DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2018

Nomor: 39
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang T\-rgas, Fungsi, Uraian T\.rgas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara; b. c. ll

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentr.lkan Propinsi Sumatera Utara (Lernbaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549a1;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2U^16 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2OL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2OLG tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL7 Nomor 56); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara; Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara; Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara; Kelornpok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. 5. 6. 7.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang rnenjaCi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan.
(2)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraall perulrnusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.penyelenggaraan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, keltrarga sejahtera, standarisasi dan sertilikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan atasan sesr.lai dengan bidang tugasnya.
(3)Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai uraian tugas:
1. a.rne nyelen ggarakan kepemimpinan, pembinaan, mensinkronisasikan, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pengembangan daerah;
3. c.menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. d.menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. e.menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
6. f.menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
7. g.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h.menyelenggarakan koordinasi kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
8. i.menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
9. j.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
10. k.menyelenggarakan koordinasi dengan Dinasllembaga pengendalian penduduk dan keluarga berencana lintas Kabupaten/Kota;
  1. 1.menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina unit Pelaksana ?eknis Dinas; m.menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja lain;
11. n.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibantu:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Keluarga Berencana;
3. c.Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; -6 Bidang Pengendalian Penduduk; Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

{1) Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan, dan program, Akuntabilitas dan Informasi Publik. {2) sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pembinaan bimbingan dan arahan pegawai pada lingkup Sekretariat;
b.penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat Struktur pada lingkup Sekretariat;
c.penyelenggaraarl Instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
d.penyelenggaraan pen5rusunan program kegiatan lingkup Sekretariat;
e.penyelenggaraafi penyusunaJl dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
f.penyelenggaraan Administrasi perencanaan, keuangan, Lrmllm, kepegawaian dan pelayanan tlmur,n, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
g.penyelenggaraan pengkoordinasian, penJrusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas sesuai ketentuan peraturan pe nndang-undangan dan standar yang ditetapkan;
h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
i.penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
j.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan. d. e. {3) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas:
a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
b.menyelenggarakan bimbingan dan arahan kepada pejabat Struktural pada lingkup Sekretariat;
c.menyelenggarakan penJrusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
d.menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
e.menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
f.rnenyelenggarakan pengekllaan dan pembinaan administrasi keuangan;
g.menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
h.menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
i.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
j.menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Dinas;
k.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
1. 1.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian ;
m.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian ;
n.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
o.menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaa_n, penataan, pembinaan, dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor;
p.menyelenggarakan penJrusunan bahan rancangan pend,okumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
q.rnenyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
r.menyelenggarakan administrasi kepegawaian di bidang kesejahteraan, kepangkatan pegawai;
s.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
t.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
u.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan ;
v.menyelenggarakan koordinasi unit kerja terkait;
w.menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal Dinas.
x.menyelenggarakan perencanaan, pengkoordinasian penyusunarl proses pengadaan barang dan jasa;
y.menyelenggarakan penJrusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
z.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), ayat {21, dan ayat (3) Sekretaris dibantu:
1. a.Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
2. b.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
2. b.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
3. c.rnelaksanakan pen5rusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagial Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
4. d.melaksanakan pen1rusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
5. e.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
6. f.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
7. g.melaksanakan pen5rusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
9. i.melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Dinas;
11. k.melaksanakan penJrusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  1. 1.melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
12. m.melaksanakan penggandaan dan penyerasian ketikan tata naskah dinas;
13. n.melaksanakan urusan keprotokolan dan menyiapkan rapat- rapat;
14. o.melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat- surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
15. p.melaksanakan pen1rusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaanf perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
16. q.melaksanakan pen)rusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
17. r.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
18. s.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Dinas;
19. t.melaksanakan pengkoordinasian administrasi dan pengelolaan kepegawaian dan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
20. u.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar yang ditetapkan;
21. v.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
22. w.melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
23. x.melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
24. y.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya;
25. z.melaksanakan penJrusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, sesuai standar yang ditetapkan.
(2)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaarr tugas dan fungsi Sekretariat; b, melaksanakan penJrusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
2. c.melaksanakan Koordinasi peny"usunan perencanaan/prograrn kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik yang meliputi pengembangan Pengendalian Penduduk, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Keluarga Berencana;
3. d.melaksanakan penyusunan penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara;
4. e.melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kerja anggaran perubahan;
5. f.rnelaksanakan penlrusunan pembuatan rencana strategts Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara;
6. g.melaksanakan pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA);
7. h.melaksanakan penJrusunan Kebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara;
8. i.melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Pernerintah Daerah (LKPD) Dinas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara;
9. j.melaksanakan penyiapan bahan presentasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluaf,ga Berencana;
10. k.melaksanakan Pameran Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga tentang PembangUnan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara;
  1. 1.melaksanakan penJrusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu;
11. m.melaksanakan Anggaran Reponsif Gender (ARG) pada prograrn Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu;
12. n.melaksanakan penyusunan Update Website;
13. o.melaksanakan pen)rusunan evaluasi dan monitoring kegiatan hidang pengendalian penduduk dan keluarga berencarla;
14. p.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi publik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu;
15. q.melaksanakan pen]rusunan pengelolaan dan data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. r.melaksanakan pen3rusunan peraturan/perundang-undangall tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. s.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
18. t.rnelaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
19. u.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

