DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2018

Nomor: 37
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA. 6. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, menurut az,as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atauldan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1)(21

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urus€rn pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggaraan perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastmktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.penyelenggaraan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.penyelengga-raan evaluasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, statistika sektoral, persandian untuk pengamarlan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.penyelenggaraan administrasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e.penyelenggara€rn tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas :
a.menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi, mengendali kan tugas dan fungsi Dinas;

(3)
1. b.menyelenggarakan penetapan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, program Sub Bagian Keuangan, program kerja Sub Bagian Akuntabilitas dan Informasi Fublik dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
2. c.menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
3. d.menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika;
4. e.menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan prograrn Pengelolaan lnformasi Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan e-Government;
5. f.menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai komunikasi dan informasi sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
6. g.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan ;
7. h.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dibantu : Sekretariat; Bidang Pengelolaan Informasi Publik; Bidang Pengelola Komunikasi Publik; Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; Bidang Layanan e-Government; Keiompok Jabatan Fungsional. a. b. c. d. e. f.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang Ad.ministrasi Umum dan Kepegawaian, keuangan, Program dan Akuntabilitas.
(2)Sekre tarrat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan administrasi umum;
2. b.penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
3. c.penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. d.penyelenggaraan PerlengkaPan;
5. e.penyelenggaraan urLlsan rumah t-angga; f.penyelenggaraankoordinasipenyusunanperencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
6. g.penyelenggaraan koordinasi tugas bidang;
7. h.penyeienggaraan pengelolaan kearsipan Dinas; i.penyelenggalaanmonitoringdanevaluasiorganisasi dan tatalaksana;
8. j.penyelenggaraan pengelolaan anggaran Dinas;
9. k.penyelenggaraan tugas administrasi umum Dinas;
  1. 1.penyelenggaraan koordinasi program kegiatan Dinas; rn. penyelenggaraan verifikasi hasil audit komunikasi Publik;
10. n.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pembinaan profesi komunikasi publik;
11. o.penyeienggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; {3} Sekretaris mempunyai uraian tugas :
12. a.menyelenggarakan pengkoordinasian rencana program kerja sekretariat, Bidang-Bidang dan pembinaan unit Pelaksana Teknis Dinas; b.rnenyelenggarakanpengkajiandankoordinasi perencanaan dan Program Dinas;
13. c.menyelenggarakan pengkajian perencanaan program kesekretariatan;
14. d.menyelenggarakan pengelolaal dan pembinaan administrasi keuangan;
15. e.menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
16. f.menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
17. g.menyelenggarakan pengeloaan administrasi kepegawaian;
18. h.menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia lingkungan Dinas;
19. i.menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), RKA/DPA, Laporan Kinerja {LK), Laporan Keterangan Pertanggunglawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Dinas;
20. j.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
21. k.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
  1. 1.menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkap an I per alat an kantor;
22. m.menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
23. n.menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
24. o.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
25. p.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang di lingkup Dinas;
26. q.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
27. r.menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
28. s.menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas;
29. t.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2} dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

Pasal 4

{1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan rencana program kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
c.melaksanakan pen5rusunan dan pengolahan data kepegawaian, rencana kebutuhan pegawai/Aparatur Sipil Negara;
d.melaksanakan urusan mutasi, penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, jabatan fungsional, kenaikan gaji berkala, pemberhentian/pensiun pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaanltanda jasa, tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ struktural, fungsional dan teknis;
e.melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, menganalisa jabatan, menganalisa beban kerja dan evaluasi kinerja pegawai/Aparatur Sipil Negara;
f.melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karier pegawai di lingkup Dinas;
g.melaksanakan pembinaan pada pejabat fungsional umum/tertentu di lingkup Dinas;
h.melaksanakan penyiapan dan pendistribusian bahan- bahan berupa buku, produk-produk hukum, modul, leaIlet, brosur;
i.melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan evaluasi produk-produk hukum;
j.melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas;
k.melaksanakan pen5rusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan di lingkungan Dinas, kendaraan serta ketertiban, keindahan, keamanan dan pelayanan Dinas;
1. 1.melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal, keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dan indeks kepuasan masyarakat;
m.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
n.melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
o.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
p.melaksanakan telaahan dan penyiapan pen5rusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
q.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
r.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
s.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
t.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagran Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
3. c.melaksanakan urusan gaji pegawai dan tunjangan daerah;
4. d.melaksanakan administrasi keuangan;
5. e.melaksanakan pen1rusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
6. f.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan laporan inventarisasi barang dan mutasi barang;
8. h.melaksanakan pengelolaan pendokumentasian surat- surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, peflyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
10. j.melaksanakan penyiapan pen5rusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan Dinas;
11. k.melaksanakan pen5rusunan laporan dan akuntansi aset dan barang;
12. l.melaksanakan penyiapan pertanggungiawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
13. m.melaksanakan pen5ruslrnan laporan keuangan dan realisasi anggararu
14. n.melaksanakan pen)rusunan Laporan Sistem Akutansi Instansi {SAI) dan laporan pertanggung jawaban keuangan;
15. o.melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan;
16. p.melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan;
17. q.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; - 11
18. r.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan;
19. s.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Sub Bagian Program dan Akuntabilitas;
2. b.melaksanakan koordinasi dan pen3rusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (APBD, DAK, Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat);
3. c.melaksanakan pembinaan, sosialisasi peratutanf pedoman/petunjuk teknis/surat edaran sistem perencanaan, program, anggaran dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
4. d.melaksanakan evaluasi pen5rusunan anggaran APBD, DAK, Dekonsentrasi, T1rgas Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat;
5. e.melaksanakan evaluasi tugas pembantlran, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. f.melaksanakan penyusunan rencana kerja, penetapan kinerja dan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ)/Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas, Perjanjian Kinerja);
7. g.melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan pelaporan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. h.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan pen5rusunan rencana, program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan pembantuan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan data dan informasi pelaksanaan rencana, program dan kegiat"an anggaran pembangunan;
11. k.melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaporan Sustainable Development Goals {SDGs};
  1. 1.melaksanakan pembinaan dan pen1rusunan perencanaan;
12. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnYa'

