DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024

Nomor: 37
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.13.346.266.095.775,00 yang bersumber dari :

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.7.249.501.329.775,00, yang terdiri atas :
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.366.179.295.640,00.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.173.331.559.568,00.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.343.014.445.649,00.
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.366.976.028.918,00.

Pasal 5

(1)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.366.179.295.640,00, yang terdiri atas :
1. a.pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp.1.741.820.244.180,00;
2. b.bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp.1.661.350.209.959,00;
3. c.pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp.1.527.306.846.326,00;
4. d.pajak air permukaan sebesar Rp.122.844.952.532,00;
5. e.pajak rokok sebesar Rp.1.308.678.722.945,00;
6. f.pajak alat berat Rp. 1.083.268.070,00; dan
7. g.opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebesar Rp.3.095.051.628,00.
(2)Anggaran pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.741.820.244.180,00, yang terdiri atas :
1. a.PKB-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp.32.805.069.248,00;
2. b.PKB-Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp.227.459.374.697,00;
3. c.PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp.914.390.577.778,00;
4. d.PKB-Mobil Bus-Microbus sebesar Rp.4.386.509.065,00;
5. e.PKB-Mobil Bus-Bus sebesar Rp.4.274.496.952,00;
6. f.PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebesar Rp.113.429.206.171,00;
7. g.PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar Rp.4.011.337.261,00;
8. h.PKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar Rp.151.104.272.583,00;
9. i.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp.288.329.086.533,00;
10. j.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp.1.600.801.411,00; dan
11. k.PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar sebesar Rp.29.512.481,00.
(3)Anggaran bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.661.350.209.959,00, yang terdiri atas :
1. a.BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp.15.317.200.849,00;
2. b.BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp.168.494.020.590,00;
3. c.BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp.784.388.741.721,00;
4. d.BBNKB-Mobil Bus-Microbus sebesar Rp.6.584.743.775,00;
5. e.BBNKB-Mobil Bus-Bus sebesar Rp.850.792.053,00;
6. f.BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebesar Rp.116.807.654.041,00;
7. g.BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar Rp.4.186.332.104,00;
8. h.BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar Rp.110.519.606.911,00;
9. i.BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp.453.084.846.357,00; dan
10. j.BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp.1.116.271.558,00.
(4)Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.527.306.846.326,00, yang terdiri atas :
1. a.PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp.978.754.368.464,00; dan
2. b.PBBKB-Bahan Bakar Solar sebesar Rp.548.552.477.862,00.
(5)Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.122.844.952.532,00, yang terdiri atas pajak air permukaan.
(6)Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.308.678.722.945,00, yang terdiri atas pajak rokok.
(7)Anggaran pajak alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.083.268.070,00, yang terdiri atas pajak alat berat.
(8)Anggaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.095.051.628,00, yang terdiri atas opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Pasal 6

(1)Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.173.331.559.568,00, yang terdiri atas :
1. a.retribusi jasa umum sebesar Rp.160.302.546.000,00;
2. b.retribusi jasa usaha sebesar Rp.11.278.313.568,00; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.1.750.700.000,00.
(2)Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.160.302.546.000,00, yang terdiri atas retribusi pelayanan Kesehatan.
(3)Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.278.313.568,00, yang terdiri atas :
1. a.retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.2.936.313.568,00;
2. b.retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp.3.484.350.000,00;
3. c.retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.880.100.000,00; dan
4. d.retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp.3.977.550.000,00.
(4)Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp.1.750.700.000,00, yang terdiri atas :
1. a.retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp.750.700.000,00; dan
2. b.retribusi penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebesar Rp.1.000.000.000,00.

Pasal 7

(1)Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.343.014.445.649,00, yang terdiri atas :
1. a.bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp.18.196.239.913,00; dan
2. b.bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.324.818.205.736,00.
(2)Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.196.239.913,00, yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
(3)Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.324.818.205.736,00, yang terdiri atas :
1. a.bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebesar Rp.279.087.914.377,00; dan
2. b.bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) sebesar Rp.45.730.291.359,00.

Pasal 8

(1)Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.366.976.028.918,00, yang terdiri atas :
1. a.hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.25.000.000.000,00;
2. b.jasa giro sebesar Rp.40.000.000.000,00;
3. c.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp.10.000.000,00;
4. d.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.6.500.000.000,00;
5. e.pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp.134.500.000.000,00;
6. f.pendapatan dari pengembalian sebesar Rp.141.115.148.918,00; dan
7. g.pendapatan BLUD sebesar Rp.19.850.880.000,00.
(2)Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00, yang terdiri atas hasil penjualan aset lain-lain.
(3)Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,00, yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
(4)Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00, yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
(5)Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
(6)Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.134.500.000.000,00, yang terdiri atas :
1. a.pendapatan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp.129.004.867.302,00;
2. b.pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp.5.027.789.180,00; dan
3. c.pendapatan denda pajak air permukaan sebesar Rp.467.343.518,00.
(7)Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.141.115.148.918,00, yang terdiri atas :
1. a.pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp.15.000.000.000,00;
2. b.pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.3.500.000.000,00; dan
3. c.pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan sebesar Rp.122.615.148.918,00.
(8)Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.149.402.820.000,00, yang terdiri atas:
1. a.pendapatan BLUD dari jasa layanan sebesar Rp.15.432.880.000,00;
2. b.pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebesar Rp.1.740.000.000,00; dan
3. c.pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp.2.678.000.000,00;

Pasal 9

(1)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.927.014.766.000,00, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat.
(2)Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.927.014.766.000,00.

Pasal 10

(1)Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.927.014.766.000,00, yang terdiri atas :
1. a.dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp.627.857.417.000,00;
2. b.dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp.3.195.463.210.000,00; dan
3. c.dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp.2.103.694.139.000,00.
(2)Anggaran dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.627.857.417.000,00, yang terdiri atas:
1. a.DBH pajak sebesar Rp.487.182.110.000,00;
2. b.DBH sumber daya alam (SDA) sebesar Rp.116.141.132.000,00; dan
3. c.DBH lainnya sebesar Rp.24.534.175.000,00.
(3)Anggaran dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.3.195.463.210.000,00, yang terdiri atas:
1. a.DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp.2.736.651.082.000,00; dan
2. b.DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp.458.812.128.000,00.
(4)Anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp.2.103.694.139.000,00, yang terdiri atas:
1. a.DAK fisik sebesar Rp.219.634.721.000,00; dan
2. b.DAK non fisik sebesar Rp.1.884.059.418.000,00.

Pasal 11

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.66.300.000.000,00, yang terdiri atas:

a.pendapatan hibah; dan
b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…