(1)Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana.
(2)Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraall perumusarl kebijakan teknis daerah di Bidang keluarga Berencana;
2. b.penyelenggaraan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana;
3. c.penyelenggaraan norrna, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana;
4. d.penyelenggaraan advokasi, promosi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta kesehatan reproduksi di Bidang Keluarga Berencana;
5. e.penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di Bidang Keluarga Berencana;
6. f.penyelenggaraan jaminan pelayanan Keluarga Berencana.
7. g.penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana;
8. h.penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan Keluarga Berencana;
9. i.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
10. j.penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana;
11. k.penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
(3)Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan data dan informasi lingkup Bidang Keluarga Berencana;
2. b.menyelenggarakan penJrusunan rencana dan program kerja lingkup Bidang Keluarga Berencana;
3. c.menyelenggarakan penjelasan dan pernbagian tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
4. d.menyelenggarakan pengarahan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
5. e.rnenyelenggarakan pembinaan bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Keluarga Berencana;
6. f.menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan advokasi, promosi, KIE, jaminan pelayanan dan kesertaan ber KB;
7. g.menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi alat kontrasepsi;
8. h.menyelenggarakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Advokasi, Promosi, KE, jaminan pelayanan keluarga dan kesertaan ber KB;
9. i.menyelenggarakan pembuatan telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
10. j.menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
11. k.menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga dan pelayanan kesertaan keluarga berencana sebagai bahan pertanggungiawaban atasan;
  1. 1.menyelenggarakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu:
1. a.Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
2. b.Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
3. c.Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi mempunyai uraian tugas: a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
1. b.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norna, standar, prosedur dan kriteria lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
2. c.melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
3. d.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan sinkronisasi program lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
4. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi, Advokasi, Promosi dan konseling kesehatan reproduksi;
5. f.melaksanakan pemberdayaall dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
6. g.melaksanakan penyediaan design program sarana serta prasarana di lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
7. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian lingkup I(omunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
8. i.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
9. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. {2) Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:
10. a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebdakan teknis daerah lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
11. b.melaksanakan penJrusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norna, standar, prosedur dan kriteria lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
12. c.melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data lingkup Jarninan Pelayanan Keluarga Berencana;
13. d.melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan perencanaan dan sinkronisasi program lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
14. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan penanggulangan kesehatan reproduksi;
15. f.melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan Jaminan Pelayanan Keluarga Bereneana;
16. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
17. h.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan distribusi alat kontrasepsi dan jaminan pelayanan KB;
18. i.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas;
19. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah lingkup Kesertaan ber KB;
2. b.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup Kesertaan ber KB;
3. c.melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data lingkup Kesertaan Keluarga Berencana;
4. d.melaksanakan pen5rusunan dan penyempufilaan perencanaan dan sinkronisasi program lingkup Kesertaan Keluarga Berencana;
5. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi Bidang Kesertaan Keluarga Berencana;
6. t.melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan lingkup Kesertaan ber KB;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian Bidang Kesertaan Keluarga Berencana;
8. h.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