Pasal 5

{1) Bidang Pengelolaan Informasi Ptrbuk, mempunyai tugas rnerumuskan serta melaksanakan kebijakan pengeiolaan opini publik, pengelolaan informasi publik dan media publik.

(2)Bidang Pengelolaan Inforrnasi Publik menyelengarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
2. b.penyeienggaraan pengeiolaan informasi publik;
3. c.penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan informasi publik;
4. d.penyelenggaraan pengolahan hasil aduan masyarakat dengan instansi terkait;
5. e.penyelenggaraan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah; f" penyelenggaraan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
6. g.penyelenggaraan pembuatan konten daerah;
7. h.penyelenggaraan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah;
8. i.penyelenggaraan perumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik; _13_
9. j.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi informasi publik;
10. k.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan program bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan rnedia publik;
2. b.menyelenggarakan pengkoordinasian perencanaan pengembangan bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
3. c.menyelenggarakan pengumpulan bahan bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
4. d.menyelenggarakan pengkoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
5. e.menyelenggarakan pengkoordinasian pengolahan informasi/ kebijakan nasional dan daerah;
6. f.menyelenggarakan verifikasi hasil pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
7. g.menyelenggarakan verilikasi hasil pembuatan konten daerah;
8. h.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
9. i.menyelenggarakan pengkoordinasian pendokumentasian kegiatan pemprovsu;
10. j.menyelenggarakan perumusan pola pembinaan pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
11. k.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik; L menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; (a) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2l', ayat (3), Bidang Pengelolaan Informasi Publik dibantu :
12. a.Seksi Opini Publik;
13. b.Seksi Informasi Publik;
14. c.Seksi Media Publik.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Opini Publik, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang monitoring dan analisis isu publik;
2. b.melaksanakan pen5rusunan hasil kajian isu publik di media;
3. c.melaksanakan analisa data informasi komunikasi publik;
4. d.melaksanakan penyelenggaraan pencitraan Pemerintah Daerah;
5. e.melaksanakan monitoring isu publik di media massa dan media sosial;
6. f.melaksanakan pengelolaan aduan masyarakat;
7. g.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
8. h.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. {2} Kepala Seksi Informasi Publik, mempunyai uraian tugas :
9. a.melaksanakan perencanaan kebijakan pengelolaan informasi publik;
10. b.melaksanakan penyiapan konsep pengolahan informasi/ kebijakan nasional dan daerah;
11. c.melaksanakan konsep pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat;
12. d.melaksanakan penyiapan konsep pembuatan konten daerah sesuai isu publik;
13. e.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan desain format dan media dalam rungka penyebarluasan informasi;
14. f.melaksanakan pendokumentasian kegiatan pemprovsu;
15. g.melaksanakan penyiapan bahan konten website dalam rangka penyebarluasan informasi;
16. h.melaksanakan evaluasi pengelolaan informasi;
17. i.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; j, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Seksi Media Publik, mempunyaiuraian tugas : a.. melaksanakan perencanaan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah;
1. b.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan kebijakan pengembangan media publik;
2. c.melaksanakan pen3rusrman advertorial pemerintah;
3. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan media publik;
4. e.melaksanakan penyiapan konsep pengelolaan saluran komunikasi / media internal;
5. f.melaksanakan penyiapan strategi komunikasi melalui media Pemerintah dan Non Pemerintah Daerah;
6. g.melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang media publik;
7. h.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
8. i.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1i Bidang Pengelola Komunikasi Pubfik mempunyai tugas men3rusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Provinsi serta layanan penyelesaian sengketa informasi.

