DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Ttrgas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara; b. c. ,) Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 11o3); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pernerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s67el; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 71+, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2At6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lerrrbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 6, Tambahan LembarattDaerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Surnatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2o.16 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38 c .). 4. 5. 6. Tahun 20rc tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O18 Nomor 19); MEMUTUSKAN: MeNetApKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengal:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ratyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.
7.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan selanjutnya disingkat UPlr.

(1){2\

8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/Kewenangan Provinsi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan. Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandiriart, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan, sesuai dengan lingla;p bidang tugasnya;
b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan parigan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan pena.ngan€rn dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
c.pelaksanaan evah-rasi dan pelaporan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakam, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
d.pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangaJl, keamanan pangan dan peternakan, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan serta penegakan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
2. b.menyelenggarakan pen5rusunan perencanaa"n dan program kegiatan di bidang ketahanan parrgan dan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.menyelenggarakan pen5rusunan dan penyempurnaatl standar, norfila dan kriteria penyelenggaraan urusa.n ketahanan pangan dan peternakan;
4. d.menyelenggarakan perumus€rn, penetapan, pengaturan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan kearnanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas p embantuan;
5. e.menyelenggarakan pengoordinasian dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan;
6. f.menyelenggarakan pengoordinasian pengawasan bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan kearnanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembanttran;
7. g.menyelen penegakan hukum bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembamtuan;
8. h.menyelenggarakan penataan, peffibinaan dan pengoordinasian UPI pada Dinas;
9. i.menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan ketahanan pangan dan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menyelenggarakan penJrusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
11. k.menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  1. 1.menyelen tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya; m.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggr:ngiawaban atas pelaksana"an tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan. (a) Untuk metraksanakan fugas, fungsi dan urai.an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat l2l dan ayat (3), Kepala Dinas dibantu:
12. a.Sekretariat;
13. b.Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
14. c.Bidang Konsurnsi dan Keamanan Pangan;
15. d.Bidang Kesehatan Hewan;
16. e.Bidang Peternakan;
17. f.Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas;
18. g.Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan Dinas;
19. h.Unit Pelaksana Teknis Kesehatal Masyarakat Veteriner Dinas;
20. i.Unit Pelaksana Teknis Klinik Hewan Dinas;
21. j.Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak (P3T) Sumatera Utara Dinas;
22. k.Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Rrrminansia Lobu Sona Dinas;
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang Dinas;
23. m.Kelompok Jabatan Fungsional. Bagran Kedua Sekretariat

Pasal 3

(U Sekretariat mempr.myai tugas membanfi.r Kepala Dinas dalam urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta Program, Akuntabilitas dan Informasi publik.