(1)Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
(2)Bidang Ketahanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. b.penyelenggaraan Norma Standar Prosedur dan Kriteria di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. c.penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di Bidang Ketahanan Keluarga;
4. d.penyelenggaraan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Bina Keluarga,
5. e.penyelenggaraan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Bina Balita;
6. f.penyelenggaraan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Bina Anak;
7. g.penyelenggaraan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Bina Remaja;
8. h.penyelenggaraan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Bina Lansia dan Rentan;
9. i.penyelenggaraan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha Mikro Keiuarga;
10. j.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pengendalian di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. k.penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga;
  1. 1.penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
12. m.penyelenggaraan Pelaporan di bidangnya.
(3)Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan data dan informasi lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. b.menyelenggarakan penyusunan rencErna dan program kerja lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. c.menyelenggarakan penjelasan dan pembagian tugas kepada bawahan aga:. pekerjaan dapat dilaksanaka.n secara efektif dan efisien;
4. d.menyelenggarakan pengarahan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
5. e.menyelenggarakan pembinaan bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketahanan dan kesej ahteraan keluarga;
6. f.menyelenggarakan pen5rusunan dan implementasi kebijakan urusan pembinaan dan pengembangan ketahanan dan ke sej ahteraan keluarga;
7. g.menyelenggarakan pengkajian bahan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. h.menyelenggarakan pembinaan dan mengawasi implementasi data ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
9. i.menyelenggarakan pengkajian bahan penetapan kebijakan koordinasi dan supervisi pengembangan ketahanan dan ke sej ahteraan keluarga;
10. j.menyelenggarakan sosialisasi kerangka dasar pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
11. k.menyelenggarakan sosialisasi, fasilitasi dan pernbinaan implementasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kab/ Kota dan Kecamatan;
  1. 1.menyelenggarakan pengembangan inovasi pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
12. m.menyelenggarakan pembinaan, melaksanakan dan mengembangkan pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kab/Kota dan Kecamatan;
13. n.menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan kualitas pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
14. o.menyelenggarakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kab/ Kota dan Kecamatan;
15. p.menyelenggarakan pengembangan inovasi sarana dan prasarana pada pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
16. q.menyelenggarakan pembuatan telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
17. r.menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan unit kerja di lingkungan Dinas, Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;
18. s.menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi di Kab/Kota dan Kecamatan dan pelaporan program penyuluhan sebagai bahan pertanggungiawaban kepada atasan;
19. t.menyelenggarakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {21 dan ayat (3}, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesej ahteraan Keluarga dibantu :
1. a.Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. b.Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia;
3. c.Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota;
2. b.melaksanakan pen)'usLrnan, penyempurnaan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
3. c.melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan, pengolahan dan penyajian bahanldata Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
4. d.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaa.n dan sinkronisasi program Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
5. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota dan Kecamatan;
6. f.melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
7. g.melaksanakan pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi Usaha Mikro keluarga dalam rangka peningkatan pendapatan dan kualitas Keluarga Pra Sejahtera di Kab/Kota dan Kecamatan;
8. h.melaksanakan pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota dan Kecamatan;
9. i.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
(2)Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan tehnis daerah Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia di Kab/Kota;
2. b.melaksanakan pen5rusun€rn, penyempurnaan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia;
3. c.melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia;
4. d.melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan perencanaan dan sinkronisasi program Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia;
5. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia melalui kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia di Kab/Kota dan Kecamatan;
6. f.melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia di Kab/Kota dan Kecamatan;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia di Kab/Kota dan Kecamatan;
8. h.melaksanakan penJrusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah Bidang Ketahanan Remaja di Kab/Kota.
2. b.melaksanakan penJrusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norrna, standar, prosedur dan kriteria Bidang Ketahanan Remaja;
3. c.melaksanakan pengumpulan, pen)rusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data Bidang Ketahanan Remaja;
4. d.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan sinkronisasi program Bidang Ketahanan Remqja;
5. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi Bidang Ketahanan Remaja melalui Bina Keluarga Remaja di Kab/ Kota dan Kecamatan;
6. f.melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan Bidang Ketahanan Remaja melalui Pusat Informasi Ketahanan Remaja di Kab/Kota dan Kecamatan;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian Bidang Ketahanan Remaja di KablKota dan Kecamatan;
8. h.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