(2)Bidang Pengelola Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
1. a.penyeiengg€rraan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik;
2. b.penyelenggaraan perumusan kebijakan statistik sektorai;
3. c.penyelenggaraan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik;
4. d.penyelenggaraan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi komunikasi publik;
5. e.penyelenggaraan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
6. f.penyelenggara€a perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
7. g.penyelenggaraan koordinasi di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya dan Lembaga Komunikasi Publik;
8. h.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi komunikasi publik;
9. i.penyelenggaraan pen3rusunan petunjuk teknis advokasi, penyelesaian sengketa informasi;
10. j.penyelenggaraan fasilitasi, advokasi dan penyelesaian sengketa informasi;
11. k.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
  1. 1.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Bidang Pengelola Komunikasi Pubiik mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program bidang pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Provinsi;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral dan kemitraan komunikasi publik;
3. c.menyelenggarakan perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi;
4. d.menyelenggarakan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi di bidang layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Provinsi; (41
5. e.menyelenggarakan pembinaan di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Bidang Layanan Informasi Publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Provinsi;
6. f.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Provinsi;
7. g.menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi penJrusunan program kerja komisi informasi publik {KIP) Provinsi Sumatera Utara;
8. h.menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi fasilitasi kegiatan tata usaha, advokasi sosialisasi dan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara;
9. i.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis layanan pen gaduan sen gketa informasi ;
10. j.menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyerapan sistem informasi layanan pengaduan sengketa informasi secara elektronik;
11. k.menyelenggarakan layanan informasi;
  1. 1.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
12. m.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
13. n.menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
14. o.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
15. p.menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepa1a Dinas; Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat- l2\, dan ayat (3) Kepala Bidang Pengelola Komunikasi Publik dibantu :
16. a.Seksi Layanan Informasi Publik;
17. b.Seksi Statistik Sektoral;
18. c.Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

Pasal 8

(1)Kepala Seksi l-ayanan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan perencanaan pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan konsep pelayanan informasi pubiik;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan informasi publik;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan provinsi dan kabupatenlkota sebagai bahan sajian layanan informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan bah.an koordinasi dan kerjasama pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan untuk penyebarluasan informasi publik melalui media on-line dan website;
7. g.melaksanakan kegiatan pelayanan keterbukaan informasi melalui media center;
8. h.melaksanakan kegiatan Komisi Informasi Public (KIP) Provinsi Sumatera Utara dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat;
9. i.melaksanakan fasilitasi dan implementasi kegiatan tata usaha, advokasi, sosialisasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara;
10. j.melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik;
11. k.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
  1. 1.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (21 Kepala Seksi Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas :
12. a.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan statistik;
13. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan statistik;
14. c.meiaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan statistik;
15. d.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan statistik;
16. e.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan statistik;
17. f.melaksanakan rancangan persiapan survei Bidang Ketahanan Sosial;
18. g.melaksanakan rancangan persiapan survei Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
19. h.melaksanakan rcrncangan persiapan survei Bidang Kesejahteraan Ralryat;
20. i.melaksanakan rancangan persiapan survei Bidang Katahanan Sosial Bidang Industri dan Perdagangan;
21. j.melaksanakan rancangan persiapan survei Bidang Politik;
22. k.melaksanakan raficar::gar. persiapan survei Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  1. 1.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik;
23. m.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
24. n.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penguatan kehumasan dan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan hubungan kelembagaan lintas sektoral;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemanta"u media/ lernbaga konsumen media;
5. e.melaksanakan pengembangan kehumasan dan kemitraan komunikasi publik;
6. f.melaksanakan pelayanan pengeiolaan hubungan dengan media {media relations);
7. g.melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagt pimpinan daerah {bnefing notes, press release, backgrounders);
8. h.melaksanakan jurnpa pers;
9. i.melaksanakan dan memfasilitasi operasional Bakohumas;
10. j.melaksanakan pertemuan Bakohumas;
11. k.melaksanakan forum dialog dengan pemerintah Kabupater,/I{,:ota;
  1. 1.melaksanakan fasilitasi penyediaan akses informasi bagi rnedia dan lembaga komunikasi publik;
12. m.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
13. n.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

{1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan infrastruktur, pengolahan data, sandi telekornunikasi dan kearnanan inf,ormasi.

