada semua pihak yang terkait;
c.meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;
d.memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
e.menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
f.memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1)Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan oleh gubernur.
(2)Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
(3)Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.
(1)

Pasal 6

(1)Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.asosiasi perumahsakitan;
3. c.organisasi profesi bidang kesehatan; dan
4. d.tokoh masyarakat.
(2)Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Wilayah Sumatera Utara.
(3)Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Utara.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BpRS Provinsi, setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia;
b.sehat fisik dan mental;
c.tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
d.cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan pemmahsakitan;
e.berusia paling rendah 4O (empat puluh) tahun;
f.melepaskan jabatan pemerintahan struktural danlatau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
g.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (2t

(3)
1. a.mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
2. b.bukan tenaga kesehatan. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil akrif.

Pasal 8

(1)Usulan Calon Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan keterangan mengenai:
1. a.data diri yang bersangkutan antara lain:
  1. 1.daftar riwayat hidup;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  3. 3.Surat keterangan sehat dari dokter yan:g memiliki Surat Izin Praktik.
2. b.surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS Provinsi; dan
3. c.surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.
(2)Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur.
(1)(21 (U (21 (S)Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 10

(3)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

(1)Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
(3)Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.