(1)Bidang Pengend.alian Penduduk mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk.
(2)Bidang Pengenda-lian Penduduk menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perulmusan kebijakan teknis daerah di Bidang Pengendalian Penduduk;
2. b.penyelenggaraan kebijakan teknis daerah di Bidang Pengendalian Penduduk;
3. c.penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pengendalian Penduduk;
4. d.penyelenggaraan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian penduduk;
5. e.penyelenggaraan pemetaan kebijakan dan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Provinsi;
6. f.penyelenggaraan data dan informasi; n.,
7. g.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk;
8. h.penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Penduduk.
(3)Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan data dan informasi lingkup pengendalian penduduk;
2. b.menyelenggarakan pen5rusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian penduduk;
3. c.menyelenggarakan penjelasan dan pembagian tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan $ecara efektif dan efisien;
4. d.menyelenggarakan pengarahan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
5. e.menyelenggarakan pembinaan bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas keda dan pengembangan karier bawahan lingkup pengendalian penduduk;
6. f.menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penduduk, pemetaan kebijakan dan perkiraan (parameter) penduduk serta data dan informasi;
7. g.menyelenggarakan pembinaan pelayanan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
8. h.menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Provinsi di Bidang Pengendalian Penduduk;
9. i.menyelenggarakan bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah, pemetaan kebijakan dan perkiraan (parameter) penduduk serta data dan informasi;
10. j.menyelenggarakan pembuatan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk;
11. k.menyelenggarakan hubungan keda fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  1. 1.menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengendalian penduduk sebagai bahan pertanggungiawaban atasan;
12. m.menyelenggarakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dibantu:
1. a.Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
2. b.Seksi Pemetaan Kebijakan Pengendalian penduduk;
3. c.Seksi Data dan Informasi.

Pasal 10

(1)Kepala seksi Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pernbimbingan dan pelaksanaan kebijakan daerah lingkup pemanduan dan sinkronisasi kehijakan pengendalian penduduk;
2. b.melaksanakan pen)rusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup pemanduan dan sinkronisasi kebij akan pengendalian penduduk;
3. c.melaksanakan pengumpulan, penjrusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data bidang pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
4. d.melaksanakan penjrusunan dan penyempurnaan perencanaan dan sinkronisasi program lingkup pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
5. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi lingkup pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
6. f.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian lingkup pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
7. g.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesual dengan tugasnYa' (2}KepalaSeksiPemetaanKebijakanPengendalianPenduduk mempunyai uraian tugas: a.melaksanakanpenyiapanbahan,pembinaan,pembimbingan d'anpelaksanaankebijakandaerahlingkuppemetaan kebijakan Pengendalian Penduduk;
9. b.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norrna,standar,prosedurdankriterialingkuppemetaan kebdakan Pengendalian Penduduk;
10. c.melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan, pengolahan dan penyaj ian peta perkiraan parameter pengendalian penduduk;
11. d.melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan perencanaan dansinkronisasiprogramlingkuppemetaankebijakan pengendalian Penduduk; melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi lingkup pemetaan kebijakan pengendalian penduduk; melaksan akan monitoring, evaluasi dan pengendalian lingkup pemetaan kebijakan pengendalian penduduk; g'melaksanakanpen}'usul}anlaporandanpertanggungjawaban atas Pelaksanaan tugas; h.melaksanakantugaslainyangdiberikanKepalaBidangsesuai dengan tugasnYa'
(3)KepalaSeksiDatadanlnformasimempunyaiuraiantugas: a.melaksanakanpenyiapanbahan,pembinaan,pembimbingan danpelaksanaankebijakandaerahlingkupdatadaninformasi;
1. b.melaksanakan penyusunarl, penyempurnaan dan pelaksanaan norna,standar,prosedurdankriterialingkupdatadan informasi; c.melaksanakanpengumpulan'pen]rusunall'pengolahandan penyajian bahan/ data dan penyebarluasan informasi; d.melaksanakanpenyusunandanpenyempurnaanperencanaan dan sinkronisasi program lingkup data dan informasi;
2. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi lingkuP data dan informasi; f.
3. f.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian Bidang Data dan Evaluasi;
4. g.melaksanakan penyusunan laparan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas;
5. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
(1)Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi sumatera utara dapat dibentuk Jabatan Fungsional yang mempunyai rugas dan Fungsi Dinas Provinsi sesuai dengan Keahlian masing-masing.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. {3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala seksi dan Kepala sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sirnplikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan Kerja/unit organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan. {21 Kepala Dinas wajib melaksanakan pengaurasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
(3)Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah mernenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris. Apabila Kepala Bidang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah rnemenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang. Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Unit Pelaksana Teknis menghunjuk pejabat Srang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi. Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasil guna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat di bawahnya yang dapat bertanggungiawab, sesuai ketentuan peraturan pefi]ndang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang T\-rgas, Fungsi, Uraian T\.rgas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara; b. c. ll