(2)Bidang Telcrologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaran perumusan kebijakan urusan di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. b.penyelenggaraan program kegiatan urusan di Bidang Infrastruk[ur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. c.penyelenggaraan perr-musarl kebijakan dan mengendalikan persandian dan keamanan informasi;
4. d.penyelenggaraan perumusan kebijakan dan mengendalikan pengolahan data;
5. e.penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evalusi di bidang pengolahan data;
6. f.penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang teknologi informasi dan komunikasi;
7. g.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan koordinasi prelaksanaan program Bidang Infrastruktur, Pengolahan Data dan Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi;
2. b.atenyelen perumrrsan kebiiakan urusan di Bidang Infrastruktur, Pengolahan Data dan Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi;
3. c.menyelenggarakan program kegiatan urusan di Bidang Infrastmktur, Pengolahan Data dan Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi;
4. d.menyelenggarakan kebijakan dan mengendalikan pengembangan infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekornunikasi dan keamanan informasi;
5. e.rnenyelengarakan dan menyediakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evalusi di bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
6. f.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi; g- menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. {4} Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ayat {Zl dan ayat {B} Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komurrikasi dibantu oleh:
7. a.Seksilnfrastruktur; b, Seksi Peng<rlahan Data;
8. c.Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi. ^,.,

Pasal 10

(1)Kepala Seksi lafrastruktur, ulempurryai tugas :
1. a.melaksanakan penytapan bahan perencanaan jaringan infrastrukhrr teknologi informasi dan komunikasi;
2. b.melaksanakan bahaa koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan lembagalinstansi terkait dalam rangka peningkatan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan infrastruktur teknologi informasi dan kornunikasi;
4. d.melaksanakan penyiapan anaiisis kebutuhan bandwitlt"
5. e.rnelaksanakan pengelolaan bandwith jaringan teknologi informasi dan komtmikasi;
6. f.melaksanakan pengendalian bandwith (pitaJebar);
7. g.melaksanakan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
8. h.melaksanakan fasilitasi hosting dan collocatian;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
10. j.melaksanakan sosialisasi infrastruktur teknologr informasi dan komunikasi; k, rnelaksanakan pengawasar infrastrukfur teknologi informasi dan komu.nika-si; I. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
11. m.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
12. n.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. {21 }d'lepala Seksi Pengoiahan Data mempunyai uraian tugas :
13. a.melaksaaakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan Bidang Pengolahan Data;
14. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan pengolahan data; aa -L)- c" melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pednman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan pengolahan data;
15. d.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan pengolahan data;
16. e.raelaksanakan pemeriksaan kelengkapan kompilasi produk administrasi bidang ekonomi; f" melaksanakan perneriksaar: kelengkapan kompilasi produk administrasi bidang politik, hukum dan HAM;
17. g.melaksanakan pend"okumentasian data statistik dari seluruh bidang;
18. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data;
19. i.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
20. j.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikao oleh Kepala Dinas. {3} Kepa}a Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi mempunyai uraian tugas :
21. a.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
22. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangla peninglatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
23. c.melaksanakan penatausahaan meliputi urusan pengiriman, penerrmaan dan penyampaian berita serta kearsipan sandi dan telekomunikasi daerah;
24. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusltrlan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan sandi telekomunikasi dan kearnanan informasi;
25. e.melaksanakan penyiapan bahan analisa sistem keamanan dalam upaya penguatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi daerah;
26. f.rnelaksanakan penaflganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi daerah;
27. g.melaksanakan DRC {Di;sasfer Rercuery Cer$efl dan BCP (Business Continuitg Planl;
28. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sandi tel.ekomunikasi dan kearr:.anan informasi; i, memberikan rrlasukan yarrg perlu kepada pimpinan;
29. j.meiaksanakan tugas-tugas lain yaleg diberikan otreh Kepala Dinas.

Pasal 11

{1} Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas merencartakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e- Government dan tata kelola e-Government. {2) Bidang Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi :

a.penyelengaraan perumusan pedoman/keb{iakan di Bidang Layanan e-Government;
b.penyelengaraan perumusan kebijakan urllsafl di Bidang Layana* e-Government;
c.penyelengaraan program kegiatan urusan di Bidang Layanan e-Governmerrt;
d.penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan di Bidang l,ayanan e- Governrnent;
e.penyelenggaraan koordinasi, sinkroaisasi dan fasilitasi Bidang l"ayanan e-Government;
f.penyelenggaraan audit pengembangan aplikasi;
g.penyelengaraan rnonitoring dan evaluasi dalam implernentasi e-Government;
h.memherikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
i.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(3)Kepala Bidang l"ayanan e-Government, rnempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan penyiapan bahan penJrusunan pedoman/kebijakan pengembangan aplikasi, ekosistem e-Goyernrnent dan tata kelola e-Governmenfi
2. b.menyelengarakan perumusan kebijakan urus€ul di bidang pngernbangafi aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e*Government;
3. c.menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan prograrn kegiatan pengembarrgan aplikasi, ekosistem e- Government dan tata kelola e-Government;
4. d.menyelenggarakan fasitritasi pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan dalam pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata ke1ola e- Government;
5. e.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
6. f.menyelenggarakan audit pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
7. g.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
8. h.menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas- {4} Untuk me}aksanakan tuga$, fungsi dan uraian tugas sebagairnana dirnd<sud pada ayat {1}, ayat {21, dan ayat {3}, Kepala. Bidang Layanaa e-Government, dibaatu :
9. a.Seksi Pengernbangan Aplikasi;
10. b.Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
11. c.Seksi Tata Kelola e-Government.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA. 6. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, menurut az,as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atauldan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1)(21