(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan, arahan, bimbingan kepada staf pada lingkup Sekretariat; penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan datal bahan dalam penyelenggar€Lan kesekretariatan; penyelenggaraan penJruslrnan perencanaan dan program kegiatan lingkup Sekretariat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; penyelenggaraan pel{rusunan dan penyernpurnaan standar, norma dan kriteria dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta program, akuntabilitas dan inforrnasi publik; penyelenggaraan administrasi urnum dan kepegawaian, keuangan serta program, akuntabilita"s dan informasi publik, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan darr standar yang ditetapkan; penyelenggaraan koordinasi, penzusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan; penyelenggaraarl memberikan masukan yang perlu kepada" Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya; penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. d. e. h.
2. i.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sekretariat;
2. b.menyelenggarakan pengurnpulan, pengolahan dan penyajian bahanldata dalam pengelolaan urnum dan kepegawaian, keuangan, program akuntabilitas dan informasi publik serta promosi;
3. c.menyelenggarakan penJrusunan dan penyempurrlaafi perencanaan dan program kegiatan di bidang kesekretariatan;
4. d.menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norrna dan kriteria dalam penyelenggaraan ketatausahaanl administrasi dan kesekretariatan;
5. e.menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan/adrninistrasi dan kesekretariatan;
6. f.rnenyelen pengoordinasian dan pengkqiian perencanaan dan program kegiatan Dinas dan Bidang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.menyelengarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
8. h.menyelen pengkajian anggaran belanja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.merryelenggarakan pengendaliaa adrninistrasi arlggaran belanja, sesuai standar yang ditetapkan;
10. j.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
11. k.menyelenggarakan penyusLrnan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja (LK), Laporan Keterangan Perta.nggungiawaban (LKPJ) dan I"aporall Pelaksanaan Pernerintahan Daerah {LPPD} Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
  1. 1.menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, sesuai standar yang ditetapkan;
12. m.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
13. n.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minirnal;
14. o.menyelenggarakan pengadaan, penneliharaan, penataa-n, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor;
15. p.menyelenggarakan pen5rusunan bahan rancanga.n pendokumentasian peraturan perrrndang*undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
16. q.menyelenggarakan fasilitasi pengaturan kearnaman, kenyamanan dan kebersihan kantor;
17. r.menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional, sesuai ketentuan peraturaa perundang-undangan;
18. s.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, administrasi/ketatausahaan kegiatan Bidang-bidang lingkup Dinas dan UPT;
19. t.menyelenggarakan koordinasi, pernbinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian;
20. u.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
21. v.menyelenggarakan pengoordinasian dan fasilitasi atas Unit Kerja terkait/ instansi vertikal; w, menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal Dinas;
22. x.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
23. y.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, ayat 12} dan ayat (3}, Sekretaris dibantu:
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Baglan Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan I data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan penJrusunan perencanaan/kegiatan kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.melaksanakan per{rusunan dan pengola}ran data kepegawaian;
4. d.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gqji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, pemberian cuti serta tugaslijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinanlstruktural, fungsional dan teknis, pemberian izin perkawinan dan perceraian;
5. e.melaksanakan pen]rusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
7. g.melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas; 11 1. m. h. i. j. k. p. q. melaksanakan pemantapan prosedur birokrasi keda, tata naskah dinas, sarana administrasi, sistem pelayanan, pengkajian dan eksaminasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Dinas; melaksanakarr per{ru$u.nan bahan ranc€Lngan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; melaksanakan administrasi / penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-sr.r.rat, naskah dinas dan arsip; melaksanakan pengandaan naskah dinas; melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, absensi dan penyiapan rapat-rapat; melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan um-um, informasi, promosi, pembangunan Dinas, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat;
8. o.melaksanakan pen1rusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor; melaksanakan penJrusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas; melaksanakan koordinasi dengaa unit kerja terkait; melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya; melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya; n. r. S. t.
9. v.melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yarrg ditetapkan.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan pen1rusunan perencanaan/progrart kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
4. d.melaksanakan pengadministra,sian dan pembukuan keuangan dinas;
5. e.melaksanakan penJrusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
6. f.melaksanakan pembinaan perbendahar€Lan keuangan;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
8. h.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
9. i.melaksanakan verifikasi keuangan;
10. j.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas;
11. k.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi {SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
12. l.melaksanakan koordinasi pen5rutsunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
13. m.melaksanakan pengendalian adrninistrasi perjalanan dinas pegawai;
14. n.rnelaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan laporan inventarisasi barang dan mutasi barang;
15. o.melaksanakan pengelolaan pendokuneentasian surat- surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
16. p.melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyah"lran, penghapusan dan perrrindahtanganan barang milik negara;
17. q.melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
18. r.melaksanakan penJrusunan bahan tetraahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
19. s.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
20. t.melaksanakan tugas lain yang diherikan Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya;
21. u.melaksanakarl pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
22. v.melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan ldata dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan pen5rusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Inforneasi Publik;
3. c.melaksanakan koordinasi penJrusunan perencanaanl program kerja Sekretariat dan Sub Bagran Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
4. d.melaksanakan pen5rusunarl bahan RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA), Penetapan Kinerja (PK), LK, LKPJ dan LPPD Dinas;
5. e.melaksanakan pen5rusunan pengoordinasian evaluasi dan monitoring;
6. f.melaksanakan pengelolaaan dan penyampaian informasi publik tentang ketatranan paflgan dan peternakan;
7. g.melaksanakan penyusunan pengelolaan data ketahanan pangan dan peternakan;
8. h.melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertirnbangan pengarnbilan kebijakan;
9. i.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya;
11. k.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
  1. 1.melaksanakan pembuatan laporan dan mernpertanggungiawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 5