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentr.lkan Propinsi Sumatera Utara (Lernbaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549a1;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2U^16 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2OL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2OLG tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL7 Nomor 56); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara; Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara; Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara; Kelornpok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. 5. 6. 7.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang rnenjaCi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan.
(2)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraall perulrnusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.penyelenggaraan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, keltrarga sejahtera, standarisasi dan sertilikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan atasan sesr.lai dengan bidang tugasnya.
(3)Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai uraian tugas:
1. a.rne nyelen ggarakan kepemimpinan, pembinaan, mensinkronisasikan, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pengembangan daerah;
3. c.menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. d.menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. e.menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
6. f.menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
7. g.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h.menyelenggarakan koordinasi kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
8. i.menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
9. j.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
10. k.menyelenggarakan koordinasi dengan Dinasllembaga pengendalian penduduk dan keluarga berencana lintas Kabupaten/Kota;
  1. 1.menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina unit Pelaksana ?eknis Dinas; m.menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja lain;
11. n.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibantu:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Keluarga Berencana;
3. c.Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; -6 Bidang Pengendalian Penduduk; Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

a.penyelenggaraan pembinaan bimbingan dan arahan pegawai pada lingkup Sekretariat;
b.penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat Struktur pada lingkup Sekretariat;
c.penyelenggaraarl Instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
d.penyelenggaraan pen5rusunan program kegiatan lingkup Sekretariat;
e.penyelenggaraafi penyusunaJl dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
f.penyelenggaraan Administrasi perencanaan, keuangan, Lrmllm, kepegawaian dan pelayanan tlmur,n, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
g.penyelenggaraan pengkoordinasian, penJrusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas sesuai ketentuan peraturan pe nndang-undangan dan standar yang ditetapkan;
h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
i.penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
j.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan. d. e. {3) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas:
a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
b.menyelenggarakan bimbingan dan arahan kepada pejabat Struktural pada lingkup Sekretariat;
c.menyelenggarakan penJrusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
d.menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
e.menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
f.rnenyelenggarakan pengekllaan dan pembinaan administrasi keuangan;
g.menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
h.menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
i.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
j.menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Dinas;
k.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
1. 1.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian ;
m.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian ;
n.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
o.menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaa_n, penataan, pembinaan, dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor;
p.menyelenggarakan penJrusunan bahan rancangan pend,okumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
q.rnenyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
r.menyelenggarakan administrasi kepegawaian di bidang kesejahteraan, kepangkatan pegawai;
s.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
t.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
u.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan ;
v.menyelenggarakan koordinasi unit kerja terkait;
w.menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal Dinas.
x.menyelenggarakan perencanaan, pengkoordinasian penyusunarl proses pengadaan barang dan jasa;
y.menyelenggarakan penJrusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
z.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), ayat {21, dan ayat (3) Sekretaris dibantu:
1. a.Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
2. b.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
2. b.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
3. c.rnelaksanakan pen5rusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagial Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
4. d.melaksanakan pen1rusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
5. e.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
6. f.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
7. g.melaksanakan pen5rusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
9. i.melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Dinas;
11. k.melaksanakan penJrusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  1. 1.melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
12. m.melaksanakan penggandaan dan penyerasian ketikan tata naskah dinas;
13. n.melaksanakan urusan keprotokolan dan menyiapkan rapat- rapat;
14. o.melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat- surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
15. p.melaksanakan pen1rusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaanf perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
16. q.melaksanakan pen)rusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
17. r.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
18. s.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Dinas;
19. t.melaksanakan pengkoordinasian administrasi dan pengelolaan kepegawaian dan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
20. u.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar yang ditetapkan;
21. v.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
22. w.melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
23. x.melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
24. y.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya;
25. z.melaksanakan penJrusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, sesuai standar yang ditetapkan.
(2)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaarr tugas dan fungsi Sekretariat; b, melaksanakan penJrusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
2. c.melaksanakan Koordinasi peny"usunan perencanaan/prograrn kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik yang meliputi pengembangan Pengendalian Penduduk, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Keluarga Berencana;
3. d.melaksanakan penyusunan penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara;
4. e.melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kerja anggaran perubahan;
5. f.rnelaksanakan penlrusunan pembuatan rencana strategts Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara;
6. g.melaksanakan pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA);
7. h.melaksanakan penJrusunan Kebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara;
8. i.melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Pernerintah Daerah (LKPD) Dinas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara;
9. j.melaksanakan penyiapan bahan presentasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluaf,ga Berencana;
10. k.melaksanakan Pameran Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga tentang PembangUnan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara;
  1. 1.melaksanakan penJrusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu;
11. m.melaksanakan Anggaran Reponsif Gender (ARG) pada prograrn Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu;
12. n.melaksanakan penyusunan Update Website;
13. o.melaksanakan pen)rusunan evaluasi dan monitoring kegiatan hidang pengendalian penduduk dan keluarga berencarla;
14. p.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi publik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu;
15. q.melaksanakan pen]rusunan pengelolaan dan data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. r.melaksanakan pen3rusunan peraturan/perundang-undangall tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. s.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
18. t.rnelaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
19. u.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