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

a.penyelenggaraan perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastmktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.penyelenggaraan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.penyelengga-raan evaluasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, statistika sektoral, persandian untuk pengamarlan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.penyelenggaraan administrasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e.penyelenggara€rn tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas :
a.menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi, mengendali kan tugas dan fungsi Dinas;

(3)
1. b.menyelenggarakan penetapan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, program Sub Bagian Keuangan, program kerja Sub Bagian Akuntabilitas dan Informasi Fublik dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
2. c.menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
3. d.menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika;
4. e.menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan prograrn Pengelolaan lnformasi Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan e-Government;
5. f.menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai komunikasi dan informasi sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
6. g.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan ;
7. h.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dibantu : Sekretariat; Bidang Pengelolaan Informasi Publik; Bidang Pengelola Komunikasi Publik; Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; Bidang Layanan e-Government; Keiompok Jabatan Fungsional. a. b. c. d. e. f.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang Ad.ministrasi Umum dan Kepegawaian, keuangan, Program dan Akuntabilitas.
(2)Sekre tarrat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan administrasi umum;
2. b.penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
3. c.penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. d.penyelenggaraan PerlengkaPan;
5. e.penyelenggaraan urLlsan rumah t-angga; f.penyelenggaraankoordinasipenyusunanperencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
6. g.penyelenggaraan koordinasi tugas bidang;
7. h.penyeienggaraan pengelolaan kearsipan Dinas; i.penyelenggalaanmonitoringdanevaluasiorganisasi dan tatalaksana;
8. j.penyelenggaraan pengelolaan anggaran Dinas;
9. k.penyelenggaraan tugas administrasi umum Dinas;
  1. 1.penyelenggaraan koordinasi program kegiatan Dinas; rn. penyelenggaraan verifikasi hasil audit komunikasi Publik;
10. n.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pembinaan profesi komunikasi publik;
11. o.penyeienggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; {3} Sekretaris mempunyai uraian tugas :
12. a.menyelenggarakan pengkoordinasian rencana program kerja sekretariat, Bidang-Bidang dan pembinaan unit Pelaksana Teknis Dinas; b.rnenyelenggarakanpengkajiandankoordinasi perencanaan dan Program Dinas;
13. c.menyelenggarakan pengkajian perencanaan program kesekretariatan;
14. d.menyelenggarakan pengelolaal dan pembinaan administrasi keuangan;
15. e.menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
16. f.menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
17. g.menyelenggarakan pengeloaan administrasi kepegawaian;
18. h.menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia lingkungan Dinas;
19. i.menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), RKA/DPA, Laporan Kinerja {LK), Laporan Keterangan Pertanggunglawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Dinas;
20. j.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
21. k.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
  1. 1.menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkap an I per alat an kantor;
22. m.menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
23. n.menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
24. o.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
25. p.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang di lingkup Dinas;
26. q.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
27. r.menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
28. s.menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas;
29. t.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2} dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

Pasal 4

{1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan rencana program kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
c.melaksanakan pen5rusunan dan pengolahan data kepegawaian, rencana kebutuhan pegawai/Aparatur Sipil Negara;
d.melaksanakan urusan mutasi, penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, jabatan fungsional, kenaikan gaji berkala, pemberhentian/pensiun pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaanltanda jasa, tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ struktural, fungsional dan teknis;
e.melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, menganalisa jabatan, menganalisa beban kerja dan evaluasi kinerja pegawai/Aparatur Sipil Negara;
f.melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karier pegawai di lingkup Dinas;
g.melaksanakan pembinaan pada pejabat fungsional umum/tertentu di lingkup Dinas;
h.melaksanakan penyiapan dan pendistribusian bahan- bahan berupa buku, produk-produk hukum, modul, leaIlet, brosur;
i.melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan evaluasi produk-produk hukum;
j.melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas;
k.melaksanakan pen5rusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan di lingkungan Dinas, kendaraan serta ketertiban, keindahan, keamanan dan pelayanan Dinas;
1. 1.melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal, keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dan indeks kepuasan masyarakat;
m.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
n.melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
o.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
p.melaksanakan telaahan dan penyiapan pen5rusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
q.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
r.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
s.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
t.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagran Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
3. c.melaksanakan urusan gaji pegawai dan tunjangan daerah;
4. d.melaksanakan administrasi keuangan;
5. e.melaksanakan pen1rusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
6. f.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan laporan inventarisasi barang dan mutasi barang;
8. h.melaksanakan pengelolaan pendokumentasian surat- surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, peflyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
10. j.melaksanakan penyiapan pen5rusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan Dinas;
11. k.melaksanakan pen5rusunan laporan dan akuntansi aset dan barang;
12. l.melaksanakan penyiapan pertanggungiawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
13. m.melaksanakan pen5ruslrnan laporan keuangan dan realisasi anggararu
14. n.melaksanakan pen)rusunan Laporan Sistem Akutansi Instansi {SAI) dan laporan pertanggung jawaban keuangan;
15. o.melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan;
16. p.melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan;
17. q.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; - 11
18. r.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan;
19. s.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Sub Bagian Program dan Akuntabilitas;
2. b.melaksanakan koordinasi dan pen3rusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (APBD, DAK, Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat);
3. c.melaksanakan pembinaan, sosialisasi peratutanf pedoman/petunjuk teknis/surat edaran sistem perencanaan, program, anggaran dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
4. d.melaksanakan evaluasi pen5rusunan anggaran APBD, DAK, Dekonsentrasi, T1rgas Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat;
5. e.melaksanakan evaluasi tugas pembantlran, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. f.melaksanakan penyusunan rencana kerja, penetapan kinerja dan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ)/Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas, Perjanjian Kinerja);
7. g.melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan pelaporan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. h.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan pen5rusunan rencana, program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan pembantuan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan data dan informasi pelaksanaan rencana, program dan kegiat"an anggaran pembangunan;
11. k.melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaporan Sustainable Development Goals {SDGs};
  1. 1.melaksanakan pembinaan dan pen1rusunan perencanaan;
12. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnYa'