(U Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pen5rusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

(2)Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelen fungsi:
1. a.penyelenggara.an penyiapan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
2. b.penyelenggaraan penJrusunan bahan fllmusan kebijakan daerah di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
3. c.penyelenggaraan penyiapan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. d.penyelenggaraarr bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
5. e.penyelenggaraan pemantapan prograrn di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
6. f.penyelenggaraar] pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
7. g.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
(3)Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai uraian tugas: a, menyelen pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
1. b.menyelenggarakan penJrusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
2. c.menyelenggarakan koordinasi di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
3. d.menyelenggarakan pengkajian di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
4. e.menyelenggarakan pen5rusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
5. f.menyelenggarakan analisis dan kajian tentang ketersediaan pangan daerah dan sistern kewaspadaaa pangan dan gizi;
6. g.menyelen penlrusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
7. h.menyelenggarakan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
8. i.menyelenggarakan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
9. j.menyelenggarakan penyiapa!.n data dan inforrnasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangar), data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga, data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan provinsi;
10. k.menyelenggarakan pengembzrrlgan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
11. l.menyelenggarakan perqrusunan prognosa neraca pangan;
12. m.menyelenggarakan intervensi daerah rawan pangan;
13. n.menyelen penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal) serta pemanfaatanrrya;
14. o.menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang ketersediaan, distribusi dan cadanga-n panga.n serta kerawanan pangan;
15. p.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
16. q.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
17. r.rnenyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
18. s.menyelen penJrusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelak$anaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk rnelaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat t2l, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dibantu:
1. a.Seksi Ketersediaan Pangan;
2. b.Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
3. c.Seksi Kerawanan Pangan.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas: a,. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastrtrktur pangan dan sumber daya ketatranan pangan lainnya; -t7 -
1. b.melaksanakan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangarl, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
2. c.melaksanakan penyiapan bahan penlrusunan rumllsan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
3. d.melaksanakan penyiapan bahan birnbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pa:rgan lainnya;
4. e.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastrrrktur pangan dan sumber daya ketahanan parrgarr lainnya;
5. f.melaksanakan penlnapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
6. g.melaksanakan penyiapan bahan pengkqiian penyediaan infrastruktur pangan;
7. h.melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk pen5rusunan NBkI;
8. i.melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan PPH ketersediaan parrgan;
9. j.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
10. k.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagarmaan Nasional (HBKN) ;
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
(2)Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penylapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi dan cadangan pangan serta harga parrSaru
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pen;rusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan;
6. f.melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
7. g.melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan ;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan prognosa neraca pangan;
9. i.melaksanakan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
10. j.melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
11. k.melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan fugasnya. {3} Kepala Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai uraian tugas:
12. a.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
13. b.melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kqiian penanga.nan kerawanarl pangan;
14. c.melaksanakan penyiapan bahan penyllsunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kerawanan pangan;
15. d.metraksanakan penyiapan bahan birnbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan kerawanan pangan;
16. e.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan kerawanan pangan;
17. f.melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
18. g.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan dan analisis sistem kewaspada^an pangan dan gpzi;
19. h.melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan provinsi;
20. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. Bagran Keempat Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 7