(1)Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana.
(2)Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraall perumusarl kebijakan teknis daerah di Bidang keluarga Berencana;
2. b.penyelenggaraan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana;
3. c.penyelenggaraan norrna, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana;
4. d.penyelenggaraan advokasi, promosi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta kesehatan reproduksi di Bidang Keluarga Berencana;
5. e.penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di Bidang Keluarga Berencana;
6. f.penyelenggaraan jaminan pelayanan Keluarga Berencana.
7. g.penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana;
8. h.penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan Keluarga Berencana;
9. i.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
10. j.penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana;
11. k.penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
(3)Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan data dan informasi lingkup Bidang Keluarga Berencana;
2. b.menyelenggarakan penJrusunan rencana dan program kerja lingkup Bidang Keluarga Berencana;
3. c.menyelenggarakan penjelasan dan pernbagian tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
4. d.menyelenggarakan pengarahan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
5. e.rnenyelenggarakan pembinaan bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Keluarga Berencana;
6. f.menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan advokasi, promosi, KIE, jaminan pelayanan dan kesertaan ber KB;
7. g.menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi alat kontrasepsi;
8. h.menyelenggarakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Advokasi, Promosi, KE, jaminan pelayanan keluarga dan kesertaan ber KB;
9. i.menyelenggarakan pembuatan telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
10. j.menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
11. k.menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga dan pelayanan kesertaan keluarga berencana sebagai bahan pertanggungiawaban atasan;
  1. 1.menyelenggarakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu:
1. a.Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
2. b.Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
3. c.Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi mempunyai uraian tugas: a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
1. b.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norna, standar, prosedur dan kriteria lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
2. c.melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
3. d.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan sinkronisasi program lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
4. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi, Advokasi, Promosi dan konseling kesehatan reproduksi;
5. f.melaksanakan pemberdayaall dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
6. g.melaksanakan penyediaan design program sarana serta prasarana di lingkup Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
7. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian lingkup I(omunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi;
8. i.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
9. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. {2) Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:
10. a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebdakan teknis daerah lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
11. b.melaksanakan penJrusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norna, standar, prosedur dan kriteria lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
12. c.melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data lingkup Jarninan Pelayanan Keluarga Berencana;
13. d.melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan perencanaan dan sinkronisasi program lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
14. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan penanggulangan kesehatan reproduksi;
15. f.melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan Jaminan Pelayanan Keluarga Bereneana;
16. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
17. h.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan distribusi alat kontrasepsi dan jaminan pelayanan KB;
18. i.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas;
19. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah lingkup Kesertaan ber KB;
2. b.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup Kesertaan ber KB;
3. c.melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data lingkup Kesertaan Keluarga Berencana;
4. d.melaksanakan pen5rusunan dan penyempufilaan perencanaan dan sinkronisasi program lingkup Kesertaan Keluarga Berencana;
5. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi Bidang Kesertaan Keluarga Berencana;
6. t.melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan lingkup Kesertaan ber KB;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian Bidang Kesertaan Keluarga Berencana;
8. h.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