Pasal 5

{1) Bidang Pengelolaan Informasi Ptrbuk, mempunyai tugas rnerumuskan serta melaksanakan kebijakan pengeiolaan opini publik, pengelolaan informasi publik dan media publik.

(2)Bidang Pengelolaan Inforrnasi Publik menyelengarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
2. b.penyeienggaraan pengeiolaan informasi publik;
3. c.penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan informasi publik;
4. d.penyelenggaraan pengolahan hasil aduan masyarakat dengan instansi terkait;
5. e.penyelenggaraan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah; f" penyelenggaraan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
6. g.penyelenggaraan pembuatan konten daerah;
7. h.penyelenggaraan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah;
8. i.penyelenggaraan perumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik; _13_
9. j.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi informasi publik;
10. k.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan program bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan rnedia publik;
2. b.menyelenggarakan pengkoordinasian perencanaan pengembangan bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
3. c.menyelenggarakan pengumpulan bahan bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
4. d.menyelenggarakan pengkoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
5. e.menyelenggarakan pengkoordinasian pengolahan informasi/ kebijakan nasional dan daerah;
6. f.menyelenggarakan verifikasi hasil pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
7. g.menyelenggarakan verilikasi hasil pembuatan konten daerah;
8. h.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
9. i.menyelenggarakan pengkoordinasian pendokumentasian kegiatan pemprovsu;
10. j.menyelenggarakan perumusan pola pembinaan pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
11. k.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik; L menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; (a) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2l', ayat (3), Bidang Pengelolaan Informasi Publik dibantu :
12. a.Seksi Opini Publik;
13. b.Seksi Informasi Publik;
14. c.Seksi Media Publik.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Opini Publik, mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang monitoring dan analisis isu publik;
2. b.melaksanakan pen5rusunan hasil kajian isu publik di media;
3. c.melaksanakan analisa data informasi komunikasi publik;
4. d.melaksanakan penyelenggaraan pencitraan Pemerintah Daerah;
5. e.melaksanakan monitoring isu publik di media massa dan media sosial;
6. f.melaksanakan pengelolaan aduan masyarakat;
7. g.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
8. h.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. {2} Kepala Seksi Informasi Publik, mempunyai uraian tugas :
9. a.melaksanakan perencanaan kebijakan pengelolaan informasi publik;
10. b.melaksanakan penyiapan konsep pengolahan informasi/ kebijakan nasional dan daerah;
11. c.melaksanakan konsep pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat;
12. d.melaksanakan penyiapan konsep pembuatan konten daerah sesuai isu publik;
13. e.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan desain format dan media dalam rungka penyebarluasan informasi;
14. f.melaksanakan pendokumentasian kegiatan pemprovsu;
15. g.melaksanakan penyiapan bahan konten website dalam rangka penyebarluasan informasi;
16. h.melaksanakan evaluasi pengelolaan informasi;
17. i.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; j, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Seksi Media Publik, mempunyaiuraian tugas : a.. melaksanakan perencanaan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah;
1. b.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan kebijakan pengembangan media publik;
2. c.melaksanakan pen3rusrman advertorial pemerintah;
3. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan media publik;
4. e.melaksanakan penyiapan konsep pengelolaan saluran komunikasi / media internal;
5. f.melaksanakan penyiapan strategi komunikasi melalui media Pemerintah dan Non Pemerintah Daerah;
6. g.melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang media publik;
7. h.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
8. i.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(2)Bidang Pengelola Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
1. a.penyeiengg€rraan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik;
2. b.penyelenggaraan perumusan kebijakan statistik sektorai;
3. c.penyelenggaraan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik;
4. d.penyelenggaraan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi komunikasi publik;
5. e.penyelenggaraan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
6. f.penyelenggara€a perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
7. g.penyelenggaraan koordinasi di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya dan Lembaga Komunikasi Publik;
8. h.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi komunikasi publik;
9. i.penyelenggaraan pen3rusunan petunjuk teknis advokasi, penyelesaian sengketa informasi;
10. j.penyelenggaraan fasilitasi, advokasi dan penyelesaian sengketa informasi;
11. k.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
  1. 1.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Bidang Pengelola Komunikasi Pubiik mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program bidang pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Provinsi;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral dan kemitraan komunikasi publik;
3. c.menyelenggarakan perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi;
4. d.menyelenggarakan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi di bidang layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Provinsi; (41
5. e.menyelenggarakan pembinaan di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Bidang Layanan Informasi Publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Provinsi;
6. f.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Provinsi;
7. g.menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi penJrusunan program kerja komisi informasi publik {KIP) Provinsi Sumatera Utara;
8. h.menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi fasilitasi kegiatan tata usaha, advokasi sosialisasi dan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara;
9. i.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis layanan pen gaduan sen gketa informasi ;
10. j.menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyerapan sistem informasi layanan pengaduan sengketa informasi secara elektronik;
11. k.menyelenggarakan layanan informasi;
  1. 1.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
12. m.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
13. n.menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
14. o.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
15. p.menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepa1a Dinas; Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat- l2\, dan ayat (3) Kepala Bidang Pengelola Komunikasi Publik dibantu :
16. a.Seksi Layanan Informasi Publik;
17. b.Seksi Statistik Sektoral;
18. c.Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