(1)Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan peo1rusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
(2)Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelen fungsi:
1. a.penyelenggaraan koordinasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
2. b.penyelenggaraan perqrusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
3. c.penyelenggaraan pen5.rapan kebijakan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. d.penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
5. e.penyelenggaraarl penyiapan pemantapan program di Bidang Konsumsi dan Keantanan Pangan;
6. f.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
7. g.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:
1. a.rnenyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
2. b.menyelenggarakan pen5rusunan dan penyempurnaarl perencanaan dan prograin kegiatan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
3. c.menyelenggarakan koordinasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. d.menyelenggarakan penyiapan bahan perqmsunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. e.menyelenggarakan pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragarnan konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. f.menyelen pen5rusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragama.n konsurrrsi pangan dan kearnanan pangan;
7. g.menyelenggarakan analisis dan kqiian tentang konsumsi pangan, penganekaragarnan konsurnsi pangan dan keamanan pangan;
8. h.menyelenggarakan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, tingkat konsumsi eneryi dan protein masyarakat per kapita per tahun dan PPH tingkat konsurnsi;
9. i.menyelenggarakan penyia"pan bahan pemanfaatan lahan pekarangan, peta pola konsumsi pangan dan pengembangan pangan pokok lokal;
10. j.menyelenggarakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, pelaksanaan gerakan konsrrmsi pangan non heras dan non terigu; -2t -
11. k.menyelenggarakan penyiapan bahan kerja sarna antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  1. 1.menyelenggarakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar dan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
12. m.menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
13. n.menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
14. o.menyelen pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragamall konsumsi pangan dan kearnanan pangan;
15. p.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertirnbangan penga-rnbilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
16. q.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
17. r.menyelenggarakan pen5rusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaks€rnaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. {a) Untuk rnelaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagairnana diaraksud pada ayat (1), ayat {21, dan ayat {3} Kepala Bidang Konsumsi dan Kearnaflan Pangan dibantu:
18. a.Seksi Konsumsi Pangan;
19. b.Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
20. c.Seksi Kelernbagaan Kearnanan Pangan.

Pasal 8

(1! Kepafa Seksi Konsurnsi Pangan mempunyai uraian tugas: a-. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bida.ng konsumsi pangan; ,],)

b.melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
c.melaksanakan penyiapan bahan pen3rusunan rumusafl dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
d.melaksanakan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas pangan strategis per kapita per tahun;
e.melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
f.melaksanakan penyiapan penghitungan PPH tingkat konsumsi;
g.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan peta pola konsumsi pangan;
h.melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsurnsi pangan;
i.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepa1a Bidang, sesuai dengan tugasnya;
k.melaksanakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;

(2)Kepala Seksi Penganekaragaman Konsurnsi Pangan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragarnan konsumsi . parrgan dan pengembangan pangan lokal;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan petraksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu; -ti-
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lernbaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalarn percepatan penganekaragarnan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
8. h.melaksanakan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan bimbingan telsris dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragarnan konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyrapan bahan koordinasi di bidang kelenrbagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sa(ra dan informasi keamanan pangan;
2. b.melaksanakan penylapa-n bahan analisis dan kajian di bidang kelernbagaan kearnanan pangan, pengawasarl keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rumusals dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan parlgan, pengavsasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi kearnanan pangan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan JKPD;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan kornunikasi, informasi dan edukasi kearnanan pangan; t1) (21 melaksanakan penylapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan kerja sama dan inforrnasi keamanan pangan; melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan kearnanan parlgan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sa"rna dan informasi keamanan pangan;
6. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. Baglan Kelima Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 9

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan. Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pernbinaan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup bidang kesehatan hewan;
b.penyelenggaraan pengumpulan, penJrusunan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesehatan hewan;
c.penyelenggaraan pen5rusunar], penyempurnaan dan perencanaan program kegiatan pengelolaan kesehatan hewan, sesuai ketentu.an perafi.lran pertrndang- undangan;
d.penyelenggaraan penJrusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pernberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredara:r obat hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian dalam penyelengaraarl kesehatan hewan di bidang investigasi penyakit hewaa, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan;
f.penyelenggaraan pen;rusunan dan penyempurrra€Ln telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g.penyelenggaraan pemberian rnasukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
i.penyelenggaraan pelaporan dan pertangungiawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(3)Kepala Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pernbinaan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup bidang kesehatan hewan;
2. b.menyelenggarakan pengumpulan, pen)rusunan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesehatan hewan;
3. c.menyel.eaggarakan pen5rusunarl, penyempurnaan dan perencanaan program kegiatan pengelolaan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.menyelenggarakan penyusunan dan penyempuffiraan standar, nofina dan kriteria pelaksanaan investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta penga$rasan dan peredaran obat hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.menyelen pembina"an, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan;
6. f.menyelen penjrusunarl dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. g.menyelenggarakan pemberian rnasukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. h.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. i.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggirng jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fi.lngsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2}, dan ayat (3} Kepala Bidang Kesehatan Hewan dibantu:
1. a.Seksi Pengawasan Obat Hewan;
2. b.Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
3. c.Seksi Investigasi Penyakit Hewan.