(1)Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
(2)Bidang Ketahanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. b.penyelenggaraan Norma Standar Prosedur dan Kriteria di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. c.penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di Bidang Ketahanan Keluarga;
4. d.penyelenggaraan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Bina Keluarga,
5. e.penyelenggaraan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Bina Balita;
6. f.penyelenggaraan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Bina Anak;
7. g.penyelenggaraan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Bina Remaja;
8. h.penyelenggaraan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Bina Lansia dan Rentan;
9. i.penyelenggaraan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha Mikro Keiuarga;
10. j.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pengendalian di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. k.penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga;
  1. 1.penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
12. m.penyelenggaraan Pelaporan di bidangnya.
(3)Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan data dan informasi lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. b.menyelenggarakan penyusunan rencErna dan program kerja lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. c.menyelenggarakan penjelasan dan pembagian tugas kepada bawahan aga:. pekerjaan dapat dilaksanaka.n secara efektif dan efisien;
4. d.menyelenggarakan pengarahan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
5. e.menyelenggarakan pembinaan bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketahanan dan kesej ahteraan keluarga;
6. f.menyelenggarakan pen5rusunan dan implementasi kebijakan urusan pembinaan dan pengembangan ketahanan dan ke sej ahteraan keluarga;
7. g.menyelenggarakan pengkajian bahan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. h.menyelenggarakan pembinaan dan mengawasi implementasi data ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
9. i.menyelenggarakan pengkajian bahan penetapan kebijakan koordinasi dan supervisi pengembangan ketahanan dan ke sej ahteraan keluarga;
10. j.menyelenggarakan sosialisasi kerangka dasar pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
11. k.menyelenggarakan sosialisasi, fasilitasi dan pernbinaan implementasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kab/ Kota dan Kecamatan;
  1. 1.menyelenggarakan pengembangan inovasi pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
12. m.menyelenggarakan pembinaan, melaksanakan dan mengembangkan pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kab/Kota dan Kecamatan;
13. n.menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan kualitas pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
14. o.menyelenggarakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kab/ Kota dan Kecamatan;
15. p.menyelenggarakan pengembangan inovasi sarana dan prasarana pada pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
16. q.menyelenggarakan pembuatan telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
17. r.menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan unit kerja di lingkungan Dinas, Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;
18. s.menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi di Kab/Kota dan Kecamatan dan pelaporan program penyuluhan sebagai bahan pertanggungiawaban kepada atasan;
19. t.menyelenggarakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {21 dan ayat (3}, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesej ahteraan Keluarga dibantu :
1. a.Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. b.Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia;
3. c.Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota;
2. b.melaksanakan pen)'usLrnan, penyempurnaan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
3. c.melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan, pengolahan dan penyajian bahanldata Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
4. d.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaa.n dan sinkronisasi program Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
5. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota dan Kecamatan;
6. f.melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
7. g.melaksanakan pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi Usaha Mikro keluarga dalam rangka peningkatan pendapatan dan kualitas Keluarga Pra Sejahtera di Kab/Kota dan Kecamatan;
8. h.melaksanakan pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota dan Kecamatan;
9. i.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
(2)Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan tehnis daerah Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia di Kab/Kota;
2. b.melaksanakan pen5rusun€rn, penyempurnaan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia;
3. c.melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia;
4. d.melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan perencanaan dan sinkronisasi program Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia;
5. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia melalui kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia di Kab/Kota dan Kecamatan;
6. f.melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia di Kab/Kota dan Kecamatan;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia di Kab/Kota dan Kecamatan;
8. h.melaksanakan penJrusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah Bidang Ketahanan Remaja di Kab/Kota.
2. b.melaksanakan penJrusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norrna, standar, prosedur dan kriteria Bidang Ketahanan Remaja;
3. c.melaksanakan pengumpulan, pen)rusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data Bidang Ketahanan Remaja;
4. d.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan sinkronisasi program Bidang Ketahanan Remqja;
5. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi Bidang Ketahanan Remaja melalui Bina Keluarga Remaja di Kab/ Kota dan Kecamatan;
6. f.melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan Bidang Ketahanan Remaja melalui Pusat Informasi Ketahanan Remaja di Kab/Kota dan Kecamatan;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian Bidang Ketahanan Remaja di KablKota dan Kecamatan;
8. h.melaksanakan pen5rusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