Pasal 8

(1)Kepala Seksi l-ayanan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan perencanaan pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan konsep pelayanan informasi pubiik;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan informasi publik;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan provinsi dan kabupatenlkota sebagai bahan sajian layanan informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan bah.an koordinasi dan kerjasama pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan untuk penyebarluasan informasi publik melalui media on-line dan website;
7. g.melaksanakan kegiatan pelayanan keterbukaan informasi melalui media center;
8. h.melaksanakan kegiatan Komisi Informasi Public (KIP) Provinsi Sumatera Utara dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat;
9. i.melaksanakan fasilitasi dan implementasi kegiatan tata usaha, advokasi, sosialisasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara;
10. j.melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik;
11. k.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
  1. 1.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (21 Kepala Seksi Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas :
12. a.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan statistik;
13. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan statistik;
14. c.meiaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan statistik;
15. d.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan statistik;
16. e.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan statistik;
17. f.melaksanakan rancangan persiapan survei Bidang Ketahanan Sosial;
18. g.melaksanakan rancangan persiapan survei Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
19. h.melaksanakan rcrncangan persiapan survei Bidang Kesejahteraan Ralryat;
20. i.melaksanakan rancangan persiapan survei Bidang Katahanan Sosial Bidang Industri dan Perdagangan;
21. j.melaksanakan rancangan persiapan survei Bidang Politik;
22. k.melaksanakan raficar::gar. persiapan survei Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  1. 1.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik;
23. m.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
24. n.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penguatan kehumasan dan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan hubungan kelembagaan lintas sektoral;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemanta"u media/ lernbaga konsumen media;
5. e.melaksanakan pengembangan kehumasan dan kemitraan komunikasi publik;
6. f.melaksanakan pelayanan pengeiolaan hubungan dengan media {media relations);
7. g.melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagt pimpinan daerah {bnefing notes, press release, backgrounders);
8. h.melaksanakan jurnpa pers;
9. i.melaksanakan dan memfasilitasi operasional Bakohumas;
10. j.melaksanakan pertemuan Bakohumas;
11. k.melaksanakan forum dialog dengan pemerintah Kabupater,/I{,:ota;
  1. 1.melaksanakan fasilitasi penyediaan akses informasi bagi rnedia dan lembaga komunikasi publik;
12. m.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
13. n.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

{1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan infrastruktur, pengolahan data, sandi telekornunikasi dan kearnanan inf,ormasi.