Pasal 10

{1} Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan, mempunyai tugas:

a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengawasan Obat Hewan;
b.melaksanakan pengltrnpulan penyursunan dan penyajian bahan/data dalarn penyelenggaraan pengawasan obat hewan;
c.melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan perencana"an dan program kegiatan dalam penyelenggaraan pengawasall obat hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.melaksanakan penlrusunan dan penyempufiraan stand.ar, norrna dan kriteria. dalam penyelenggaraan pengawasan obat hewan; a1 - zt -
e.melaksanakan pembinaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan obat hewan;
f.melaksanakan penerapan kebijakan peredaran obat hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
g.melaksanakan pengkajian dan analisa dalam penyelenggaraan pengawasan obat hewan;
h.melaksanakan pemantauan dan pellga\Masan obat hewan di tingkat distributor, sesuai standar yang ditetapkan;
i.koordinasi, fasilitasi, monitoring, kebijakan dalam penyelenggaraarl pengawasan obat hewan;
j.melaksanakan konsultasi dan asistensi dalam penyelenggaraan pengawasan obat hewan;
k.melaksanakan pemetaan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
1. 1.melaksanakan persiapan penetapan sanksi terhadap penyimpangan peredaran obat hewan;
m.melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, seminar dan lokakarya dalam penyelenggaraan pengawasan obat hewan, sesuai standar yang ditetapkan;
n.melaksanakan persiapan rapat-rapat internal penyelenggaraan pengawasan obat hewan;
o.melaksanakan per{rusunan dan penyernpurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
p.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya;
q.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
r.melaksanakan pembuatan laporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang, sesuai standar yarrg ditetapkan.

(2)Kepafa Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; b. c. d. e. G b' h. melaksanakan pengumpulan penyusunan dan penyajian bahan/data dalam pengelolaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; melaksanakan penJrusunan dan penyempufilaan perencanaan dan program kegiatan datam pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; melaksanakan per{rusunac dan penyempurnaan standar, noflna dan kriteria dalam penyelenggaraarl Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; melaksanakan pengkajian dan analisa, dalam penyelenggaraar! pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; melaksanakan pengendalian penanggulangan pencegahan dan pemberantasan wabah dan penyakit hewan, sesuai standar yang ditetapkan; melaksanakan pengaturan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan ke/dari wilayah lndonesia antar Provinsi, sesuai ketenturan peraturan perundang- undangan; melaksanakan peagawasan lalu lintas ternak dan hewan dari/ke wilayah Provinsi Sumatera Utara; melaksanakan pemantauan dan identif?kasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan Fenyakit Heuran Menular (PHM); melaksanakan konsultasi dan asistensi dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; melaksanakan bimbingan teknis sosialisasi, seminar dan lokakarya dalam penyelenggaraan, pemberantasan, pencegahan wabah dan penyakit hewan, sesuai standa-r yang ditetapkan; 1. j. k.
2. m.melaksanak€ur. penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah, sesuai standar yang ditetapkan;
3. n.melaksanakan persiapan rapat-rapat internal dalam pencegaha:r dan pemberantasan penyakit hewan;
4. o.melaksanakan komunikasi dan konsultasi publik dan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
5. p.melaksanakan pen5rusunan dan penyempufiraan telaahan staf sebagai bahan pertirnbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
6. q.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya;
7. r.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya;
8. s.melaksanakan pen5rusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Seksi Investigasi Penyakit Hewan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembi.naan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Investigasi Penyakit Hewan;
2. b.melaksanakan pengurnpulan pen1rusunan dan penyajian bahan/data dalam pengelolaan investigasi penyakit hewan;
3. c.melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan investigasi penyakit hewaa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pen5ru$unan dan penyempu.rnaan standar, nofina dan kriteria dalam penyelenggaraan investigasi penyakit hewan;
5. e.melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan investigasi penyakit hewan;
6. f.melaksanakan pengarnatan, pengkajian dan aneliss, pengamatan dini serta pemetaan epidemiologi penyakit hewan, $e$uai $tandar yang ditetapkan;
7. g.melaksanakan asistensi dan konsultasi penanganan investigasi penyakit hewan;
8. h.metraksanakan pengendalian dan penga\Masan investigasi penyakit hewan;
9. i.melaksanakan investigasi status daerah wabah penyakit hewan;
10. j.melaksanakan klarifikasi dalam penyelenggaraan investigasi penyakit hewan;
11. k.melaksanakan penerapan standar, norma, dan kriteria di bidang investigasi penyakit hewan;
12. l.melaksanakan bimbingan teknis, lokakarya dan seminar di bidang investigasi penyakit hewan;
13. m.melaksanakan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya, sesuai ketentuan perundang-r-lndangan;
14. n.melaksanakan sosialisasi dan konsultasilkomunikasi publik dalam penyelenggaraan investigasi penyakit hewan;
15. o.melaksanakan persiapan pengembangan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. p.melaksanakan persiapan pelaksanaan rapat-rapat internal dalam penyelenggaraarl investigasi penyakit hewan;
17. q.melaksanakan pen)rusunan dan penyempurnaan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
18. r.melaksanakaa pemberian rnasukan kepada Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya;
19. s.melaksa.nakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya;
20. t.melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. --, I -