(1)Bidang Pengend.alian Penduduk mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk.
(2)Bidang Pengenda-lian Penduduk menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perulmusan kebijakan teknis daerah di Bidang Pengendalian Penduduk;
2. b.penyelenggaraan kebijakan teknis daerah di Bidang Pengendalian Penduduk;
3. c.penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pengendalian Penduduk;
4. d.penyelenggaraan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian penduduk;
5. e.penyelenggaraan pemetaan kebijakan dan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Provinsi;
6. f.penyelenggaraan data dan informasi; n.,
7. g.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk;
8. h.penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Penduduk.
(3)Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan data dan informasi lingkup pengendalian penduduk;
2. b.menyelenggarakan pen5rusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian penduduk;
3. c.menyelenggarakan penjelasan dan pembagian tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan $ecara efektif dan efisien;
4. d.menyelenggarakan pengarahan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
5. e.menyelenggarakan pembinaan bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas keda dan pengembangan karier bawahan lingkup pengendalian penduduk;
6. f.menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penduduk, pemetaan kebijakan dan perkiraan (parameter) penduduk serta data dan informasi;
7. g.menyelenggarakan pembinaan pelayanan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
8. h.menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Provinsi di Bidang Pengendalian Penduduk;
9. i.menyelenggarakan bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah, pemetaan kebijakan dan perkiraan (parameter) penduduk serta data dan informasi;
10. j.menyelenggarakan pembuatan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk;
11. k.menyelenggarakan hubungan keda fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  1. 1.menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengendalian penduduk sebagai bahan pertanggungiawaban atasan;
12. m.menyelenggarakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dibantu:
1. a.Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
2. b.Seksi Pemetaan Kebijakan Pengendalian penduduk;
3. c.Seksi Data dan Informasi.

Pasal 10

(1)Kepala seksi Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, pernbimbingan dan pelaksanaan kebijakan daerah lingkup pemanduan dan sinkronisasi kehijakan pengendalian penduduk;
2. b.melaksanakan pen)rusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup pemanduan dan sinkronisasi kebij akan pengendalian penduduk;
3. c.melaksanakan pengumpulan, penjrusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data bidang pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
4. d.melaksanakan penjrusunan dan penyempurnaan perencanaan dan sinkronisasi program lingkup pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
5. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi lingkup pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
6. f.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian lingkup pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
7. g.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesual dengan tugasnYa' (2}KepalaSeksiPemetaanKebijakanPengendalianPenduduk mempunyai uraian tugas: a.melaksanakanpenyiapanbahan,pembinaan,pembimbingan d'anpelaksanaankebijakandaerahlingkuppemetaan kebijakan Pengendalian Penduduk;
9. b.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pelaksanaan norrna,standar,prosedurdankriterialingkuppemetaan kebdakan Pengendalian Penduduk;
10. c.melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan, pengolahan dan penyaj ian peta perkiraan parameter pengendalian penduduk;
11. d.melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan perencanaan dansinkronisasiprogramlingkuppemetaankebijakan pengendalian Penduduk; melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi lingkup pemetaan kebijakan pengendalian penduduk; melaksan akan monitoring, evaluasi dan pengendalian lingkup pemetaan kebijakan pengendalian penduduk; g'melaksanakanpen}'usul}anlaporandanpertanggungjawaban atas Pelaksanaan tugas; h.melaksanakantugaslainyangdiberikanKepalaBidangsesuai dengan tugasnYa'
(3)KepalaSeksiDatadanlnformasimempunyaiuraiantugas: a.melaksanakanpenyiapanbahan,pembinaan,pembimbingan danpelaksanaankebijakandaerahlingkupdatadaninformasi;
1. b.melaksanakan penyusunarl, penyempurnaan dan pelaksanaan norna,standar,prosedurdankriterialingkupdatadan informasi; c.melaksanakanpengumpulan'pen]rusunall'pengolahandan penyajian bahan/ data dan penyebarluasan informasi; d.melaksanakanpenyusunandanpenyempurnaanperencanaan dan sinkronisasi program lingkup data dan informasi;
2. e.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi lingkuP data dan informasi; f.
3. f.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian Bidang Data dan Evaluasi;
4. g.melaksanakan penyusunan laparan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas;
5. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
(1)Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi sumatera utara dapat dibentuk Jabatan Fungsional yang mempunyai rugas dan Fungsi Dinas Provinsi sesuai dengan Keahlian masing-masing.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. {3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala seksi dan Kepala sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sirnplikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan Kerja/unit organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan. {21 Kepala Dinas wajib melaksanakan pengaurasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
(3)Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah mernenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris. Apabila Kepala Bidang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah rnemenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang. Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Unit Pelaksana Teknis menghunjuk pejabat Srang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi. Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasil guna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat di bawahnya yang dapat bertanggungiawab, sesuai ketentuan peraturan pefi]ndang-undangan.