(2)Bidang Telcrologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaran perumusan kebijakan urusan di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. b.penyelenggaraan program kegiatan urusan di Bidang Infrastruk[ur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. c.penyelenggaraan perr-musarl kebijakan dan mengendalikan persandian dan keamanan informasi;
4. d.penyelenggaraan perumusan kebijakan dan mengendalikan pengolahan data;
5. e.penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evalusi di bidang pengolahan data;
6. f.penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang teknologi informasi dan komunikasi;
7. g.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan koordinasi prelaksanaan program Bidang Infrastruktur, Pengolahan Data dan Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi;
2. b.atenyelen perumrrsan kebiiakan urusan di Bidang Infrastruktur, Pengolahan Data dan Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi;
3. c.menyelenggarakan program kegiatan urusan di Bidang Infrastmktur, Pengolahan Data dan Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi;
4. d.menyelenggarakan kebijakan dan mengendalikan pengembangan infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekornunikasi dan keamanan informasi;
5. e.rnenyelengarakan dan menyediakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evalusi di bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
6. f.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi; g- menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. {4} Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ayat {Zl dan ayat {B} Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komurrikasi dibantu oleh:
7. a.Seksilnfrastruktur; b, Seksi Peng<rlahan Data;
8. c.Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi. ^,.,

Pasal 10

(1)Kepala Seksi lafrastruktur, ulempurryai tugas :
1. a.melaksanakan penytapan bahan perencanaan jaringan infrastrukhrr teknologi informasi dan komunikasi;
2. b.melaksanakan bahaa koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan lembagalinstansi terkait dalam rangka peningkatan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan infrastruktur teknologi informasi dan kornunikasi;
4. d.melaksanakan penyiapan anaiisis kebutuhan bandwitlt"
5. e.rnelaksanakan pengelolaan bandwith jaringan teknologi informasi dan komtmikasi;
6. f.melaksanakan pengendalian bandwith (pitaJebar);
7. g.melaksanakan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
8. h.melaksanakan fasilitasi hosting dan collocatian;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
10. j.melaksanakan sosialisasi infrastruktur teknologr informasi dan komunikasi; k, rnelaksanakan pengawasar infrastrukfur teknologi informasi dan komu.nika-si; I. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
11. m.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
12. n.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. {21 }d'lepala Seksi Pengoiahan Data mempunyai uraian tugas :
13. a.melaksaaakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan Bidang Pengolahan Data;
14. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan pengolahan data; aa -L)- c" melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pednman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan pengolahan data;
15. d.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan pengolahan data;
16. e.raelaksanakan pemeriksaan kelengkapan kompilasi produk administrasi bidang ekonomi; f" melaksanakan perneriksaar: kelengkapan kompilasi produk administrasi bidang politik, hukum dan HAM;
17. g.melaksanakan pend"okumentasian data statistik dari seluruh bidang;
18. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data;
19. i.memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
20. j.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikao oleh Kepala Dinas. {3} Kepa}a Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi mempunyai uraian tugas :
21. a.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
22. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangla peninglatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
23. c.melaksanakan penatausahaan meliputi urusan pengiriman, penerrmaan dan penyampaian berita serta kearsipan sandi dan telekomunikasi daerah;
24. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusltrlan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan sandi telekomunikasi dan kearnanan informasi;
25. e.melaksanakan penyiapan bahan analisa sistem keamanan dalam upaya penguatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi daerah;
26. f.rnelaksanakan penaflganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi daerah;
27. g.melaksanakan DRC {Di;sasfer Rercuery Cer$efl dan BCP (Business Continuitg Planl;
28. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sandi tel.ekomunikasi dan kearr:.anan informasi; i, memberikan rrlasukan yarrg perlu kepada pimpinan;
29. j.meiaksanakan tugas-tugas lain yaleg diberikan otreh Kepala Dinas.

Pasal 11

a.penyelengaraan perumusan pedoman/keb{iakan di Bidang Layanan e-Government;
b.penyelengaraan perumusan kebijakan urllsafl di Bidang Layana* e-Government;
c.penyelengaraan program kegiatan urusan di Bidang Layanan e-Governmerrt;
d.penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan di Bidang l,ayanan e- Governrnent;
e.penyelenggaraan koordinasi, sinkroaisasi dan fasilitasi Bidang l"ayanan e-Government;
f.penyelenggaraan audit pengembangan aplikasi;
g.penyelengaraan rnonitoring dan evaluasi dalam implernentasi e-Government;
h.memherikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
i.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(3)Kepala Bidang l"ayanan e-Government, rnempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan penyiapan bahan penJrusunan pedoman/kebijakan pengembangan aplikasi, ekosistem e-Goyernrnent dan tata kelola e-Governmenfi
2. b.menyelengarakan perumusan kebijakan urus€ul di bidang pngernbangafi aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e*Government;
3. c.menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan prograrn kegiatan pengembarrgan aplikasi, ekosistem e- Government dan tata kelola e-Government;
4. d.menyelenggarakan fasitritasi pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan dalam pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata ke1ola e- Government;
5. e.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
6. f.menyelenggarakan audit pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
7. g.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
8. h.menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas- {4} Untuk me}aksanakan tuga$, fungsi dan uraian tugas sebagairnana dirnd<sud pada ayat {1}, ayat {21, dan ayat {3}, Kepala. Bidang Layanaa e-Government, dibaatu :
9. a.Seksi Pengernbangan Aplikasi;
10. b.Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
11. c.Seksi Tata Kelola e-Government.