Pasal 11

(1)Bidang Peternakan mempunyai tugas rnembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perbibitan dan produksi peternakan, pengolahan, pemasaran hasil peternakan dan pelayanan usaha peternakan dan pakan ternak.
(2)Bidang Peternakan rnenyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup bidang peternakan;
2. b.penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahanldata dalam penyelenggaraan peternakan;
3. c.penyelenggaraan pen5rusunan perencaraan dan program kegiatan dalam penyelenggaraarl pembinaan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.penyelenggaraan pen5rusunan dan penyempurnaa-n standar, norrna dan kriteria dalam penyelenggaraan peternakan di bidang produksi peternakan, pengolahan, pernasaran hasil peternakan dan pelayanan usaha peternakan dan pakan ternak;
5. e.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan peternakan;
6. f.penyelenggaraan penilaian, pengkajian, pengembangarl dan pengawasan hewan kesayangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
7. g.penyelenggaraan kerja sErrna dan koordi.nasi dengan pihak terkait dalam hal pengembangan da:r pengawasan hewan kesayangan, sesuai ketentuan dan standar yang di tetapkan;
8. h.penyelenggaraan penetapan perryrusuoan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya:
9. i.penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya; - )/. -
10. j.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya;
11. k.penyelenggaraan penetapan laporan dan mempertanggungiawabkan ata.s pelaksaraar tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Peternakan, mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepad,a staf pada. lingkup Bidang Peternakan;
2. b.menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan/ data dalam penyelenggaraan peternakan;
3. c.menyelenggarakan pen5rusllnan perencanaan dan prograrn kegiatan dalaar penyelenggaraan pernbinaan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.menyelenggarakan pen1rusuna.n dan penyempurrraan standar, norrna" dan kriteria dalarn penyelenggaraan peternakan di bidang produksi peternakan, pengolahan, pernasaran hasil peternakan dan pelayanan usaha peternakan, sarana prasarana dan pakan ternak;
5. e.menyelen pembinaan, koord.inasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan peternakan;
6. f.menyelenggarakan pernbinaan dan penataan administrasi di bidang urusan sarana dan prasararaa;
7. g.menyelen hubungan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pengembangarl saralla dan prasarana peternakan, sesuai ketentuan perr.rndang- undangan;
8. h.menyelenggarakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang ta.te- cara pemeliharaan aneka ternak dan hewan kesayangan rnelalui pendidikan, pelatihan danlatau penyuluhan;
9. i.menyelenggarakan informasi pemasaran, pemeliharaan aneka ternak dan hewan kesayangan;
10. j.menyelenggarakan penetapan perlrusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya:
11. k.menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
12. l.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dina.s Sesuai tugas dan fungsinya;
13. m.menyelenggarakan penetapan laporan dan mempertanggungiawabkan atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. (a) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bidang Peternakan, dibantu:
14. a.Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
15. b.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak;
16. c.Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…